cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 14   15   16   17   18 
Bipartit, Langkah Awal Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial (Study Kasus Di Pt. Yamaha Indonesia) Abdul Aziz
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26205

Abstract

Permasalahan hubungan industrial pada saat ini banyak terjadi diberbagai perusahaan, baik perusahaan nasional maupun internasional. Sehingga langka awal perusahaan dalam mencapai perdamaian dalam permasalahn tersebut perlu adanya itikad baik untuk dilaksanakan perundingan bipartit untuk mencapai musyawah mufakat bagi perusahaan maupun serikat pekerja. Berdasarkan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh secara otomatis akan timbul hak dan kewajiban yang menimbulkan permasalahan setiap hubungan tersebut, sehingga menimbulkan perselihan/permasalahan dalam mempertahankan pendapat masing-masing baik perusahaan ataupun pekerja/buruh. Penyelesaihan perselisihan harus segera diselesaikan sehingga menimbulkan dampak yang berlarut-larut dalam menyelesaikan perselihan tersebut. Penyeselesaian perselihan sebagai langkah awal adalah menggunakan penyelesaian Bipartit antara Perusahaan dengan Pekerja/Buruh. Perundingan Bipatit merupakan pernyelesaian perselisihan yang sangat efektif karena penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan pihak antara Perusahaan dengan Pekerja/Buruh dengan cara musyawarah mufakat dan tidak melibatkan pihak ketiga, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Musyawarah merupakan cara yang efektif dalam perundingan Bipartit, karena musyawarah adalah cara berkomunikasi 2 pihak yang berselisih yang masing-masing mendengarkan pendapat bagi perusahaan dan pekerja/buruh dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian Perselisihan secara Bipartit yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perundingan Bipartit yang dilaksanakan di PT. Yamaha Indonesia (Yamaha  Piano) antara Management dan Serikat Pekerja SPSI LEM PT. Yamaha Indonesia menggunakan penelitian lapangangan atau yuridis empiris, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku  dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh/efektif perundingan Bipartit yang dilaksanakan di PT Yamaha Indonesaia, sehingga perselisihan di perusahaan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
Penegakan Hukum Dengan Keadilan Restorative Sebagai Bagian Dari Kehidupan Masyarakat Indonesia Neva Sari Susanti
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26206

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keadilan seperti apakah yang tepat dalam menyelesaikan perkara pidana dan sesuai dengan hati nurani serta dirasakan adil untuk masyarakat, korban ataupun pelaku. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan sumber data yang diperoleh dan diolah adalah  data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guna mendapatkan keadilan Restorative maka perlu dibuat bentuk penyelesaian perkara pidana diluar peradilan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam konflik yang terjadi, yaitu dengan adanya partisipasi korban, pelaku dan warga. Restorative Justice dilakukan dengan memberikan keadilan bagi korban dan maaf dari korban terhadap pelaku.
Aktualisasi Konsep Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ali Imran Nasution; Rahmat Bijak Setiawan Sapii
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26207

Abstract

Pengaturan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini dianggap tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan ketidakpuasan beberapa pihak yang berupaya menangguhkan keberlakuannya melalui Judicial Review. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam menjawab permasalahan peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan tersier berupa data faktual yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hasil penelitian ini menerangkan bahwa konsep meaningful participation secara normatif menghendaki perluasan hak masyarakat dalam berpartisipasi pada pembentukan perundang-undangan. Hal tersebut ditandai dengan melekatnya kewajiban bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan atau saran masyarakat. Melalui penerapan konsep tersebut produk peraturan perundang-undangan akan memenuhi kualitas secara formil maupun materil serta mendapatkan legitimasi masyarakat. Sehingga dalam memastikan hal tersebut diperlukannya pengaturan mengenai konsep meaningful participation pada undang-undang.
Dampak Kemajuan Teknologi Di Bidang Teknologi Informasi Terhadap Kedaulatan Wilayah Negara Indonesia Yoyon Mulyana Darusman
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26208

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di mana semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara semua dilandaskan kepada hukum. Pertahanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia selain telah diatur di dalam Undang-Undang 1945 telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Perkembangan di bidang teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang penting dalam pelaksanaan penjagaan pertahanan wilayah negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dampak kemajuan teknologi terhadap kedaulatan wilayah negara Indonesia.Penelitian ini menggunaan pendekatan perundang-undang yang dihubungkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa perkembangan di bidang teknologi informasi telah megubah paradigma penjagaan batas wilayah suatu negara. Karena itu segala regulasi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan wilayah negara harus segera diselaraskan.
Urgensi Pembentukan Unit Mediasi Penal Di Polres Bogor RR Dewi Anggraeni; Iman Imanuddin; Fridayani Fridayani
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26209

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji gagasan mediasi penal sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif meskipun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebaga corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Bagaimanakah urgensi pembentukan unit mediasi penal di Polres Bogor. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi penal merupakan suatu institusi alternatif penyelesaian terhadap perkara pidana yang diadakan seiring terjadinya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari prinsip keadilan retributif menjadi keadilan restorative yang pertama-tama dikembangkan di Amerika dan mempengaruhi sistem hukum di negara lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip mediasi penal merupakan corak utama bangsa Indonesia dalam menyelesaikan persoalan sosialnya. Hal ini terbukti meskipun secara hukum positif tidak ada satu undang-undang pun yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, tetapi indikasi untuk menuju ke arah itu telah terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mengintegrasikan mediasi penal perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana bangsa Indonesia yang progresif dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pedoman pidana dan non pidana yang mendukung penerapan pedoman mediasi pidana dalam hukum positif Indonesia.
Kedudukan Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945 Warsito Warsito; Hasudungan Sinaga; M. T. Marbun
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v9i2.y2022.26276

Abstract

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI) sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara tertinggi. Sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan purbawisesa dapat mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden.  Hasil amandemen UUD 1945 sejak 1999 s/d 2002 kedudukan MPR berubah menjadi Lembaga negara yang memiliki kedudukan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain agar dapat melakukan kegiatan fungsi saling mengontrol dan saling mengimbangi (check and balances). Tereduksinya kewenangan MPR tidak lagi mengangkat Presiden dan/atau Wakil Presiden disebabkan pemilihan Presiden diserahkan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu MPR tidak berwenang lagi menetapkan GBHN sebagai Haluan bernegara. Dengan dipangkasnya kewenangan MPR secara signifikan, tugas MPR secara seremonial hanya melantik Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, kewenangan MPR merubah UUD 1945 dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela: dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sifatnya hanya insidentil. Meski kedudukan MPR sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lain, dalam praktek ketatanegaraan MPR tetap sebagai lembaga Negara yang kuat karena dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, setelah MK memutus bersalah secara hukum.
ASPEK HUKUM DAN ANALISIS PENGELOLAAN DAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGURANGAN MARINE DEBRIS PADA KAWASAN WISATA PESISIR PANTAI PALLIPIS POLEWALI MANDAR Eka Dewi Kartika; Salma Laitupa; Asrullah Asrullah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37108

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek hukum pengelolaan marine debris di Kab. Polewali Mandar, khusunya di kawasan wisata pantai pallipis. Penanganan marine debris atau Sampah Laut perlu untuk diimplementasikan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemenuhan Indikator Kinerja Utama pengelolaan Marine Debris melalui program pembersihan sampah laut dan pembangunan budidaya pesisir, yang merupakan program terstruktur yang merupakan gerakan nasional dari pusat hingga daerah. Adapun bentuk dari partisipasi perempuan-perempuan yang tinggal di kawasan wisata pesisir pantai pallipis dalam melakukan pengurangan marine debris yakni dengan memiliki keterampilan pengelolaan marine debris dengan cara mengkategorikan marine debris, pertama mega debris dengan metode pengelolaan 2R (reuse dan repair) dan marine debris dengan kategori micro debris dengan metode pengelolaan 4R (reuse, repair, refill,recycle).
KEDUDUKAN MAJLIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Yoyon Mulyana Darusman; Amelia Haryanti; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37110

Abstract

Berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan perluasan kelembagaan pada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, setelah dilakukannya perubahan yang ke dua Undang-Undang Dasar 1945. Penambahan kelembagaan dimaksud untuk memperkuat lembaga kekuasaan kehakiman agar dapat memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan berhubungan dengan adanya sengketa perundang-undangan dan politik. MK didirikan dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai sebuah mahkamah yang merupakan pintu terakhir pemutusan sengketa diharapkan para aparatur yang ada di MK memiliki integritas dan marwah kehormatannya. Sejah terjadinya kasus korupsi yang menimpa mantan ketua MK Akil Muchtar telah terjadi keguncangan yang merusak dan marwah kehormatan MK. Lahirnya UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua UU No. 24 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur pembentukan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisa kedudukan dan kewenangan Maslis Kehormatan MK. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal. Hasil dari penelitian ini, keberdaan Dewan Etik dan Majlis Kehormatan MK, diharapkan dapat menjaga marwah dan kehormatan MK dalam menyelesaikan pelanggaran etik dari para hakim MK.
STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DUSUN BAYAN TIMUR DENGAN DUSUN BATU SANTEK KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhamad Zainul Majdi; Yuliatin Yuliatin; Basariah Basariah; Sawaludin Sawaludin
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37113

Abstract

Hukum adat Bayan Timur dan Batu Santek merupakan hukum adat Bayan yang berlaku secara khusus kepada masyarakat yang bertempat tinggal di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum adat di dusun Bayan Timur dan dusun Batu Santek serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hukum adat yang berlaku di masing-masing dusun tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik tipe Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verivikasi data. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka ditemukanlah data komparasi antara hukum adat Bayan Timur dengan Batu Santek yakni terletak pada sanksi yang diberikan dari delik adat, bentuk hukum adat yang berlaku, sistem perkawinan, susunan kekerabatan, dan hak ulayat dari masyarakat hukum adat.
PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA (TAWURAN) DI WILAYAH HUKUM KOTA SERANG Suci Kusumawardhani; Amalul Arifin Slamet; Arafatus Syahidah
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37114

Abstract

Permasalahan kenakalan remaja memang sangat memprihatinkan. Apalagi saat ini kenakalan remaja sudah sangat meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Remaja adalah generasi penerus bangsa. Remaja sedang dalam proses peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa remaja juga merupakan tahapan dalam mencari jati diri dan berusaha melakukan hal-hal yang terkadang belum diketahui secara pasti apakah baik atau buruk sehingga bisa saja melakukan kesalahan. Remaja yang melakukan kenakalan dapat terjadi karena pengendalian diri yang masih lemah, karena remaja belum dapat membedakan perilaku yang dapat diterima masyarakat atau tidak dapat diterima masyarakat. Penyebab remaja melakukan kesalahan bisa berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dan pengawasan keluarga. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian anak, oleh karena itu, bisa saja seorang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Bentuk kenakalan remaja antara lain penyalahgunaan narkotika, seks bebas, dan tawuran. Oleh karena itu, seluruh elemen sekolah, masyarakat dan aparat penegak hukum harus bersinergi dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan lingkungan sekolah dan masyarakat yang aman, nyaman dan kondusif. Maraknya kasus kenakalan remaja di masyarakat, baik di tingkat SMP, SMA/SMK maupun perguruan tinggi, merupakan tugas kita bersama untuk memberantas kejahatan tersebut. Secara keseluruhan penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu pertama, untuk mengetahui peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum Kota Serang; Kedua, mengetahui faktor penghambat yang dihadapi Aparat Penegak Hukum dalam menangani kenakalan remaja (tawuran) di wilayah hukum kota Serang, serta mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penulis menggunakan metode normatif empiris, dengan sifat penelitian yuridis empiris, yaitu melalui pendekatan dengan melihat bagaimana hukum yang terkandung dalam suatu undang-undang diterapkan di dalam masyarakat. Adapun caranya dengan melakukan wawancara serta observasi. Penelitian ini ditargetkan untuk dipublikasikan pada jurnal SINTA antara 2, 3 dan 4 secara nasional dengan usulan pencapaian indikator TKT menjadi 2.

Page 16 of 20 | Total Record : 196

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue