Articles
592 Documents
<![CDATA[JUSTIFIKASI PENERAPAN PRINSIP PERMANENT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Natalia Yeti Puspita]]>;
<![CDATA[Elizabeth Nadeak]]>;
<![CDATA[Aloysius Deno Hervino]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.56398
<![CDATA[Kedaulatan negara merupakan prinsip terpenting dalam hubungan dan kerja sama internasional. Adanya kebijakan Indonesia terkait pelarangan ekspor bijih nikel ke pasar Eropa telah menimbulkan gugatan dari Uni Eropa sebagai mitra dagangnya. Indonesia dianggap melanggar perjanjian internasional khususnya Pasal XI GATT. Sengketa perdagangan internasional ini diajukan ke WTO. Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang bagaimanakah pengaturan prinsip permanent sovereignty over natural resources (PSNR) dalam hukum internasional dan bagaimanakah justifikasi Indonesia terkait penerapan prinsip PSNR dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Eropa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan penelusuran kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip PSNR merupakan jus cogens dalam hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar penegakan kedaulatan negara untuk mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber daya alamnya. Nikel adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia adalah hak Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya, melindungi lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia terutama generasi mendatang. Hal tersebut sesuai dengan prinsip PSNR.]]>
<![CDATA[PENGARUH KELOMPOK SOSIAL TERHADAP DIUNDANGKANNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2021 ]]>
<![CDATA[I Wayan Budha Yasa]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v5i3.57183
<![CDATA[Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 melalui proposisi dan diperkuat dengan fakta-fakta yang ada. Metode penelitian normatif digunakan untuk keperluan tujuan penyusunan artikel ini dengan mengedepankan pendekatan konseptual untuk menganalisa bahan hukum yang digunakan. Bahan hukum yang terkumpul sebagai penunjang penulisan artikel ini dikontruksi secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi terkait keputusan dicabutnya lampiran Perpres tentang pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol atas pertimbangan dari masukan yang diberikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan Ormas lainnya merupakan sebuah proposisi bagaimana pengaruh kelompok sosial terhadap diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021. Sedangkan fakta-fakta sebagai pendukung proposisi tersebut yaitu: (1) perilaku kelompok sosial yang mempengaruhi diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; (2) respon kelompok sosial terhadap diundangkannya Perpres Nomor 49 Tahun 2021; dan (3) besarnya power atau kekuatan kelompok sosial dalam mempengaruhi Presiden sebagai pembentuk hukum atau kebijakan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA JUNCTO PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN PADA PERJUDIAN SABUNG AYAM (TAJEN) DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Gede Ari Sastrawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dan menganalisa implementasi pasal 303 KUHP juncto pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng, (2) Mengetahui dan menganalisa upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Sat Resrim Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng pada seksi tindak pidana umum, dan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B serta beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Buleleng dan didukung dengan para pelaku Narapidana pada tindak pirana perjudian sabung ayam (tajen) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik NonProbability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi pasal 303 KUHP juncto pasal 2 Ayat 1 UURI No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng ini belum dapat dinyatakan efektif karena hal tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya aparat penegak hukum dan kurangnya kesadaran bagi masyarakat serta (2) Upaya penyidik dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian terhadap perjudian sabung ayam (tajen) di Kabupaten Buleleng terdapat dua upaya efektif yaitu upaya represif dan upaya preventif.]]>
<![CDATA[PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA TINGKAT KEPOLISIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ketut Ardika]]>;
<![CDATA[Made Sugi Hartono]]>;
<![CDATA[I Wayan Landrawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum pada tingkat kepolisian mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng dan upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Unit Sidik II Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dinalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum pada tingkat penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Buleleng terhadap kasus tindak pidana penghinaan melalui media sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng itu ada yang dilakukan secara restorative justice dan ada yang melalui cara penal. Dalam melaksanakan proses penegakan hukum tersebut, Pihak Kepolisian Resor Buleleng telah merujuk atau menggunakan dasar yuridis yang berlaku. Kemudian dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penghinaan melalui media sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, pihak Kepolisian Resor Buleleng telah melakukan beberapa upaya yaitu melaksanakan patroli siber, melaksanakan penyuluhan hukum mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial kepada masyarakat dan para pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Buleleng, serta membuat konten maupun video yang berisi pengetahuan mengenai pintar dan cerdas dalam menggunakan media sosial.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN DAN REFOCUSING KENAIKAN BAHAN BAKAR MINYAK WUJUDKAN JAWA TIMUR OPTIMIS BANGKIT ]]>
<![CDATA[Davina Monica Ilyas]]>;
<![CDATA[Dinda Tiara Gisani]]>;
<![CDATA[Marshanda Devi Noor Salsabila]]>;
<![CDATA[Muhammad Akhdan Syafiq]]>;
<![CDATA[Nadia Marcella]]>;
<![CDATA[Asianto Nugroho]]>;
<![CDATA[Sapto Hermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kajian ini bertujuan mengkaji Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing Bahan Bakar Minyak untuk Membuat Jawa Timur Optimis Bangkit. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan (Library Research). Analisis data dilakukan secara deskriptif, data sekunder berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Perpajakan dan Refocusing BBM Membuat Optimisme Jawa Timur Bangkit kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan, kemudian dianalisis secara cermat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah pusat melakukan refocusing pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak (relaksasi pajak) terkait masalah perpajakan dan ketersediaan dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan dan kenaikan harga BBM yang ditujukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan menyebabkan krisis ekonomi nasional. Dalam mewujudkan optimisme Jawa Timur Bangkit, ada beberapa hal yang harus diwujudkan untuk membangun komitmen dan program aksi bersama agar pengendalian inflasi dapat disegarkan dalam berbagai bentuk perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, dapat mengakomodir dampak kenaikan BBM. harga. harga dan kondisi di Provinsi Jawa Timur yang kondusif dan memiliki ketahanan (resilience) terhadap fluktuasi harga bahan pokok, inflasi, dan angka kemiskinan yang meningkat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI RUMAH AMAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Rosiana Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60270
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji dan menganalisis hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik non probability sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng belum berjalan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan; dan (2) hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng berupa hambatan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum maupun dinas terkait dan hambatan luar dari aparat penegak hukum maupun dinas terkait.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI PELANGGARAN VISA IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Mahaditha Dimaswari]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60273
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaturan mengenai penegakan hukum keimigrasian terkait dengan pelanggaran visa izin tinggal oleh warga negara asing di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dampak yang dirasakan setelah diberikannya hukuman berupa sanksi administratif maupun pidana bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal atau over stay. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan teknik studi dokumen, observasi serta wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk penegakan hukum yang diberikan bagi WNA pelanggar izin tinggal atau over stay dikenakan Tindak Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pembayaran denda, mengurus administrasi, serta pendeportasian kembali ke negara asalnya, namun apabila belum memiliki biaya kepulangan, WNA akan menunggu di ruang detensi sampai batas waktu yang ditentukan maupun sampai memiliki biaya untuk membeli tiket kepulangan. (2) sanksi administratif serta pidana memberikan dampak hukum berupa adanya pembatasan serta pencekalan sesuai pada pasal 75 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebabkan WNA tidak mudah kembali ke negara tempat melakukan pelanggaran akibat data diri yang terdaftar di Keimigrasian sebagai orang dalam daftar pencegahan dan penangkalan.]]>
<![CDATA[PEMERKOSAAN SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAM TERHADAP PEREMPUAN PADA DAERAH KONFLIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Kasus Daerah Konflik Rusia-Ukraina) ]]>
<![CDATA[Ni Kadek Citra Pardani]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60275
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, untuk menganalisis dan mengkaji terkait aturan hukum yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan dalam perspektif hukum humaniter internasional.Guna menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang digunakan dalam suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pemerkosaan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan pada daerah konflik ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional. Melalui metode penelitian tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa pemerkosaan terhadap perempuan pada daerah konflik merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, terutama perempuan. Hasil penelitian menunjukkan peraturan hukum yang melindungi hak-hak perempuan yang ada dalam daerah konflik diatur dalam Konvensi Jenewa IV Pasal 27 Paragraf kedua, Protokol Tambahan I Pasal 75 (2) huruf (e) dan Pasal 76 (1), dan Instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan pada daerah konflik bersenjata. Berdasarkan hal tersebut sanksi untuk pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap perempuan yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional harus diterapkan untuk mengembalikan rasa keadilan yang telah dilanggar. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB selaku organisasi pemelihara perdamaian dunia dapat menggunakan cara apapun, termasuk sanksi mandatori (mandatory sanction) yang dianggap perlu agar suatu negara mematuhi keputusan Dewan Keamanan.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[I Gede Engga Suandita]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60276
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dan pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang dipakai yaitu teknik deskripsi dikaji secara yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hak dan kewajiban saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi mengacu pada: pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut. (2) Pertimbangan hukum memberikan penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana korupsi dapat berupa menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud, dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, harus dilakukan dengan tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Luh Putu Risma Vicantari]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60277
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian oleh anak, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana pencurian oleh Anak di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskritif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probality Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian yakni adanya faktor internal yaitu faktor pengendalikan diri, ingin memiliki barang yang mahal, dan sekedar mencari perhatian serta faktor eksternal yakni faktor ekonomi, faktor lingkungan pergaulan, faktor lingkungan keluarga dan faktor perkembangan global. (2) Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yakni dengan dua jalur upaya yang terdiri dari upaya penal melalui (upaya represif adalah melalui jalur hukum pidana) dan upaya non-penal melalui (upaya preemtif dan preventif adalah upaya awal pencegahan agar tidak terjadi kejahatan).]]>
