Paulus Law Journal
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Articles
124 Documents
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDITDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ]]>
<![CDATA[Kattya Nusantari Putri]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Adanya suatu perjanjian kredit antara pihak kreditur dan debitur yang dilakukan dengan jaminan haktanggungan kadangkala menimbulkan permasalahan ketika terjadi wanprestasi, di mana pihakkreditur kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui mekanisme eksekusi Hak Tanggungan sebagai bentuk perlindunganhukum bagi kreditur dan hambatan-hambatan dalam melalukan eksekusi Hak Tanggungan. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatanperaturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi HakTanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu penjualan di bawah tangan, penjualan melaluipelelangan umum, dan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Adapun hambatan yang dihadapi dapatberupa hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWANPASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATANRAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWANPERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Wahyu]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) merupakan salah satu alat kelengkapan dewan yang memilikitujuan dalam penegakan kode etik. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis sejauhmana eksistensi MKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 danUndang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Adapun metode penelitianyang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, kemudian perubahan kedua yakni Undang-Undang Nomor 2Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjelaskan bahwa MKD adalah alat kelengkapan DPRbersifat tetap yang keangotaannya berasal dari internal DPR dan dalam pelanggaran kode etik tertentumemungkinkan adanya unsur dari luar MKD. Hal itu untuk menepis anggapan bahwa MKD tidakindependen dalam menangani anggota dewan yang diduga melanggar kode etik.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENDIRIAN TONDOK DI KABUPATEN MAMASA ]]>
<![CDATA[Lisma Lumentut]]>;
<![CDATA[Rantau Padallo]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendirian Tondok merupakan salah satu proses pemanfaatan tanah hak ulayat di daerah Mamasa, namun pemanfaatan tanah hak ulayat tersebut belum diatur dalam suatu peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa serta bagaimana status tanah yang ditempati oleh perorangan dalam Tondok. Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris dengan pendekatan sejarah dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemanfaatan tanah hak ulayat untuk pendirian Tondok di daerah Mamasa dilakukan atas persetujuan bersama oleh pimpinan adat dan warga masyarakat hukum adat Mamasa. Status tanah secara perseorangan dalam Tondok diakui sebagai hak bersama dan hak perorangan diakui secara terbatas karena dianggap hak pakai dan adanya larangan pengakuan tanah sebagai hak milik kecuali dalam bentuk sawah.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 ]]>
<![CDATA[Liberthin Palullungan]]>;
<![CDATA[Trifonia Sartin Ribo]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia adalah negara yang menerapkan secara bersama-sama antara sistem presidensial dan sistem multipartai. Pelaksanaan pemilihan umum sudah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential threshold merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan dilakukan oeh partai politik atau gabungaan partai politik oleh peserta pemilihan umum. Artikel ini menganalisis penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XI/2013. Tujuan penulisan ini adaah untuk mengetahui Penerapan Presidensitial threshold pasca putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI/013, dan menegtahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013 terhadap partai politik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif kualitatif dan konseptual. Berdasarkan artikel ini diketahui bahwa penerapan presidential threshold dimana partai politik harus memperoleh kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan DPR sebelumnya, sehingga membuat partai baru atau kecil tidak akan dapat mengusulkan Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tetapi partai dapat melakukan koalisi.]]>
<![CDATA[PENGELUARAN WAJIB PAJAK DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA ]]>
<![CDATA[Dharmawati]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak, ketentuan umum dan prosedur perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data primer dan sekunder serta tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara belum memenuhi secara optimal, meskipun secara kuantitas penerimaan perpajakan meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sumber daya manusia perpajakan yang kurang memadai serta wajib pajak negatif mengenai ketentuan perpajakan belum merata. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor bahan hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum dan faktor sosialisasi perpajakan.]]>
<![CDATA[DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN TANA TORAJA ]]>
<![CDATA[Christian A Caesar]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hal ini dikarenakan anak merupakan pihak yang belum dapat mempertanggungkawabkan perbutannya secara hukum. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara mendalam latar belakang pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan diversi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dengan mencari data empiris di lapangan yang menyangkut permasalahan yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur-literatur yang berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan diversi merupakan bentuk pidana yang beraspek pada pendidikan anak, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diversi dalam restorative justice pada sistim peradilan pidana anak adalah faktor substansi hukum, sumber daya manusia aparat penegak hukum yang belum memahami diversi, dukungan dan kerjasama antar lembaga terkait belum optimal, dan juga korban/keluarga korban belum dapat menerima secara baik mengenai diversi.Kata Kunci : Diversi; Anak Berhadapan Hukum; Sistem]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM FUNGSI REKRUITMEN ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan kinerja fungsi rekrutmen politik oleh Partai Politik berangkat dari mekanisme pengkaderannya. Hal ini ditunjang dengan kaderisasi yang baik dan bertanggung jawab dari Organisasi Sayap Partai Politik yng dibentuk oleh Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum terkait fungsi organisasi sayap dari Partai Politik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik dan norma hukum terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan artikel terkait yang dengan topik permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti minimnya aturan yang mengatur tentang Organisasi Sayap Partai Politik dan aktifitas para kader terkait lokasi dan latar belakangnya.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERANAN PENDAMPING DESA DALAM PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG ]]>
<![CDATA[Faradillah Paratama]]>;
<![CDATA[Herviani]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pendamping desa merupakan seorang yang berkompeten yang ditugaskan untuk mendampingi Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk pelakasanaan peranan pendamping desa dalam mengawasi jalannya Pemerintah Desa sebagaimana aturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum dengan pendekatan empiris, dimana data diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan pengamatan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian dipaparkan secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peranan pendamping desa telah membawa perubahan dalam pembangunan dan pemberdayaan masayarakat desa di Kecamatan Marioriwawo utamanya dalam pemerataan pembangunan dan upaya peningkatan sumber daya manusia di Desa dan dijalankan tetap pada pedoman yang diatur dalam undang-undag desa berserta aturan pelaksana lainnya.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENJADI JUSTICE COLLABORATOR ]]>
<![CDATA[Yulianus Marampa Rombeallo]]>;
<![CDATA[Asher Tumbo]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Justice Collaborator adalah pelaku yang bersedia menjadi saksi untuk membuka suatu kejelasan dari suatu tindak pidana teroganisir Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peranan Justice Collaborator dalam pengungkapan Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kendala-kendala terkait Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder serta tertier, serta tipe penelitian yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan Justice Collaborator bisa diterapkan dalam pengungkapan kejahatan korupsi yang sistematis, masif, dan terorganisir dimana pelaku bersedia untuk bekerja sama dengan penegak hukum dalam menemukan alat-alat bukti dari tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap justice collaborator menjadi sangat penting karena dikhawartikan akan adanya potensi ancaman dari pelaku lainnya, juga agar semua aturan terkait justice collaborator tidak saling tumpang tindih satu sama lain dan bisa menyatukan persepsi di antara para penegak hukum yang berakitan dengan kejahatan korupsi yang teroganisir.]]>
<![CDATA[JAMINAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK ]]>
<![CDATA[Liberthin Palullungan]]>;
<![CDATA[Ririn Thomas]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di dalam kehidupan bernegara, dimana ada hubungan antara manusia dengan manusia, selalu ada peraturan yang mengikatnya yakni hukum. Hukum mengatur tentang hak dan kewajiban manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor apa saja yang dapat menghambat proses penyelesaian sengketa pajak. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersumberkan bahan primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa pajak adalah faktor di bidang Administratif yaitu adanya keharusan terlebih dahulu wajib pajak membayar 50% (limapuluh persen) dari jumlah pajak yang terutang. Kemudian dibidang Yudisial yaitu mengenai kewajiban Hakim untuk menghadirkan pihak terbanding atau tergugat dalam pemeriksaan dipersidangan.]]>
