AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
at-tasyri jurnal ilmial prodi muamalah adalah jurnal akademik yang dihasilkan dari penelitian maupun studi kepustakaan yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam dan ekonomi syariah. At-tasyri menerima naskah artikel dengan isu sebagai berikut Hukum Islam,Ilmu Hukum,Hukum Ekonomi Syariah,ekonomi Syariah jurnal at-tasyri diterbitkan dua kali dalam setahun (setiap enam bulan sekali, terbit bulan Juni dan Desember) oleh Program Studi hukum Ekonomi Syariah STAIN Tgk Dirundeng Meulaboh. Redaksi menerima naskah berupa hasil pemikiran dan hasil penelitian asli yang belum dipublikasikan di tempat lain.
Articles
146 Documents
<![CDATA[URGENSI LITERASI KEUANGAN BAGI GENERASI SANDWICH DI ACEH ]]>
<![CDATA[Putri, Mauliana]]>;
<![CDATA[Maulida, Aura]]>;
<![CDATA[Husna, Faizatul]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.854
<![CDATA[Generasi sandwich ditandai dengan generasi yang harus menanggung hidup tiga generasi yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif masyarakat tentang generasi sandwich, khususnya di Aceh dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini melakukan penelusuran literature terkait dengan fenomena generasi sandwich dan wawancara dengan para infroman yang memiliki latar belakang berbeda. Pada akhrinya, manajemen literasi keuangan menjadi tema utama yang muncul dalam pembahasan dan menajadi solusi bagi para generasi sandwich saat ini.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PENGADILAN AGAMA DAN BASYARNAS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH ]]>
<![CDATA[Achmad Fikri Oslami]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.860
<![CDATA[Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah, yakni Mengapa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? Dan apa dampak yang timbul dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama? serta Bagaimana status Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua undang-undang nomor 7 tahun 1989? Dalam usaha menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis dengan metode content analysis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data skunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa lahirnya Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan Agama saat ini, salah satu perubahan yang mendasar bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaian perkara sengketa ekonomi syari’ah.Titik singgung yang ada dengan adanya undang-undang ini terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 telah dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional tetap dipakai sebagai lembaga non litigasi yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL ]]>
<![CDATA[Efendi, Sumardi]]>;
<![CDATA[Haikal, Mohammad]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.911
<![CDATA[Memberikan jaminan produk layak konsumsi kepada konsumen adalah kewajiban setiap pedangan. Begitu juga dengan lembaga pemerintah memberikan sertifikat halal adalah suatu kewajiban agar produk yang beredar terjamin, apa jadinya jika suatu produk yang beredar dimasyarakat tidak terjaga kehalalan produk. Ini lah yang menjadi pembahasan dalam jurnal ini apakah sanksi bagi pelaku pelanggaran dalam menggunakan produk jaminan halal, apalagi di khususkan untuk wilayah provinsi aceh yang sudah memiliki Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal sebagai wilayah khusus di Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka dan telaah berbagai macam literatur hukum didapatkan kesimpulan bahwa bagi pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dikenakan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Adapun bagi pelaku Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 dan apabila dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela.]]>
<![CDATA[PERAN KOPERASI UNIT DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TANJUNG BUNGONG KECAMATAN KAWAY XVI ]]>
<![CDATA[Kasih, Dar]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.916
<![CDATA[Artikel ini mengkaji peran koperasi unit desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi dalam pemberdayaan masyarakat serta untuk mengetahui sektor prioritas dalam bantuan koperasi di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI. Metode penelitian yang dingunakan metode deskripstif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis data yang diperoleh dari dokumen tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pemberdayaan koperasi Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway XVI meliputi berbagai kegiatan dan program yang dijalankan seperti simpan pinjam, bantuan modal usaha, dan pengadaan bahan-bahan pertanian untuk masyarakat. Peran koperasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Bungong menggunakan indikator ACTORS (Authority, Confidence and competence, Trust, Opportunity, Responsibility, Support). Peran keberadaan koperasi desa turut membantu dan mengembangkan berbagai sektor kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi seperti sektor pertanian pada umumnya, perdagangan, industri, dan jasa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS ]]>
<![CDATA[Anwar, Anwar]]>;
<![CDATA[Bukhari, Bukhari]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.951
<![CDATA[Penegakan hukum Islam di Provinsi Acheh pada periode dahulu sampai sekarang dan yang akan datang akan mendapatkan dukungan dari masyarakat di Acheh. Dari pengalaman empiris masa lalu itu, dibuktikan dengan bahwa hukum Islam telah diterima dan dapat berfungsi sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum Islam di Acheh setelah kemerdekaan pada awalnya diperjuangkan dengan melewati / melewati status Acheh sebagai Area pendukung diri sendiri. Provinsi oleh kewenangan adalah otonom untuk mengatur sendiri domestik dan menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan pasti sekarang setelah melahirkan undang-undang kelahiran dan qanun-qanun syariat Islam maka penerapan syariat Islam di Acheh dapat dalam mewujudkan dengan sempurna. Penegakan hukum Islam di Provinsi Acheh memiliki dasar yang berlaku, karena secara historis-sosiologis adalah Syariat Islam di Acheh telah dieksekusi dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad terakhir ketika Acheh masih dalam bentuk kekaisaran. Acheh Society, selama sejarah, telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Melaksanakan dan perbuatan ajaran Islam dalam mencakup sejarah yang cukup lama yang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Acheh yang Islami, oleh karena itu syariat Islam memiliki satu dan menjadi tuntunan hidup (living law) bagi masyarakat Aceh]]>
<![CDATA[ANALISIS PERSEPSI DAN DAMPAK PENERAPAN QANUN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA PERBANKAN DI ACEH ]]>
<![CDATA[Anzira, Raudhatul]]>;
<![CDATA[Farma, Junia]]>;
<![CDATA[Umuri, Khairil]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.1093
<![CDATA[This study aims to examine the public's perception of banking institutions and the impact of the implementation of Qanun no. 11 of 2018 on the growth of sharia banking customers. This research is a field research, and the nature of this research is descriptive qualitative. The data collection technique is through interviews with bank employees and the people of Bireuen Regency, Aceh. Based on the results of the study, it shows that public perception, viewed from the aspect of understanding and satisfaction is relatively low, this is due to the lack of socialization related to the bank's operational system and the lack of banking responses in responding to public complaints related to bank services. When viewed from the aspect of trust, the majority of the community supports the LKS Qanun so that the regional economy runs Islamically. Therefore, Islamic banking is expected to be able to carry out socialization and education, as well as expand networks and improve human resources.]]>
<![CDATA[DETERMINAN INTENSI PERILAKU MUSLIM KOTA BANDA ACEH BERDONASI MELALUI DIGITAL PAYMENT ]]>
<![CDATA[Salsa Dinda Sulisdika]]>;
<![CDATA[Teuku Muhammad Syahrizal]]>;
<![CDATA[Nurlina, Eka]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.1096
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan intensi perilaku muslim Kota Banda Aceh berdonasi melalui digital payment baik secara simultan maupun parsial. Sampel pada penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis convenience sampling dan dianalisis menggunakan metode analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap intensi masyarakat berdonasi melalui digital payment. Sedangkan variabel kepercayaan dan kemudahan tidak berpengaruh signifikan terhadap intensi berdonasi masyarakat Kota Banda Aceh berdonasi melalui digital payment. Adapun secara simultan, variabel pengetahuan, kepercayaan, motivasi, dan kemudahan memberikan pengaruh signifikan terhadap intensi masyarakat berdonasi melalui digital payment. Oleh karenanya, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berdonasi melalui digital payment, penyedia aplikasi dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan kemudahan dalam menggunakan digital payment untuk berdonasi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Strategi Marketing Pada Jual Beli Fashion di Kota Langsa ]]>
<![CDATA[Muhazir]]>;
<![CDATA[Khairuni Ishar]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 2 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i2.1154
<![CDATA[Lottery prizes are one of the marketing strategies that are often used by merchants, this method is considered effective in attracting customers to come and shop. However, not a few lottery prizes that were carried out led to fraud which resulted in losses for customers. This paper aims to analyze the marketing strategies used by fashion traders in Langsa City. This paper is produced from an empirical study with a sociological approach. The object of research is the CB Fashion clothing business in Langsa City, the data collection method is in the form of interviews. The results of this study indicate that the marketing strategy used by CB Fashion Langsa with a lottery system with prizes applies to a minimum purchase with raffle prizes in the form of motorbikes and Umrah, of course this attracts customers because the prizes are given in large enough quantities, so that people are motivated to shop. In addition, the prize funds are not taken from the participant's dues but have been previously provided by the owner of CB Fashion Langsa.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Hasil Denda Sanksi Kredit Macet (Studi Kasus di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun) ]]>
<![CDATA[Firdaus, Muhammad Irkham]]>;
<![CDATA[Elsyafa, Thoriq Izza]]>;
<![CDATA[Retnowati, May Shinta]]>;
<![CDATA[Sup, Devid Frastiawan Amir]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 2 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i2.1218
<![CDATA[Mayoritas lembaga keuangan tidak menyeleksi dengan baik dalam menentukan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sehingga terjadi kredit macet. Pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun terdapat beberapa nasabah yang kreditnya macet sehingga diberi kebijakan berupa sanksi denda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan dana hasil denda sanksi kredit macet pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang pembayaran kreditnya macet, sebagaimana akad di awal, dikenakan denda sejumlah 4% per bulan dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulan. PT Pegadaian Syariah Unit Madiun mengalokasikan dana yang berasal dari denda sanksi tersebut ke dalam ganti rugi kredit macet pada pembiayaan tersebut, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI dana hasil denda dari kredit macet harus dialokasikan ke dalam dana sosial, sehingga hukumnya adalah dilarang memanfaatkan dana hasil denda sanksi kredit macet. Hal ini juga diperkuat dengan sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun yang masih bersifat umum diberlakukan untuk semua nasabah, bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, namun nasabah yang belum mampu untuk membayar juga terkena sanksi sehingga merasa terbebani.]]>
<![CDATA[Perhitungan Zakat Penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi ]]>
<![CDATA[Retnowati, May Shinta]]>;
<![CDATA[Sahputra, Jaya]]>;
<![CDATA[Firdaus, Muhammad Irkham]]>;
<![CDATA[Sa’diah, Zulfatus]]>;
<![CDATA[Sup, Devid Frastiawan Amir]]>
<![CDATA[ AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 2 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47498/tasyri.v14i2.1224
<![CDATA[Indonesia merupakan salah satu negara dengan proses pertumbuhan ekonomi tingkat menengah tercepat di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer, salah satunya yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, lapangan. Hasil yang didapat, pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ponorogo. Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg. Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapakan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun BAZNAS Ponorogo, dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh.]]>
