cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 154 Documents
 6   7   8   9   10 
Kajian Perbandingan tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili Rahmi Ayunda; Revlina Salsabila Roselvia
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1443

Abstract

Abortus Provocatus atau yang biasa dikenal sebagai aborsi merupakan salah satu isu atau permasalahan yang sangat marak di dalam masyarakat. Indonesia dan Chili melarang perbuataan aborsi atau pengguguran kandungan karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebab tidak memberikan kesempatan hidup kepada bayi atau janin di dalam kandungannya. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang memperbolehkan adanya tindakan aborsi ini di dalam keadaan–keadaan seperti adanya kedaruratan medis, korban pemerkosaan dan apabila janin terancam lahir tidak normal (dalam keadaan cacat) maka diperbolehkannya dilakukan tindakan aborsi tersebut. Jurnal ini akan memaparkan terkait penyebab dari tindakan aborsi dan juga dakwaan terkait orang yang melakukan aborsi maupun orang yang membantu proses aborsi atau menjual obat – obatan yang digunakan untuk mempermudah aborsi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan perbandingan. Perbandingan yang akan dibahas yakni ketetapan hukum terkait aborsi di Negara Indonesia dan Negara Chili.
Analisis Yuridis Lembaga Pengawas Eksternal dalam Pengawasan Badan Usaha Milik Desa Muhammad Irfan Hilmy; Atanasya Melinda Meking
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1454

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan pengawasan eksternal dalam BUM Desa berkaitan dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh pengawas eksternal. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa desa menggunakan dua konsep pengawasan yakni secara internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang berasal dari desa dan diatur melalui PP No 21 Tahun 2021 tentang BUM Desa, sedangkan pengawasan eksternal yang berwenang untuk mengawasi BUM Desa merupakan pemerintah daerah yang diwakilkan oleh inspektorat serta Badan Pemerika Keuangan. Tulisan ini berkesimpulan bahwa pengawas eksternal memiliki kewenangan untuk melakukan audit dengan kewenangan pemberian sanksi yang berbeda. Inspektorat memiliki kewenangan memberikan sanksi administrasi sedangkan bagi BPK tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi. Kedua pengawas ini pun tidak memiliki akses untuk menindak persoalan pidana karena harus diberikan kepada aparat penegak hukum sebagai yang berwenang. Kedua pengawas ini pun memiliki peran penting untuk mengoptimalkan pengawasan sehingga BUM Desa dapat berjalan secara akuntabel.
Implementasi Protokol Kesehatan Sebagai Bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 Rahmanu Wijaya
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1468

Abstract

Status kedaruratan kesehatan berdasarkan Kepres 11 Tahun 2020 serta penetapan Covid–19 sebagai bencana non alam, ternyata tidak membawa dampak ditundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia Tahun 2020. Pemilihan tetap dilanjutkan dengan pembatasan, serta mengadopsi protokol kesehatan. Konsekuensinya, protokol kesehatan tersebut harus ditaati dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Dalam penelitian hukum ini menelusuri jenis pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2020 yang diimplementasikan dalam PKPU. Metode yang digunakan adalah statute approach, yaitu dengan menganalisa UU RI No. 4 Tahun 1984, UU RI No. 24 Tahun 2007, UU RI No. 6 Tahun 2020, PKPU RI No. 13 Tahun 2020, serta peraturan perundangan lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dalam tahapan Pemilukada 2020 memuat jenis pelanggaran baru, yaitu pelanggaran atas implementasi protokol kesehatan.
Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Weppy Susetiyo; Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v11i2.1648

Abstract

Ada lima undang-undang bidang kesehatan yang diubah pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja. Mengingat dampak pemberlakuan UU Cipta Kerja yang luar biasa mengubah peraturan perundang-undangan di sektor kesehatan, menjadi sangat penting untuk menganalisis peranan dan tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan pasca berlakunya UU Cipta Kerja sebagai bagian pemberlakuan Omnibus Law di Indonesia. Melalui penelitian yuridis normatif, dihasilkan penelitian bahwa pemerintah sebagai penanggungjawab terhadap perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, melalui UU Ciptaker mengubah aturan di bidang kesehatan seperti penyederhanaan pasal-pasal dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit, jasa pelayanan kesehatan medis tidak dikenakan PPN, pemberian jasa pelayanan kesehatan medis tidak hanya pada tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, dan mengharuskan rumah sakit melakukan akreditasi setiap tiga tahun sekali. Terkait hal tersebut, pemerintah berperan mengatur praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit berupa pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit, meminimalisir pembuatan kebijakan yang merugikan kepentingan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan pelayanan publik, kompetensi, dan standar operasional prosedur.
Terdampak Covid-19 pada Klausul Force Majeure sebagai Alasan Menunda Angsuran pada Akad Pembiayaan Al Ijarah Mohammad Fasholli Nur Huda; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1621

Abstract

Penyebaran Covid-19 membuat pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan keringanan dalam hal pembayaran cicilan kredit kepada nasabah bank, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK). Namun, aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan restrukturisasi (keringanan) kredit. Apabila yang mendapatkan hak restrukturisasi hanya yang positif terinfeksi virus, maka menjadi tidak adil jika restrukturisasi tidak berlaku menyeluruh kepada setiap warga negara Indonesia, menimbang dampaknya yang mengimbas seluruh warga. Untuk mengetahui terdampak Covid-19 apakah termasuk dalam karateristik force majeure yang dapat digunakan untuk menunda pembayaran pada akad pembiayaan al-ijarah, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan hasil bahwa pandemi Covid-19 dijadikan sebagai dalil force majeur dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga.
E-Voting dengan Electronic Voting Machine dan Fingerprint One-Detect Verification sebagai Katalisator Modernisasi Pemilu di Indonesia Teguh Cahya Yudiana; Cut Hasri Nabila; . Billiam
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1641

Abstract

Konstitusi Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai mekanisme pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu). Hingga saat ini, Pemilu di Indonesia masih diselenggarakan dengan mekanisme konvensional (mencoblos atau mencontreng surat suara). Melalui metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif terapan, diketahui bahwa mekanisme konvensional tersebut menimbulkan banyak permasalahan, seperti (1) beratnya beban kerja panitia ad hoc Pemilu; (2) mobilitas dan alokasi logistik yang rumit; (3) alokasi anggaran Pemilu Serentak Indonesia 2019 yang besar; dan (4) banyaknya surat suara tidak sah disebabkan tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah. Sesuai Teori Hukum Progresif, hukum itu ada untuk manusia, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi dengan mekanisme baru bagi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Mekanisme tersebut adalah e-voting dengan Electronic Voting Machine (EVM) dan Fingerprint One-Detect Verification (FOV). Gagasan inovasi ini akan melengkapi EVM dengan kemampuan fingerprint one detect-verification yang secara bertahap akan diselenggarakan di Indonesia dengan tetap menjamin asas-asas Pemilu, diselenggarakan oleh Tim Khusus Revolusi E-voting yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum. E-voting dengan EVM dan FOV hadir sebagai solusi atas permasalahan yang ditimbulkan oleh mekanisme konvensional maupun kekurangan e-voting yang telah ada, sekaligus menjadi katalisator modernisasi pemilu di Indonesia.
Pertanggung Jawaban dalam Perseroan Terbatas yang Pengurusannya Dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris Pasca UU Cipta Kerja Shenti Agustini
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1674

Abstract

Banyak pelaku usaha menggunakan badan hukum perseroan terbatas untuk menjalankan usahanya, namun dalam prakteknya, banyak ditemukan susunan pemegang saham dan organnya terdiri dari perorangan-perorangan yang masih mempunyai hubungan keluarga, sehingga tidak sedikit perorangan yang menjabat sebagai anggota dewan komisaris tanpa melalui tata cara yang benar dalam melakukan berbagai tindakan pengurusan atas nama perseroan, bahkan mengadakan perikatan terhadap pihak ketiga atas nama perseroan padahal jabatannya adalah sebagai dewan komisaris, sehingga tidak menutup kemungkinan mengalami kerugian. Selain itu, pengelolaan perusahaan dengan tidak benar dapat menimbulkan kerugian yang juga akan merugikan pihak ketiga yang mengadakan perikatan dengan perseroan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pihak ketiga yang dirugikan oleh dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang melakukan pengurusan terhadap usaha perseroan tersebut.
Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik M. Zaki Attirmidzi; . Rizka
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1679

Abstract

Penelitian yang membahas bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli online ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli online diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya pelaku usaha dapat dituntut pertanggungjawaban dalam transaksi online lewat pertanggungjawaban kontraktual prinsip tanggung jawab berdasarkan unsus kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip tanggung jawab mutlak.
The Implementasi Hukum Khiyār dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Praktik Jual Beli Online pada Ulin Ol Shop Purworejo . Muhajir
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1718

Abstract

Kajian ini membahas perlindungan terhadap hak-hak konsumen jual beli online melalui media sosial perspektif hukum Islam dan Pasal 7 UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat perkembangan usaha jual beli sekarang, pembahasan konsep perlindungan konsumen dalam jual beli online sangatlah penting, karena penulisan secara khusus yang berkaitan dengan hal ini masih kurang. Sekarang banyak pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan pribadinya dan mengabaikan hak-hak konsumen, apalagi konsumen jual beli online yang transaksinya tidak bertemu secara langsung dan hanya melalui media social, salah satunya yang terpraktekkan oleh Ulin Ol Shop. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep perlindungan konsumen terhadap hak-hak konsumen jual beli online yang ada dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen dan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah, pertama bahwa pemberian potongan harga oleh Ulin Ol Shop merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Ulin Ol Shop telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tidak memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang diposting di media sosial. Ketiga, Ulin Ol Shop tidak menerapkan teori khiyār seperti yang telah diatur hukum Islam.
Model Sosialisasi Pengujian Penyalahgunaan Wewenang dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Malang Dewi Cahyandari; Shinta Hadiyantina
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i1.1756

Abstract

Melihat ketimpangan antara jumlah kasus korupsi pejabat pemerintahan dengan jumlah permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang pada pengadilan yang memiliki selisih cukup signifikan, maka perlu adanya perhatian serius dari berbagai kalangan. Hak mengajukan permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pejabat pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis empiris terhadap implementasi hak pengujian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan di lingkungan pemerintah Kota Malang guna mewujudkan good governance. Metode pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis kualitatif yang berdasar pada data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa dokumen resmi dari lokasi penelitian, internet dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara yuridis empiris, kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pejabat pemerintahan akan eksistensi hak pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimana pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berpengaruh terhadap tidak dimanfaatkannya sarana perlindungan hukum secara optimal.

Page 8 of 16 | Total Record : 154

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue