Articles
164 Documents
<![CDATA[Disharmoni dalam Pengaturan Kurikulum, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Muh Ali Masnun]]>;
<![CDATA[Radhyca Nanda Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.972
<![CDATA[Kurikulum sebagai instrumen yang memuat rencana dan pengaturan mengenai identitas deskripsi mata kuliah, tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan dan mencapai tujuan pendidikan memiliki peran yang cukup krusial. Penerapan kurikulum Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini belum memiliki keseragaman, terutama pada mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan baik dari sisi nomenklatur pemberian nama mata kuliah maupun beban satuan kredit semester (SKS). Tujuan penelitian ini menganalisis mengenai kurikulum, pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan analisis kajian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Disharmoni antara ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas dan Pasal 35 UU Dikti merupakan salah bentuk disharmoni horizontal yang menimbulkan beberapa problematika yuridis antara lain disfungsi hukum, terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, tidak terlaksana secara efektif dan efisien dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun upaya peraturan perundang-undangan yakni dengan cara mengubah atau mencabut pasal yang mengalami tidak sinkron oleh lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, namun demikian mekanisme ini memerlukan waktu yang relatif cukup lama karena untuk dapat mengubah suatu peraturan perundang-undangan harus masuk dalam prolegnas dan rangkaian pembentukan peraturana perundang-undangan. Mekanisme atau cara lain adalah dengan menggunakan asas hukum yakni lex posteriori derogat lege priori dan asas lex specialis derogat lege generalis sehingga Pasal 35 UU Dikti dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU Sisdiknas.]]>
<![CDATA[Indonesia Perlindungan Hukum terhadap Pekerja yang Mengalami Pelecehan Seksual dalam Rangka Mewujudkan Bela Negara ]]>
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>;
<![CDATA[Satino Satino]]>;
<![CDATA[Rildo Rafael Bonauli]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1092
<![CDATA[Wacana penegakan HAM terus meningkat, tetapi pada stigmatisasi seksualitas perempuan, tampaknya masih mengakar dalam budaya masyarakat. Pandangan dikotomis ini pada akhirnya mempersulit perempuan untuk mengakses hak-hak mereka, baik ketika masyarakat maupun pihak berwenang menempatkan perempuan sebagai korban kejahatan. Kenyamanan kerja sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan kerja yang kondusif. Salah satu hal yang perlu diingat dalam menciptakan kenyamanan kerja adalah adanya kondisi kerja tanpa diskriminasi termasuk pelecehan seksual di tempat kerja.. Tindakan ini dapat berlangsung antara pekerja/atasan dan seorang pekerja lain (hubungan vertikal) atau antara pekerja dengan pekerja (hubungan horizontal), antara pemberi kerja dengan pekerja kontrak atau pekerja outsourcing dan antara pekerja/penyedia jasa dengan klien/pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelitian dimulai dengan mengkaji dan menganalisis terlebih dahulu mengenai bentuk pelecehan seksual seperti apa yang sering diterima oleh pekerja, dan berapa banyak pekerja yang mendapatkan pelecehan seksual. Selanjutnya analisa dilakukan terhadap ada tidaknya tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk menertibkan banyaknya kasus pelecehan seksual oleh pekerja yang tidak semuanya selesai di Pengadilan. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelecean seksual, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dalam menganalisa permasalahan, peneliti menggunakan pendekatan kasus, terkait adanya pelecehan seksual di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Pandemi Covid-19 terhadap Transaksi Akad Bai’As-Salam (Pre Order) dalam Transaksi Dropship ]]>
<![CDATA[Rahmadi Indra Tektona]]>;
<![CDATA[Risqullah Cahyanan Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1093
<![CDATA[Coronavirus Disease-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah COVID-19 merupakan virus yang muncul pada akhir tahun 2019. Virus tersebut mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia di berbagai negara pada tahun 2020. Penyebarannya yang sangat cepat dapat menimbulkan kerugian bagi sebuah negara. Beberapa sektor akan terkena dampak dari adanya virus ini seperti sektor ekonomi, pariwisata, dan budaya. Indonesia juga dipastikan terkena dampaknya. Salah satu sektor yang dipastikan adalah sektor perekonomian, yang merujuk pada ekonomi syariah yang dalam hal jual beli akad as-salam (pre order). Dampak negatif yang ditimbulkan dari penyebaran Coronavirus Disease-19 ini ialah adanya keterlambatan pengiriman barang. Terlebih setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan himbauan terkait physical distancing dan WFH atau Work From Home, masyarakat semakin giat melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat merasa perlu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan demikian hal tersebut dapat menguntungkan beberapa pihak. Tetapi, perlu pula memperhatikan kepastian terhadap melakukan jual beli online secara pre order agar tidak menimbulkan perselisihan yang beresiko terjadinya penipuan.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ]]>
<![CDATA[Sija Putra Rulanda]]>;
<![CDATA[Zulfi Diane Zaini]]>;
<![CDATA[Melisa Safitri]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1148
<![CDATA[Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menerapkan sistem perbankan dengan berlandaskan dengan Syariat islam yaitu Hadist dan Al-Qur'an. Dalam prakteknya perbankan syariah perlu di awasi agar produk atau kegiatan perbankan yang dilakukan tidak melanggar aturan hukum dan syariat islam. pengawasan perbankan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam melakukan perannya sebagai pengawas perbankan syariah perlu di ketahui Fungsi Pengaturan Pengawasannya dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI dalam melakukan pengawasan Lembaga Perbankan Syariah. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian pengaturan fungsi pengawasan Lembaga Perbankan Syariah oleh OJK berlandaskan pada Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia serta Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Dasar Hukum Fungsi pengwasan DSN-MUI pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Hubungan Hukum antara OJK dan DSN-MUI memiliki hubungan kemitraan dimana dalam hal pengawasan lembaga perbankan syariah OJK melakukan pengawasan eksternal sedangkan DSN-MUI melalui DPS melakukan pengwasan secara internal.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kebijakan Work From Home Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Nanang Rudi Hartono]]>;
<![CDATA[Amalia Suci Ramadhani]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1158
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan tinjauan yuridis kebijakan Work From Home berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan menjelaskan sanksi maupun solusi jika pengusaha tidak dapat memberikan hak bagi pekerja yang bekerja dari rumah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebijakan Work From Home tidak memiliki sanksi karena hanya suatu himbauan. Bagi perusahan yang tidak dapat mempekerjakan pekerjanya dari rumah harus menyediakan APD. Pembayaran tunjangan yang harus dibayarkan dimasa pandemi seharusnya tidak boleh diangsur karena telah diatur oleh undang-undang yang memiliki kedudukan di atasnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah ]]>
<![CDATA[Amelia Ayu Paramitha]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1166
<![CDATA[Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan. Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Malang yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap PAD Kota Malang. Tujuan dari penelitian ini melihat apa implikasi terhadap kondisi eksisting penurunan tarif pajak hotel dan restoran di Kota Malang dalam kondisi pandemi saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan jenis pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Hasil penelitian mengenai implikasi kondisi di Kota Malang dan upaya Pemerintah Kota Malang untuk menanggulangi penurunan PAD melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak hotel dan restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga PAD Kota Malang dari sector pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan sebagaimana mestinya.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dari Paparan Asap Rokok di Kota Blitar ]]>
<![CDATA[Weppy Susetiyo]]>;
<![CDATA[M. Taufan Perdana]]>;
<![CDATA[Anik Iftitah]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v10i2.1176
<![CDATA[Melalui penelitian yuridis normatif guna meneliti perwujudan perlindungan hukum pemerintah di tingkat daerah di Kota Blitar secara preventif dan represif terhadap aktifitas merokok di Kota Blitar, diketahui bahwa regulasi Perda KTR Kota Blitar yang mengandung sanksi administratif bagi pihak terkait yang tidak melaksanakan kewajiban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pelanggaran, memperbolehkan smoking area di tempat kerja, dan melarang smoking area di kawasan fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan angkutan umum.]]>
<![CDATA[Hoax Versus Freedom Of Speech (In The Perspective Of Pancasila) ]]>
<![CDATA[Riana Susmayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1205
<![CDATA[HOAX is a negative consequence of the abuse of freedom of speech. The freedom of speech as part of the citizens' constitutional rights should be exercised responsibly. However, the Act on Electronic Information and Transaction limits the responsibility for HOAX deployment in articles only. Therefore, researchers want to see HOAX as a violation of the norms and values in Pancasila, because of the position of Pancasila as the source of all sources of law. This normative juridical research analyzes dogmatic, theory and legal philosophy which shows that HOAX has violated the norms in the five Precepts of Pancasila.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen terhadap Pelaksanaan Perjanjian Layanan Pemesanan Makanan Melalui Ojek Online di Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Rissa Afni Martinouva]]>;
<![CDATA[Dina Haryati Sukardi]]>;
<![CDATA[Satrio Nur Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1241
<![CDATA[Fasilitas antar jemput dan pembelian makanan kini dibantu melalui pemesanan pada smartphone oleh konsumen. Penelitian ini difokuskan terhadap perjanjian pemesanan makanan melalui ojek online yang dinamai go-food. Terdapat beberapa konsumen yang mengeluhkan kerugian yang dialami terhadap perjanjian yang dilakukan pada pembelian pengantaran makanan melalui go-food. Melalui penelitian yuridis normatif ini, diketahui bahwa adanya kerugian yang dialami oleh salah satu konsumen driver go-food membuktikan bahwa perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi unsur hak dan kewajiban, bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Eksistensi Pemerintah Lokal dalam Melindungi TKI di Perbatasan Negara Melalui Pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 di Sambas (Tinjauan Yuridis Kewenangan Pemerintahan Daerah) ]]>
<![CDATA[Hasiah Hasiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Balitar, Blitar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35457/supremasi.v11i1.1250
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisa secara yuridis kewenangan pemerintahan daerah di Perbatasan negara melalui peraturan perundang-undangan dalam hal perlindungan TKI sebagai korban perdagangan manusia di Kabupaten Sambas. Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yaitu penelitian yang berhubungan dengan efektivitasnya suatu hukum terhadap badan hukum. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa banyaknya kasus perdagangan orang terhadap buruh migran atau TKI di Kabupaten Sambas disebabkan: Pertama, faktor geografis karena letaknya berada di perbatasan dan kurangnya pengelolaan keamanan di lintas batas; Kedua, faktor ekonomi yaitu masyarakat termarjinal; Ketiga, faktor pendidikan dan budaya yaitu rendahnya pendidikan dan pola pikir masyarakat menganggap nilai ringgit Malaysia lebih tinggi dari rupiah. Adapun kewenangan yang khas sebagai bentuk eksistensi pemerintahan daerah Kabupaten Sambas yaitu wujud pelaksanaan atas instrumen nasional dalam upaya perlindungan TKI korban perdagangan manusia yang di realisasikan secara spesifik pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perdagangan Orang. Berdasarkan analisa peraturan tersebut, bentuk kewenangannya: Pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai kewajiban pemerintahan Kabupaten Sambas yaitu telah mencakup standar urusan tingkat Kabupaten; Kedua, pelaksanaan otonomi daerah karena atas dasar kebutuhan, sesuai keperluan daerah yaitu mengatasi masalah lalu lintas yang berdampak pada masyarakat setempat; Ketiga, pelaksanaan fungsi legislatif daerah yaitu dengan terbentuknya peraturan daerah tingkat II tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.]]>
