cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haerul Akmal
Contact Email
haerulakmal@unida.gontor.ac.id
Phone
+6282338265493
Journal Mail Official
jurnalcomparativeofsharialaw@unida.gontor.ac.id
Editorial Address
Jln Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia (Unversitas Darussalam Gontor, Gd CIES Lt.1)
Location
Kab. ponorogo,
Jawa timur
INDONESIA
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW
Published by Universitas Darussalam Gontor
ISSN : 26213311     EISSN : 2621329X     DOI : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal of Indonasian Comaparative of Syariah Law is a journal published by the University of Darussalam Gontor with its focus and scope related to Islamic Law, such as: Islamic and Positive Law Islam and Contemporary Issues Syariah Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 128 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN: The Shared wealth of mixed marriages without a marriage treaty Gita Laksmi; Indawati, Yana
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.11332

Abstract

Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah terkait harta Bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mewaririsi jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mentaur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.
IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA DALAM KEPERDATAAN PADA SENGKETA KONSOLIDASI TANAH: (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kota Solok Dan Niniak Mamak Iv Jiniah Suku Nan Balimo) Hibatullah, Muhammad Fauzaan; Syuryani, Syuryani; Adriaman, Mahlil
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12042

Abstract

Implementasi konsolidasi pada pertanahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dilatar belakangi dari suatu kebijakan pertanahan yang disebut dengan kosolidasi tana h. K onsolodasi tanah merupakan suatu kebijakan dalam menata ulang penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta memanfaatkan tanah sesuai dengan rencana tata ruang usaha dengan menyediakan kepentingan umum guna meningkatkan kualitas lingkungan maupun pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan dimana dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan dan persengketaan yang sampai saat ini tidak kunjung selesai. Dalam kronologisnya permasalahan utama dari konsolidasi tanah di kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa Kota Solok bermula dari penyerahan lahan oleh 8 (delapan) orang ninik mamak ampek jinih suku Nan Balimo kepada Pemerintah daerah Kota Solok seluas lebih kurang 240Ha. Tujuan penelitian memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi pemilik tanah maupun yang terlibat atas konsolidasi tanah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi konsolidasi tanah belum maksimal dalam fungsinya serta belum sesuai dalam pelaksanaannya yang menyebabkan banyak sekali permasalahan sampai saat ini.
ANALISIS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 159/pid/2023/PT MDN Jomi, Apriano Viktory; Michael, Tomy
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan jabatan yang melibatkan seorang polisi, Aipda Leonardo Sinaga, dari Polrestabes Medan, yang mengakibatkan kematian seorang tahanan, Hendra Syahputra. Metode yang digunakan adalah metode normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, berbagai aspek seperti interpretasi hukum, analisis fakta, penerapan prinsip-prinsip hukum, bukti, argumen hukum, dan norma-norma yang berlaku akan ditelaah secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor dalam membuat putusan, termasuk kronologi kejadian, alat bukti seperti Visum-Et Repertum, rekaman CCTV, bola karet yang dilapisi kain, dan keterangan saksi. Visum-Et Repertum mengungkapkan adanya luka memar luas dan perdarahan internal yang disebabkan oleh trauma tumpul. Rekaman CCTV memperlihatkan tindakan kekerasan berulang yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan analisis ini, putusan hakim menyatakan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan kematian korban. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya integritas dan keadilan dalam putusan hakim. Dengan pertimbangan yang matang terhadap berbagai aspek hukum dan fakta yang ada, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai proses pembentukan putusan hakim dalam kasus penyalahgunaan jabatan, serta diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi hukum di masa mendatang untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. keywords/kata kunci : pertimbangan hakim, putusan hakim, bukti hukum
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA Fernanda Tasya, Raden Roro; Astutik, Sri; Handayati, Nur; Nasoetion, Deddi Wrdana
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12480

Abstract

This study discusses legal protection for consumers in online buying and selling transactions and efforts to resolve disputes that occur due to default by business actors. In the digital era, online transactions are becoming increasingly popular because they are considered more practical and efficient. However, online shopping also has risks, such as goods that are not in accordance, late delivery, or even fraud. In Indonesia, legal protection for consumers in online transactions is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions. Consumers who experience losses can file a lawsuit through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) or the court. This study uses a case study on the Shopee platform to analyze the effectiveness of BPSK in resolving consumer disputes. The results of the study show that BPSK is a more practical alternative than the courts in resolving consumer disputes. However, there are still many obstacles in its implementation, such as a lack of consumer understanding of the lawsuit filing procedure and the time-consuming and costly legal process. This study concludes that legal protection for consumers can be more effective if the government actively monitors online transactions and educates consumers about their rights. Efforts to resolve disputes through BPSK need to be improved to be more efficient and to meet consumer protection needs.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI KOTA PADANG Sommaliagustina, Desi; Harniwati, Harniwati; Nugraha, Edo
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12542

Abstract

There are many cosmetics on the market today with various types of brands in line with women's desire to always look beautiful. This is then exploited by irresponsible business actors by producing or trading cosmetics that do not meet the requirements for distribution to the public. Not a few women are interested in buying products at low prices but with fast visible results. So many women choose shortcuts to buy a product even though the cosmetics they buy do not meet the requirements and are not registered with BPOM. It is not uncommon for these illegal cosmetics to be obtained at affordable prices because there is no distribution permit number from BPOM. There is no cosmetic raw material label, and there is no product expiration date. Because the price is cheap and can be purchased easily, cosmetics without a distribution permit are easily consumed by the public. Consumers' ignorance of the side effects of cosmetics containing dangerous ingredients is one of the reasons many women continue to use illegal cosmetics. Consumers usually do not research a product before buying, this is also one of the factors that causes cosmetic products containing dangerous ingredients to still be in demand by many women. They generally buy cosmetic products without prior consideration considering that the products they buy have direct side effects. The data analysis method used is sociological juridical.
PEMBAJAKAN TERHADAP FILM ANIMASI SINEMATOGRAFI DENGAN APLIKASI TELEGRAM BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Putri, Rani Dwi; Irianto, Kartika Dewi
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12551

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil kerja otak dan hasil kerja emosional manusia. Hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut karya intelektual berupa ciptaan yang berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil kekeyaan intelektual tadi yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan masih kerap terjadinya pelangaran, pelangaran ini berupa pembajakan yang jelas akan suatu karya yang telah dilindungi oleh undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditujukan pada dokumen tertulis, dengan hasil yang akan didapatkan untuk mencari perlindungan hukum bagi sebuah film dan upaya pemerintah dalam mengatasi pembajakan seperti membentuk satuan tugas pengaduan dengan bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan sistem peringatan. Melalui rumusan masalah bagimana perlindungan hukum film animasi sinematografi ditinjau dari postifistik hukum di Indonesia dan dan apa upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi di Indonesia ditengah maraknya pembajakan di aplikasi telagram.
PERKEMBANGAN LIAR FOTO PREWEDDING DI TENGAH MASYARKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Risdalena, Risdalena
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja faktor yang menyebabkan budaya foto prewedding berkembang di tengah masyarakat. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah maraknya pasangan yang melakukan foto pre-wedding sebelum melakukan akad nikah. Mulai banyaknya masyarakat yang mengadopsi foto prewedding budaya barat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, seperti berani memperlihatkan adegan berpelukan dan berpegangan serta tidak banyak juga yang menggunakan pakaian terbuka dan cenderung seksi. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penulis mencoba memahami suatu permasalahan melalui berbagai sumber literatur atau kepustakaan. Temuan dari penelitian ini melihat bahwa salah satu penyebab berkembangnya foto prewedding adalah karena pengaruh arus globalisasi pada budaya foto prewedding dan menganggap hal itu sebagai tren atau mencontoh gaya hidup para artis, kemudian penyebab lainnya adalah karena foto prewedding juga digunakan sebagai media informasi pernikahan pasangan melalui surat undangan pernikahan dan sebagai dokumentasi atau kenang-kenangan pernikahan dimasa mendatang. Menurut pandangan ulama bahwa foto prewedding adalah haram hukumnya menurut Islam dan syariat Islam memandang bahwa kegiatan foto prewedding itu haram apabila berlebihan seperti berikhtilah,khalwat dan kasyaful aurat. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Foto Pre-wedding, Globalisasi, Maslahah.
Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspktif Hak Politik Islam (Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024): Studi Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Surbakti, Husnatul; Yuhermansyah, Edi; Umur, Azmil
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12722

Abstract

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk turut serta membangun negara sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Luasnya kesempatan tersebut terangkum dalam syarat-syarat untuk terlibat langsung sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Termasuk di dalamnya hak mantan narapidana untuk mengambil peran politik dengan berbagai batasan yang diatur oleh undang-undang untuk mengawasi keberlanjutan tanggung jawab mantan narapidana dalam mengambil hak politik. Dengan pendekatan analisis normatif, penelitian ini menguraikan tentang hak-hak politik bagi mantan narapidana khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHU.DPD-XXII/2024. Hak politik yang diberikan oleh undang-undang kepada mantan narapidana merupakan masa jeda politik. Penelitian ini juga lebih jauh mengupas tentang masa jeda politik bagi mantan narapidana dari perspektif hak politik Islam. Menganalisis syarat-syarat yang dikemukakan oleh para fuqoha khususnya syarat untuk berlaku adil dan berakhlak mulia. Parameter etika moral merupakan modal seorang pemimpin dalam mengemban tanggung jawab sebagai pejabat publik.
ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM ‘ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL ‘URS : (Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas) Khaan, Ma’sum Yusuf; Arif, Achmad; Awang, Hirmann; Hidayat, Iman Nur; Wicaksana, Febrian Arif; Cahyani, Meitria
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.12958

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum penggunaan jalan umum di Indonesia untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 2. Untuk mengetahui aplikasi kaidah fiqh dar ul mafaasid muqaddam ‘ala jalbil mashaleh pada hukum penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum teoritis. Metode ini mencakup analisis bahan hukum yang ada, baik berupa undang-undang dan peraturan, fikih hukum, atau literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks peraturan penggunaan jalan umum untuk walimatul ‘urs. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan di Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, kaidah fikih "dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih" dalam konteks peraturan tersebut menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan hanya diperbolehkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PETISI ONLINE )STUDI PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT MENURUT FIQH SIYASAH( Wardhani, Selmarisa
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v5i1.7004

Abstract

Abstrak            Indonesia sebagai salah satu negara berdemokrasi sudah sepatutnya mendengarkan aspirasi rakyat yang diajukan kepada para pemangku kebijakan. Petisi online yang merupakan bentuk pengekspresian kebebasan berpendapat di era partisipasi politik demokrasi digital belum sepenuhnya mendapatkan legalitas hukum yang pasti. Berkaca kepada negara yang lebih maju, Amerika serikat sudah lebih dahulu mengatur pengajuan petisi online sebagai sarana masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Pengaturan tersebut diletakkan pada konstitusi amandemen pertama mereka untuk melindungi hak kebebasan berpendapat khususnya dalam pengajuan petisi. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka (open government). Fiqh siyasah dusturiyah tersebut menjelaskan tentang prinsip Islam dalam perumusan undang-undang yakni guna menjamin hak asasi manusia. Sebagai Hak yang mendasar, Fiqh siyasah lebih memandang kebebasan berpendapat sebagai bentuk pemanfaatan akal atas karunia Allah Swt untuk digunakan dalam amr makruf dan nahi munkar.                Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana perbandingan kebebasan berpendapat dalam petisi online yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat dan juga kebebasan berpendapat dalam petisi online dalam pandangan Fiqh siyasah. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mengunakan analisis isi dengan pendekatan konseptual, undang-undang dan perbandingan.                Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwasanya Fiqh siyasah dusturiyah memandang kebebasan berpendapat dalam petisi online sebagai pengekspresian prinsip kebebasan dalam bermusyawarah. Bentuk demokrasi kebebasan berpendapat dalam petisi online juga mempunyai kedekatan dengan konsep Syura dalam hal memberikan kebebasan. Adapun dalam hal perbandingan hukum kebebasan berpendapat dalam petisi online yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat yakni berawal pada sistem kedua negara yaitu Indonesia dengan sistem hukum Civil Law dan Amerika Serikat dengan sistem hukum Common Law, keduanya sama-sama menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan mencantumkannya kedalam konstitusi, Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Amerika Serikat pada Amandemen Pertama. Dalam hal kebebasan berpendapat dalam petisi online, Indonesia memaknainya sebagai bentuk kebebasan berpendapat secara tertulis sedangkan Amerika Serikat memaknainya sebagai bentuk sarana penyampaian aspirasi dan keluhan kepada pemerintah. Dari hal tersebut, terdapat perbedaan terkait pengelola lembaga petisi Indonesia yaitu belum memiliki hukum yang mengaturnya sehingga menjadikan lembaga penanggung jawab masih dibawah tangan lembaga swasta atau Non Government Organization (NGO), sebaliknya Amerika Serikat menjadikan Gedung Putih sebagai Lembaga PenanggungJawab resmi dibawah pemerintahan langsung.               Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Petisi Online, Sistem Hukum Indonesia, Sistem Hukum Amerika Serikat, dan Fiqh Siyasah

Page 10 of 13 | Total Record : 128

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2024): Ilmu Syari'ah dan Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2023): Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law Vol 5, No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 5 No 1 (2022): Realitas Hukum Islam Vol 4, No 2 (2021): Islamic Law and Positive Law Vol 4, No 1 (2021): Hukum Islam dan Hukum Positif Vol 3, No 2 (2020): Hukum Islam Vol 3, No 1 (2020): Hukum Syariat Vol 2, No 2 (2019): Ahkam al Islami Vol 2, No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 2 No 1 (2019): Pandangan Hukum Dalam Fiqih Islam Vol 1, No 2 (2018): Comparative of Sharia Law More Issue