Articles
592 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI PASAL 91 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI BULELENG ]]>
<![CDATA[Ketut Agus Oktariawan]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60281
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menjelaskan terkait implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, serta (2) mengetahui dan menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Buleleng dalam melaksanakan pemusnahan barang sitaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Kejaksaan Negeri Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Implementasi Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di Kejaksaan sudah berjalan sesuai dengan aturan. Pasal tersebut menjadi kewenangan penyidik untuk melaksanakan pemusnahan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng. Namun dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng dilakukan secara periodik atau 3 (tiga) bulan sekali sebagai upaya efektivitas dan efisiensi kerja. (2) Adapun hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Buleleng, yaitu minimnya anggaran biaya terkait pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika, efisiensi administrasi dan undangan bagi instansi lain dalam acara seremonial pemusnahan barang sitaan narkotika, dan waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat singkat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Afri Levisa Bibina Br Sebayang]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60282
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng dan (2) untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Nonprobability Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa (1) faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten buleleng dipengaruhi oleh faktor internal, meliputi: hawa nafsu dari pelaku yang tidak terkontrol dan kebiasaan menonton konten pornografi yang juga kerap menjadi alasan pelaku melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng dan faktor eksternal, meliputi: faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor media sosial. Selanjutnya mengenai (2) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisisan Resor Buleleng dalam menanggulaangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng melalui sarana penal melalui upaya represif dan sarana non penal meliputi: upaya pre-emtif dan preventif.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BULELENG DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ]]>
<![CDATA[Nyoman Wiwin Tri Devi]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60283
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta (2) menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan penentuan subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit; melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada para pihak yang berselisih; melakukan pengawasan pelaksanaan perjanjian bersama; dan memberi ruang untuk berkordinasi terkait ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha , (2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara lain: mediator yang ada belum dapat berlakan dengan baik; terbatasnya pengawas; dan terbatasnya anggaran.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA PERSETUJUAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BULELENG ]]>
<![CDATA[Ni Luh Putu Intan Mega Sari]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60284
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan data primer serta data sekunder. Penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen, observasi, serta wawancara terhadap informan. Penentuan sampel mengunakan teknik non probability sampling, sampel kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah masih sedikit jumlah korban konten intim tanpa persetujuan yang melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Buleleng. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Unit Tipiter Polres Buleleng adalah dengan cara pemberian bantuan hukum, pemberian konseling, pemberian informasi. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan di wilayah hukum Polres Buleleng di akibatkan faktor internal serta eksternal, faktor internal tersebut meliputi belum tersedianya rumah aman/singgah, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal, fasilitas belum memadai. Sedangkan faktor eksternal penghambat pemberian perlindungan terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan berasal dari masyarakat, keluarga, pelaku serta dari korban sendiri. Faktor-faktor penghambat tersebut menyebabkan belum optimalnya perlindungan hukum yang diberikan Polres Buleleng terhadap korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYANDERAAN DUA WARTAWAN INDONESIA OLEH FAKSI TENTARA MUJAHIDIN DI IRAK TAHUN 2005) ]]>
<![CDATA[Yoga Budiman]]>;
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60285
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui: (1) bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap wartawan asing yang ditawan dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, dan (2) bentuk tanggung jawab negara Irak terhadap penyanderaan wartawan Indonesia, khususnya dalam kasus penyanderaan dua wartawan Indonesia oleh Faksi Tentara Mujahidin di Irak tahun 2005. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan mengkhususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori Hukum Humaniter Internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perlindungan yang diterima oleh wartawan di daerah konflik dalam pelaksanaan tugas mereka tidak hanya didapatkan dari negara asal mereka tetapi juga diberikan oleh hukum internasional serta para pihak yang bertikai sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional, dan (2) negara Irak melalui konstitusinya telah memberikan perlindungan terhadap individu yang ada di wilayahnya, pertanggungjawaban penghukuman yang telah dilakukan kelompok Mujahidin yang melakukan tindakan penyanderaan hanya dapat diberikan oleh negara Irak melalui hukum nasionalnya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SECARA NON LITIGASI DALAM PROSES SERTIFIKASI TANAH AKIBAT DARI SERTIFIKAT GANDA DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Putu Cyntia Alika Paramitha]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60287
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepemilikan yang sah terhadap sertifikat ganda dan (2) Untuk mengetahui jalan penyelesaian sengketa sertifikat ganda secara non litigasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan subyek yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Sertifikat ganda merupakan fenomena dimana terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama, sertipikat sebagai alat bukti yang kuat bukan alat bukti yang mutlak ini dalam pembuktian atas hak kepemilikan tanah mengakibatkan adanya kemungkinan gugatan dari pihak lain. Dalam menyelesaikan kasus sertifikat ganda Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Yang mana penyelesaian sengketa melalui mediator ini menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bersifat win-win solution yang terhindar dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN NOTARIIL PADA PROSES JUAL BELI HAK ATAS TANAH DI KANTOR NOTARIS/PPAT I KADEK DONY HARTAWAN ]]>
<![CDATA[Made Adi Pranasitha Dewi]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60288
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya pihak pembeli yang tidak menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli hak atas tanah di Kantor Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan. Sesuai dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer memerintahkan kepada pihak-pihak untuk beritikad baik, hal ini bertujuan agar tidak adanya itikad buruk atau hal-hal yang tidak patut dan sewenang-wenang dalam hal pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atas ketidakpatutan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan suatu pemikiran dan pengetahuan baru kepada pembaca atau masyarakat mengenai asas itikad baik dalam perjanjian Notariil pada proses jual beli hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Notaris/PPAT I Kadek Dony Hartawan beserta para staf pegawai. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti metode pengumpulan data yang digunakan bersama dengan metode wawancara, pengamatan atau observasi, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas itikad baik tidak sesuai dengan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPer serta belum adanya ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum secara jelas yang diberikan kepada penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah, sehingga sering terjadi wanprestasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KLAUSULA FORCE MAJEURE TERHADAP DEBITUR DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA METRA BANGLI YANG MENGALAMI KREDIT MACET PADA MASA COVID-19 ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Ari Karuniawan]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[I Wayan Kertih]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60289
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi akibat adanya penarikan jaminan pada masa pandemi Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Metra. Penarikan jaminan ini dilaksanakan karena tidak diterapkanya klausula Force Majeure oleh Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa pandemi Covid-19. Pada masa Covid-19 seharusnya dalam menangani kredit macet LPD menerapkan klausula Force Majeure dengan tidak melakukan penarikan jaminan justru memberikan keringanan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai penerapan klausula Force Majeure yang diatur dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra dalam menangani kredit macet pada masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (non doctrinal). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara dan observasi bersama Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami dari literatur, buku-buku, serta dokumen seperti SK Pendirian LPD Metra Bangli, awig-awig, laporan Riwayat kredit, profil lembaga, buku-buku yang terkait, internet, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan terhadap jaminan yang digunakan debitur untuk melakukan pinjaman pada LPD Metra Bangli tetapi didasari atas kesepakatan dari pihak kreditur dengan debitur untuk dilakukan penarikan terhadap jaminanya.]]>
<![CDATA[PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI KURIR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN METODE CASH ON DELIVERY ]]>
<![CDATA[I Gede Bagus Wira Adhitia Susanta]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Muhamad Jodi Setianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60290
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan serta perlindungan kurir dalam transaksi elektronik dengan metode cash on delivery. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan penekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari (1) Bahan hukum primer, Bahan bukum sekunder dan Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik diskripsi dikaji secara yuridis kualitatif dan deskripsi tersebut dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian ini menujukan bahwa: (1) Kurir dalam transaksi elektronik merupakan pihak yang mewakili kuasa dari Prusahaan penyeda jasa ekspedisi sehingga kerusakan maupun ketidak sesuian barang pesanan yang diterima konsumen bukan tanggungjawab kurir dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik merupakan tanggung jawab dari penjual. (2) Kerugian yang dialami oleh konsumen diganti sesuai dengan nominal kerugian yang dialami konsumen.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KORBAN IKLAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRODUK DALAM MARKETPLACE FACEBOOK DI KOTA TABANAN ]]>
<![CDATA[I Gusti Kade Agung Arka Yoga]]>;
<![CDATA[Komang Febrinayanti Dantes]]>;
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v6i1.60291
<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penerapan serta perlindungan hukum bagi konsumen sebagai korban atas informasi dalam iklan yang tidak sesuai dengan produk oleh pelaku usaha yang menggunakan marketplace facebook sebagai sarana promosi diwwilayah hukum Kota Tabanan. Jenis penelitian yanggdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan teknik penentuannsampel yang digunakan adalah non probability sampling dengan bentuk purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara serta studi dokumen. Subjek penelitian ini adalah Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar, pelaku usaha yang menggunakan media marketplace facebook untuk mempromosikan usahanya, konsumen pengguna Facebook yang membeli produk di marketplace facebook. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen tersebut sudah difasilitasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta lembaga-lembaga yang mewadahi mengenai konsumen. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Namun pelaksanaan dari perlindungan hukum tersebut yang masih minim. Dimana banyak pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban serta tanggungjawabnya dengan baik, konsumen yang cenderung acuh terhadap kerugian yang dialaminya, serta upaya tegas dari lembaga berwenang dan pihak ketiga yakni penyedia media. Kemudian akibat hukum dari pelaku usaha yang menayangkan iklan yang tidak sesuai dengan produk dapat dikenakan sanksi berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Serta dapat dikenakan hukuman tambahan menurut Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
