cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Susanto
Contact Email
susanto@unpam.ac.id
Phone
+6285319181914
Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id
Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 23562013     EISSN : 2614333X     DOI : 10.32493
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 196 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMKM DI SENTRA SONGKET BATUBARA SUMATERA UTARA Endang Purwaningsih; Basrowi Basrowi
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37115

Abstract

UMKM Produsen pengrajin tenun songket Batubara berada di Desa Padang Genting Kabupaten Batubara. Masalah UMKM tenun songket ini selain branding dan pemasaran, juga wadah dan sarana legalitas untuk kepentingan legal entity dan legal product bersama dan pengemasan. Mereka masih berjalan sendiri-sendiri, bertahan hidup dan mencoba beradaptasi dengan pasar online. Setiap pengrajin atau produsen memiliki sekitar 7-15 karyawan, dan mereka menjual berdasarkan pesanan. Topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah (1) bentuk pelindungan HKI pada tenun songket Batubara, dan kendala penerapan pelindungan tersebut. Studi ini bersifat normatif dengan dasar data primer hasil pengamatan dan wawancara dengan narasumber dan produsen. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundangan dan pendekatan sosiologis. Studi ini memanfaatkan data yang berasal dari data primer maupun data sekunder. Bentuk pelindungan HKI pada tenun songket Batubara berupa hak cipta dan merek belum diimplementasikan dengan baik, perlu pendampingan dan kerjasama stakeholder. Kesadaran hukum produsen juga perlu ditingkatkan supaya memahami pentingnya hak kekayaan intelektual. Terdapat kendala pelindungan hukum HKI dikarenakan masih berjalan sendiri, perlu diarahkan dan dibantu dengan perluasan program fasilitasi maupun CSR perusahaan, juga partisipasi aktif produsen secara bersama-sama dalam bentuk perkumpulan. Guna mendukung implementasi HKI dan mengatasi kendala pelindungannya, dibutuhkan penerapan model pemberdayaan yang tepat.
HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT Roy Mardongan Maruli; Syafrida Syafrida
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37116

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa luar pengadilan. Syarat sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase harus ada perjanjian arbitrase, dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dapat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh para pihak atau dibuat dihadapan Notaris dalam abentuk kta otentik. Dengan adanya perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan  tertutup baginya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat tidak selalu dapat dilaksanakan, karena ada pihak yang tidak menerima putusan. Permasalahan mengapa putsan arbitrase tidak dapat dilaksanakan serta apa hambatan dalam pelaksanaanya. Metode penelitian melakukan penelitian kepustakaan  berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian bersifat normatif karena hanya mengunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian, hambatan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, karena adalah yuridis, seperti pihak yang tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan alasan non yuridis, seperti pihak tereksekusi, keluarga dan massa pendukung melakukan perlawanan fisik dan intervensi dari pihak penguasa.
ASPEK PERLINDUNGAN DATA PRIVASI KONSUMEN DALAM EKONOMI DIGITAL Sutrisno Sutrisno
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37118

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum data privasi konsumen dalam konstruksi hukum di Indonesia dan konsep Hukum Perlindungan Konsumen memayungi upaya perlindungan konsumen terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research), Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep (conseptual approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach). Konvergensi perlindungan privasi dan data pribadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga tersebar di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali dalam lingkup negara maupun organisasi internasional. Uni Eropa telah memiliki The European Union DP Directive (Directive) diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. Indonesia dalam mengatur perlindungan tersebut Saat ini Indonesia belum memiliki peraturan perundang – undangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap data pribadi, tetapi Indonesia telah memiliki Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.
KEPASTIAN HUKUM KEBIJAKAN BASIS FREE ON BOARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI NIKEL MELALUI PEMBERLAKUAN HARGA PATOKAN MINERAL Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v10i2.y2023.37509

Abstract

Masifnya bisnis pertambangan nikel ternyata tidak didukung dengan pengaturan yang jelas terkait pelaksanaan usaha di bidang pertambangan dan penjualan nikel. Hal ini nampak dalam pengaturan basis penjualan nikel yang justru saling bertentangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini akan menjawab masalah terkait dengan pengaturan basis Free on Board (FOB) dalam penjualan nikel dan juga kepastian hukum kebijakan basis Free on Board (FOB) dalam transaksi jual beli nikel melalui pemberlakuan harga patokan mineral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengaturan terkait dengan basis transaksi mineral terjadi berbagai pertentangan terutama antara Peraturan Menteri ESDM dengan Keputusan Menteri ESDM. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara jelas mengatur FOB sebagai satu-satunya basis transaksi dalam jual beli nikel. Konsep pengaturan tersebut juga akan memperkuat relasi antara HPM dengan basis transaksi jual beli nikel khususnya FOB. Sehingga kepastian hukum kebijakan FOB dapat termanifestasi.
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Standarisasi Persyaratan Pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia Rifandhana, Raditya Feda; Wahyono, Bambang Angkoso; Hermawan, Widiantoni; Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty; Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41906

Abstract

Pemilu adalah ajang bagi Masyarakat Indonesia terutama Warga Negara Indonesia, beradu ajang untuk mencari pendukung suara di pentas demokrasi pemilu, akan tetapi adakalanya mereka mendaftarkan diri melalui partai politik dengan ijazah Sekolah Menengah Atas atau disingkat SMA, serta partai politik mendaftarkan para kader-kadernya tersebut ke kantor Komisi Pemilihan Umum, yang dimana khalayak umum, Masyarakat umum yang memiliki gelar sarjana, mengikuti test di perusahan, bahkan ataupun di Kantor Instansi Pemerintahan, mereka yang memiliki gelar sarjana wajib mengikuti tahapan test, dalam hal ini test psikotest, test kemampuan dasar, test wawasan kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pada penelitian ini adalah berupa gagasan yang dimana diperlukan eksistensi kewenangan pemerintah dalam mempertegas aturan-aturan yang berisikan standarisasi persyaratan calon legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat, maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dalam penelitian yang berupa gagasan dari penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif, serta proses analisis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum terkait Anggota Legislatif Pusat maupun Daerah , serta menggunakan Pendekatan Teori Hukum yang relevan untuk membantu menyelesaikan Penulisan Penelitian Gagasan ini.
Formulasi Pengaturan Kewenangan Penghapusan Data Masyarakat yang Dicatut Sebagai Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dukalang, Mohamad Afriyansyah; Rahim, Erman I.; Mandjo, Julius T.
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan mengemukakan gagasan mengenai formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini bertujuan untuk melindungi hak konstitusional masyarakat, memperjelas lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat, dan mencegah pencatutan data masyarakat oleh Partai Politik calon Peserta Pemilu. Formulasi pengaturan kewenangan penghapusan data masyarakat ini meliputi lembaga yang berwenang melakukan penghapusan data masyarakat dan lembaga yang berwenang mengawasi jalannya kewenangan penghapusan data masyarakat yang dicatut sebagai keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu ini.
Perlindungan Hukum Nasabah pada Pembukaan Rekening Online di Bank Central Asia Daud, Zeth; Syafrida; Wulandari, Riana
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41908

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi memberikan kemudahan, kecepatan layanan nasabahnya bank. Layanan nasabah perbankan saat ini seiring perkembangan teknologi dilakukan secara digital, salah satunya Bank Central Asia (BCA). Permasalahan, apa kendala dan pembukaan rekening online pada Bank Central Asia? Tujuan penelitian untuk mengetahun kendala pembukaan rekening online pada Bank Central Asia (BCA). Metode penelitian yuridis normatif mengunakan data dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian empiris dengan melakukan wawancara dan observasi pada Bank Central Asia ditempat penulis bekerja. Hasil penelitian, perlindungan hukum nasabah pembukaan rekening online di Bank Central Asia adalah Bank Central Asia wajib menerapkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/ 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan oleh Bank Umum, mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dengan cepat mandiri sesuai kebutuhan nasabah, menerapkan manajemen resiko, prinsip keati- hatian dan wajib memanfaatkan saluran distribusi (delivery channel). menerapkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2005.
Prosedur Perbaikan Akta Cerai Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS) Farida, Ema
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41909

Abstract

Akta cerai merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa suatu pernikahan telah resmi berakhir. Akta ini memiliki implikasi hukum yang penting, termasuk dalam hal status perkawinan, hak asuh anak, dan pembagian harta gono-gini. Oleh karena itu, keabsahan dan keakuratan akta cerai sangat krusial. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur perbaikan akta cerai atas putusan Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset hukum normatif yang fokus pada data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan prosedur perbaikan akta cerai merupakan proses yang penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen resmi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Studi kasus Putusan No.2564/Pdt.G/2023/PA.JS menunjukkan bagaimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru menjalankan peran pentingnya dalam menjaga keakuratan dokumen hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat. Seharusnya Pengadilan Agama dalam melakukan perbaikan akta cerai memedomani Pasal 58 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian harus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (sebagaimana diubah) yang memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan kesalahan dalam dokumen pencatatan sipil.
Strategi Pembangunan Blue Economy Indonesia Melalui Pembentukan Aturan Hukum Terkait Deep Seabed Mining Sumardiana, Benny; Simangunsong, Edward Michael Harapan; Hamdi, Muhammad Faisal; Lubis, Anisa Latifah Rahman; Febrian, Fariss
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41910

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara maritim atau negara pantai dengan luas wilayah laut Indonesia sebesar 3.257.357 km2, dengan batas wilayah laut/teritorial dari garis kontinen sejauh 12 mil diukur dari garis dasar. Secara umum, penggunaan wilayah laut terkait dengan aspek kewilayahan, kedaulatan, dan yurisdiksi negara pantai diatur oleh UNCLOS 1982. Aturan mengenai penggunaan wilayah laut untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik di dalam yurisdiksi nasional maupun di luar yurisdiksi nasional, juga dicakup oleh konvensi ini. Secara internasional, hampir 6.000.000 km persegi area penambangan dasar laut (deep seabed mining) yang belum pernah dieksplorasi atau dieksploitasi. Pada dasarnya Negara Indonesia telah mempunyai regulasi mengenai penambangan terkhusus mineral dan batubara akan tetapi penambangan bawah laut masih tidak ada yang mengatur. Penelitian sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti yang berasal dari berbagai unsur keilmuan baik hukum yang berfokus pada urgensitas pengaturannya, maupun dari keilmuan pertambangan dan/atau kelautan yang berfokus pada teknis pertambangan dan ekosistem laut. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting dilakukan karena perlu adanya suatu regulasi yang mengatur mengenai penambangan bawah laut di Indonesia sehingga meningkatkan perekonomian Indonesia (blue economy) melalui pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia.
Ambiguitas Pengaturan Penawaran WIUPK Secara Prioritas Terhadap Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan Sapii, Rahmat Bijak Setiawan; Abidin, Fikri Rafi Musyaffa; Puspitasari, Syalaisha Amani
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41911

Abstract

Melalui pemberlakuan PP 25/2024 badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan akan mendapatkan penawaran prioritas WIUPK. Pengaturan tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 yakni aturan induk dari penerbitan PP 25/2024. Aturan induk tersebut mengatur bahwa penawaran prioritas WIUPK hanya berlaku terbatas terhadap BUMN dan BUMD. Dengan kata lain, status prioritas dalam Penawaran WIUPK tidak dimiliki serta melekat oleh dan terhadap Badan Usaha Swasta Milik Ormas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertentangan pengaturan terkait dengan penawaran WIUPK secara prioritas terhadap Badan Usaha Milik Ormas sebagaimana diatur dalam PP 25/2024 dengan UU 3/2020 dan PP 96/2021 menimbulkan ambiguitas dan disharmonisasi pengaturan terkait penawaran WIUPK secara prioritas yang akan berimplikasi terjadinya ketidakpastian hukum. Dalam rangka memberikan kepastian hukum diperlukan upaya rekonsepsi atas pengaturan tersebut secara bertahap. Pertama, mencabut Pasal 83 A PP 25/2024. Kedua, merubah Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 dengan menegaskan secara eksplisit bahwa Badan Usaha Milik Ormas Keagamaan merupakan pihak yang berhak atas penawaran prioritas WIUPK. Ketiga, memberlakukan peraturan pelaksana penawaran prioritas WIUPK untuk BUMN dan BUMD kepada badan usaha milik ormas keagamaan secara mutatis mutandis.

Page 17 of 20 | Total Record : 196

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue