Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar ]]>
<![CDATA[I Nyoman Dharma Wiasa]]>;
<![CDATA[I Nyoman Budiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.728 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2206
<![CDATA[Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Undang-Undang Dasar 1945 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan semakin menguat dengan menempatkan jaminan kesehatan perlindungan sosial pada perubahan UUD 1945 Pasal 34 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, juga menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Wujud keseriusan Pemerintah Indonesia untuk membangun jaminan kesehatan dan perlindungan sosial lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan, mengkaji dan menganalisis bentuk pelayanan kesehatan peserta BPJS, mengkaji dan menganalisis kendala yuridis yang dihadapi peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah sosiolegal research, dilakukan di RSUP Sanglah Denpasar pada bulan Maret-April 2019. Informan dalam penelitan ini adalah keluarga/pasien BPJS, dokter, perawat, petugas rumah sakit di RSUP Sanglah Denpasar. Hasil penelitan didapatkan bahwa Perlindungan Hukum Preventif terhadap peserta BPJS dilakukan melalui pemberian informasi mengenai hak hak peserta BPJS, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus segera diperbaiki. Perlindungan Hukum Represif terhadap peserta BPJS sebagai konsumen didapatkan apabila terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan dan penyelesaian didalam pengadilam. Penyelesaian diluar pengadilan dilakukan melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Penyelesaian didalam pengadian dilakukan apabila pengyelesaian diluar pengadilan tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas. Pelaksanaan aturan BPJS kesehatan terkesan mengutamakan kepastian hukum atau kepastian pelaksanaan aturan saja sehingga terkesan mengabaikan keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Disarankan kepada steakholder dalam pelayanan kesehatan agar mengintensifkan pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban peserta BPJS untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif dan represif sehingga tujuan hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat tercapai.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, BPJS, Pelayanan Kesehatan]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KEAGENAN GAS ELPIJI NON-PUBLIC SERVICE OBLIGATION ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Cipta Prabawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (168.568 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2560
<![CDATA[Pertamina sebagai satu-satunya produsen yang memproduksi secara massal, barang-barang kebutuhan pokok berupa gas menjualnya melalui middle man atau pedagang perantara seperti agen. Hal ini disebabkan Pertamina yang bertindak sebagai prinsipal tidak berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen, maka tidak ada pertanggungjawaban kontrak antara produsen dengan konsumen. Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dan mengkaji hubungan hukum antara produsen dan konsumen, serta perlindungan konsumen berdasarkan perjanjian keagenan gas Elpiji Non-PSO. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan-bahan hukurn dalarn penelitian ini selanjutnya disajikan dalam bentuk interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha atau kedua belah akan menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu UU No.8 Tahun 1999 pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7. Berdasarkan Perjanjian Keagenan antara agen gas LPG dan Pertamina, apabila Agen Gas LPG tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka PT Pertamina dapat menjatuhkan sanksi kepada Agen Gas LPG sesuiai dengan kétentuan yang berlaku pada lampiran Perjanjian Keagenan Gas tersebut. Gugatan konsumen mungkin dapat mengajukan langsung kepada PT Pertamina. Dalam menghadapi gugatan ini PT Pertamina dapat mengajukan tangkisan bahwa dirinya tidak terikat dalam perjanjian (Pasal 1340 KUHPerdata). Bisa jadi gugatan tersebut kandas apabila didasarkan pada alasan wanprestasi di pihak PT Pertamina, tetapi biasanya gugatan tidak saja didasarkan pada wanprestasi, tetapi juga perbuatan melawan hukum.]]>
<![CDATA[THE LAW PROTECTION FOR OWNERS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS TO IMAGE TAKEN FROM THE INTERNET FOR ECONOMIC BENEFITS ]]>
<![CDATA[Iwan Purwanto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Tini Rusmini Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.992 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2198
<![CDATA[This study examines the law protection for owners of intellectual property rights to images taken from the internet for economic benefit. Image is one of the copyrighted works protected by the Act, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. But in practice there are often violations of copyrighted works that are the property of a creator. The problem raised is how the legal protection for owners of intellectual property rights is if the image is taken for economic benefit and how sanctions are imposed on violating economic rights to images taken from the internet and the implementation of sanctions against violations of economic rights to images taken from the internet. The theory used in this study is the theory of legal protection and the theory of legal responsibility and the method of research used the statue of approach. The results showed that the protection given to image copyright can be done preventively, namely legal protection provided by the government in order to prevent violations by providing convenience and and given incentive for owner of Intellectual Property Rights when registering Copyright to the Directorate General of Intellectual Property Rights and repressive protection, namely legal protection granted the government with the aim of resolving disputes in the event of a violation by filing a lawsuit to the Commercial Court. The conclusion of this research is The implementation of sanctions against violations of economic rights to images can be subject to imprisonment and or criminal penalties as stipulated in Article 9 of the Copyright Act No. 28 of 2014 while the implementation of sanctions on copyright protection for images circulating on the internet is specifically regulated (lex specialists) in Article 48 of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Keywords: The law protection, Intellectual Property Right for Image, Economic Benefits ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN BARANG DALAM TERJADINYA WANPRESTASI (Studi Kasus PT.Adhya Avia Prima Cabang Bali) ]]>
<![CDATA[I Ketut Alit Wiranata]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.022 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2561
<![CDATA[Pengangkutan barang atau paket barang di Indonesia meliputi darat, lautdan udara. Dengan adanya Jasa pengangkutan barang membuat konsumen dapat berbebelanja dimanapun dan kapanpun. Hal tersebut membuat konsumen merasa di untungkan, namun disisi lain, berbelanja menggunakan jasa pengangkutan barang, dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen seperti terjadinya wanprestasi, dimana barang dapat rusak, hilang dan terlambat dalam pengirimannya. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan jasa pengangkutan barang dalam terjadinya wanprestasi serta penyelesaian atas terjadinya wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab hukum perusahaan jasa pengangkutan barang dalam terjadinya wanprestasi serta penyelesaian terjadinya wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis-empiris dan hasil dari penelitian ini yaitu tanggung jawab hukum PT. Adhya Avia Prima dalam terjadinya wanprestasi serta upaya penyelesaian terjadinya wanprestasi. Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan umum aspek hukum dalam pengiriman barang.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Arya Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.659 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2557
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Penegakan hukum juga mendapatkan pengaruh dengan adanya perkembangan dari pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi alat perekam khususnya video. Penerapan alat perekam video sendiri memiliki beberapa jenis, misalnya: kamera tersembunyi, CCTV, spy cam, video recorder. Penulis dalam hal ini merumuskan dua masalah yaitu apakah seluruh hasil rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dan bagaimanakah kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana. Penulis langsung melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum diantaranya pihak kepolisian di Polresta Denpasar dan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya semua rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan hanya rekaman yang bersifat privat yang tidak dapat ditampilkan dalam proses persidangan, lain halnya dengan rekaman yang bersifat publik dapat secara langsung digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan atas permintaan aparat penegak hukum untuk dijadikan alat bukti.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH OLEH ORANG ASING BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12/PDT/2014/PT.DPS) ]]>
<![CDATA[I Putu Dodik Mahendra Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (126.535 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2562
<![CDATA[Judul penelitian ini yaitu, tinjauan yuridis terhadap penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12/PDT/2014/PT.DPS) ?”. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjaniian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata namun timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPerdata, Perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan – ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Perjanjian nominee ini ada pada surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, antara WNA dan WNI sebagai pemberi kuasa (nominee) yang ditimbul melalui perjanjian nominee pada dasar bermaksud untuk memberikan segala sesuatu kewenangan yang mungkin timbul terhadap hukum antara seseorang dengan tanahnya terhadap WNA selaku penerima kuasa untuk bertindak sebagai seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum di Indonesia tidak dapat dimilikinya yaitu hak milik Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang didapat : yaitu, bagaimanakah penguasaan hak milik atas tanah oleh orang asing berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) ditinjau dari KUHPer dan UUPA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 12/PDT/2014/PT.DPS) ?”Penelitian ini dapat dikualifikasikan ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam analisisnnnya penelitian ini menggunakan beberapa metode, metode yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan KUHPer. WNA tidak dapat menguasai hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) karena perjanjian tersebut pada dasarnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee) adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yaitu suatu sebab yang halal. Hendaknya agar WNA lebih memilih cara lain yang tidak melanggar peraturan seperti hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha untuk menguasai ha katas tanah di Indonesia dan untuk pemerintah hendaknya membuat peraturan yang lebih jelas mengenai penguasaan hak milik atas tanah berdasarkan perjanjian pinjam nama (nominee).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELETRONIK YANG BERMUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (STUDI KASUS PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK) ]]>
<![CDATA[Tjokorda Gde Agung Sayogaditya Widya Pramana Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.362 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2196
<![CDATA[Putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 574 K/PID.SUS/2018 tertanggal 26 September 2018 terkait kasus Baiq Nuril Maqnun (BNM) yang dinyatakan bersalah telah sesuai dengan ketentuan hukum. Putusan kasasi itu berisi tentang pembatalan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr, 26 Juli 2017. Menurut sebagian besar masyarakat, BNM dianggap merupakan korban kriminalisasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) kemudian menunda eksekusi BNM. BNM kemudian mengajukan permohonan Peninjaun Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin mengkaji ”Analisis Yuridis Mendistribusikan Dokumen Eletronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Adapun permasalahan yang akan dikaji sebegai berikut: Bagaimanakah analisis yuridis "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE? dan Bagaimanakah analisis yuridis "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE?. Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan digunakan teori penafsiran hukum. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum dikaji dengan mepergunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Analisis bahan-bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif serta diberi argumentasi hukum. Setelah dilakukan analisa yuridis, ternyata kasus BNM tidak memenuhi unsur-unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan satu penjelasan baru yang lebih spesifik yang mengatur khusus tentang unsur-unsur tersebut, sehingga jika ada permasalahan yang sehubungan dengan hal tersebut, dapat segera diselesaikan.]]>
<![CDATA[PENJATUHAN PIDANA KEPADA PENJUAL “MINUMAN KERAS OPLOSAN“ YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG ]]>
<![CDATA[Putu Satria Fajar Purwanta]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (197.683 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2558
<![CDATA[Belakangan ini minuman keras illegal berdedar di masyarakat yang dimana campurannya adalah bahan – bahan yang tidak lazim atau bisa disebut dengan “minuman keras oplosan”. Minuman keras oplosan ini memiliki dampak yang berbahaya jika dikonsumsi. Oleh karena itu untuk mengantisipasi peredaran minuman keras oplosan, pemerintah membuat aturan mengenai pelarangan penjualan minuman keras oplosan ini, ketentuan perundang undangan tersebut antara lain Kitab Undang – Undang hukum pidana yang dimana dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Selain itu dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga mengatur yaitu Pasal 136, Pasal 75 ayat (1), Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku penjual “minuman keras oplosan” dengan pidana yang berat. Tetapi hal itu tidak menjadikan penjual “minuman keras oplosan” jera. Pada kenyataannya juga banyak pelaku penjual “minuman keras oplosan” hanya dijatuhi pidana ringan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode studi research. Penelitian ini penulis memperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengkaji masalah sehingga menemukan kecocokan untuk hasilnya dan Teknik pengumpulan bahan hukum dengan Teknik yuridis – normative dan adanya keterkaitan dengan tinjauan pustaka sehingga nantinya akan menemukan hasilnya berupa kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam memberikan hukuman harus tegas, namun tetap berpedoman pada peraturan yang ada agar nantinya tercipta suatu keadilan, keadilan disini dimaksudkan agar terpidana tidak merasa terbebani dengan hukuman yang diberikan namun dapat memberikan pembelajaran bagi penjual minuman keras oplosan bahwa apa yang telah ia perbuat itu adalah sesuatu yang salah dan membahayakan banyak orang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI ANCAMAN KEJAHATAN PERBANKAN SKIMMING MELALUI LAYANAN ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR WILAYAH DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Ketut Partha Cahyadi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Ngurah Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.022 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2208
<![CDATA[Fenomena kejahatan perbankan dewasa ini semakin canggih apalagi yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi berbasis komputer dan jaringan internet. Pembobolan rekening nasabah bermodus skimming melalui fasilitas electronic banking merupakan salah satu tindak kejahatan perbankan yang dapat merugikan nasabah. Pada tanggal 10 November 2016 telah dituangkan dalam media masa online Radar Lombok dengan judul berita Kerugian Skimming BRI Rp.2,7 Milyar. Berita tersebut menjelaskan bahwa telah terjadinya kasus pembobolan rekening dengan bermodus skimming (pencurian data). Nasabah yang dirugikan dalam kasus tersebut dapat dipastikan sebanyak 515 orang. Melihat hal tersebut, pimpinan wilayah BRI Denpasar telah memastikan bahwa adanya kasus tersebut untuk ditangani dan ditindaklanjuti. Setelah ditindak lanjuti 463 orang atau sekitar 90 persen dana kerugian nasabah telah di kembalikan oleh pihak Bank dengan nilai nominal yang mencapai Rp. 1,9 Milliar. Aksi skimming yang telah dilakukan pelaku dengan memasang alat berupa skimmer dan kamera pada perangkat mesin ATM menjadikan kartu dan PIN nasabah yang melakukan transaksi dapat terbaca. Sehingga pelaku melakukan penggandaan kartu dan melakukan transaksi penarikan melalui kartu ATM palsu. Rumusan masalah yang penulis ambil berdasarkan permasalahan tesebut yaitu, (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dari ancaman kejahatan perbankan skimming di Bank Rakyat Indonesia kantor wilayah Denpasar? (2) Bagaimana upaya penyelesaian antara pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming?. Penelitian ini berjenis penelitian secara hukum normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam menggunakan fasilitas electronic banking di Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar yaitu melalui perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diatur berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta upaya penyelesaian pihak Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Denpasar terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan perbankan skimming yaitu, pihak bank menyelesaikan kasus dengan nasabah melalui penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) dengan proses mediasi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO.8 TAHUN 2016 MENGENAI PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Ayu Suandewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (132.611 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2559
<![CDATA[Provinsi Bali menerapkan aturan pengenaan pajak progresif pada kendaraan bermotor pada tahun 2014 dan telah tercantum pada Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan in telah mengalami perubahan sebanyak dua kali dan saat ini telah disosialisasikan rencangan perubahan ketiga mengenai Peraturan ini. Peraturan Daerah No.8 tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah No.1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan daerah ini terapkan pada bulan Januari 2017. Peraturan Daerah ini dibuat karena ada dua alasan yaitu meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah dan diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi. Penulis meneliti keefektifan dari Peraturan Daerah ini. Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa target Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak daerah telah menunjukkan hasil yang meningkat dari tahun sebelumnya, namun dalam hal mengurangi kemacetan belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Bali masih mengalami peningkatan.]]>
