Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2020)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[FUNGSI CAMAT DALAM KAMPANYE PEMILU DI KOTA MAKASSAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Anugrah, Firman]]>;
<![CDATA[Mappuna, Hadi Daeng]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi Camat dalam kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Makassar menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitiatif dan selanjutnya disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaaan Camat sebagai kepala wilayah, yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan, memiliki fungsi dalam pelaksanaan kampanye Pemilu, fungsi tersebut diatur dalam Pasal Pasal 298 (Ayat) 1 dan Pasal 306 (Ayat) 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam ketentuan tersebut, Camat dituntut untuk berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan sosialisasi atau kampanye di wilayah teritorialnya. Selain itu, Camat juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta Pemilu dalam penggunaan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi.Kata Kunci: Camat; Kampanye; Pemilu 2019]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DALAM MENANGANI SENGKETA PEMBEBASAN LAHAN REL KERETA API ]]>
<![CDATA[Asdar, Asdar]]>;
<![CDATA[Khalik, Subehan]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran pemerintah Kabupten Pangkajene dan Kepulauan dalam menangani sengketa pembebasan lahan rel Kerata Api Trans Sulawesi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (feed kualitatif reserch), dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui pustaka, observasi, dan wawancara dengan narasumber yang terkait, untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, baik sebagai tim bentukan gubernur maupun dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, wajib mengupayakan penyelesaian sengketa pembebasan lahan rel Ketera Api Trans Sulawesi tanpa merugikan masyarakat pemilik lahan. Penggunaan beberapa metode penyelesaian permasalahan seperti konsiliasi, musyawarah, mediasi, dan konsinyasi harus diefektifkan, sehingga penyelasaian pembebasan lahan tidak berlarut-larut dan pontensi konflik ditengah-tengah masyarakat dapat diminimalisir.Kata Kunci: Lahan: Rel Kerera Api; Sengketa]]>
<![CDATA[PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Ratih]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah]]>
<![CDATA[EKSISTENSI DAN POLA PERKADERAN PASCA PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ramadanti, Essi]]>;
<![CDATA[Hisbullah, Hisbullah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi kader dan pola pengkaderan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dan pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan yuridis-empirik dan sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, selanjutnya data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) alasan pemerintah dalam membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan yang berpotensi mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem khilafah Islamiyah; 2) pasca pembubaran, kader-kader HTI tidak lagi melakukan gerakan-gerakan dakwah secara terbuka, tetapi pemerintah tetap perlu melakukan mitigasi, sebab mengubah paham atau ideologi tidak semudah mencabut status badan hukum sebuah organisasi; 3) secara kelembagaan, HTI dapat saja dibubarkan tetapi pola perkaderan melalui penyebaran paham ideologi dengan menggunakan pelbagai metode secara diam-diam masih sangat mungkin berlangsung; 4) tidak terdapat praktik ketatanegaraan Islam yang dapat dijadikan rujukan terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, tetapi dalam mengambil kebijakan, pemerintah diwajibkan menerapkan prinsip keadilan.Kata Kunci: Eksistensi Kader; Hizbut Tahrir Indonesia; Pembubaran]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI OLEH ORGANISASI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MUDA ]]>
<![CDATA[Jusanita, Jusanita]]>;
<![CDATA[Rahmiati, Rahmiati]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini membahas tentang pernikahan dini di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, khusunya mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda dan dampak dari pernikahan dini, dan faktor yang menyebabkan serta dampaknya, dan bagaimana pandangan masyarakat serta pandangan hukum hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (field research) dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan syar’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda diantaranya, menyelenggarakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini terhadap masa depan anak. Menggalang dukungan publik, dan mendorong pembentukan peraturan pencegahan dan penghapusan perkawinan anak di bawah usia 18 tahun. Membentuk komunitas gerakan stop perkawinan anak; 2) penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya, faktor ekonomi, keluarga, pergaulan bebas dan rendahnya tingkat pendidikan, yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah anak yang putus sekolah utamanya anak perempuan, kekerasan terhadap perempuan, kematian ibu dan bayi; 3) masyarakat merepson secara positif upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda; 4) Dalam konsep maqasyid as-syariah, keselamatan jiwa lebih utama dari pada keinginan untuk memperoleh keturuanan. Sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk semakin menguatkan langkah-langkah pencegahan yang sedang diupayakan oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda.Kata Kunci: Pencegahan; Pernikahan Dini; Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Hasbullah, Mardiana]]>;
<![CDATA[Suyuti, M. Gazali]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mutasi jabatan pada Kantor Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan mutasi ASN pada Kantor BKPSDM Kabupaten Takalar telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sesuai dengan sistem merit yang penilaiannya didasarkan atas hasil tes uji kompetensi, manejerial, kedisiplinan pegawai, kualifikasi pendidikan dan profesionalisme dalam bekerja. Dalam pelaksanaannya, Bupati Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjaga objektifitas dan transparansi pelaksanaan mutasi.Kata Kunci: Jabatan; Mutasi; Sistem Merit]]>
<![CDATA[KEMAMPUAN PEMERINTAH DESA SWATANI KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA ]]>
<![CDATA[Jannah, Jamila Mifthahul]]>;
<![CDATA[Basri, Halimah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dalam mengelola Alokasi Dana Desa, yang keberadaannya dimaksudkan menunjang pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu field kualitatif research dengan pendekatan yuridis-empirik, yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disimpulkan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan. Hasil penelitian menujukkan bahwa: 1) pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Swatani dapat dilakukan dalam pelbagai program, baik yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; 2) faktor-faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa Swatani dalam mengelola Alokasi Dana Desa diantaranya, ketersediaan sumber daya manusia yang belum mumpuni, rendahnya partisipasi masyarakat, dan perubahan petunjuk teknis pengelolaan; 3) persepsi masyarakat mengenai keberadaan, tujuan dan fungsi Alokasi Dana Desa masih sangat rendah dan belum merata, sehingga mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Desa; Kemampuan; Pengelolaan]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA LAMPOKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Kamaruddin, Kamaruddin]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan Desa Lampoko perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode field research, sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat dan stakeholder. Data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) strategi atau cara pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan transpransi penyelenggaraan pemerintahan dinilai masih kurang efektif karena dalam musyawarah pembangunan masih didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, selain itu, masyarakat masih kesulitan dalam mengakses pengelolaan keuangan Bumdes; 2) faktor yang menghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan kedispilinan para penyelenggara pemeritahan; 3) konsep Siyasah Syar’iyyah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan sebenarnya tidak baku, tetapi penerapan nilai-nilai seperti al-Adalah dan asy-Syura sangat mendukung atas upaya mewujudkan pemerintahan Desa Lampoko yang baik.Kata Kunci: Pemerintah Desa Lampoko; Prinsip al-Adalah dan as-Syura; Tata Kelola]]>
<![CDATA[PELESTARIAN GUNUNG BAWAKARAENG BERBASIS PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Muhammad, Rifki]]>;
<![CDATA[Padang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng berbasis penegakan hukum yang dirinci dalam 3 sub masalah, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng melalui instrumen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan faktor yang menghambat serta bagaimana telaah hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan yudiris-empirik, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, tetapi pembentukan Perda tersebut memperlihatkan political will Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng dari segi regulasi; 2) faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan peningkatan jumlah pengunjung yang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng; 3) Memelihara lingkungan hidup merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Upaya memelihara lingkungan dapat digunakan dua pendekatan yaitu maslahat mursalah dan al-‘Urf.Kata Kunci: Gunung Bawakaraeng; Pelestarian Lingkungan; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[DINAMIKA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA JUDICIAL REVIEW ]]>
<![CDATA[Idris, Munawara]]>;
<![CDATA[Umar, Kusnadi]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dalam memutus perkara judicial review berperan sebagai negatif legislator untuk membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun seiring perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, tetapi juga berperan sebagai positif legislator dengan mengubah frasa dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi yang positif legislator serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (conceptual and statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis kemudian disimpulkan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara judicial review dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, sehingga dituntut tidak hanya memosisikan diri sebagai negatif legislator, tetapi juga sebagai positif legislator. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak menimbulkan kerugian bagi pembuat undang-undang, sepanjang tujuan dari putusan yang bersifat positif legislator adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Kedepan, diharapkan adanya penguatan kelembagaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan positif legislator, sehingga akan lebih berkepastian hukum sekaligus menghindari polemik ditengah-tengah masyarakat. Kata Kunci: Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Positif Legislator]]>
