cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
+62818713818
Journal Mail Official
m.fedryansah@unpad.ac.id
Editorial Address
Alamat Surat Menyurat Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21, Gedung B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : 26203367     DOI : https://doi.org/10.24198/focus.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial merupakan jurnal ilmiah yang lebih diarahkan untuk memuat kajian dari praktik pekerjaan sosial dalam menangani dan mengelola berbagai potensi, hambatan, tantangan, dan masalah yang ada di masyarakat. Implementasi kegiatan layanan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra. Kegiatan pelayanan diorganisasikan menjadi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil kolaborasi antara dosen dan mahasiswa Departemen Kesejahteraan Sosial, baik program studi sarjana (S1) maupun program studi pasca sarjana (S2 & S3) khususnya, namun kepada para pemerhati pekerjaan sosial pada umumnya sehingga bisa menjadi sumbangan yang besar dalam perkembangan praktik pekerjaan sosial di Indonesia. Praktik pekerjaan sosial ini tidak hanya praktik secara nyata juga mencakup praktik dalam kajian pustaka yang dapat berupa pengembangan metode praktik maupun praktik dalam arti yang luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 175 Documents
 14   15   16   17   18 
KOMUNIKASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL MASYARAKAT DALAM MITIGASI GEMPA BUMI DESA BANDORASAKULON, KECAMATAN CILIMUS, KABUPATEN KUNINGAN Adiningrat, Rahadean Karunia; Gutama, Arie Surya; Humaedi, Sahadi
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.52931

Abstract

Adanya risiko gempa bumi di sekitar wilayah Gunung Ciremai dan sesar Baribis segmen Ciremai mengakibatkan Desa Bandorasakulon memiliki risiko terhadap bencana gempa bumi. Oleh karena itu, artikel ini membahas pentingnya komunikasi vertikal dan horizontal sebagai inti dari penyampaian informasi dan koordinasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam mitigasi bencana gempa bumi di Desa Bandorasakulon. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif yang menggunakan purposive sampling dengan jumlah 30 responden dari total 5 dusun berbentuk sajian data distribusi frekuensi jenis crosstabulation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tanggapan responden adalah sangat setuju bahwa terbukanya akses komunikasi vertikal dan horizontal adalah hal yang penting untuk dijaga oleh seluruh masyarakat di Desa Bandorasakulon. Simpulan dari penelitian ini adalah terbukanya komunikasi vertikal dan horizontal masyarakat dibutuhkan untuk dapat membantu dalam berbagi informasi terkait bencana di sekitar, menghubungkan desa dengan pihak luar sebagai sumber pendukung mitigasi bencana, dan menumbuhkan kewaspadaan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan aktivitas diskusi secara rutin sebagai bentuk menjaga komunikasi vertikal dan horizontal antara pemerintah desa dengan masyarakat. The risk of earthquakes around the Mount Ciremai and Baribis fault segment of Ciremai resulted in Bandorasakulon Village having a high risk of earthquakes. Therefore, this article discusses the importance of vertical and horizontal communication as the core of information delivery and coordination between the community and the village government in mitigating earthquake disasters at Bandorasacillon Village. The method in this study is descriptive quantitative approach that uses purposive sampling with a total of 30 respondents from 5 hamlets in the form of crosstabulation type frequency distribution data. The results of the study showed that the majority  of respondents' responses strongly agreed that open access to vertical and horizontal communication is important to be maintained by all communities in Bandorasakulon Village. The conclusion of this study is that vertical and horizontal communication of the community can help in sharing information related to disasters, connecting villages with outside parties as a source of disaster mitigation support, and fostering community awareness. Therefore, regular discussion activities are needed as a form of maintaining vertical and horizontal communication between the village government and the community.
IMPLEMENTASI STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENUNJANG AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK MUHAMADIYAH DARUL ILMI El Kahfi, Muhammad Fityan; Sahrul, Muhammad
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.59515

Abstract

Lembaga kesejahteraan sosial, dari setting manapun termasuk setting anak dalam menjalankan akreditasi dituntut untuk memenuhi instrumen akreditasi sebagai suatu indikator penilaian akreditasi, terdapat beberapa klasifikasi instrumen akreditasi tersebut, salah satunya yaitu instrumen standar sumber daya manusia. SDM merupakan komponen vital dalam pelayanan sosial, namun beberapa fanomena seperti kuantitas SDM yang minim, latar belakang SDM yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu kesejahteraan sosial sampai perilaku abnormal seperti kekerasan yang dilakukan SDM membuat aspek SDM perlu dilakukan pengawasan. Maka dari itu, akareditasi melalui instrumen standar SDM merupakan sarana pengawasan akan kualitas mengenai SDM itu sendiri. Artikel ini membahas bagaimana LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi mengimplementasikan instrumen standar SDM tersebut. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya dalam implementasi instrumen standar SDM dalam menunjang akreditasi, lembaga secara tidak langsung melakukan unsur pengelolaan SDM, hal lain yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu terdapat relevansi antara implementasi standar SDM tersebut dengan tahap pengelolaan SDM seperti analisis dan desain pekerjaan, seleksi dan perekrutan, orientasi, pelatihan/pengembangan sdm, motivasi dan sistem penghargaan, supervisi dan penilaian kinerja serta terminasi. Maka dari hal tersebut rekomendasi penelitian ini, lembaga dalam mengimplemtasikan instrumen standar SDM, diharuskan melakukan pengelolaan SDM yang merujuk kebijakan pengasuhan anak karena hal tersebut dapat membantu lembaga memenuhi borang akreditasi itu sendiri. Social welfare institutions, from any setting including children's settings in carrying out accreditation, are required to fulfill accreditation instruments as an indicator of accreditation assessment, there are several classifications of accreditation instruments, one of which is the human resources standard instrument. HR is a vital component of social services. Still, several phenomena such as the minimum quantity of HR, HR backgrounds that are not by social welfare disciplines, and abnormal behavior such as violence committed by HR make HR aspects need to be monitored. Therefore, accreditation through HR standard instruments is a means of monitoring the quality of HR itself. This article discusses how LKSA Muhammadiyah Darul Ilmi implements the HR standard instrument. The approach in this research is a descriptive qualitative approach. The results of the study reveal that in the implementation of HR standard instruments in supporting accreditation, institutions indirectly carry out elements of HR management, another thing produced in this study is that there is a relevance between the implementation of HR standards and HR management stages such as job analysis and design, selection and recruitment, orientation, training/development, motivation and reward systems, supervision and performance appraisal and termination. So from this, this research recommends that in implementing the HR standard instrument, institutions are required to carry out HR management that refers to childcare policies because this can help institutions fulfill the accreditation form itself.
PERUBAHAN SOSIAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: TANTANGAN BAGI PENELITI DAN PRAKTISI KESEJAHTERAAN SOSIAL Huraerah, Abu
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.60229

Abstract

Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam masyarakat terkait dengan pola pikir, sikap sosial, norma, nilai-nilai, dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Perubahan sosial menyentuh berbagai bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia dan implikasinya terhadap pembangunan kesejahteraan sosial, serta tantangannya bagi peneliti dan praktisi kesejahteraan sosial. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang politik, terjadi perubahan dari kekuasaan yang lebih bersifat otoriter ke arah kekuasaan yang lebih demokratis dan transparan, serta dari kekuasaan yang sentralistis ke arah kekuasaan yang desentralistis. Bidang ekonomi, sebagai hasil pembangunan ekonomi selama beberapa periode pemerintahan adalah terciptanya usaha-usaha ekonomi dalam skala besar. Dalam beberapa macam produk, usaha-usaha skala besar ini telah mengalahkan ekonomi rakyat yang beskala kecil. Bidang budaya, perubahan pada nilai-nilai individualisme dan persaingan cenderung mulai mengatasi nilai-nilai kebersamaan dan kerjasama. Nilai-nilai kebebasan individu cenderung mengalahkan nilai-nilai pengawasan sosial. Implikasi dari perubahan-perubahan tersebut adalah peranan pemerintah pusat dalam pembangunan kesejahteraan sosial tidak dapat lagi dominan. Dengan otomomi daerah, peranan pemerintah daerah yang lebih dominan. Tantangan bagi para peneliti adalah melakukan penelitian lebih mendalam tentang perubahan sosial yang terjadi, faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan sosial, dan dampak yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut. Sementara, tantangan bagi praktisi kesejahteraan sosial memanfaatkan dan menerapkan hasil penelitian, serta menyusun dan melaksanakan program yang tepat.Social change occurs in society about thought patterns, social attitudes, norms, values, and various patterns of human behavior. Social change touches multiple fields, including politics, economics, and culture. This research aims to describe political, economic, and cultural changes in Indonesia and their implications for social welfare development, as well as the challenges for social welfare researchers and practitioners. This research method uses literature studies from scientific journals and books. The results of the research show that in the political sector, there has been a change from more authoritarian power towards more democratic and transparent power, as well as from centralized power towards decentralized power. In the economic sector, as a result of economic development during several periods of government, the creation of large-scale economic businesses. In several types of products, these large-scale businesses have defeated the small-scale people's economy. In the cultural sector, changes to the values of individualism and competition tend to begin to overcome the values of togetherness and cooperation. The values of individual freedom tend to trump the values of social control. These changes imply that the role of the central government in developing social welfare can no longer be dominant. With regional autonomy, the role of regional government is more dominant. The challenge for researchers is to conduct more in-depth research on the social changes that occur, the main factors that cause social changes, and the impacts caused by these social changes. Meanwhile, the challenge for social welfare practitioners is to utilize and apply research results, as well as develop and implement appropriate programs.
NILAI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WISATA KONSERVASI PENYU Herdiana, Naufaldy Azzura; Humaedi, Sahadi
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.54381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap kompetensi pengelola program PPM wisata konservasi penyu. Program ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang konservasi penyu sisik guna mengubah budaya konsumsi penyu. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Kompetensi pengelola program dinilai berdasarkan empat indikator utama: kemampuan menyampaikan informasi secara jelas, inovasi yang dilakukan, kejelasan identitas pengelola, dan pemahaman pengunjung tentang fungsi pengelola. Dengan metode deskriptif kuantitatif dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat memiliki persepsi positif terhadap kompetensi pengelola program PPM wisata konservasi penyu. This study aims to evaluate community satisfaction with the competence of managers in the Turtle Conservation Tourism Community Development Program (PPM). The program focuses on educating the community about hawksbill turtle conservation to shift cultural practices away from consuming turtles. The evaluation is conducted using the Community Satisfaction Index (IKM). The competence of program managers is assessed based on four key indicators: their ability to clearly communicate information, the innovations they introduce, the clarity of their identity, and visitors' understanding of their role. Using a quantitative descriptive approach and questionnaires for data collection, the study found that the community generally holds a positive perception of the competence of the program’s managers.
HUBUNGAN SOCIAL SUPPORT DENGAN SELF-EFFICACY PADA PEKERJA DISABILITAS Muhdhor, Ahmad Wildan; Hasanati, Nida; Elfina, May Lia
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.58246

Abstract

Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari terutama dalam bekerja. Keterbatasan yang ada membuat self-efficacy yang mereka miliki kurang maksimal. Social support memberikan perasaan dihargai, dipedulikan, dan diakui sehingga memberikan dorongan bahwa mereka bisa melakukan tugas dengan baik walaupun memiliki keterbatasan. Lingkungan yang kurang mendukung serta keyakinan penyandang disabilitas yang rendah dapat menghalangi mereka mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut bisa terjadi ketika penyandang disabilitas tidak memiliki social support dan self-efficacy yang bagus. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah ada hubungan antara social support dengan self-efficacy pada pekerja disabilitas. Jumlah partisipan dalam penelitian ini adalah 61 subjek yang terdiri dari 55 penyandang disabilitas fisik dan 6 penyandang disabilitas kognitif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara social support dengan self-efficacy pada pekerja disabilitas. Subjek cenderung memiliki self-efficacy sedang meskipun mendapatkan social support yang tinggi. Diharapkan dari penelitian ini masyarakat terutama pemangku kebijakan dapat menaikan pemahamannya terhadap penyandang disabilitas dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif.  People with disabilities have limitations in doing daily activities, especially at work. The existing limitations make  their self-efficacy less than optimal. Social support gives them a feeling of being valued, cared for, and recognized, giving them encouragement that they can do their job well despite their limitations. A less supportive environment and low confidence of people with disabilities can prevent them from getting a decent job. This can happen when people with disabilities do not have  good social support and self-efficacy. The purpose of this study is to see if there is a relationship between social support and self-efficacy in workers with disabilities. The number of participants in this study was 61 subjects consisting of 55 people with physical disabilities and 6 people with cognitive disabilities. The results of this study show that there is a relationship between social support and self-efficacy in workers with disabilities. Subjects tend to have  moderate self-efficacy despite receiving  high social support. It is hoped that from this research, the community, especially policy makers, can improve their understanding of people with disabilities and create a more inclusive environment
PROGRAM PEMERINTAH DAN DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK OPTIMALISASI KEBERFUNGSIAN SOSIAL Jatnika, Dyana Chusnulitta; Humaedi, Sahadi; Firsanty, Farah Puti
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.60625

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam program pemerintah memegang peranan penting dalam mengoptimalkan potensi keberfungsian sosial masyarakat. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika partisipasi masyarakat dalam program pemerintah serta dampaknya terhadap keberfungsian sosial. Pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis literatur yang relevan, memanfaatkan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan. Hasil kajian dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat bervariasi, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Partisipasi aktif dalam perencanaan program cenderung meningkatkan rasa memiliki terhadap program, sementara keterlibatan yang efektif pada tahap pelaksanaan dan evaluasi mampu memperkuat kohesi sosial, solidaritas komunitas, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, ditemukan bahwa hambatan dalam komunikasi, kurangnya transparansi, dan kapasitas masyarakat yang terbatas sering menjadi kendala dalam menciptakan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, dan pendekatan yang inklusif sangat penting untuk meningkatkan efektivitas partisipasi masyarakat.  Community participation in government programs plays a crucial role in optimizing the potential for social functioning within society. This study aims to explore the dynamics of community participation in government programs and its impact on social functioning. A library research approach was used to analyze relevant literature, utilizing data from scientific journals, books, and policy documents. The findings of this study indicate that the level of community participation varies depending on social, economic, and cultural contexts. Active participation in program planning tends to enhance a sense of ownership, while effective engagement in the implementation and evaluation stages strengthens social cohesion, community solidarity, and trust in the government. However, communication barriers, lack of transparency, and limited community capacity are often obstacles to creating inclusive and sustainable participation. This study concludes that strategies to enhance community capacity, ensure information transparency, and adopt inclusive approaches are crucial to improving the effectiveness of community participation.
AKSESIBILITAS INKLUSIF: IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR PUBLIK RAMAH DISABILITAS DI INDONESIA (SEBUAH LITERATUR REVEIW) Maimunah, Siti; Apsari, Nurliana Cipta; Rachim, Hadiyanto Abdul
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i2.60851

Abstract

Sulitnya akses untuk mengikuti kegiatan masyarakat dan infrastruktur publik yang masih belum ramah disabilitas membuat populasi disabilitas terutama penyandang disabilitas kesulitan untuk menggunakan fasilitas, layanan, lingkungan dan berpartisipasi langsung ke masyarakat sekitar tanpa hambatan atau diskriminasi. Maka dari itu, diperlukannya pengembangan infrastruktur yang inklusif agar hak-hak populasi disabilitas dapat terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan studi kepustakaan tentang berkaitan dengan implementasi infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan keterkaitannya dengan kualitas hidup penyandang disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa infrastruktur publik seperti sekolah dan perguruan tinggi; rumah sakit dan fasilitas kesehatan; transportasi umum; tempat ibadah; tempat wisata; taman umum dan ruang terbuka publik; pasar dan pusat perbelanjaan; jalanan dan jalan raya; dan fasilitas sanitasi di Indonesia masih jauh dari prinsip-prinsip aksesibel yaitu prinsip kemudahan, keselamatan, kegunaan, kemandirian . Tantangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berjuang untuk menciptakan ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Padahal fasilitas yang baik dan inklusi akan meningkatkan taraf hidup seseorang terutama bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup dengan lebih mandiri.  Difficult access to community activities and public infrastructure that is still not disability-friendly make it difficult for the disabled population, especially people with disabilities, to use facilities, services, environments and participate directly in the surrounding community without barriers or discrimination. Therefore, it is necessary to develop inclusive infrastructure so that the rights of the disabled population can be fulfilled in accordance with Law No. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. This article aims to find out how the implementation of disability-friendly public infrastructure and its relationship with the quality of life of people with disabilities in Indonesia. The data collection method used is a literature study related to the implementation of disability-friendly public infrastructure and its relationship with the quality of life of persons with disabilities in Indonesia. The results found that public infrastructure such as schools and universities; hospitals and health facilities; public transportation; places of worship; tourist attractions; public parks and public open spaces; markets and shopping centers; roads and highways; and sanitation facilities in Indonesia are still far from the principles of accessibility, namely the principles of ease of use, safety, utility, independence. These challenges show that Indonesia is still struggling to create inclusive spaces for people with disabilities. Whereas good facilities and inclusion will improve a person's standard of living, especially for people with disabilities so that they can live more independently. 
ANALISIS PENERAPAN BUDAYA LOKAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PARIWISATA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA Fatoni, Haerul Rizal; Fedryansyah, Muhammmad; Nurwati, R Nunung
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v7i1.51450

Abstract

Pembagunan PSN (Proyek Strategis Nasional) merupakan program yang dicetuskan pertama kali oleh pemerintah pada tahun 2016, adanya program ini diawal merupakan suatu harapan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di sekitar proyek pembangunan. Salah satu kawasan yang masuk dalam proyek strategis nasional adalah kawasan ekonomi khusus Mandalika. Salah satu alasan Mandalika menjadi proyek strategis nasional adalah karena kekayaan budaya lokal yang dimilikinya, kekayaan budaya yang ada pada masyarakat sekitar mandalika sangat beragam, sehingga budaya lokal dalam masyarakat juga tidak dapat terlepaskan dalam hal pembangunan pariwisata. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian  ini  melalui  reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian didapatkan bahwa  budaya lokal yang ada dalam masyarakat juga dapat menjadi bagian dalam mendukung adanya pemerdayaan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, dengan melibatkan akan nilai budaya tersebut dalam membantu masyarakat dalam mendukung pembangunan yang ada. Dalam pandangan Giddens dalam teori strukturasinya bahwa dalam melakukan suatu pembangunan, tentu tidak hanya melibatkan atau memperhatikan satu aspek, melainkan konektivitas struktur dan agensi harus saling berintegrasi dalam bagaimana mendapatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan apa yang diharapkan, terutama dalam memberikan pemberdayaan pada masyarakat. The development of PSN (National Strategic Project) is a program that was first initiated by the government in 2016. The existence of this program at the beginning was a hope in the context of improving the welfare and empowerment of communities around the development project. One of the areas included in the national strategic project is the Mandalika special economic zone. One of the reasons Mandalika has become a national strategic project is because of the rich local culture it has, the cultural richness that exists in the communities around Mandalika is very diverse, so that local culture in the community cannot be ignored in terms of tourism development. In conducting this research, researchers used library research methods. The data analysis techniques in this research are through reduction, presentation and drawing conclusions. The research results showed that local culture in society can also be a part of supporting community empowerment in tourism development, by involving these cultural values in helping the community to support existing development. In Giddens' view in his structuration theory, in carrying out development, it certainly does not only involve or pay attention to one aspect, but the connectivity of structure and agency must be integrated with each other in how to achieve the level of community welfare that is expected, especially in providing empowerment to the community.
INTERAKSI AGEN DAN STRUKTUR DALAM TRANSFORMASI KOMODITAS PERTANIAN DI DESA WARJABAKTI Lestari, Vita Adriani; Gunawan, Wahyu; Lesmana, Aditya Candra; Yunita, Desi
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 8, No 1 (2025): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v8i1.61811

Abstract

Desa Warjabakti adalah sebuah desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sayur. Akan tetapi, hasil tani tersebut belum mampu membuat mereka mencapai taraf hidup yang sejahtera. Untuk itu, dibentuklah program pembangunan masyarakat melalui transformasi komoditas berupa penanaman jeruk. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi dari Anthony Giddens. Melalui teori ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui dualitas antara agen dan struktur dalam melakukan transformasi komoditas pertanian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi agen dalam menciptakan perubahan menuju kesejahteraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi non partisipatoris, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dualitas antara agen dan struktur dapat menciptakan perubahan yang berpotensi meningkatkan pendapatan petani melalui penanaman komoditas baru. Hal ini menunjukkan petani selaku agen tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan. Melalui kesadarannya, agen berupaya untuk menciptakan perubahan melalui reproduksi struktur yang bersifat memberdayakan. Namun demikian, perubahan ini belum dapat dirasakan sepenuhnya karena terdapat berbagai tantangan bagi petani untuk menciptakan keberlanjutan dari program yang telah direncanakan.  Warjabakti Village is a village where the majority of the population works as vegetable farmers. However, these agricultural products have not been able to help them achieve a prosperous standard of living. For this reason, a community development program was formed through commodity transformation in the form of orange planting. The theory used in this study is the structural theory of Anthony Giddens. Through this theory, the researcher aims to determine the duality between agents and structures in agricultural commodity transformation. In addition, this study also aims to find out the challenges faced by agents in creating change. The method used in this study is qualitative descriptive. The data collection techniques in this study were carried out using non-participatory observation, semi-structured interviews, and documentation.  The results obtained from this study are that the duality between agents and structures can create changes that have the potential to increase farmers' income through the planting of new commodities. This shows that farmers, as agents, play an important role not only as objects but also as subjects of development. Through their consciousness, agents seek to create change through the reproduction of empowering structures. However, this change has not been fully felt because there are various challenges for farmers to create sustainability from the planned program.
ANALISIS NATURE OF SOCIAL PROVISION DALAM PROGRAM SEMBAKO DI KECAMATAN BEKASI TIMUR Anggian, Richard; Rachim, Hadiyanto Abdul
Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 8, No 1 (2025): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2025
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/focus.v8i1.63184

Abstract

Penelitian ini mengkaji the nature of social provision dalam kebijakan sosial Program Sembako di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Program Sembako bertujuan meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui subsidi bahan pangan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis manfaat yang diterima KPM dari kebijakan tersebut dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan bentuk manfaat yang diterima KPM. Sebelumnya, bantuan hanya bisa dibelanjakan di e-waroeng atau agen resmi. Namun, kini bantuan dicairkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000 per bulan melalui ATM atau Kantor Pos. Perubahan ini dipicu oleh keluhan masyarakat terkait harga tinggi dan kualitas rendah di e-waroeng dibanding pasar tradisional. Meskipun skema tunai memberikan keleluasaan, bantuan tersebut belum memadai untuk wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Bekasi Timur. Selain itu, perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan penggunaan dana. Oleh karena itu, disarankan agar nominal bantuan disesuaikan dengan kondisi lokal dan skema in-kind dapat dipertimbangkan kembali, disertai pengawasan ketat terhadap e-waroeng agar manfaat program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. This study explores the nature of social provision in the Sembako Program, a social welfare policy implemented in East Bekasi District, Bekasi City. The program aims to improve food security among beneficiary families (KPM) through a subsidized food assistance scheme. This research specifically describes the types of benefits received by KPM under the policy. A qualitative descriptive approach was used, employing in-depth interviews, non-participant observation, and secondary data analysis. The findings show a transformation in the benefit delivery mechanism. Initially, KPM could only use the assistance at designated e-warung (government-appointed vendors). However, the current scheme allows cash withdrawals of IDR 200,000 per month through ATMs or post offices. This change was made in response to public complaints about higher prices and lower quality goods at e-warung compared to traditional markets. While the cash-based model offers greater flexibility for beneficiaries, it is still considered insufficient in regions with a high cost of living, such as East Bekasi. Furthermore, the transition poses new challenges in monitoring how the funds are used. The study recommends adjusting the amount of assistance based on local economic conditions and reconsidering the in-kind approach with stricter regulations for e-warung to ensure the program’s accuracy, sustainability, and effectiveness.

Page 17 of 18 | Total Record : 175

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2025): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2025 Vol 7, No 2 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2024 Vol 7, No 1 (2024): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2024 Vol 6, No 2 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2023 Vol 6, No 1 (2023): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2023 Vol 5, No 2 (2022): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Bulan Desember Tahun 2022 Vol 5, No 1 (2022): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2022 Vol 4, No 2 (2021): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2021 Vol 4, No 1 (2021): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2021 Vol 3, No 2 (2020): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2020 Vol 3, No 1 (2020): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2020 Vol 2, No 2 (2019): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Desember 2019 Vol 2, No 1 (2019): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Juli 2019 Vol 2, No 1 (2019): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, No 3 (2018): Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial Vol 1, No 2 (2018): Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial More Issue