Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2023): ALDEV"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran Penanganan Covid-19 di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Faradillah, Nurafni]]>;
<![CDATA[Istiqamah]]>;
<![CDATA[Safriani, Andi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20184
<![CDATA[This study aims to determine, first how the application of sanctions for people who violate the provisions of the legislation on the regulation of the mayor of Makassar in handling the covid 19 outbreak in Makassar. Second, the extent of the impact caused by the implementation of legislative provisions in handling the Covid 19 outbreak in terms of legal sociology. This research is Library research with research approach using Socio Legal Approach method.The results of this study indicate that the application of sanctions for people who violate the regulations of the mayor of Makassar in handling the Covid 19 outbreak implemented by the Makassar city government has almost completely run effectively, evidenced by the implementation of the justisi operation by the joint TNI-POLRI apparatus where every violator of health protocols is immediately sanctioned at the, penalties fines, as well as administrative sanctions.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) sebagai Upaya Preventif Sertipikat Ganda (Overlapping) ]]>
<![CDATA[Suhartati]]>;
<![CDATA[Basir, Abd]]>;
<![CDATA[Mira Nila Kusuma Dewi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35511
<![CDATA[Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kesiapan data elektronik dalam mengimplementasikan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional sebagai upaya preventif kepemilikan sertifikat ganda (overlapping). Penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penyiapan data elektronik dalam implementasi SIMTANAS di BPN Kota Makassar dilakukan berdasarkan data manual yang didasarkan pada data tektual dan spasial yang didapati di lapangan. Data aplikasi KKP Web ini dapat dijadikan rujukan untuk setiap kegiatan pertanahan di suatu wilayah/kota. Karena, aplikasi ini mencakup semua informasi tentang kepemilikan suatu bidang tanah secara komprehensif. (2). KKP web yang dijalankan sebagai bentuk dari pengaplikasian SIMTANAS pada BPN Kota Makassar sejak tahun 2014 sampai sekarang. Geo Spasial KKP ini berfungsi mencegah terjadinya sertifikat ganda (overlapping). Secara keseluruhan aplikasi ini belum maksimal dikarenakan akurasinya bisa mencapai kesalahan radius 100 meter]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika (Studi Putusan Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks) ]]>
<![CDATA[Pabbu, Amiruddin]]>;
<![CDATA[Wirawan, Arry]]>;
<![CDATA[Mappanyukki, Andi Tanwir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35526
<![CDATA[Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika dan untuk mengetahui apa saja pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Kepemilikan narkotika. Penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim terhadap tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I dalam Putusan Perkara Nomor 1187/Pid.Sus/2020/PN.Mks kurang tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kedua, yaitu: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2). berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dan Hakim maka sanksi yang dijatuhkan mestinya tidak hanya selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan, jika menerapkan pasal yang menjadi dasar hukum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.]]>
<![CDATA[Kedudukan Mahar dalam Sistem Perkawinan Adat Mandar ]]>
<![CDATA[Andi Dewi Pratiwi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.36100
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum uang belanja dan kelengkapan uang belanja dalam sistem adat Perkawinan Mandar. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945. Dapat dilihat pada Pasal 18B ayat (2), Pasal 281 ayat (3). Sehingga kesepakatan passorong maupun kesepakatan uang belanja serta kelangkapan uang belanja merupakan bagian dari hak-hak tradisional hukum adat yang diakui keberadaannya. Kesepakatan uang belanja merupakan salah satu prasyarat dari suatu perkawinan dalam Suku Mandar yang merupakan suatu prestise yang dituangkan dala bentuk komitmen atau perjanjian antara dua belah pihak yaitu keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Melihat unsur kesepakatan uang belanja serta kelengkapan uang belanja ini yang dimana melalui suatu pertemuan untuk melakukan kesepakatan bersama dengan melakukan perikatan antara dua belah pihak maka kesepakatan ini melahirkan suatu perjanjian yang berarti terpenuhinya isi Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah suatu perjanjian.]]>
<![CDATA[Problematika Sistem Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rasfanjani, Fawzi Ali Akbar]]>;
<![CDATA[Jumadi]]>;
<![CDATA[Arbani, Tri Suhendra]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20297
<![CDATA[Ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau presedential threshold yang masih diterapkan dalam pemilihan umum Presiden terutama dalam kaitannya dengan akan diberlakukannya pemilihan umum serentak tahun 2019 memang masih menjadi perdebatan. Berdasarkan hal itu ;Apakah Dampak Hukum Presidential Threshold dalam Sistem Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia?Bagaimana Korelasi Sistem Presidential Treshold Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019 Perspektif Sistem Presidensil di Indonesia Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak hukum yang paling dirasakan adanya aturan Presidential Threshold adalah orang yang berkepentingan pada pemilu serentak tahun 2019. Hak partai politik menjadi terciderai karena aturan tersebut. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan Presidential Threshold yang terdapat didalam UU No. 7 tahun 2107 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan sah, namun sebenarnya aturan tersebut masih cacat konsep dan tidak ada acuan yang jelas sebagai ambang batas karena menggunakan hasil pileg sebelumnya. Korelasi antara Presidential Threshold dengan pemilu serentak adalah dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensiil yang dianut oleh bangsa Indonesia]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi A’massa Pada Delik Pidana Adat di Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Jannah, Raodatul]]>;
<![CDATA[Radjab, Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Pababbari, Bariek Ramdhani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20410
<![CDATA[Masalah penelitian ini adalah bagaimana eksistensi Sanksi A’Massa sebagai delik pidana adat di kabupaten Gowa. bagaimana Eksistensi sanksi adat A’Massa pada delik pidana di Kabupaten Gowa(studi kasusu Kecamatan Tompobulu), bagaimana penerapan sanksi adat A’Massa pada delik pidana di tinjau berdasarkan hukum pidana adat. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian hukum empiris, Ditemukan Eksistensi sanksi adat A’Massa masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di kabupaten Gowa kususnya kecamatan Tompobulu,sanksi adat A’Massa ini merupakan perwujudan hukum pidana adat yang penerapanya terbukti dapat menekan angka kejahatan demikian Sanksi adat A’Massa ini jika di pandang dari hukum pidana Umum KUHP tetap saja melanggar dan di anggap sebagai perbuatan main hakim sendiri,Hukum Adat A’Massa dan KUHP merupakan dua hal belum ada titik temu, karna sanksi A’Massa ini masih di praktekkan namun di sisi lain KUHP atau hukum positif melarang karna di anggap perbuatan main hakim sendiri.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[Wirawan, A. Rachmat]]>;
<![CDATA[Komuna, Avelyn Pingkan]]>;
<![CDATA[Robiansyah, Anton]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.35497
<![CDATA[The practice of debt receivables was used as a means to get income from giving debts with excess from the moment of return which became known as loan sharks. In Bima City, the practice of loan sharking became known as the "kalampa piti" system or silencing money from loans. The law in Indonesia itself does not prohibit interest in every lending and borrowing transaction. This can be seen in article 1754 BW which is also strengthened in article 1765 BW which allows interest in every lending transaction. However, the problem is the process of agreeing on debt receivables agreements based on verbal statements without a written agreement that causes conflicts between kalampa piti parties and customers in the form of physical, psychic violence to the seizure of valuables. For this reason, it is necessary to have concrete procedures to ensure legal certainty and protection for the parties.]]>
<![CDATA[Eksaminasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ]]>
<![CDATA[Amin, Muh Nurisrahmat]]>;
<![CDATA[Jayadi, Ahkam]]>;
<![CDATA[Sinilele, Ashar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20564
<![CDATA[Meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan keprihatinan bangsa ini. Sebab pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dalam jabatannya. Hal ini juga terlihat dari kasus dalam Putusan Nomor 76 /Pid.Sus-TPK / 2019 / PN.MK, dimana tergugat adalah PNS (PNS) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar, bahwa mereka terbukti secara sah dan meyakinkan mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bersalah Terdakwa ini terkena kasus korupsi terkait Dana Desa di Bategulung pada masa jabatannya. Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dakwaan penyalahgunaan dana desa merupakan bagian dari tindak pidana korupsi, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta di persidangan, jaksa penuntut umum telah memberikan bukti dan para saksi, bahkan para pengkhotbah, mengakui kesalahannya sehingga hakim memutuskan untuk dipenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. Rp.55.404.454, - sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersambung dengan Pasal 64 Ayat (1) KUHP]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum terhadap Kewajiban Pembayaran Kredit Akibat Force Majeur pada Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Puspita, Dinda Putri]]>;
<![CDATA[Erlina]]>;
<![CDATA[Basri, Ade Darmawan]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20765
<![CDATA[Munculnya wabah Covid-19 membuat perekonomian menjadi tidak stabil, dimana ditandai dengan berbagai kebijakan-kebijakan seperti PSBB, Lockdown,dll membuat segala aktifitas terhambat. Terhambatnya segala aktifitas perekonomian membuat sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya kewajiban dalam melakukan pembayaran kredit pada Lembaga Non Bank seperti perusahaan pembiayaan. Tidak memenuhi kewajiban ini tentu dapat membuat debitur menjadi wansprestasi. Namun tidak memenuhi suatu kewajiban tentu diakibatkan oleh berbagai hal, salah satunya keadaan memaksa atau biasa disebut Force Majeure. Force Majeure dapat digolongkan menjadi dua yaitu absolud dan realtif. Force Majeure yang diakibatkan oleh Covid-19 ini dapat dikategorikan dalam relatif, dimana debitur dapat menunda kewajibannya untuk sementara waktu. Maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan kebijakan terkait Restrutkturisasi Kredit POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen terhadap Makanan dan Minuman yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Imran, Ali]]>;
<![CDATA[Nurjannah, St.]]>;
<![CDATA[Amiruddin, Muh.]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.20840
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar Jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komporatif. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu dengan cara penerbitan sertifikat halal, dan membuat undang-undang tentang jaminan produk halal.Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap peredaran makanan dan minuman tampa label halal dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.]]>
