Articles
128 Documents
<![CDATA[NIKAH MUT’AH DALAM MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA SERTA PANDANGAN HUKUM POSITIF TENTANG PELAKSANAANYA ]]>
<![CDATA[Ajjahidi, Muhammad Hilmi]]>;
<![CDATA[Rahmadhani, Ayu Lika]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v5i2.8912
<![CDATA[Pernikahan merupakan suatu permasalahan yang diatur secara rinci dalam hukum Islam, dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam kategori yang sacral untuk dilaksanakan. Ada beberapa macam pernikahan yang salah satunya dinamakan dengan istilah nikah mut’ah atau dikenal dengan nikah kontrak. Secara huku Islam pada awal penyebarannya nikah mut’ah masih diperbolehkan karena beberapa faktor, namun demikian hukum tersebut sudah dihapus dan diharamkannya nikah mut’ah. Akan tetapi dalam masyarakat khususnya Indonesia praktik nikah mut’ah masih sering terjadi. Pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana pendekatan dalam metode ini dilakukan yaitu bahan pustaka dikaji yang berupa data sekunder, penelitian ini bisa dikatakan dengan penelitian kepustakaan (library research). Dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan demikian dari hasil penelitian mengenai nikah mut’ah terhasillah bahwasanya dalam Islam pernikahan kontrak sudah ditiadakan dan menyikapi hal tersebut undang-undang yang berlaku di Indonesia juga melarang terjadinya praktik kawin kontrak karena tidak sesuainya dengan asas atau landasan hukum negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Lahan Persawahan Milik Orang Lain Pada Kelurahan Rejomulyo Kota Metro (Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2022/Pn.Met) ]]>
<![CDATA[Harzayni, vevi]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 5 No 2 (2022): Comparative of Syari'ah Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v5i2.8971
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap penguasaan tanah lahan persawahan milik orang lain dan menganalisis akibat hukum penguasaan tanah lahan persawahan milik orang lain pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro berdasarkan Studi Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN.Met. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normative. Dalam hukum tanah di kenal juga penguasaan yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik. Kreditor pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Hak penguasaan atas tanah apabila sudah dihubungkan dengan tanah orang (badan hukum tertentu, maka yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur): Legal Protection Against Child Disability Victims of Criminal Sexual Assault (Case Studies in Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Widharka, Theresia]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.11351
<![CDATA[Situasi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus ini terjadi dikarenakan stigma negatif pada penyandang disabilitas dan ketimpangan kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kekurangan yang dimiliki korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur di UPT PPA Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui mekanisme perlindungan dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa UPT PPA terdapat faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan ialah variabel yang bisa mendorong kejadian kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan UPT PPA Jatim menggunakan perlindungan represif yaitu dengan memberikan layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KEPUTUSAN CHILDFREE PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DALAM PEMIKIRAN ABDUL MAJID AN-NAJAR ]]>
<![CDATA[Safira, Mirza Elmy]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.11705
<![CDATA[Perkembangan tentang fenomena childfree cukup melebar luas diseluruh belahan dunia termasuk di negara Indonesia. Meskipun negara Indonesia itu sendiri merupakan negara yang minoritas. Tidak menutup kemungkinan childfree telah menjadi sorotan dari berbagai kalangan-kalangan tertentu. Timbulnya tren childfree ini ditimbulkan karna nilai sosial kebudayaan tentang pentingnya kehadiran seorang anak. Sebelumnya kehadirannya menjadi suatu yang sangat membanggakan dan dianugerahi akan tetapi sekarang menjadi suatu permasalahan. Penelitian ini merupakan penelitian normativ dan studi kepustakaan menganalisa terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan juga secara langsung mengkaji berbagai aturan-aturan yang berhubungan dengan penelitian studi kepustakaan dengan malakukan penelitian terkait bahan pustaka atau data sekundernya. Hasil penelitian ini Abdul Majid An-Najar menekankan bahwa hukum Islam harus mempertimbangkan maslahat dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat. Childfree tanpa alasan syar’i tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqaṣid menjaga keturunan. Keputusan childfree harus diambil secara adil dan berdasarkan musyawarah antara suami dan istri, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Key Words: Kerapatan Adat Nagari, Proses Penyelesaian, Tindak Pidana Penghinaan,]]>
<![CDATA[PENGATURAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septari, Meta]]>;
<![CDATA[Sukmareni, Sukmareni]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.12609
<![CDATA[Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, seperti halnya sanksi yang ringan, proses perizinan yang rumit, minimnya kewajiban pasca reklmasi dan pasca tambang dan dampak lingkungan yang sangat negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bentuk pengaturan tindak pidana pertambang di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, bentuk selanjutnya mengenai bentuk sanksi tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki perbandingan karena dilakukan perubahan yaitu pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 terdapat 10 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dengan denda 100 juta (Rp. 100.000.000) hingga 10 miliar (Rp. 100.000.000.000). Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020, terdapat perubahan dengan penambahan 12 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 15 tahun serta denda 1 miliar (Rp. 1.000.000.000) hingga 100 miliar (Rp. 100.000.000.000). Selain itu terdapat pula penambahan sanksi dalam penyitaan dan penahanan mengenai alat angkut dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.]]>
<![CDATA[Efektivitas Regulasi Nasional dalam Mendukung Target NDC Indonesia sesuai Perjanjian Paris ( Studi PERPRES No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon): Analisa PERPRES No.98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon ]]>
<![CDATA[Farhan, Mochammad]]>;
<![CDATA[Purnama, Muhamad Dikri]]>;
<![CDATA[Haris, Muhammad Fauzan Irhamni]]>;
<![CDATA[Fatahillah, Ikhwan Aulia]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13283
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis efektivitas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia sesuai Perjanjian Paris.. Data statistik emisi GRK sebelum dan sesudah pemberlakuan peraturan dianalisis untuk menilai efektivitas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pasar karbon berhasil mendorong investasi proyek rendah karbon, meskipun terdapat hambatan dalam pelaksanaan, seperti kompleksitas pendaftaran dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sektor Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FoLU) serta pengelolaan limbah, dampak positif terlihat dalam penurunan emisi, namun mekanisme Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) perlu diperkuat. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan peraturan pemerintah yang lebih rinci, pembentukan Badan Otoritas Pasar Karbon independen, serta integrasi kebijakan nilai ekonomi karbon dalam RPJMN dan RKP untuk memastikan keberlanjutan kebijakan.]]>
<![CDATA[Ibu Kota Nusantara: Dampak Keberlanjutan Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terhadap Lingkungan ]]>
<![CDATA[Salsabilah, Nailah Sarah]]>;
<![CDATA[Virhanida, Naila Aulia Rahmah]]>;
<![CDATA[Rustandi, Nazwa Rahmannina]]>;
<![CDATA[Wisudawati, Putri Nur]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13293
<![CDATA[Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penolakan yang dapat menimbulkan perubahan alih fungsi lahan secara drastis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatran perundang-undangan dan teoritis, sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini ialah data sekunder, pengumpulamn data diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menimbulkan distorsi yang diakibatkan karena tidak optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menerangkan mengenai tujuan pembangunan IKN. Namun, walaupun demikian LSM bidang Lingkungan Hidup mengatakan bahwa proyek besar pembangunan IKN akan memperparah kondisi ekologis IKN. (2) Perlindungan secara preventif atas Pembangunan IKN telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Akan tetapi, sampai saat ini pembangunan IKN tetap dilanjutkaan padahal secara jelas dapat berdampak langsung pada rusaknya ekosistem lokal. Mesikupun adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan dalam rencana pembangunan perlu mengupayakan mitigasi yang efektif dan berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Analisis Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Kitab Busyra al-Karim karangan Syekh Sa'id Bin Muhammad Ba'isyn ]]>
<![CDATA[Rolistiani, Hantrini]]>;
<![CDATA[Islam, Md. Zahidul]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13418
<![CDATA[يحاول هذا البحث استخراج المسائل الفقهية المندرجة تحت القواعد الفقهية الخمسة الكبرى من كتاب بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم لشيخ سعيد محمد باعشن وهو أحد الشروح لمتن المقدمة الحضرمية للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي المتوفى سنة 918 ه. والبحث هنا محصورا في باب الصوم فقط. ويعد كتاب المقدمة الحضرمية من الكتب المهمة في الفقه الشافعي وأصبح مقررا في كثير من المعاهد الدينية في اليمن وإندونيسيا. والمقدمة الحضرمية قد سميت أيضا بـ"المختصر الكبير" لكونها مختصرا من كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه للإمام النووي المتوفى سنة 676 ه، فالمسائل الواردة فيه كاملة بل قد توجد فيها المسائل الغير الواردة في المنهاج. وتوصلت الباحثة إلى أن كتاب بشرى الكريم قد وردت فيه المسائل الفقهية المندرجة تحت القواعد الفقهية الخمسة الكبرى ولو كان عدد المسائل في قاعدة "الضرر يزال" و"العادة محكمة" ليست كثيرة كما وردت في القواعد الثلاث الأخرى.]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Tanggung Jawab Perusahaan Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup ]]>
<![CDATA[Narayana Khamil]]>;
<![CDATA[Nurwahid , Muhammad Humam Hikmah]]>;
<![CDATA[Alamsyah , Muhammad Rafly]]>;
<![CDATA[Fatahillah, Ikhwan Aulia]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13435
<![CDATA[Pengelolaan lingkungan hidup dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji. Bahkan perusahaan atau badan hukum juga wajib untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan prinsip yang terdapat didalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Artikel ini mengkaji terkait dengan konseptual tanggungjawab perusahaan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup seperti prinsip kehati-hatian, partisipatif dan pencemar membayar berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum lingkungan di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dekriptif normatif, dimana didalam penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup dirancang sebagai alat dalam pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Di dalam kajian ini menghasilkan hipotesis bahwa perusahaan yang melakukan atau memenuhi pengelolaan lingkungan berdasarkan prinsip, akan memiliki kegiatan usaha yang relatif aman dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memenuhi prinsip pengelolaan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK GUNA USAHA DAN HAK GUNA BANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS ]]>
<![CDATA[sri, sri anggraini wibowo]]>;
<![CDATA[Fahmi, Mutiara]]>;
<![CDATA[Wahyuni, Yenny Sri]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.13495
<![CDATA[Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang timbul pada sudut pandang para pakar hukum mengenai isi dari UUPA dan UU IKN yang dianggap bertentangan. Dimana jangka waktu Hak Atas Tanah yang disebutkan dalam UU IKN berbeda dengan UUPA. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pertentangan kedua Undang-Undang tersebut dengan mengkaji beberapa metode yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan ini. Pada kajian ini, penulis mengkaji dari sudut pandang asas lex specialis derogat legi generalis dan siyasah idariyah. Metode kajian ini ialah penelitian hukum normatif dengan objek kajian berupa norma hukum. Pendekatan yang dimanfaatkan pada kajian ini ialah pendekatan UU dengan menelaah semua regulasi yang berhubungan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa jika dibuat perbandingan antara metode nasakh dan asas lex specialis derogat legi generalis, keduanya punya konteks yang berbeda. menurut metode nasakh, UU IKN dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UU IKN yang datang kemudian setelah UUPA. Sedangkan dari perspektif asas lex specialis derogat legi generalis, UU IKN juga dapat mengesampingkan UUPA dikarenakan UUPA bersifat lebih umum dibanding UU IKN. Sesuai dengan prinsip Asas tersebut yakni hukum yang berperan khusus mengabaikan hukum yang bersifat umum.]]>
