cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2021)" : 20 Documents clear
PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM Salihah, Ulfatus; HL, Rahmatiah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pidana penjara seumur hidup bagi narapidana korupsi di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia dan hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong library research. Penelitian ini menunjukkan bahwa Hak Asasi Manusia pada prinsipnya meligitimasi penerapan penjara seumur hidup sebagai bentuk perwujudan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Dalam konsep HAM, seseorang harus mendahulukan kewajiban dari pada hak, hak akan hilang apabila kewajiban tidak terpenuhi. Bahkan dengan adanya pemenuhan kewajiban, hak akan timbul dengan sendirinya. Demikian pula dalam hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban manusia secara komprensif, termasuk pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana. Hukum Islam menggolongkan hukuman bagi terpidana korupsi dalam pidana ta’zir, yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan hakim suatu negara.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Korupsi; Pidana Seumur Hidup
MENAKAR UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR Salam, Muammar; Mustafa, Adriana
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah negara hukum. Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum bukan hanya semata-mata produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Penelitian ini untuk menjawab lemahnya penegakan hukum yang tercermin dari berbagai kasus besar yang belum tuntas terbukti dari beberapa kasus yang terjadi seperti dugaan perusakan lingkungan hidup (reklamasi atau penimbunan laut) kawasan pesisir Kota Makassar yang sarat dengan praktik suap-menyuap. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komitemen pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), melakukan kerja sama dengan Kepolisian, termasuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Implementasi penegakan hukum oleh pemerintah Kota Makassar belum berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat.Kata Kunci: Hukum; Pemerintah Kota Makassar; Penegakan Hukum
PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH Nidasoliah, Andi Zalika; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasah syar’iyah. Penelitian ini merupakan penelitian penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Selatan telah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas netra melalui pelbagai upaya diantaranya: 1) melakukan pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) melakukan sosialisasi yang bentuknya disesuikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa template braille; 4) membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Sementara upaya yang dilakukan oleh lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan yaitu: 1) melakukan advokasi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan; 2) mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas; 3) membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel; dan 4) terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip al-musawat (persamaan) dan juga sebagai seorang mukhallaf.Kata Kunci: Disabilitas; Hak Pilih; Pemilihan Gubernur; Tunanetra
PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJENE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYAH Ramlia, Ramlia; Syamsuddin, Darussalam
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene dan faktor pendukung serta penghambat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene telah melakukan pelayanan publik dengan baik, namun dari segi kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan tersebut dapat dinilai dari lima dimensi yaitu, tangible, reliability, responsiviness, assurance, dan emphaty. Faktor yang mendukung pendukung adalah semangat etos kerja dari seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, serta diterapkannya sistem evaluasi kinerja. Sementara faktor penghambat diantaranya keterbatasan sumber daya manusia dan masih kurangnya sarana prasarana pendukung. Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA BONTOALA KABUPATEN GOWA Harun, Hayono; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin dilevel pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tokoh masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupten Gowa. Metode penelitian digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam kontekstasi pemilihan Kepala Desa Bontoala adalah berperan sebagai panitia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan para tokoh masyarakat sebagai panitia karena keberadaannya yang dianggap memiliki pengaruh ditengah-tengah masyarakat, sehingga kesuksesan pemilihan kepala desa juga sangat ditentukan sejauh mana keterlibatan para tokoh masyarakat. Selain itu, terdapat juga tokoh masyarakat yang memilih menjadi tim sukses calon kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak bertentangan dengan syariat, dan secara substansi telah sejalan dengan konsep asy-syura, meskipun pelaksanaannya menggunakan sistem pemilihan langsung, karena sesungguhnya mekanisme tersebut hanyalah pilihan metode dalam memilih pemimpin.Kata Kunci: Pilkades; Keterlibatan; Siyasah Syar’iyyah; Tokoh Masyarakat
PERAN PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 Nur, Muh. Ardiyansya; Padang, Andi Tenri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2018 dalam Persfektif Hukum Islam di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar’i. Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bentuk peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Tanete Rilau adalah berpartisipasi dan terlibat aktif dalam penyusunan regulasi, terlibat dalam proses demokrasi, berperan dalam segala bentuk upaya pemerintah kecamatan untuk memberdayakan masyarakat; 2) Pola relasi yang terbangun antar pemuda Karang Taruna dengan pemerintah di Kecamatan Tanete Rilau dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya adalah pola relasi antar lembaga, di mana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan pemerintah desa untuk sama-sama memecahkan masalah kesenjangan sosial baik dari aspek pembangunan dan pemberdayaan melalui program kerja Karang Taruna.Kata Kunci: Karang Taruna; Pemuda; Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
TELAAH HUKUM TATA NEGARA ISLAM ATAS PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA (SYARIAH) Asriana, Asriana; Jafar, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan aturan hukum sebagai landasan dalam melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pemberlakuan peraturan daerah yang memiliki nuansa agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan normatif  syar’i. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang dianggap belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat kabupaten, Perda tersebut diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga potensi zakat yang sangat besar dapat dimanfaatkan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hambatan atau kendala pelaksanaan Perda Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan lemahnya sanksi bagi wajib zakat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara Islam, di mana pemimpin atau penguasa sebagai khalifah diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan salah satu instrumen hukum bernuansa agama yang diberlakukan di Kabupaten Bone dalam upaya menghimpun zakat untuk selanjutnya dikelola dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci: Agama; Hukum Tata Negara Islam; Peraturan Daerah
ANALISIS TENTANG PEMEKARAN DESA (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur) Saiful, Saiful; Alimuddin, Alimuddin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang pemekaran desa, khususnya di Desa Nampar Sepang Kecamatan Sampi Rampas Kabupaten Manggarai timur. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pustaka. Pemekaran wilayah, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun tingkat desa telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang memenuhi persyaratan, baik pada level provinsi, kabupaten/kota maupun desa dapat memekarkan diri sepanjang memenuhi pelbagai persyaratan. Pemekaran Desa Nampar Sepang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang secara geografis masih jauh dari jangkauan. Selain itu, upaya pemekaran diharapkan dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat.Kata Kunci: Desa; Pemekaran; Undang-undang Pemerintahan Daerah
PENARIKAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SALOBULO KABUPATEN WAJO Firdaus, Hasyim; B, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menjadi dasar bagi pemerintah (pengelola pasar) untuk menarik retribusi dari para pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme, besaran, jenis, dan respon pedagang Pasar Salobulo Kabupaten Wajo terhadap kewajiban membayar retribusi. Penelitian merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan dan syar'i. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penarikan retribusi di Pasar Salobulo dilakukan secara langsung oleh juru pungut, dan metode tersebut cukup memudahkan karena pedagang tetap melakukan aktiftas jual-beli. Terdapat dua jenis retribusi yang diterapkan di Pasar Salobulo yaitu, retribusi pasar dan retribusi kebersihan yang besarannya bervariasi sesuai dengan jenis fasilitas (toko, kios, atau los) yang digunakan. Tingkat kepatuhan pegadang dalam membayar retribusi sudah cukup baik, dan kondisi tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip ketaatan terhadap pemimpin dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah.Kata Kunci: Pasar Salobulo; Pedagang; Retribusi
PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH Mutmainna, Mutmainna; Samin, Sabri
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menunjang transparansi Informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan memperoleh kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Selain itu, Konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesiblitas layanan, transparansi, partisipatif, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, diharapkan ada upaya peningkatan, dengan melibatkan instansi diluar pengadilan yang pelayanannya berkaitan dengan administrasi perkara seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan betul-betul dapat merasakan kemudahan dari sistem pelayanan terpadu.Kata Kunci: Kemudahan; Pelayanan; Pengadilan Negeri Takalar; PTSP

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue