Garuda - Garba Rujukan Digital

The Role of Child Psychological Test Results in Custody Decisions in Divorce Cases Indana Zulfah; Idha Aprilyana Sembiring; Rosmalinda
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.25593

This study examines the urgency of documentary evidence in the form of child psychology test results as a consideration for judges in determining child custody (hadanah) in divorce cases. Legal decisions in divorce cases in Medan (2021) prioritize the best interests of children, especially those who are still minors and vulnerable to psychological trauma due to conflict and parental separation. The results of child psychology tests serve as formal indicators of trauma or emotional disturbance and can help identify which parents provide a safer and more emotionally stable environment. This article uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach and is supported by a comparative study of first-instance court decisions. Empirical data obtained from interviews with psychologists and several judges at the Medan Religious Court show that child psychological assessments are often submitted but rarely considered by judges in their final decisions. This study criticizes the court's decision to grant custody to parents who have a history of violent behavior based on the results of psychological tests, which causes the child to show fear and be reluctant to interact with his mother. This article concludes that the principle of justice for children as the primary victims should be reviewed and emphasized and that psychological test results should be considered as crucial legal evidence in child custody decisions. Artikel ini mengkaji urgensi alat bukti surat berupa hasil analisis tes psikologi anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak (hadanah) dalam perkara perceraian. Putusan hukum dalam perkara perceraian di Medan (2021) mengutamakan kepentingan terbaik anak, terutama yang masih di bawah umur dan rentan mengalami trauma psikologis akibat konflik dan perpisahan orang tua. Hasil tes psikologi anak berfungsi sebagai indikator formal adanya trauma atau gangguan emosional, serta dapat membantu mengidentifikasi orang tua mana yang memberikan lingkungan yang lebih aman dan lebih stabil secara emosional. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta didukung oleh studi banding putusan pengadilan tingkat pertama. Data empiris yang diperoleh dari wawancara dengan psikolog dan beberapa hakim di Pengadilan Agama Medan menunjukkan bahwa penilaian psikologis anak sering diajukan tetapi jarang dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan akhir mereka. Penelitian ini mengkritik keputusan pengadilan yang memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki riwayat perilaku kekerasan berdasarkan hasil tes psikologis, yang menyebabkan anak tersebut menunjukkan rasa takut dan enggan berinteraksi dengan ibunya. Artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip keadilan bagi anak sebagai korban utama harus ditinjau kembali dan ditekankan, dan bahwa hasil tes psikologi harus dipertimbangkan sebagai bukti hukum yang penting dalam putusan hak asuh anak. Keywords: Child; Psychological Test; Hadanah; Divorce Cases.

Implementation of Artificial Intelligence by Kominfo in the enforcement of pornographic content on social media Twitter (X) Fahririn; Cakra Heru Santosa; M. Ihsan Maulana
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.2.25737

This research is motivated by the increasing prevalence of pornographic content, which has significant psychological, social, and economic impacts on Indonesian society. The study examines the application of Artificial Intelligence (AI) by the Ministry of Communication and Informatics (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo) in enforcing laws against pornographic content on Twitter (now known as X). Employing a descriptive qualitative method with a case study approach, the research involved in-depth interviews with 15 key informants. The findings reveal that Kominfo’s AI system utilizes a layered detection model integrating computer vision and natural language processing, achieving an accuracy rate of approximately 85% for visual content and 75% for textual content. The system automates around 80–85% of the detection process through deep packet crawling and inspection techniques. Despite these advancements, law enforcement efforts face several challenges, including a high rate of false positives, difficulties in cross-platform coordination, and limited contextual understanding of local cultural nuances. The study concludes that effective enforcement requires developing more adaptive algorithms supported by comprehensive, Indonesia-specific datasets; enhancing coordination with global social media platforms; establishing an integrated task force; and creating a transparency and accountability framework to ensure a safer digital ecosystem. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya prevalensi konten pornografi yang berdampak signifikan terhadap aspek psikologis, sosial, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Studi ini menelaah penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence, AI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam penegakan hukum terhadap konten pornografi di platform media sosial Twitter (kini dikenal sebagai X). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem AI Kominfo menerapkan model deteksi berlapis yang mengintegrasikan computer vision dan natural language processing, dengan tingkat akurasi sekitar 85% untuk konten visual dan 75% untuk konten tekstual. Sistem ini mampu mengotomatisasi sekitar 80–85% proses deteksi melalui teknik deep packet crawling dan inspection. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya tingkat false positives, kesulitan koordinasi lintas platform, serta keterbatasan pemahaman terhadap konteks budaya lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum memerlukan pengembangan algoritma yang lebih adaptif dengan dukungan data set komprehensif yang sesuai dengan konteks Indonesia, peningkatan koordinasi dengan platform media sosial global, pembentukan satuan tugas terpadu, serta pengembangan kerangka transparansi dan akuntabilitas guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berintegritas.Keywords: Artificial Intelligence; Pornographic Content; Law Enforcement; Twitter (X)

Legal Protection of UMKM Associations under the Job Creation Law in North Bengkulu Fransiska, Septi; Marlinah; Uswatun Hasanah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 6 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2024.6.2.25862

In the era of Society 5.0, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a cornerstone in driving Indonesia's economic development, playing a critical role in increasing the Gross Domestic Product (GDP) and absorbing a significant portion of the workforce. In North Bengkulu, MSMEs face various challenges, yet these challenges also present opportunities for innovation and growth. The North Bengkulu MSME Association has initiated movements such as "I Love North Bengkulu Products" (G-ARU) to promote local products and enhance community support. However, cooperation between MSMEs and government institutions, specifically the Department of Investment and One-Stop Integrated Services (DPMPTSP), requires improvement, particularly in implementing Law No. 6 of 2023 on Job Creation. While this law aims to simplify business processes and promote partnerships, many MSME actors remain unfamiliar with the new regulatory framework, resulting in implementation gaps. This study employs an empirical legal (socio-legal) approach with a descriptive research method, collecting data through interviews and literature review to analyze the partnership dynamics between MSMEs and DPMPTSP. The findings reveal that although cooperation has yielded benefits in business training, licensing facilitation, and market access, issues remain regarding the transparency of agreements and the effectiveness of promotional activities. The current partnership model favors associations and government agencies more than the MSME actors, indicating a need for clearer regulations, better communication, and more equitable benefit-sharing mechanisms. Di era Society 5.0, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tumpuan penggerak pembangunan ekonomi Indonesia, berperan krusial dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Di Bengkulu Utara, UMKM menghadapi berbagai tantangan, namun tantangan tersebut juga menghadirkan peluang untuk berinovasi dan berkembang. Asosiasi UMKM Bengkulu Utara telah menginisiasi gerakan seperti "Aku Cinta Produk Bengkulu Utara" (G-ARU) untuk mempromosikan produk lokal dan meningkatkan dukungan masyarakat. Namun, kerja sama antara UMKM dan lembaga pemerintah, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), perlu ditingkatkan, khususnya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan mendorong kemitraan, banyak pelaku UMKM yang belum memahami kerangka regulasi baru tersebut, sehingga menimbulkan kesenjangan implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (sosio-hukum) dengan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data melalui wawancara dan telaah pustaka untuk menganalisis dinamika kemitraan antara UMKM dan DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerja sama telah memberikan manfaat dalam hal pelatihan usaha, kemudahan perizinan, dan akses pasar, namun masih terdapat permasalahan terkait transparansi perjanjian dan efektivitas kegiatan promosi. Model kemitraan yang berlaku saat ini lebih berpihak pada asosiasi dan instansi pemerintah dibandingkan pelaku UMKM, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas, komunikasi yang lebih baik, dan mekanisme pembagian keuntungan yang lebih adil.

Corporate Responsibility for Hazardous Waste Pollution Based on Environmental Regulations Asyfa Prasasti; Wahyu Nugroho; Hartinie Abd Aziz
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.25865

Industrial development has significantly contributed to national economic growth; however, it has simultaneously posed serious ecological risks due to inadequate management of hazardous and toxic waste. Although a robust legal framework exists—primarily through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Government Regulation No. 101 of 2014 on Hazardous and Toxic Waste Management—the weak enforcement of corporate accountability mechanisms in practice has further complicated this issue. Accordingly, this article examines corporate legal responsibility for environmental pollution caused by hazardous and toxic waste within the framework of Indonesia’s environmental law. Employing a juridical-empirical method through statutory, conceptual, and case study approaches, the research analyzes the application of legal doctrines such as the polluter pays principle, strict liability, vicarious liability, and identification theory in enforcing corporate accountability for environmental pollution. The findings reveal that most companies have failed to comply with waste management standards due to weak supervision, regulatory ambiguity, and inconsistent sanctions, resulting in recurring environmental violations. Only a small number of corporations have been effectively held accountable under civil, administrative, or criminal law. Therefore, strengthening regulatory harmonization, improving the effectiveness of law enforcement, and integrating corporate responsibility principles are urgent measures for achieving sustainable industrial governance. Ultimately, a transparent and stringent accountability framework serves as a key instrument for upholding the polluter pays principle while safeguarding public health and environmental sustainability. Pembangunan industri telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain menimbulkan risiko ekologis yang serius akibat lemahnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang kuat, khususnya melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, lemahnya penegakan mekanisme pertanggungjawaban korporasi dalam praktik justru mempersulit permasalahan tersebut. Oleh karena itu, artikel ini mengkaji tanggung jawab hukum korporasi atas pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kerangka hukum lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis-empiris melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menganalisis penerapan doktrin hukum seperti polluter pays principle, strict liability, vicarious liability, dan identification theory dalam penegakan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum mematuhi standar pengelolaan limbah karena lemahnya pengawasan, ketidakjelasan regulasi, dan ketidakkonsistenan sanksi, sehingga pelanggaran lingkungan terus berulang. Hanya sebagian kecil korporasi yang berhasil dimintai pertanggungjawaban secara perdata, administratif, maupun pidana. Dengan demikian, penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta integrasi prinsip tanggung jawab korporasi menjadi langkah mendesak dalam mewujudkan tata kelola industri yang berkelanjutan. Pada akhirnya, kerangka pertanggungjawaban yang transparan dan tegas menjadi instrumen penting untuk menegakkan polluter pays principle sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Keywords: Corporate Responsibility; Hazardous Waste; Environmental Law; Strict Liability.

Mechanism and Challenges of Legislative Carry Over in Indonesia’s: Institutional Design and Normative Formation Issues Kusuma Putra, Rengga; Milthree Saragih, Geofani; Hermanto, Bagus; Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun; Yusof, Fablli
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.25867

This study explores the legislative Carry Over mechanism within the Indonesian legal framework, with particular attention to its institutional design, implementation challenges, and procedural dimensions. Employing a normative juridical method complemented by a comparative legal approach, the research analyzes how the Carry Over mechanism functions in practice and its implications for legislative continuity across parliamentary terms. The findings suggest that while the Carry Over concept offers a pathway for sustaining legislative deliberation beyond a single legislative period, its application in Indonesia remains hindered by a number of structural and technical obstacles. These include persistent legal uncertainty, shifts in political direction following changes in parliamentary composition, and questions regarding the democratic legitimacy of continuing draft laws without renewed public or legislative scrutiny. In response to these concerns, the study proposes a set of policy reforms, including the establishment of clearer regulatory frameworks, enhanced procedural accountability, and stronger inter-institutional coordination—each aimed at reinforcing the effectiveness and legitimacy of the Carry Over mechanism within Indonesia’s legislative process. Studi ini mengkaji mekanisme Carry Over dalam kerangka hukum Indonesia, dengan fokus khusus pada desain institusionalnya, tantangan implementasi, dan dimensi proseduralnya. Menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan hukum komparatif, penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme Carry Over berfungsi dalam praktik dan implikasinya terhadap kelanjutan legislatif antar periode parlemen. Temuan menunjukkan bahwa meskipun konsep Carry Over menawarkan jalur untuk mempertahankan pembahasan legislatif melampaui satu periode legislatif, implementasinya di Indonesia masih terhambat oleh sejumlah hambatan struktural dan teknis. Hambatan tersebut meliputi ketidakpastian hukum yang persisten, pergeseran arah politik setelah perubahan komposisi parlemen, dan pertanyaan mengenai legitimasi demokratis melanjutkan rancangan undang-undang tanpa pengawasan publik atau legislatif yang diperbarui. Sebagai tanggapan atas kekhawatiran ini, studi ini mengusulkan serangkaian reformasi kebijakan, termasuk pembentukan kerangka regulasi yang lebih jelas, peningkatan akuntabilitas prosedural, dan koordinasi antar lembaga yang lebih kuat—masing-masing bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan legitimasi mekanisme Carry Over dalam proses legislatif Indonesia. Keywords: Carry Over; Legislation; Indonesian laws and regulations.

Criminological Review of the Mob Beating Incident in Sukolilo, Indonesia Maryamul Chumairo' Al Ma'shumiyyah; Fajar Syafrudin Syah
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.26046

This article aims to examine the factors that influenced the community of Sukolilo, Indonesia to engage in acts of vigilantism and the legal consequences of such actions from the perspective of criminal law. The research adopts a normative-empirical approach by collecting data through documentation and interviews. The findings indicate that the phenomenon of vigilantism, particularly in the mob beating case in Sukolilo, Indonesia, is driven by various factors, including the emotional state of the perpetrators, peer influence, public unrest over theft-related crimes, lack of legal awareness, a desire to deter offenders, and declining public trust in law enforcement authorities. Although vigilantism is not explicitly regulated under the Indonesian Penal Code, individuals who commit such acts may still be held criminally liable. Relevant provisions that may be applied include Article 170 concerning acts of violence committed publicly by a group, Article 351 on assault, and/or Article 406 regarding the destruction or damage of another person's property. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Sukolilo, Indonesia melakukan tindakan main hakim sendiri dan akibat hukum atas tindakan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan mengumpulkan data melalui metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena tindakan main hakim sendiri khususnya dalam kasus pengeroyokan di Sukolilo, Pati rupanya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya kondisi emosional pelaku, terpengaruh oleh orang lain, keresahan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keinginan untuk membuat pelaku jera serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum. Meskipun aturan terkait tindakan main hakim sendiri tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHP, tetapi masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri tetap dapat dikenai pidana sebagai akibat hukum atas perbuatannya. Adapun pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 170 tentang kekerasan apabila tindakan tersebut dilakukan di muka umum dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Pasal 351 tentang penganiayaan dan/atau Pasal 406 KUHP tentang perusakan atau penghancuran barang milik orang lain. keywords: vigilantism; criminology; mob beating.

Analysis of Victimhood in the Aceh Conflict Post the Establishment of the Aceh Truth and Reconciliation Commission Rahmawati, Dwi; Fajar Imamudin
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.26960

This article analyzes the armed conflict in Aceh that has left deep wounds, especially for victims who have been marginalized from the attention of law and state policy. From a victimology perspective, victims of the Aceh conflict not only experience physical and economic suffering, but also psychological and social trauma. The Aceh Peace and Reconciliation Commission (KKR Aceh) is responsible for developing a more humane approach to conflict resolution. This research uses a normative legal research method, focusing on qualitative analysis of sequential data such as laws and regulations, decision-making, and legal authority. This research method involves library research, using relevant literature, books, and documents, to provide theoretical and critical analysis. To analyzes the conditions of victims of the Aceh conflict from a victimology perspective, by highlighting the forms of physical, psychological, economic, and social suffering experienced by victims and examining the effectiveness and role of the Aceh Truth and Reconciliation Commission (KKR) in fulfilling the rights of victims of the conflict. This research is expected to contribute to the development of more humanistic legal thinking and encourage the effective implementation of transitional justice in Indonesia. Normative legal research methods, focusing on qualitative analysis of sequential data such as legislation, decision-making, and legal authority. This research method involves library research, using relevant literature, books, and documents, to provide theoretical and critical analysis. Artikel ini menganalisis tentang konflik bersenjata di Aceh telah meninggalkan penderitaan mendalam, terutama bagi para korban yang selama ini terpinggirkan dari perhatian hukum dan kebijakan negara. Dalam perspektif viktimologi, korban konflik Aceh tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma psikologis dan sosial. Komisi Perdamaian Rekonsiliasi Aceh bertanggung jawab untuk mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih manusiawi. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dengan memusatkan pada analisis kualitatif data berurutan sesuai perundang-undangan, pengambilan keputusan, dan kewenangan hukum. Metode penelitian ini melibatkan penelitian kepustakaan, dengan menggunakan literatur, buku, dan dokumen yang relevan, untuk memberikan analisis teoritis dan kritis. Penelitian ini menganalisis kondisi korban konflik Aceh dari perspektif viktimologi, dengan menyoroti bentuk penderitaan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial yang dialami korban dan menelaah efektivitas dan tugas Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh dalam memenuhi hak-hak korban konflik. Pengkajian ini diperlukan untuk kontribusi terhadap ekspansi pemikiran hukum yang lebih humanis serta mendorong implementasi keadilan transisional secara efektif di Indonesia. Aceh mengalami fase konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia (1976–2005), yang mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kehancuran sosial ekonomi. Hukum pidana nasional dianggap tidak efektif dalam mengatasi penderitaan korban, sehingga diperlukan pendekatan keadilan transisi melewati Komisi Kebenaran Rekonsiliasi Aceh. Keywords: Human Rights; Aceh Reconciliation Truth Commission; Victimology.

The Formation of Danantara: Between Efficiency and the Threat of Moral Hazard for State Investments M Faiz Muttaqin; Indry Septiarani; Rouli Anita Velentina
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.26982

The establishment of Danantara as a state investment agency reflects Indonesia’s effort to enhance the efficiency of state asset management, yet it simultaneously raises significant legal and governance concerns regarding transparency and accountability. This study examines the legal risks inherent in the formation of Danantara, a state entity tasked with managing strategic SOE assets under Law No. 1/2025 and Government Regulation No. 10/2025. Employing a doctrinal legal method with a normative-prescriptive approach, it compares the regulatory frameworks of Danantara and Singapore’s Temasek Holdings. The analysis reveals significant vulnerabilities, including moral hazard, concentration of unchecked authority, and exclusion from the state finance regime. These structural flaws may undermine legal accountability and public oversight. Drawing on comparative legal insights, this paper proposes reforms to strengthen institutional independence, ensure transparent asset management, and restore checks and balances in sovereign investment governance. The findings contribute to the ongoing discourse on state capitalism and the legal architecture required to support it. Pembentukan Danantara sebagai Lembaga investasi negara mencerminkan Upaya Indonesia untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara, namun menimbulkan kekhawatiran hukum dan tata kelola terkait transparansi dan akuntabilitas. Studi ini mengkaji risiko hukum yang melekat dalam pembentukan Danantara, sebuah entitas negara yang ditugaskan untuk mengelola aset BUMN strategis berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025. Dengan menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan preskriptif, studi ini membandingkan kerangka regulasi Danantara dengan Temasek Holdings di Singapura. Analisis menunjukkan adanya kerentanan signifikan, termasuk potensi moral hazard, konsentrasi kewenangan tanpa pengawasan memadai, serta pengecualian dari rezim keuangan negara. Kelemahan struktural ini dapat melemahkan akuntabilitas hukum dan pengawasan publik. Berdasarkan wawasan perbandingan hukum, tulisan ini mengusulkan reformasi untuk memperkuat independensi institusional, memastikan pengelolaan aset yang transparan, serta memulihkan mekanisme checks and balances dalam tata kelola investasi negara. Temuan ini berkontribusi pada diskursus yang berkembang mengenai kapitalisme negara dan arsitektur hukum yang dibutuhkan untuk mendukungnya. Keywords: Danantara; State Investment; Good Governance; Transparency; Accountability; Moral Hazard.

Non-Conviction-Based Asset Forfeiture: Presumption of Innocence and Principle of Legality Perspective Muhammad Nurul Huda; Safira Ila Mardhatillah; Qurota Ayunisa; Amrina Munjiyah; Afrizal Eko Nugroho
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2025.7.1.28205

This research aims to examine the legality of the Non-Conviction-Based Asset Forfeiture (NCBAF) provisions in the Draft Law on Asset Forfeiture. The research is motivated by the limitations of conviction-based forfeiture in cases where offenders have died, fled, or cannot be prosecuted, resulting in unrecovered state losses. NCBAF provides an alternative through an in-rem mechanism, allowing the state to pursue assets suspected of being the proceeds of crime without first waiting for a criminal conviction. Terminologically, in rem proceedings are directed at the property itself, while in personam proceedings are directed at an individual to establish guilt and impose punishment. This distinction is essential, as NCBAF focuses on the asset as the object of dispute rather than the criminal liability of the owner, thereby requiring careful adaptation within Indonesia’s civil law framework to remain consistent with the principles of legality and presumption of innocence. This research employs a normative juridical method, incorporating both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that NCBAF can be constitutionally justified if explicitly regulated by law, placed under judicial oversight, and accompanied by legal protection for bona fide third parties. Therefore, the Asset Forfeiture Bill is a strategic legal instrument to strengthen asset recovery in Indonesia in a manner that is effective, fair, and consistent with fundamental principles of national criminal law. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas ketentuan Perampasan Aset Berbasis Non-Conviction (NCBAF) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan perampasan berbasis putusan dalam kasus-kasus di mana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut, sehingga mengakibatkan kerugian negara yang belum terpulihkan. NCBAF memberikan alternatif melalui mekanisme in rem, yang memungkinkan negara untuk mengejar aset yang diduga merupakan hasil kejahatan tanpa terlebih dahulu menunggu putusan pidana. Secara terminologis, proses in rem ditujukan pada properti itu sendiri, sementara proses in personam ditujukan pada individu untuk menetapkan kesalahan dan menjatuhkan hukuman. Perbedaan ini penting, karena NCBAF berfokus pada aset sebagai objek sengketa, alih-alih pertanggungjawaban pidana pemiliknya, sehingga memerlukan adaptasi yang cermat dalam kerangka hukum perdata Indonesia agar tetap konsisten dengan asas legalitas dan praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa NCBAF dapat dibenarkan secara konstitusional jika diatur secara tegas dalam undang-undang, berada di bawah pengawasan peradilan, dan disertai dengan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang bonafide. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen hukum yang strategis untuk memperkuat pemulihan aset di Indonesia secara efektif, adil, dan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana nasional. Keywords: Non-Conviction Based Asset Forfeiture; Presumption of Innocence; Legality.

Law and Public Relations in Indonesia: Viewed from the Theory of John Henry Merryman on Strategies of Legal Development Djatmiko, Wahju Prijo
Walisongo Law Review (Walrev) Vol. 1 No. 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/walrev.2019.1.1.4751

Principally, legal development is a sustainable development, its function as human interest protection, legal aims to reach an order and balance. Order in society guarantees the protection on human interest. Even though, the development on law is directed to create order in society, meaning law and society are interconnected, there are still plenty of legal products that are not able to meet people needs, and one of them is the judicial review on the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This reflects that the Act does not represent social factors. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as written legal product and society. This phenomenon, then, is analyzed from Theory of John Henry Merryman on Legal Development Strategy (Orthodox and Responsive). The process of making a responsive legal product is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individual in community. Reversely, orthodox legal product is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process, especially the authority of executives.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ja'far Baehaqi

Contact Email jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone +6285225300659

Journal Mail Official walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ja'far Baehaqi

Contact Email
jafarbaehaqi@walisongo.ac.id

Phone
+6285225300659

Journal Mail Official
walrev.journal@walisongo.ac.id

Editorial Address
Sharia Faculty Office Building and Law 2nd Floor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Jl. Prof. Hamka Km. 02 Ngaliyan, Semarang 50185. Telp (024) 7601291 Fax (024) 7601291

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA