Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum "
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pengusiran Masyarakat dari Lokasi Tanah Hak Ulayat Marga Sagisolobri di Kabupaten Sorong Selatan ]]>
<![CDATA[Sagisolo, Thonce]]>;
<![CDATA[Pratiwi Markus, Dwi]]>;
<![CDATA[Tuasikal, Hadi]]>;
<![CDATA[R.S. Rakia, A. Sakti]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46260
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pengusiran masyarakat dari lokasi tanah hak ulayat marga sagisolobri di kabupaten sorong selatan dari perspektif hukum pidana. kasus ini berawal dari konflik politik lokal yang memicu pengusiran paksa tiga pulu kepala keluarga oleh marga sagisolobri. pengusiran ini dilakukan dengan alasan perbedaan dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah dan kekecewaan terhadap ketidakmampuan memperjuangkan aspirasi komunitas dalam birokrasi pemerintahan. penelitian ini menyoroti dampak pengusiran terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan hak atas kehidupan yang layak. selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya konsultasi dan persetujuan yang bebas, didahulukan dan berdasarkan informasi dalam setiap tindakan yang mempengaruhi masyarakat adat. kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pengusiran ini melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional serta memperkuat pola dominasi dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, mengancam pelestarian lingkungan dan keberlanjutan global.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan ]]>
<![CDATA[Anugrah, Dikha]]>;
<![CDATA[Royvaldo]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46261
<![CDATA[Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[Pelanggaran Pengunaan Kontrak Baku Dalam Transaksi Bisnis ]]>
<![CDATA[Syafrida]]>;
<![CDATA[Esther Br Tarigan, Arihta]]>;
<![CDATA[Warsito]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46262
<![CDATA[Kontrak baku/ kontrak standar adalah kontrak yang isinya sepihak ditentukan sepihak yang memiliki posisi yang lebih kuat. Polisi pelaku usaha lebih kuat dibandingkan konsumen. KLasul baku ditentukan dalam Pasal 18 UUPK, Dalam praktek ditemukan pelanggaran pengunaan kontak baku, . yang melatar belakangi penulis menulis artikel “Pelanggaran pengunaan kontrak baku dalam transaksi bisnis”. Rumusan masalah, apa bentuk pelanggaran kontrak baku dalam kegiatan bisnis dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha. Metode penelitian mengunakan penelitian kepustakaan mengunakan data sekunder terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder. Data sekunder hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan, bentuk pelanggaran dalam kontak baku pelaku usaha menolak resiko, menolak pengembalian barang dan uang yang dibayar, tulisan kecil kecil sulit dibaca dan dipahami. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen berdasarkan tanggung jawab produk, tanggung jawab konstruktual berdasarlan wanprestasi, perbuatan melanggar hukum. Penyelesaiannya dapat dilakukan diluar pengadilan atau di pengadilan. Saran, konsumen sebelum menanda tangani kontrak baku untuk membaca dengan teliti, cermat, hati hati dan aktif bertanya kepada pelaku usaha.]]>
<![CDATA[Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum Dalam Mewujudkan Supremasi Hukum ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Yogi]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46263
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan etika profesi sebagai bentuk ketidakpatuhan hukum dan urgensi etika dalam kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum. Permasalahan hukum di Indonesia sangat kompleks, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah persoalan etika aparat penegak hukum. Tidak sedikit kasus hukum yang terjadi terkait dengan permasalahan etika oleh para penegak hukum itu sendiri. Permasalahan etika tersebut menunjukkan bukti ketidakpatuhan hukum dari aparat penegak hukum yang mana itu berdampak pada rendahnya tingkat supremasi hukum di negeri ini. Dalam penulisan artikel penelitian ini menggunkan metode studi pustaka yang didukung melalui pendekatan filsafat. Bahan literasi pustaka menjadi data utama penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan penelitian secara komprehensif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah telah banyak permasalahan pelanggaran etika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang mana itu sebagai bentuk sikap tidak patuh terhadap hukum, sehingga dengan permasalahan tersebut supremasi hukum mengalami keterpurukan. Oleh karena itu penting dan harus diperhatikan masalah etika bagi aparat penegak hukum agar dapat menciptakan kepatuhan hukum guna untuk mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penggalangan Donasi (Studi pada Kasus Agus dan Novi untuk Pengobatan Mata) ]]>
<![CDATA[Zuwanda, Rifka]]>;
<![CDATA[Prayitno, Rangga]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46264
<![CDATA[Kasus Agus dan Novi mencerminkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan donasi untuk keperluan pengobatan. Artikel ini menganalisis isu-isu hukum, etika, dan sosial terkait penggalangan dana secara daring, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan pengelolaan dana sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada publik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggalangan dana daring.]]>
<![CDATA[Penghapus Pidana pada Kealpaan Medik oleh Tenaga Kesehatan ]]>
<![CDATA[Aditya Pratama, Maulana]]>;
<![CDATA[Nasser, Muhammad]]>;
<![CDATA[Jaeni, Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46265
<![CDATA[Kealpaan medik merupakan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, tidak adanya penghati-hatian, penduga-duga. Kealpaan tersirat sifat sembrono atau sembarangan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sengketa hukum dalam pelayanan kesehatan menimbulkan pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh tenaga kesehatan. Penghapus pidana merupakan perbuatan yang dihilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya dikarenakan adanya kepentingan yang lebih besar. Mengapa kealpaan medik patut memperoleh penghapus pidana pada tenaga kesehatan dan bagaimana kepastian hukum dalam penghapus pidana pada kealpaan tenaga kesehatan di rumah sakit Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghapus pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Metode penilitian ini menggunakan yuridis normatif menggunakan metode penelitian studi literatur dengan menggunakan studi kepustakaan. Penghapus pidana mengemukakan “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidanannya seseorang berdasarkan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terletak diluar dari diri orang tersebut. Penghapus pidana terdapat dalam KUHPidana pada Tenaga Kesehatan pada pasal 48 keadaan darurat, Pasal 50 melaksanakan perintah undang-undang, dan pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Penghapus pidana diluar KUHPidana terdapat pada izin dan perintah jabatansebagai alasan pembenar. Penghapus pidana pada kealpaan medik oleh Tenaga kesehatan dapat berupa adanya resiko medik, kecelakaan medik, kekeliruan penilaian klinis, volunti nonfit iniura dan adanya kealpaan kontributor. Kepastian hukum pada kealpaan medik oleh Tenaga Kesejatan di Rumah sakit terdapat pada pasal 193 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban kealpaan medik oleh Tenaga Kesehatan haruslah dibuktikan. Pembuktian secara terbalik, perbuatan yang tidak sesuai standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan tidak adanya kontribusi kealpaan yang dilakukkan pasien atau keluarga pasien sehingga timbul akibat luka berat atau kematian yang disebabkan langsung oleh Tenaga Kesehatan sehingga dapat dikatakan kealpaan medik.]]>
<![CDATA[Implementasi Kenaikan Upah Berkala Dengan Memperhatikan Tingkat Inflasi, Evalusi, Kemampuan Perusahaan, Lingkungan dan Kenaikan UMSP Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Aziz, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46266
<![CDATA[Perkembangan industri dan dunia usaha saat ini telah banyak mengalami perubahan, pertumbuhan dan inovasi. Selain itu, industri-industri ini bersaing satu sama lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjelaskan “Industri adalah segala kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.” Sektor industri dapat dikatakan sebagai penyuplai dana atau anggaran bagi negara yang bersangkutan melalui pajak yang dibayarkan kepada negara. Industri manufaktur diperkirakan mampu meningkatkan ekspor hingga 25 triliun rupiah dalam satu tahun. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa industri manufaktur merupakan sektor yang memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional. Jika terjadi permasalahan, tidak menutup kemungkinan akan mengganggu produktivitas atau pergerakan industri manufaktur, sehingga tidak menutup kemungkinan juga akan mengganggu sumber pendapatan negara. Pemberian gaji, penanaman rasa memiliki, dan pemberian reward di luar gaji diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri setiap pegawai. Agar para pegawai dapat terus termotivasi untuk berkontribusi dalam mendukung, mengembangkan atau menjaga kelangsungan hidup perusahaan di tengah persaingan yang semakin ketat daripada meminta kenaikan gaji.]]>
<![CDATA[Implementasi Pers Dalam Konsesus Pancasila ]]>
<![CDATA[Turnya]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46267
<![CDATA[Pers memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam konteks negara yang berlandaskan Pancasila, pers diharapkan beroperasi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Artikel ini mengkaji hubungan antara pers dan konsensus Pancasila, serta bagaimana prinsip-prinsip Pancasila menjadi pedoman etis dalam praktik jurnalistik di Indonesia. Pers dituntut untuk mempromosikan persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas nasional serta harmoni sosial. Dalam kaitannya dengan sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa), pers diharapkan untuk menghormati nilai-nilai keagamaan dan moral dalam pemberitaannya. Sila kedua dan kelima (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menuntut pers untuk bersikap adil dan tidak diskriminatif, khususnya dalam peliputan isu-isu yang melibatkan kelompok rentan. Sementara itu, sila ketiga dan keempat (Persatuan Indonesia serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan) menekankan pentingnya peran pers dalam menjaga persatuan nasional dan membangun diskursus demokrasi tanpa memecah belah masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pers Indonesia.]]>
