cover
Contact Name
Ja'far Baehaqi
Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id
Phone
+6285225300659
Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Walisongo Law Review (Walrev)
ISSN : 27153347     EISSN : 7220400     DOI : 10.21580/walrev
Core Subject : Social,
Walisongo Law Review (Walrev) is a scientific journal published in April and October each year by the Law Studies Program at the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. This journal has specifications as a medium of publication and communication of legal science ideas derived from theoretical and analytical studies, as well as research results in the field of legal science. The editor hopes that writers, researchers and legal experts will contribute in this journal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
Optimizing Coastal and Small Island Areas through Industrial Reclamation: An Examination through the Lens of Utilitarianism Theory Faradillah, Candra Vira
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.13557

Abstract

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world with more than 17,000 islands, has the potential to become the world's maritime axis through optimizing marine resources. One of the policies taken was converting coastal areas and small islands as industrial reclamation areas. However, they faced several real problems and impacts. This research normatively analyzes the disharmony of reclamation regulations and the impact of policies on changing the function of coastal areas and small islands as industrial reclamation areas, focusing on the perspective of John Stuart Mill's utilitarianism theory. The research results show the absence of national law, which causes overlapping authority of agencies, a lack of harmony in perceptions between agencies, and a lack of specific regulations for reclamation requirements—judging from J.S.'s theory of utilitarianism. Mill, the current reclamation policy has not equally provided benefits and happiness because the negative impact is more significant than the expected positive. This research highlights the need for substantial improvements in the legal framework and implementation of reclamation policies to minimize negative impacts and increase positive contributions for stakeholders.Indonesia, sebagai negara Archipelagic terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia melalui optimalisasi sumber daya kelautan. Salah satu kebijakan yang diambil adalah alih fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan reklamasi industri, namun, menghadapi sejumlah permasalahan dan dampak nyata. Penelitian ini secara normatif menganalisis disharmonisasi pengaturan reklamasi dan dampak kebijakan alih fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan reklamasi industri, dengan fokus pada perspektif teori utilitarianisme John Stuart Mill. Hasil penelitian menunjukkan ketidakadaan hukum nasional yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan instansi, kurangnya keselarasan persepsi antar instansi, dan kekurangan aturan khusus untuk persyaratan reklamasi. Ditinjau dari teori utilitarianisme J.S. Mill, kebijakan reklamasi saat ini belum memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan secara merata, karena dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dampak positif yang diharapkan. Penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan substansial dalam kerangka hukum dan implementasi kebijakan reklamasi untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kontribusi positif bagi pemangku kepentingan.
Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption Hannan, Abd
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.16664

Abstract

The study focuses on discussing the problem of legal implementing an open proportional election system in legislative elections in Indonesia, its role and influence on the emergence of political anomalies within the parliament, in this case political liberalization and corruption. The study question is about the dynamics of implementing an open proportional system in the context of elections and how the legislative elections are correlated with the practice of political liberalization and corruption in Indonesia. This study is qualitative research conducted using a library approach. As a result, elections with an open proportional system contain several weaknesses and deficiencies that have the potential to give rise to corrupt practices within the board, both at the regional central level. The potential for the emergence of corrupt practices in open proportional system elections is caused by two things; First, open proportional electoral systems tend to be liberal and capitalist. Competition for leadership tends to focus on pragmatic areas that are centered on money and power relations, no longer in productive areas such as ideas, thoughts, ideas. Second, because of these liberalization and capitalization practices, political costs and expenses soared beyond rational and reasonable limits. In the end, uncontrolled political costs become a financial burden later that they must pay off and return.Studi fokus membahas problem implikasi hukum sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia, peran dan pengaruhnya terhadap munculnya anomali politik di kalangan dewan, dalam hal ini adalah liberalisasi politik dan korupsi. Pertanyaan kajian adalah dinamika penerapan sistem proporsional terbuka dalam konteks Pemilu serta bagaimana korelasi dalam pemilu legislatif dengan praktik liberalisasi politik dan korupsi di Indonesia. Studi ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan kepustakaan. Hasilnya, gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka memuat sejumlah kelemahan dan kekurangan yang berpotensi besar menimbulkan praktik korupsi di kalangan dewan, baik di tingkat pusat daerah.  Potensi munculnya praktik korupsi dalam pemilu sistem proporsional terbuka disebabkan oleh dua hal; pertama, sistem pemilu proporsional terbuka cenderung liberal dan kapitalis. Kompetisi kepemimpinan cenderung berkutat di wilayah-wilayah prgamatis yang berpusat pada uang dan relasi kekuasaan, bukan lagi ada di wilayah-wilayah produktif semisal ide, pemikiran, gagasan. Kedua, akibat dari praktik liberalisasi dan kapitalisasi tersebut, ongkos dan biaya politik melambung tinggi melebihi batas rasional dan kewajaran. Pada akhirnya, biaya politik tidak terkontrol menjadi beban finansial di kemudian hari yang harus mereka lunasi dan kembalikan.
Unveiling the Issues: Feminist Legal Theory's Critique on Rape Formulation in Indonesia Al Ma'shumiyyah, Maryamul Chumairo'
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.13555

Abstract

The crime of rape remains a crucial issue in Indonesia. The formulation of the rape offence regulated in Article 285 of the Criminal Code has several weaknesses. It is considered no longer in line with current legal developments, leading to suboptimal handling of rape cases. This research further analyzes the problematic formulation of the crime of rape in various laws and regulations, especially in the Criminal Code, and the reformulation and redefinition of rape in the new Criminal Code using the Feminist Legal Theory approach. This is a doctrinal study utilizing a literature review. The results indicate that the formulation in Article 285 of the Criminal Code has weaknesses, including issues related to the scope of rape, the conventional interpretation of intercourse, and limitation to a specific gender. Rape is closely linked to gender relations' inequality, placing female rape victims at risk of victimization from various parties. Therefore, it is essential to shape laws with a gender perspective.Tindak pidana perkosaan masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia. Formulasi delik perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki sejumlah kelemahan dan dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga penanganan kasus perkosaan tidak optimal. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut mengenai problematika formulasi tindak pidana perkosaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP, serta reformulasi dan redefinisi perkosaan dalam pembahasan KUHP baru dengan menggunakan pendekatan Feminist Legal Theory. Penelitian ini bersifat doktrinal dan menggunakan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi dalam Pasal 285 KUHP memiliki kelemahan, seperti ruang lingkup perkosaan, pemaknaan konvensional tentang persetubuhan, dan keterbatasan pada satu gender tertentu. Perkosaan terkait erat dengan ketidaksetaraan dalam relasi gender, yang membuat perempuan korban perkosaan rentan terhadap viktimisasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk membentuk hukum yang berperspektif gender.
Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context Cahyo, Yoga Tri; Kurnianingsih, Marisa
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14585

Abstract

This article discusses the role of the Pacta Sunt Servanda principle in loan agreements, particularly in the context of a court decision related to the breach of contract by PT BPR Suryamas Surakarta. The principle asserts that an agreement is binding as law to the parties involved and is utilized by judges as a consideration in court. The article aims to analyze the correlation of this principle with the judge's considerations in the context of breach of contract and evaluate the judge's perspective from the standpoint of legal utility. The research employs a normative juridical method through a literature review, using secondary data such as legal regulations and relevant literature. The results indicate that the Pacta Sunt Servanda principle plays a crucial role as a basis for judicial consideration, evident in the court decision that punishes the defendants according to the agreed-upon contract. While legal certainty predominates, the happiness of the parties involved, and the public is also a consideration for the judge. This decision, though emphasizing legal certainty, essentially contributes to the happiness of all parties involved and the community. Artikel ini mendiskusikan peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian pinjam meminjam, terutama dalam konteks putusan hakim terkait wanprestasi PT BPR Suryamas Surakarta. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, dan digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam pengadilan. Artikel bertujuan menganalisis korelasi asas tersebut dengan pertimbangan hakim dalam konteks wanprestasi, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dari perspektif kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa Asas Pacta Sunt Servanda memiliki peranan penting sebagai dasar pertimbangan hakim, tergambar dalam amar putusan yang menghukum tergugat sesuai perjanjian. Meskipun aspek kepastian hukum mendominasi, kebahagiaan pihak terlibat dan masyarakat secara umum juga menjadi pertimbangan hakim. Putusan ini, meskipun lebih menonjolkan kepastian hukum, pada intinya menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak terlibat dan masyarakat.
Identity Politics in the Construction of Electoral Laws: A Qualitative Analysis Jukari, Ahmad; Karimullah, Suud Sarim; Muhajir, Muhajir
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.14414

Abstract

This article aims to deepen the construction of general election regulations related to representation and identity politics. This research is non-doctrinal with a normative approach, using documentation studies and libraries as data sources. Research findings suggest that the electoral arrangement designs the holding of elections as a tool for preserving national identity and national interests. Although the Electoral Act does not accommodate political representation of a distinctly religious nature, its implementation involves special regulations, such as Special Autonomy for Papua Province, the Government of Aceh, and the Yogyakarta Special Territory Privileges. This regulation gives room for politics of representation based on patriotism, culture, and religion. Furthermore, the Election Act prohibits some campaign actions that could create political nuances of identity. This article is expected to contribute to a further understanding the political dynamics of representation and identity in the context of the Electoral Law in Indonesia.Artikel ini bertujuan untuk mendalami konstruksi pengaturan mengenai pemilihan umum terkait politik representasi dan politik identitas. Penelitian ini bersifat non-doktrinal dengan pendekatan normatif, menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan sebagai sumber data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang Pemilu merancang penyelenggaraan pemilu sebagai alat untuk menjaga identitas nasional dan kepentingan nasional. Meskipun Undang-Undang Pemilu tidak mengakomodasi politik representasi yang bersifat kedaerahan, kesukuan, dan agama, implementasinya melibatkan regulasi khusus, seperti Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintahan Aceh, dan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi khusus ini memberikan ruang untuk politik representasi berdasarkan kedaerahan, budaya, dan agama. Lebih lanjut, Undang-Undang Pemilu juga melarang sejumlah tindakan kampanye yang berpotensi menciptakan nuansa politik identitas. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang dinamika politik representasi dan identitas dalam konteks Undang-Undang Pemilu di Indonesia.
The Concept of Legal Intensity: Harmonizing God’s Rule within Constitutional Law Arlis, Arlis
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.14123

Abstract

The study aims to discover the idea of legal intensity in the context of the harmonization of God's rule into Constitutional Law. The method used is qualitative. The results showed that the idea of legal intensity in the context of harmonising God's rule into Constitutional Law is necessary. The harmonization is in line with the theory of the purpose of the law for the benefit of servants in the world and the hereafter. Constitutional law during the Prophet Muhammad SAW is the best example. The legal intensity regulates how to achieve a better life, specifically constitutionality. When the country's laws are of superior quality, then Allah Swt will prosper the country. The provisions in Article 29 Paragraph 1 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 state that the state based on the One True God in substance contains the principle of tawhid by God's rules. Students' views on harmonising God's rule into Indonesian Constitutional Law generally agree with the idea of legal intensity. The idea of legal intensity among them has universal criteria: the path of God Almighty's rule, sincerity, gratitude, bound by promises to God, with God, fitrah, quality of law, scientific responsibility, Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah syara' mangato adat mamakai. Students agreed because the idea of legal intensity was very good and influential in realizing the state's goals.Penelitian bertujuan untuk menemukan gagasan intensitas hukum dalam konteks harmonisasi aturan Tuhan ke dalam Hukum Tata Negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan intensitas hukum dalam konteks harmonisasi aturan Tuhan ke dalam Hukum Tata Negara sangat diperlukan. Harmonisasi tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum untuk kesejahteraan hamba di dunia dan akhirat. Hukum tata negara pada masa Rasulullah SAW merupakan contoh terbaik. Intensitas hukum mengatur cara mencapai kehidupan yang lebih baik, khususnya tentang konstitusionalitas. Ketika hukum negara berkualitas unggul, maka Allah Swt akan memberkahi negara tersebut. Ketentuan dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara substansi mengandung prinsip tauhid oleh aturan Tuhan. Pandangan mahasiswa tentang harmonisasi aturan Tuhan ke dalam Hukum Tata Negara Indonesia umumnya setuju dengan gagasan intensitas hukum. Gagasan intensitas hukum di antara mereka memiliki kriteria universal: jalur aturan Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas, syukur, terikat oleh janji kepada Tuhan, bersama Tuhan, fitrah, mutu hukum, tanggung jawab ilmiah, Adat basandi syara' syara' basandi kitabullah syara' mangato adat mamakai. Mahasiswa setuju karena gagasan intensitas hukum sangat bagus dan berpengaruh dalam mewujudkan tujuan negara.
Regulatory Approaches and Strategies for Household Waste Pollution Management in the East River Flood Canal of Semarang City Nirwana, Muhammad Alfaruq
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14770

Abstract

This article explores regulations and strategies for managing the impact of household waste pollution in the East River Flood Canal of Semarang City. Water, crucial for human and environmental well-being, faces pollution challenges due to human activities. The study focuses on Semarang, where household waste pollution, often discarded along riverbanks, poses environmental threats. Primary data is collected through field interviews, complemented by secondary legal materials using socio-legal research methods. Regional Regulation No. 6 of 2012 addresses waste management in Semarang, aiming to empower residents in waste utilization and economic value creation. Law Number 32 of 2009 emphasizes collaborative efforts to address environmental challenges. Identified impacts of waste pollution include air and water pollution, contributing to flooding. A SWOT analysis suggests strategies such as enhancing stakeholder support, advocating the vision and mission for integrated waste management, establishing communication forums, leveraging ward roles in community counselling, and enhancing resource capacity to shift public perceptions and behaviours in waste management. This research aims to contribute to sustainable waste management practices and environmental preservation. Artikel ini mengeksplorasi regulasi dan strategi pengelolaan dampak pencemaran limbah rumah tangga di Banjir Kanal Sungai Timur Kota Semarang. Air, yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia dan lingkungan, menghadapi tantangan polusi akibat aktivitas manusia. Studi ini berfokus di Semarang, dimana pencemaran limbah rumah tangga, yang sering dibuang di sepanjang tepi sungai, menimbulkan ancaman terhadap lingkungan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara lapangan yang dilengkapi dengan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengatur tentang pengelolaan sampah di Kota Semarang yang bertujuan untuk memberdayakan warga dalam pemanfaatan sampah dan penciptaan nilai ekonomi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menekankan upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Dampak pencemaran limbah yang teridentifikasi meliputi pencemaran udara dan air, yang berkontribusi terhadap banjir. Analisis SWOT menyarankan strategi seperti meningkatkan dukungan pemangku kepentingan, mendukung visi dan misi pengelolaan sampah terpadu, membentuk forum komunikasi, memanfaatkan peran lingkungan dalam konseling masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya untuk mengubah persepsi dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada praktik pengelolaan sampah berkelanjutan dan pelestarian lingkungan.
Striking a Balance: Exploring Harmony in Indonesian Criminal Law and Islamic Jurisprudence Royani, Yayan Muhammad; Park, Hee Cheol
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.2.18196

Abstract

The long-established the Indonesian Criminal Code follows a liberal individual's tradition of Dutch criminal law that has always changed. The old criminal code is based on classical and neo-classical thinking, emphasising systematic criminal law structures and legal certainty. The basis of balance in the new criminal code is a response to a base that does not reflect the nation's values. For example, Pancasila is included as a foundation, including the value of the most exquisite element of divinity in its formulation. With the value of divinity, it is necessary to review from the perspective of religious teachings, including Islam. Islamic criminal law reflects the spirit of balance in the criminal provisions of hudud, qisas, and takzir. This article uses a comparative approach and a type of normative research. The results of the article show that the relevance of the primary balance in the new criminal code and Islamic Criminal Law is seen in several aspects, such as the relevancy of the pillar values of the balance in Pancasila, the relevancy of the fundamental balance of the mono-dualistic; the significance of the idea of a balance between the protection of victims and the individualization of criminals; and the fundamental relevance to the balance between formal and material criteria.Hukum pidana Indonesia yang sudah lama digunakan mengikuti tradisi individu bebas dari hukum pidana Belanda yang selalu berubah. Hukum Pidana lama didasarkan pada pemikiran klasik dan neo-klasik, menekankan struktur hukum pidana yang sistematis dan kepastian hukum. Dasar keseimbangan dalam Hukum Pidana baru adalah respons terhadap basis yang tidak mencerminkan nilai-nilai bangsa. Misalnya, Pancasila dimasukkan sebagai fondasi, termasuk nilai unsur ilahi yang paling indah dalam formulasinya. Dengan nilai ilahi, perlu untuk meninjau dari perspektif ajaran-ajaran agama, termasuk Islam. Hukum pidana Islam mencerminkan semangat keseimbangan dalam ketentuan pidana hudud, qisas, dan takzir. Artikel ini menggunakan pendekatan komparatif dan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi keseimbangan primer dalam kode kriminal baru dan hukum pidana Islam terlihat dalam beberapa aspek, seperti relevansi nilai-nilai pilar keseimbangannya di Pancasila, relevansi ekuilibrasi fundamental mono-dualistik; pentingnya gagasan kestabilan antara perlindungan korban dan individualisasi penjahat; dan relevansi fundamental untuk kesequilibrasi kriteria formil dan materiil.
Possession Rights over Reclaimed Land: A Legal Analysis of Foreign Legal Entities Ownership Status Suganda, Yosua Simon
Walisongo Law Review (Walrev) Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2023.5.1.14924

Abstract

Rapid population growth without a corresponding increase in land availability can lead to issues such as a significant long-term rise in land prices. Reclamation emerges as an option to assist communities in obtaining land at affordable prices. However, the implementation of reclamation must adhere to the terms and regulations set by the government, including provisions related to foreign legal entities intending to engage in reclamation activities. This article employs a normative juridical approach and juridical analysis methods. The findings indicate that foreign legal entities can undertake reclamation activities by legal requirements governing individual and corporate legal entities, whether local or foreign, provided they have obtained reclamation permits. Foreign legal entities are allowed to have land rights in the reclaimed area, but the land status is in the form of usage rights and lease rights after obtaining permission from the government. In conclusion, implementing reclamation by foreign legal entities necessitates compliance with applicable regulations and requirements to ensure the sustainability and success of these activities. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa disertai peningkatan luas lahan dapat menimbulkan masalah, seperti kenaikan harga tanah yang signifikan dalam jangka panjang. Reklamasi menjadi opsi untuk membantu masyarakat memperoleh tanah dengan harga terjangkau. Namun, pelaksanaan reklamasi harus mematuhi syarat dan ketentuan pemerintah, termasuk ketentuan terkait subjek hukum asing yang ingin melakukan kegiatan reklamasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis yuridis. Hasil kajian menunjukkan bahwa subjek hukum asing dapat melakukan reklamasi sesuai dengan persyaratan hukum yang mengatur subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum, baik lokal maupun asing, asalkan telah memperoleh izin reklamasi. Untuk subjek hukum asing, diperbolehkan memiliki hak atas tanah reklamasi, namun status tanahnya berupa hak pakai dan hak sewa setelah mendapatkan izin dari pemerintah. Kesimpulannya, penerapan reklamasi oleh subjek hukum asing memerlukan ketaatan terhadap regulasi dan persyaratan yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan kegiatan tersebut.
Evaluating Global Cybersecurity Laws: Efectiveness of Legal Frameworks and Enforcement Mecanism in the Digital Age Rusydi, Muhammad Taufik
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.20960

Abstract

This study examines the role of public-private partnerships (PPP) in enhancing cyber law enforcement across diverse legal systems. Employing a systematic literature review methodology, the research explores the effectiveness of collaborative efforts between the public and private sectors in addressing cyber threats. The findings indicate that PPP hold significant potential to bolster law enforcement through technological innovation and operational cooperation. Nevertheless, challenges such as transparency, trust deficits, and conflicting interests persist as critical obstacles to their success. The study recommends that policymakers strengthen legal frameworks, promote transparency, and foster capacity-building through joint training programs. Additionally, the research highlights gaps in the existing body of literature, emphasizing the necessity for more comprehensive empirical investigations to better understand and address the complexities of cyber law enforcement through PPP. Penelitian ini mengkaji peran kemitraan publik-swasta (public-private partnerships) dalam memperkuat penegakan hukum siber di berbagai sistem hukum. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis efektivitas kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengatasi ancaman siber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPP memiliki potensi besar untuk meningkatkan penegakan hukum melalui inovasi teknologi dan kerja sama operasional. Namun, tantangan seperti transparansi, defisit kepercayaan, dan perbedaan kepentingan tetap menjadi hambatan utama dalam keberhasilannya. Penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan memperkuat kerangka hukum, mempromosikan transparansi, dan meningkatkan kapasitas melalui program pelatihan bersama. Selain itu, penelitian ini menyoroti keterbatasan dalam literatur yang ada dan menekankan pentingnya studi empiris yang lebih mendalam untuk memahami dan mengatasi kompleksitas penegakan hukum siber melalui PPP.

Page 9 of 17 | Total Record : 169