cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 9   10   11   12   13 
THE REVIEW OF EMERGENCY CONCEPT IN ISLAMIC LAW TOWARDS THE FATWA OF THE INDONESIAN ULEMA COUNCIL NO. 14 OF 2021 ON THE USE OF ASTRAZENECA'S COVID-19 VACCINE Hisan, Khairatun; Rachmawati, Andini
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i2.7028

Abstract

The increase in the number of patients caused by COVID-19 makes the government try to reduce the number of disease victims with various efforts, one of which is vaccination. One of the vaccines that have been registered to the Indonesian Ulema Council is AstraZeneca vaccine products. Based on MUI fatwa No. 14 of 2021, the vaccine is haram because it uses pork-derived trypsin in its production but become allowed because of emergencies and some of the reasons in the fatwa. Nevertheless, the implementation of the fatwas is less than optimal, one of which is due to the fatwa MUI that is not binding.Some people refuse to use the vaccine because it is considered not currently included in the emergency. After all, other vaccines are halal and pure to use. This research aims to review emergency concepts in Islamic law towards fatwa MUI No. 14 of 2021 on AstraZeneca Product Vaccine Use Law.This research is qualitative research using normative Islamic legal research methods with document study data collection techniques. The data analysis used is inductive.The results of research that has been conducted show that the use of emergency concepts in MUI fatwa No.14 of 2021 Concerning the Use of COVID-19 Vaccine AstraZeneca products have been following the concept of emergency in Islam which includes fears of loss of life and limbs; emergencies that have occurred; there is no other way to avoid an emergency except by performing prohibited acts; the discovery of halal and sacred medicine and the recommendation of a credible doctor; not contrary to the basic Islamic sharia, including safeguarding the rights of others; there is a statement from the Government that the emergency has occurred in a country;and must prevent it with reasonable levels.Keywords: Emergency, MUI Fatwa, Islamic Law, AstraZeneca Vaccine.
Tinjauan Siyāsah Dustūriyyah Terhadap Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Fadilla, Intan Nur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7031

Abstract

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau omnibus law mendapat penolakan keras sejak proses penyusunan hingga pengundangannya, karena minim partisipasi publik. Asas keterbukaan yang mencakup transparansi dan partisipasi publik merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Sama halnya dengan undang-undang dalam Islam yang merupakan pembahasan dari siyāsah dustūriyyah ini juga memiliki beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pembentukannya. Seperti asas persamaan, keadilan,  musyāwarah, kebebasan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk meninjau penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perspektif siyāsah dustūriyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dapat kita ketahui masih belum sesuai dengan fiqih siyāsah, dikarenakan dalam pembahasannya masih cukup tertutup dan tidak melibatkan publik yang hasilnya berakibat besar bagi negara Indonesia yaitu terjadinya penolakan besar dengan demonstrasi dari seluruh elemen masyarakat.Kata Kunci: Siyāsah Dustūriyyah, Asas Keterbukaan, Omnibus Law
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN Sebyar, Muhamad Hasan
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7611

Abstract

Jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan naik 27 permohonan atau naik 122,73 % pada tahun 2019-2020. Jumlah permohonan ini setiap tahun semakin bertambah bukan semakin berkurang, jika semangat undang-undang tersebut adalah mengurangi angka perkawinan anak, sepertinya tujuan tersebut belum tercapai. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi kawin terus meningkat pasca perubahan UU Perkawinan, Peneliti merasa perlu melakukan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor penyebab bertambahnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mencoba menganalisis 124 putusan dispensasi kawin dari tahun 2019-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jika dilihat dari segi jumlah, maka faktor-faktor penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Agama Panyabungan di dominasi oleh faktor budaya marlojong dan agama yaitu takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Kemudian disusul faktor hamil diluar nikah dan seks di luar nikah. Jika dilihat dari segi usia terendah maka faktor penyebab utama permohonan dispensasi kawin adalah hamil dan seks di luar nikah.
Analisis Penerapan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Hal Penyadapan Ditnjau Dari Konsep Al-Ḍararu Yuzālu Biqodri Al-Imkān Brilliana, Fauziah Wiranti; Wicaksana , Febrian Arif
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i2.7684

Abstract

Maraknya praktik judicial corruption yang diawali dengan pelanggaran kodeetik Hakim, menuntut lembaga Komisi Yudisial untuk bertindak lebih tegas dalam mengawasi perilaku Hakim. Guna meminimalisir aksi “Hakim nakal” tersebut, KY memiliki pasal mengenai kewenangan penyadapan. Namun statusnya yangmerupakan lembaga non-penyidik dan hanya berfungsi mengawasi kode etikhakim, membuat beberapa pihak tidak menyetujui keberadaan pasal penyadapanitu. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis bermaksud untuk mengkajipenerapan wewenang penyadapan oleh KY dalam proses pengawasan danpenegakan kode etik Hakim dengan ditinjau melalui salah satu konsep kaidahfiqhiyyah yaitu, kaidah al-dararu yuzālu biqodri al-imkān. Metode penelitian dalamtulisan ini bersifat penelitian pustaka (library research). Pendekatan penelitianmenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Teknik pengumpulan data didapat melalui analisis buku-buku, jurnal, maupunliteratur lainnya. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah menggunakananalisis kualitatif deskriptif, dimana hasil penelitian dituangkan secara deskriptif bukan dengan hitungan angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalamtinjauan konsep al-dararu yuzālu biqodri al-imkān, menerapkan wewenangpenyadapan oleh KY sangat dibutuhkan dalam proses pengawasan dan penegakankode etik hakim guna mencegah kejahatan Hakim yang berpotensi menimbulkankerugian lebih besar bagi masyarakat.
Tinjauan Konsep Hifdzun Nafs Pada Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi da Safitri, Diah Nur Handayani
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7689

Abstract

Melihat kenaikan angka dalam penyebaran covid-19 yang selalu meningkat, menciptakan upaya  sebagai penanggulangan penyebaran covid-19 sangatlah penting dan diperlukan, salah satu usaha yang diciptakan pemerintahan adalah dengan memberikan kebijakan pembebasan narapidana melalui asimilasi yang tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020.  Kebijakan ini merupakan salah satu pemberian hak narapidana, karena hal ini dilakukan untuk melindungi orang-orang yang ditahan dalam fasilitas tertutup seperti penjara yang terlalu  penuh dan sesak, sehingga resiko penyebaran Covid-19 akan lebih mudah menyebar dalam lembaga permayarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami kebijakan terhadap pembebasan narapidana melalui Asimilasi sebagai upaya perlindungan hak-hak narapidana di masa pandemi covid-19 menurut undang-undang dan maqashid syariah.                   Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif  dengan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan teknik pengumpulan data  studi kepustakaan (library research). Bahan hukum yang telah diolah akan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.                Hasil penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Karena, pada masa pandemi covid-19 keadaan penjara yang overload akan menjadikan narapidana rentang terkena covid-19 dan hal ini bertentangan dengan hak-hak yang harus didapat Republik Indonesia No. M.HH-19 PK.01.04.04 tahun 2020 selain menargetkan perlindungan hak hidup narapidana di masa covid-19 juga memiliki ketentuan dan kewajiban dalam memenuhi syarat sebelum memberikan hak untuk mendapatkan asimilasi. Konsep  hifdzu nafs melihat bahwasanya pelaksanaan pembebasan narapidana merupakan pelaksanaan hukuman alternatif dalam pelaksanaan pidana penjara, terlebih bagi pelaku memiliki efek yang sangat meringankan, terlebih jika pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau dalam keadaan yang darurat seperti dimasa pendemi covid-19.
إجهاض الجنين للأم المجنونة للدوافع الأخلاقية في منظور الفقه الإسلامي Alimuddin, Azhar
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7829

Abstract

إن الإجهاض من إحدى الظواهر الاجتماعية التي لها حالاتها ودوافعها، وهو يتعلق تعلقا وثيقا بالأحكام الشرعية، فالشريعة الإسلامية بدورها في الحياة البشرية تأتي أحكامها بما يناسب البشر. ومن صور الإجهاض في الواقع هو ما حصل من المرأة المجنونة أو الأم المجنونة للدوافع الأخلاقية، هذه ظاهرة واقعية تكثر مع كثرة الفتن في هذا الزمان، إضافة إلى ضعف الوازع الديني لدى المجتمع. بناء على هذا، يهتم الباحث بكتابة بحث يهدف إلى معرفة أحكام إجهاض الجنين في هذه الحالة في منظور الفقه الإسلامي. والبحث مكتبي يعتمد على المنهج التحليلي. وبعد البحث والاطلاع، ظهر أهم نتائجه ما يلي : أن حكم الإجهاض للأم المجنونة للدوافع الأخلاقية في الفقه الإسلامي تختلف مع اختلاف حالاته، حيث إن ارتكابه في بعض الحالات يعتبر ممنوعا، وفي بعض آخر يعتبر مما يباح فعله كآخر حل مع توفر الضوابط والشروط فيه، وذلك للضرورة أو الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الكلمات الرئيسية: إجهاض الجنين – الأم المجنونة – الدوافع الأخلاقية - الفقه الإسلامي
Pembagian Harta Bersama Pascaperceraian Dalam Perkawinan Adat Matrilineal di Minangkabau menurut Hukum Positif dan Fiqh Islam Putri, Rabiatul Adawiyah Catur
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7852

Abstract

AbstrakDalam sistem adat matrilineal di Minangkabau, harta bersama dikenal dengan istilah harta suarang yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama masih dalam ikatan perkawinan. Dalam adat matrilineal, perempuan berkuasa atas segala persoalan. Sedangkan dalam Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam suami bertanggungjawab atas harta bersama, harta istri dan hartanya sendiri. Sehingga terjadi permasalahan diantara keduanya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembagian harta bersama pascaperceraian pada adat matrilineal. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta bersama pascaperceraian pada adat matrilineal khususnya di Minangkabau.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penulis mengumpulkan sumber data dengan studi kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan teknik analisis data: pengumpulan sumber data, klasifikasi bahan-bahan hukum, dan analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pembagian harta bersama pascaperceraian dalam adat matrilineal di Minangkabau antara suami dan istri dibagi rata. Karena pembagian harta bersama tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits secara rinci, maka hukum pembagiannya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Minangkabau berpegang pada falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” yang artinya adat bersendi kepada agama, agama bersendi pada Al-qur’an. Yang berarti bahwa aturan adat matrilineal di Minangkabau dalam pembagian harta bersama pascaperceraian telah sesuai dengan hukum Islam.Kata Kunci: Matrilineal, Harta Bersama, Tinjauan Hukum Islam
أثر ألزواج المبكر على سلامة الأسرة من منظورمفهوم الباءة في الحديث النبوي Fahmi, Nanda Mutiara
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7888

Abstract

أثر الزواج المبكر على سلامة الأسرة من منظور مفهوم الباءة في الحديث النبوينندا موتيارا فهميجامعة دار السلام كونتور، إندونيسياnandamutiara.fahmi@gontor.ac.idمستلخص البحثالغرض من هذه الدراسة هو إثبات أثر الزواج المبكر على سلامة الأسرة كما يُزعم، ودراسته من خلال مراجعة مفهوم الباءة في الحديث النبوي كشروط للزواج. استخدمت الباحثة في هذا البحث أساليب البحث النوعي باستخدام نوع البحث في شكل بيانات المكتبات (بحوث المكتبة)، مع نوعين من مصادر البيانات، وهما البيانات الأساسية والبيانات الثانوية، وتحليل البيانات في شكل تحليل الوصفي. وهي تقنيات التحليل التي تجمع كل الرؤى من جميع التحليلات السابقة من أجل اتخاذ القرار الصحيح مع مراجعة مفهوم الباءة في الحديث النبويتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الزواج المبكر ليس السبب الرئيسي وراء الخلافات في الأسرة أو الطلاق. على الرغم من أن الزواج المبكر له تأثير سلبي، إلا أن له آثارًا إيجابية أكثر. كما بينت نتائج الدراسة أن مفهوم الباءة في الحديث النبوي وثيق الصلة لاستخدامه كاعتبار في تقنين الزواج المبكر والذي يمكن أن يكون حلاً للأزمة الأخلاقية الحالية. لأن الزواج المبكر من منظور الباءة لا يخالف الشريعة الإسلامية أو قانون الزواج الذي يتطلب الاستعداد والقدرات الجسدية والعقلية في تنفيذه.الكلمات الدالة : الزواج المبكر، سلامة الأسرة، الباءة
Dowry in the light of the purposes of Sharia according to Ibn Ashour Sholihah, Mar'ati; Rosyadi, Imron; Hasan, Mohammad Abdul Kholiq
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i2.8060

Abstract

This research deals with a topic about a woman's dowry in the light of the legitimate purposes of one of the intentional scholars, Sheikh Ibn Ashour. The research clarifies the woman's dowry, her portrayal, and the purposes of Sharia according to Ibn Ashour, then analyzes and achieves them in the three interests. And this research has tried to answer problems, the most important of which is the nature of the woman's dowry according to Ibn Ashour and how to achieve it in the three interests? This research aims to know the dowry of a woman according to Ibn Ashour. The method of this research is an analytical desk research by depicting the woman’s alimony and analyzing it according to the opinions of the legitimate purposes of Sheikh Ibn Ashour and some scholars, and as a result: that the necessary purposes of the woman’s dowry are: preserving lineage, and it is a general purpose of marriage, which is the reason for the necessity of this alimony, so the woman assumes her responsibility In the marriage in which the offspring is preserved, then the soul is preserved, because the woman is imprisoned from the benefits of her husband and she is forbidden from disposing of his rights except with his permission, so she must be provided with her provision and her maintenance, and the protection of the woman from the deadly work is the maintenance of the poor woman. Then he preserves the religion while she finds a woman who can guarantee her so that she does not go out to forbidden actions, and differentiate between adultery, incest, and cheating. Al-Tahsiniyyah is: the woman’s maintenance while she is rich, and the achievement of the woman’s respect for the authority of the man. Key words: dowry, purposes of Sharia, three interests, Ibn Ashour
POTENSI ZAKAT PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT DI KABUPATEN SUMBAWA irawan, feri
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i2.8671

Abstract

Potensi zakat pertanian di Kabupaten Sumbawa sangat besar khususnya di Desa Kukin, khusus dalam pertanian padi dan jagung. Setiap panen rata-rata masyarakat paling bawah 50 karung atau 1.800 kg. Sedangkan jagung berkisar antara 5 ton sampai 10 ton dalam satu kali panen. Pengelolaan zakat di Desa Kukin Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, belum berjalan dengan baik. Masih ada masyarakat yang belum mengeluarkan zakat, sebab kurangnya pemahaman tentang hukum zakat. Dalam hal pengeluaran zakat di Desa Kukin ada yang sudah sesuai syariat Islam dan ada yang belum sesuai takaran zakat pertanian yang dikeluarkan, sesuai dengan yang mereka inginkan atau dirasa cukup tanpa memikirkan bahwa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat pada pasal 38, dijelaskan bahwa zakat harus dikelola oleh lembaga yang resmi agar tidak terjadi kesinambungan sosial. Walaupun pihak Kecamatan mengatakan akan membentuk amil zakat yang lebih baik, akan tetapi itu hanya di kecamatan bukan di Desa Kukin.

Page 11 of 13 | Total Record : 128

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue