cover
Contact Name
Muhammad Ahsan Samad
Contact Email
ahsansamademail@gmail.com
Phone
+62811811453
Journal Mail Official
jpaguntad@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/about/editorialTeam
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Journal of Public Administration and Government (JPAG)
Published by Universitas Tadulako
ISSN : 26848406     EISSN : 26851032     DOI : https://doi.org/10.22487/jpag
Core Subject : Social,
http://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/JPAG/focusandscope Journal of Public Administration and Government (JPAG) peer-reviewed journal which aims to spread conceptual thinking or ideas, review and the research findings obtained in the field of Public Administration. Journal of Public Administration and Government (JPAG) promotes scholarly, theoretical, pragmatic, and contemporary research, which makes a clear conceptual and methodological contribution to existing literature. These may include but are not limited various issues such as: Public administration; bureaucracy; policy and public services; environmental policy; disaster management issue; public management and Goverment; desentralisation; government innovation; community empowerment; leadership; regional autonomy; terrorism and conflict resolution; government ethics; and E-Government.
Articles 148 Documents
Kemampuan Aparat Dalam Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa Monano Kabupaten Gorontalo Utara Widya Kurniati Mohi; Ramlah Alkatiri; Dewi Otoluwa
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.629 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Kemampuan Aparat Desa dalam mengelola ALokasi Dana Desa di Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis data berasal dari data primer diperoleh melalui tehnik wawancara, observasi dan pengolahan data sekunder. Berdasarkan hasil pengumpulan data setelah dianalisis disimpulkan bahwa, Dalam mengelola alokasi dana Desa, aparat belum memiliki kecakapan yang berkualitas, keterampilan, kesungguhan, efektivitas, dan efisiensi. Aparatmasih perlu banyak belajar ilmu pengetahuan, berkomunikasi dengan baik, kreatif, adaptif terhadap tugas-tugas yang baru, mampu bekerjasama, loyal dan penuh tanggungjawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dan selalu termotivasi diri serta bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Sebagai pelayan masyarakat, aparat Desa belum maksimal memperhatikan nasib masyarakat yang tidak mampu. belum memiliki keberhasilan dalam merumuskan program pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin dan belum membawa hasil yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Motivasi Kerja Pegawai pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa Muh. Alfian; Risma Niswaty; Muhammad Darwis; Sitti Hardiyanti Arhas; Rudi Salam
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.304 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.30

Abstract

Tanpa motivasi, pegawai tidak akan mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tuntutan atau standar yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Motivasi Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan populasi penelitian sebanyak 42 pegawai. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah persentase.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Motivasi Kerja Pegawai Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa termasuk dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan melalui analisis data secara keseluruhan yang menunjukkan angka persentase sebesar 77,40 %. Nilai tersebut sejalan atau sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari beberapa indikator, antara lain, (1) lingkungan pekerjaan (2) kompensasi yang baik (3) supervisi yang baik (4) adanya perghargaan atas prestasi (5) status dan tanggung jawab (6) peraturan yang berlaku (7) kematangan pribadi (8) tingkat pendidikan (9) keinginan dan harapan pribadi (10) kelelahan dan kebosanan (11) kepuasan kerja.
Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Indar Arifin
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.33 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.31

Abstract

Demokrasi, adalah sebuah sistem politik pemerintahan yang perlu diperjuangan oleh rakyat, setelah kekuatan monarki dan oligarky dianggap tidak memadai untuk menjawab masalah kesejahteraan, kenyamanan, kebebasan berpendapat, dan berbagai kebebasan lainnya. Mungkin itulah kata kunci yang paling utama untuk memaknai penerapan demokrasi politik dan pemerintahan di Indonesia yang bertujuan akhir adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. From the people, by the people, for the people demikian kata Abraham Lincoln, yang kemudian menjadi konsep yang sangat dasar dan relevan untuk memadukan antara ideologi sebuah negara dan peta politik pemerintahan menuju cita cita tersebut. Demikian Idiologi sebuah Negara dan peta politik pemerintahan idealnya memiliki orientasi terhadap kesejahteraan Sosial, terlebih dinegara yang memiliki idiologi berkarakter keadilan sosial (Pancasiala dengan sila kelimanya), dan memiliki komitmen sebagai negara kesejahteraan (welfare state) yang menitikberatkan pada kepentingan kesejahteraan warganegaranya. Penerapan demokrasi yang dimaksud Abraham Lincoln tentu saja diharapkan dapat menyentuh kehidupan dan kesejahteraan (sosial) yang dimaksud, yakni dapat memperkecil kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, bukan hanya sebagai kiasan belaka dan menjadi mitos demokrasi dan kesejahetraan sosial bagi warganya. Demokrasi bukanlah sebagai alat negara untuk mendapatkan keuntungan politik untuk kesejahteraan kaum elit saja, demokrasi tidak dibuat menjadi tontonan rakyat yang “vulgar”, dan dijadikan arena panggung seni “sandiwara” elite politik di Indonesia, akan tetapi demokrasi selayaknya dapat memberi garansi kepada rakyat tentang tujuan akhirnya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi dianggap sebagai solusi untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai soal yang paling urgen ditanah air.
Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011) Riady Ibnu Khaldun; Syugiarto; Yulizar Pramudika Tawil
Journal of Public Administration and Government Vol. 1 No. 2 (2019)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.499 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v1i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis kebijakan, perlu memperhatikan tiga indikator yaitu: 1) Nilai; 2) Fakta; dan 3) Tindakan, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu
THE PERFORMANCE OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY IN ILLEGAL DRUGS PREVENTION EFFORTS OF PALU CITY, CENTRAL SULAWESI, INDONESIA Andi Pasinringi
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020): April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.609 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.33

Abstract

This study aims to determine the performance of Badan Narkotika Nasional or the National Narcotics Agency of Palu in the narcotics prevention efforts, determined by the support of the main tasks and functions of the National Narcotics Agency Office of Palu. The theory used to assess performance is with five dimensions of theory to measure the performance of public bureaucracy which are Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability as proposed by Agus Dwiyanto (2002). This research utilized descriptive-qualitative approach. Data collection techniques used are but not limited to: Observation, Interview, and Documentation. Informants in this study are determined purposively. The results of the study revealed that based on the five dimensions of performance theory from Agus Dwiyanto, it can be concluded that the performance of the National Narcotics Agency of Palu is not insufficient. Thus, the vision proclaimed by the Palu City Government which was the Realization of Government and Community Synergy Towards Drug-Free Palu City in 2015, was not achieved
Koordinasi Camat Dalam Pengelolaan Kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Daswati; Hajar Anna Patunrangi; Syamsidar; Sukmawati
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1077.945 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.34

Abstract

Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan atau interpedensi inilah yang mendorong diperlukan efektivitas koordinasi Camat sebagai pemimpin di Kantor Kecamatan. Tanpa keefektifan Camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi dengan bawahan tentang pengelolaan kearsipan, maka kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar tidak akan terkelola secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana koordinasi Camat dalam pengelolaan kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian dilakuan dengan pendekatan kualitatif, dasar penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melibatkan 7 orang informan. Dalam melakukan penelitian, penulis mengukur pada fungsi koordinasi yang meliputi (1) Komunikasi, (2) Kesadaran, (3) Kompetensi, (4) Kesepakatan, (5) Insentif, (6) Feedback. Hasil penelitian membuktikan bahwa fungsi koordinasi camat dalam pengelolaan kearsipan di Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong belum berfunsi secara efektif, disebabkan karena faktor sumber daya manusia dan sarana prasarana belum terpenuhi secara maksimal
Sistem Pelayanan Pembentukan Koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Risma Niswaty; Nuralim; Muh. Nasrullah; Haedar Akib; Rudi Salam
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1016.042 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelayanan pembentukan koperasi yang diterapkan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dan kendala apa yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pembentukan koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menetapkan 5 (lima) orang informan. Jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembentukan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan memperhatikan penyampaian persyaratan kepada masyarakat secara baik, penggunaan sistem, mekanisme dan prosedur pembentukan yang dinilai cukup baik, jangka waktu pelayanan pembentukan yang telah dinilai secara baik, tidak terdapat biaya yang dibebankan dalam proses pelayanan yang dapat dikategorikan baik, produk/ atau hasil dari pelayanan yang sudah baik karena telah mampu memberikan perlindungan hukum, dan tidak tersedianya unit pelayanan pengaduan, saran dan masukan yang dinilai sudah tidak baik. Jadi berdasarkan ketercapaian diatas, maka dapat dikatakan bahwa sistem pembentukan koperasi di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar berjalan cukup baik.
Analisis Kinerja KPUD Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2019, Studi Di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Rekho Adriadi; Deva Hariana
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1172.044 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.36

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang kinerja KPUD Kabupaten Seluma dalam peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum terkhusus segmen pemilih pemula yang keberadaannya baru dikatakan penting pada Pemilu 2019 ini. Di Kabupaten Seluma terdapat 202 desa yang tergabung dalam 14 Kecamatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dari Dokumen Provinsi Bengkulu dalam Angka 2018 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Seluma berjumlah 189.874 penduduk yang dibagi menjadi jumlah laki-laki dan perempuan sehingga jika dikaitkan dengan data KPUD Kabupaten Seluma terdapat potensial pemilih tetap sebanyak 137.693 Pemilih dan 5,2% anak yang belum berusia 17 Tahun keatas. Data jumlah pemilih pemula yang sudah tercatat di KPUD Kabupaten Seluma pada DPT Seluma bahwa terdapat 20.340 pemilih pemula dari 137.693 jumlah pemilih tetap, sehingga dapat disimpulkan 20.340 inilah sebagai salah satu penunjang keberhasilan penyelenggaraan pemilu jika pengelolaan yang dilakukan oleh KPUD berjalan dengan baik sesuai prinsip kinerja yang ada
Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Dahyar Daraba; Ribka Christy; Clara Saroinsong
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (954.717 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.37

Abstract

Pembangunan reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganaslisis dampak reklamasi pantai Boulevard terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan di kota Manado, untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah menganggapi pola perubahan pekerjaan nelayan akibat reklasmasi pantai, untuk mengetahui harapan nelayan terhadap reklamasi pantai Boulevard. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup penelitian yakni jaminan social, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan social, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, rekreasional, spiritualitas dan lingkungan hidup. Adapun informan sebanyak 19 orang, dengan teknik pengumpulan data wawancara,observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kota Manado cukup baik, adanya kawasan reklamasi sebagai pusat perdagangan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinovasi dalam dunia perdagangan dan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak reklamasi
Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Magdalena Silawati Samosir
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1199.579 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.38

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 – 2017. Data sekunder dianalisis menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektifitas. Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis dilakukan melalui Uji F dan Uji t. Hasil analisis kontribusi menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran dikatagorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikatagorikan relatif tidak mempunyai kontribusi .Hasil analisis efektivitas dapat menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedankan pajak hiburan menunjukan ketidakmampuan Pemda Kabupaten sikka dalam merealisasikan Pajak hiburan. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji t menunjukan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, hasil koefisien determinasi (R2) menunjukan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan variabel Pajak Pajak Hiburan mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka disarankan untuk terus meningkatkan PAD melalui peningkatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan

Page 2 of 15 | Total Record : 148