cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Arifin
Contact Email
zaenal@usm.ac.id
Phone
+6282242226898
Journal Mail Official
usmlawreview@usm.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL USM LAW REVIEW
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 26214105     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal USM LAW REVIEW (JULR) is an academic journal for Legal Studies published by Master of Law, Semarang University. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. The focus and scope of this journal are legal problems in the fields of Criminal Law; Civil Law; Constitutional Law; International Law; Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Medical Law; Environmental Law; Adat Law; Agrarian Law; Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 561 Documents
 23   24   25   26   27 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Mengkonsumsi Obat Sirup Yang Merusak Kesehatan Lubis, Achmad Raihansyah; Tarina, Dwi Desi Yayi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7825

Abstract

 This research aims to determine the legal protection efforts that consumers can take and the responsibility that companies must take for losses suffered by consumers due to consuming syrup drugs that damage health. This research explores cases of GGAPA in children that occurred in mid-2022, where consumers suffered losses due to the company's negligence in producing safe medicines for consumers. This case is why it is essential to conduct further research regarding consumer legal protection. This research uses a normative juridical research method, with a statutory approach and a case approach. The data in this research is supported by primary data in the form of interviews with one of the mothers of the victim's family who consumed drugs that damaged their health. The novelty of this research is that it discusses the issue of legal protection for consumers and the company's responsibility. The results of this research show that several legal protection efforts can be taken for losses suffered, namely preventive and repressive legal protection efforts, where in this GGAPA case, the victim's family took repressive protection efforts in the form of making efforts to resolve disputes through litigation, namely through class action lawsuit. Consumers also have the right to obtain responsibility from business actors for the losses they suffer, where in this GGAPA case, the victim's family asked for responsibility in the form of compensation through a class action lawsuit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen dan tanggung jawab yang harus dilakukan perusahaan atas adanya kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi obat sirup yang merusak kesehatan. Penelitian ini merupakan eksplorasi dari kasus gangguan ginjal akut pada anak (GGAPA) pada anak yang terjadi pada pertengahan tahun 2022, dimana para konsumen terpaksa harus merasakan kerugian dikarenakan kelalaian perusahaan dalam menghasilkan obat yang aman bagi konsumen. Kasus tersebut menjadi alasan mengapa penting adanya penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data dalam penelitian ini didukung dengan data primer berupa hasil wawancara terhadap salah satu ibu keluarga korban yang mengkonsumsi obat merusak kesehatan. Kebaruan dari penelitian ini ialah bukan hanya membahas persoalan perlindungan hukum bagi konsumen saja tetapi juga mengenai tanggung jawab dari pihak perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan atas adanya kerugian yang diderita, yaitu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban melakukan upaya perlindungan represif berupa melakukan upaya penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu melalui gugatan class action. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas adanya kerugian yang dideritanya, dimana dalam kasus GGAPA ini, keluarga korban meminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi melalui gugatan class action.    
Pelindungan Hukum Dan Implikasi Black Campaign Merek Skincare Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Mikhdar, Nabila Syifa; Permata, Rika Ratna; Sudaryat, Sudaryat
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9186

Abstract

This research aims to examine legal protection for brand rights holders affected by black campaigns and the implications of sanctions for brand rights holders who carry out black campaigns in relation to the laws and regulations in force in Indonesia. Black Campaign is a campaign strategy that contains negative issues and often occurs in skincare brands in Indonesia in cyberspace. The practice of black campaigns against skincare brands occurs in Indonesia skincare brands Skin Game and Carasun with a black campaign model using buzzers on Instagram social media which creates losses for skincare brand rights holders in the form of damage to brand reputation and causes unhealthy business competition. This research uses a normative juridical approach. This research has a novelty in that it discusses the black campaign phenomenon which can not only occur during general elections, the practice of black campaigns aimed at harming competitors can occur in intellectual property law, especially regarding trademarks which are caused by very rapid technological developments. The results of the research are that for legal protection for black campaign victims, you can refer to Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business is defined as a black campaign as an act that contains misleading information and can damage a brand's reputation and can kill competitors because it rejects and prevents brand rights holders from entering the same field. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terkena black campaign dan implikasi sanksi terhadap pemegang hak atas merek yang melakukan black campaign dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Black Campaign sebagai strategi kampanye yang mengandung isu negatif dan seringkali terjadi pada merek skincare di Indonesia dalam cyberspace. Praktik black campaign terhadap merek skincare terjadi di Indonesia terhadap merek skincare Skin Game dan Carasun dengan model black campaign menggunakan buzzer pada media sosial Instagram yang menciptakan kerugian terhadap pemegang hak atas merek skincare berupa rusaknya reputasi merek dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan mengenai fenomena black campaign tidak hanya dapat terjadi pada saat pemilihan umum, praktik black campaign yang bertujuan merugikan pesaing dapat terjadi pada hukum kekayaan intelektual terutama terhadap merek dagang yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap korban black campaign dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwasannya black campaign sebagai perbuatan yang mengandung informasi menyesatkan dan dapat merusak reputasi merek serta dapat mematikan pesaing karena bersifat menolak dan menghalangi pemegang hak atas merek untuk masuk terhadap bidang yang sama.
Keabsahan Risalah Lelang Atas Objek Lelang Yang Tidak Dapat Dibalik Nama Junaidi, Muhammad; Wibowo, Tri; Ratna Sediati, Diah Sulistyani; Arifin, Zaenal; Soegianto, Soegianto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7916

Abstract

The study aims to analyze the validity of the auction bulletin and the constraints and solutions made by the Office of Auctions on the object of the auction that cannot be renamed. The process of execution of the auction has been regulated in this way by various laws and regulations. In practice, there are some cases where the auction object cannot be renamed, even though the auctions have been carried out in accordance with the conditions and have been made by the Auction Office. The type of research used in this investigation is normative jurisprudence with a method of legislative approach. As a result, in the event that there is an auction object that cannot be named after, it does not immediately result in the following auction process: The auction notice made by the auction office becomes invalid. For example, the case in the decision of the Central Java High Court No. 161/PDT/2016/PT.SMG dated July 15, 2016. The Supreme Court's judgment recognizes the validity of the Auction, although the judgement leads to legal uncertainty for the auction vendor and KPKNL Semarang. In order to establish the basis of legal certainty and the foundation of justice for the seller and KPKNL Semarang, it is recommended to file a lawsuit and settlement to the state court to ensure the status and legal status of the post auction process that has taken place. The novelty of this research is the study of the Auction Records on an auction object that cannot be renamed.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Risalah Lelang beserta kendala dan solusinya yang dibuat oleh Pejabat Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama. Proses pelaksanaan lelang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan proses balik nama atas objek lelang, telah diatur dalam peraturan perundangan dengan jelas. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus bahwa objek lelang tidak dapat dibalik nama meskipun lelang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan telah dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam hal terdapat objek lelang yang tidak dapat dibalik nama, tidak serta merta mengakibatkan proses lelang berikut Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang menjadi batal dan tidak sah. Sebagai contoh, kasus dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 161/PDT/2016/PT.SMG tanggal 15 Juli 2016. Dari putusan pengadilan tinggi tersebut keabsahan Risalah Lelang tetap diakui, meskipun dengan adanya putusan tersebut mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi penjual lelang dan KPKNL Semarang. Guna mewujudkan asas kepastian hukum dan asas keadilan bagi penjual dan KPKNL Semarang, disarankan untuk mengajukan gugatan dan penetapan kepada pengadilan negeri untuk memastikan kedudukan dan status hukum atas proses pasca lelang yang telah terjadi. Kebaruan penelitian ini yaitu kajian tentang Risalah Lelang atas objek lelang yang tidak dapat dibalik nama.       
Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Klaim Asuransi di Indonesia: Perspektif Kontraktual dan Implikasinya Siregar, Raquel Nabila Azka; Satino, Satino
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10336

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Kurniawan, Wan Rahmat; Hadiyanto, Alwan; Ciptono, Ciptono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8900

Abstract

The study aims to examine the effectiveness of the implementation of the Act No. 21 of 2007 on the Suppression of Trafficking in Persons (TPPO) from the perspective of the Penal Procedure for Money Laundering (TPPU) in Indonesia. The background to this study is an increasing number of human trafficking cases followed by money laundering, which is a complex and difficult transnational crime. The urgency of this research lies in the need to understand the linkages between the TPPO and the TPPU in order to develop a more effective strategy for dealing with and preventing the two crimes. Research methods use normative jurisprudence. The novelty of this research lies in a comprehensive approach that connects the TPPO with the TPPU through integrated financial analysis and law enforcement. The findings show that the operandi mode of TPPO perpetrators often involves money laundering to cover up illegal funding sources. This research uses normative juridic methods. The findings of the study reveal that the Indonesian law enforcement system still faces significant challenges in addressing the TPPO and TPPU, especially in relation to data integration between law enforcement agencies, immigration, and colonization. The research recommendations include strengthening the legal framework, improved protection for victims, and the development of a more comprehensive policy for crime prevention. This research reaffirms the importance of international cooperation and the use of information technology. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam perspektif tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Meningkatnya kasus perdagangan orang yang diikuti dengan pencucian uang, yang merupakan kejahatan transnasional kompleks dan sulit diatasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami keterkaitan antara TPPO dan TPPU guna mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menindak dan mencegah kedua kejahatan tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan TPPO dengan TPPU melalui analisis keuangan dan penegakan hukum yang terintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus operandi pelaku TPPO sering kali melibatkan pencucian uang untuk menyamarkan sumber dana ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi TPPO dan TPPU, terutama terkait dengan integrasi data antara lembaga penegak hukum, imigrasi, dan kependudukan. Rekomendasi penelitian ini mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan perlindungan bagi korban, dan pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama internasional dan penggunaan teknologi informasi.
Legal Protection for Neglected Children Based on Regional Regulation of Bali Province Ngurah Aldwin Amartya, I Gusti; Ayu Sadnyini, Ida
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.7311

Abstract

The aims of this research are to determine legal protection for neglected children based on the regional regulations of Bali Province. The problem in this study is how legal protection for neglected children in the province of Bali is based on the Regional Regulations of Bali Province Number 6 of 2014. This research uses a normative legal method by taking a statutory approach. The sources of legal materials used are primary and secondary, which are reviewed using literature study techniques and analyzed descriptively and qualitatively. The result can be seen that legal protection for neglected children based on Article 2 of Regulation Number 6 of 2014 of Bali Province concerning child protection states that every child has the right to be able to live, grow, develop, and participate appropriately following human dignity. Preventive protection is also emphasized, where the state, government, local government, community, family, and parents or guardians are obliged and entirely responsible for child protection. This protection is based on the principles of child protection, namely the principle of non-discrimination, the principle of the child's best interests, the right to live, grow, and develop, and the principle of children's participation.
Selisik Tindak Pidana Kenakalan ‘Perundungan Fisik’ Anak Di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Aspek Hukum Pidana Rahma, Meida Adita; Fitriasih, Surastini
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8976

Abstract

The purpose of this study is to analyze criminal acts related to the phenomenon of bullying among children in school environments, focusing on the delinquency of children aged 12-18 years in the form of physical violence such as bullying. This research particularly emphasizes the role of educators in handling bullying, which impacts the understanding of both the physical and psychological effects of bullying. This study uses a normative research method. Bullying that is considered a 'joke' can have a domino effect and have fatal consequences. Education by educators and parents, counseling or socialization, and the role of the community are very important to prevent and overcome bullying. The research findings reveal that bullying constitutes a criminal offense categorized within the realm of violence against children, with various underlying factors contributing to its occurrence. It is noteworthy that approximately 341 victims of physical bullying, involving severe assault resulting in serious injuries or fatalities, have been documented. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisisTindak Pidana yang berkaitan dengan fenomena perudungan anak di lingkungan sekolah, dengan fokus pada kenakalan anak usia 12-18 tahun dalam bentuk kekerasan fisik seperti perundungan. khususnya peran tenaga pendidik dalam menangani tindakan perudungan yang berdampak pada pemahaman dampak dari perudungan fisik maupun psikologisPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perundungan yang dianggap sebagai ‘gurauan’ dapat memberikan domino effect dan berakibat fatal. Edukasi oleh tenaga pendidik dan orang tua, adanya konseling ataupun sosialiasi, peran dari masyarakat sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi perundungan.  Hasil penelitian menunjukkan  Kejahatan perundungan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong ranah kekerasan terhadap anak dengan dilatarbelakangi berbagai macam faktor penyebab. Tercatat kurang lebih 341 korban perundungan anak golongan kekerasan fisik berupa penganiayaan menimbulkan luka berat hingga meninggal dunia.
Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik Ghuto, Ilham Prabowo; Ruslijanto, Patricia Audrey; Wisnu Wardani, Diah Aju
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.8981

Abstract

This study aims to analyze and examine the legal sanctions imposed on notaries who disregard the provisions of Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 on the Notary Position regarding being summoned by investigators to attend examinations concerning deeds they have drafted. Notaries play a crucial role as public officers in creating authentic legal documents and maintaining the confidentiality of information, with certain legal protections that require approval from the Regional Notary Honor Council before they can be summoned as witnesses by investigators or prosecutors. The urgency of this research lies in the need to clarify the legal consequences for notaries who violate these summoning rules. This research employs a normative legal methodology using legislative and conceptual approaches to study legal norms and incidents. Primary, secondary, and tertiary legal sources serve as the information bases. Descriptive, grammatical, and systematic interpretation is used as analytical tools to reveal the norms concerning the issues studied. Therefore, the novelty of this research is providing an in-depth analysis of legal sanctions for notaries who fail to follow the mandated summoning procedures, filling a gap in legal literature, and offering recommendations for policy reform. The findings of this study indicate that the ambiguity of norms and the gaps in legal regulations regarding the examination of notaries by investigators without permission from the Notary Honor Council can pose significant legal risks and inconsistencies in law enforcement. Thus, it is crucial to revise and clarify the regulations concerning the examination of notaries, including the mechanism for obtaining permission from the Notary Honor Council, to ensure legal certainty and avoid normative ambiguity that could affect the integrity of the notary profession and the judicial process.Tujuan penelitian ini mengаnalisis dаn mengkаji pengenaan sаnksi hukum bаgi notаris yаng mengabaikan ketentuan Pаsal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terkаit pemanggilаn oleh penyidik untuk hаdir dаlam pemeriksаan atаs аkta yаng dibuatnyа. Notaris memiliki peran penting sebagai pejabat publik dalam menciptakan dokumen hukum autentik dan menjaga kerahasiaan informasi, dengan perlindungan hukum tertentu yang mengharuskan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sebelum mereka bisa dipanggil sebagai saksi oleh penyidik atau penuntut. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memperjelas konsekuensi hukum untuk Notaris yang melanggar aturan pemanggilan penyidik. Untuk mengkaji norma-norma hukum dan kejadian-kejadian hukum, penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan sumber informasi hukum. Interpretasi deskriptif kualitatif, gramatikal, dan sistematis digunakan sebagai alat analisis untuk mengungkap norma-norma permasalahan yang diteliti. Maka kebaharuan penelitian ini adalah menyediakan analisis mendalam tentang sanksi hukum bagi Notaris yang tidak mengikuti prosedur pemanggilan yang diwajibkan, mengisi celah dalam literatur hukum dan menawarkan rekomendasi untuk reformasi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma dan kekosongan dalam regulasi hukum mengenai pemeriksaan Notaris oleh penyidik tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbulkan risiko hukum yang signifikan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dengan demikian pentingnya merevisi dan memperjelas peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan Notaris, termasuk mekanisme pengambilan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk memastikan kepastian hukum dan menghindari kekaburan norma yang dapat mempengaruhi integritas profesi Notaris serta proses peradilan.
Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi Sihotang, Amri Panahatan; Sari, Gita Novita; Arifin, Zaenal; Wahyudin, Muhammad Isro
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i3.7502

Abstract

The research aims to find out the process of the seller's implementation cancellation of land because the buyer defaulted, a result of the law seller's cancellation of the land purchase agreement because the buyer defaulted. The research method used in this study is sociological juridical. The results of research on the process of the sale agreement are agreements in which the agreement is valid and has binding power since the agreement between the seller and the buyer has been reached. A buying and selling bond based on contractual validity and other treaty principles. Many of the cases involved promises to pay for the sale, but they were too late. An agreement can be nullified for the sake of the law (van rechtswege neiting) or cancelable (vernietigbaar), if an agreement does not meet the requirements specified in Article 1320 of the Civil Code, if subjective conditions are not met (they agreed to bind themselves, to make a covenant) and objective conditions (a certain thing, a lawful cause). As a result of the law against the buyer when he breaks his promise, the buyer is required to pay for the loss that the seller has suffered, pay the costs of the case when it is brought before the court, and fulfill the agreement if it continues. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembatalan jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi, akibat hukum pembatalan perjanjian jual beli tanah oleh penjual karena pembeli wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses erjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana perjanjian itu sah dan memiliki kekuatan mengikat sejak tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli. Pengikatan jual beli mendasarkan pada keabsahan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya. Banyak kasus yang terjadi tersebut berisikan janji-janji untuk melakukan pembayaran pembayaran jual beli, akan tetapi terlambat. Suatu perjanjian dapat batal demi hukum (van rechtswege neiting) atau dapat dibatalkan (vernietigbaar), apabila suatu perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu apabila tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat mereka mengikat dirinya, cakap untuk berbuat sesuatu perjanjian) dan syarat objektif (suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal). Akibat hukum yang timbul terhadap pembeli apabila wanprestasi, pembeli diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh penjual, membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan, dan memenuhi perjanjian jika masih dilanjutkan. 
Registering Ternate City People’s Traditional Knowledge as Property Rights Ibrahim, Mardia; Yunus, Yahya; Budiono, Arief
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i1.8500

Abstract

Traditional knowledge is a subset of intellectual activity that stems from a country's collective ideas, opinions, or discoveries. This research aims to analyze: (1) The municipal government provides legal protection for intellectual property rights in traditional knowledge to increase the welfare of Ternate City inhabitants and (2) the potential for registering intellectual property rights related to traditional knowledge from 2019 to 2023 in Ternate City. The legislation method and the case approach were used in this empirical study. The most feasible way for the Indonesian government to protect traditional knowledge now is to strengthen the database on traditional knowledge. Special regulations are urgently needed that regulate the implementation of licensing procedures for users of Traditional Knowledge. The urgency of this research because It was found that from 2019 to 2023 in Ternate City, no traditional knowledge database yet existed. On this basis, there needs to be tactical steps from the Ternate City Regional Government in encouraging city branding about the utilization of traditional knowledge. The novelty of this research because Ternate has an abundant amount of traditional knowledge from its hundreds of ethnic groups that need to be legally protected but nearly zero traditional knowledge is processed with property rights. This paper is urgent and it contributes to science as it provides knowledge on how to legally protect this valuable knowledge.  

Page 25 of 57 | Total Record : 561

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): - Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER Vol. 8 No. 2 (2025): AUGUST Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST Vol. 7 No. 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 3 (2023): DECEMBER Vol. 6 No. 2 (2023): AUGUST Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER Vol. 5 No. 1 (2022): MAY Vol. 4 No. 2 (2021): NOVEMBER Vol. 4 No. 1 (2021): MAY Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER Vol. 3 No. 1 (2020): MAY Vol. 2 No. 2 (2019): NOVEMBER Vol. 2 No. 1 (2019): MAY Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER Vol. 1 No. 1 (2018): MAY More Issue