Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 7 No. 1 (2024)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Zulfikar, Ahmad Arif]]>;
<![CDATA[Sari, Niken Junika]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.4648
<![CDATA[Perkembangan ekonomi Islam berlangsung dengan begitu pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah. Karena Islam memberikan tuntunan dalam semua lapangan kehidupan, maka fiqih yakni hukum Islam sebagaimana berkembang dari sejak awal, meliputi, dengan perhatian khusus, segi moral, relegius, sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perkembangaan pembangunan ekonomi islam di Indonesia. Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun untuk sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi islam di Indonesia memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana hukum Islam akan selalu menghiasi dan menjadi rambu-rambu lalu lintas terhadap praktik-praktik ekonomi kapitalis liberalis yang dapat mengancam sistem perkonomian di Indonesia yang berdasarkan pada sistem ekonomi Pancasila (nilai-nilai Islam).]]>
<![CDATA[Revolusi Repackaging Jumbo Makanan Ringan: Identitas Merek dan Desain Industri di Pasar Online ]]>
<![CDATA[Samsithawrati, Putu Aras]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.4954
<![CDATA[Di Indonesia, pengemasan ulang makanan ringan yang dijual online merupakan sebuah tren yang diminati masyarakat dan seringnya dilakukan oleh pelaku usaha non-produsen dan non-pengemas yang rentan isu hukum merek dan desain industri. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan inovasi penjualan yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual berupa merek dan desain industri, berhubungan dengan 3 mekanisme penjualan yang sering dijumpai dalam praktik: (1)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain pribadi pelaku usaha atau custom pemesan; (2)repackaging jumbo makanan ringan dengan desain menyerupai makanan ringan pihak lain yang dikenal di pasaran tanpa mencantumkan merek apapun pada kemasan jumbonya; (3)repackaging jumbo makanan ringan dengan penggunaan desain dan merek milik pihak lain. Dari ketiga mekanisme tersebut, bila pelaku usaha repackaging jumbo makanan ringan memiliki perjanjian lisensi dan/atau perjanjian kerjasama lainnya dengan pemilik merek terdaftar dan/atau pendesain yang memberikan baginya suatu alas hak yang sah secara hukum untuk menggunakan dan menjual suatu produk dengan merek dan desain industri terdaftar maka hal tersebut diperbolehkan secara hukum. Sebaliknya, tanpa alas hak tersebut maka penggunaan dan penjualan kemasan ulang jumbo dengan merek dan desain industri terdaftar merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum merek dan desain industri yang dapat dikenakan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Dinamika Pengelolaan Wisata Religi di Nusa Penida: Tinjauan Hukum Dan Peluang ]]>
<![CDATA[Wijaya, I Ketut Kasta Arya]]>;
<![CDATA[Senastri, Ni Made Jaya]]>;
<![CDATA[Suryani, Luh Putu]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.4967
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji konsep dan peluang pengembangan wisata religi di Bali, khususnya di wilayah Nusa Penida, Klungkung. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menggunakan kombinasi metode hukum normatif dan empiris. Data lapangan diperoleh dari observasi di objek wisata dan dianalisis bersama dengan peraturan perundang-undangan terkait pariwisata dan sumber daya alam yang memiliki nilai religi. Hasilnya menunjukkan peluang besar untuk pengembangan wisata religi, didukung oleh antusiasme masyarakat Bali dalam kegiatan keagamaan. Namun, tantangan muncul dalam menjaga kesucian tempat suci dan mengedukasi wisatawan akan adat istiadat dan budaya lokal. Rekomendasi meliputi perlunya pengelola wisata menjaga kesucian tempat suci serta penguatan peran desa adat oleh pemerintah dalam pengelolaan wisata religi.]]>
<![CDATA[The Urgency of New Renewable Energy Regulation as an Efficiency in The Utilization of Natural Resources in Indonesia ]]>
<![CDATA[Pelengkahu, Muhammad Rahjay]]>;
<![CDATA[Najicha, Fatma Ulfatun]]>;
<![CDATA[Karjoko, Lego]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5013
<![CDATA[Natural resources are utilized and controlled to achieve the well-being and prosperity of the population, as directed by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. The state is responsible for designing policies to mitigate the ecological crises and environmental deterioration caused by the usage of natural resources, particularly energy, to prevent ecological disasters. Utilizing New Renewable Energy can help mitigate environmental harm, optimize natural resource potential, and promote community well-being. This research intends to investigate the necessity of controlling the utilization of natural resources, particularly focusing on new and renewable energy (EBT) as a key strategy to optimize the use of natural resources in Indonesia. This study is prescriptive juridical-normative legal research. The legal materials utilized consist of primary and secondary legal materials obtained through library research. The legal materials are evaluated using a logical syllogism tool. The research findings indicate that the advancement of EBT in Indonesia would not only affect the economy but also provide advantages to the society. Using EBT will enhance efficiency and promote the attainment of a pristine and healthy environment. The current EBT restrictions are inadequate to support the ongoing use of EBT due to its dispersion across many laws and regulations. The Government must align and coordinate laws and regulations in the energy sector to prevent any duplication of legislation within the legal framework. Creating a specific law for EBT will help address the legal gaps in the EBT sector, ensuring legal clarity, protection for enterprises involved in procurement, use, and development, as well as promoting sustainable and responsible administration of EBT. Furthermore, under a specific EBT regulation, individuals might face criminal penalties for causing harm to technical facilities or equipment powered by EBT.]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hidayat, Wahyu Hidayat]]>;
<![CDATA[Kholik, Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5052
<![CDATA[Transformasi sekarang ini tidaklah mudah, karena UMKM dihadapkan langsung pada berbagai tantangan yang kompleks dalam mengadopsi E-commerce. tantangan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, seperti keterbatasan akses dan penguasaan teknologi terkini serta kekurangan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan E-commerce secara efektif. Permasalahan yang muncul terhadap implikasi hukum atas perubahan bisnis UMKM dalam adaptasi terhadap era digital dan E-commerce di Indonesia. Tujuan penulisan ini yaitu hendaknya pemerintah dapat mendorong pertumbuhan E-commerce dan keberlanjutan UMKM Melalui berbagai inisiatif seperti fasilitasi "Go Online". Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan tantangan internal, termasuk keterbatasan sumber daya finansial yang menjadi penghambat utama dalam investasi E-commerce, dan pertimbangan terkait adaptasi dan pemasaran produk UMKM di platform online. Sementara itu, tantangan strategis dan pemasaran meliputi kebutuhan akan strategi pemasaran yang efektif dan inovasi dalam meningkatkan pengalaman pelanggan agar dapat bersaing di pasar E-commerce yang kompetitif.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS) ]]>
<![CDATA[Arzaqi, Nila]]>;
<![CDATA[Alviolita, Fifink Praiseda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5057
<![CDATA[Kejahatan sekstorsi sering terjadi di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa usia puluhan. Modusnya mencakup layanan video panggilan seksual, cinta romantis, dan spam panggilan, dengan seringkali melibatkan perilaku tidak sopan seperti merekam tangkapan layar saat korban menjawab panggilan. Ada juga modus lain yang mengancam dan tidak menyenangkan. Meskipun Undang-Undang ITE melarang penyebaran konten asusila, tidak ada undang-undang Indonesia yang secara eksplisit menangani Video Call Sex (VCS) seperti yang dibahas dalam diskusi tersebut. Dalam kasus VCS dianggap sebagai pelanggaran hukum, terutama jika terlibat pemerasan terhadap korban, tergantung pada keadaan kasus dan akibatnya, baik pelaku dan korban VCS dapat dituntut oleh hukum dengan berbagai pasal. Jika mereka terbukti melakukan pemerasan, mereka yang melakukan sekstorsi cenderung mendapat hukuman yang lebih berat. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCS dengan studi perbandingan terutama dengan regulasi di negara lain seperti Swedia dan Ohio, AS. Swedia telah menunjukkan pendekatan yang lebih tegas terhadap prostitusi daring dengan mengkriminalisasi tidak hanya pelaku prostitusi tetapi juga pengguna layanan tersebut.]]>
<![CDATA[Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Komang Satria Wibawa]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5121
<![CDATA[Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis kedudukan para pihak dalam aktivitas fintech peer to peer lending di Indonesia, khususnya kedudukan perusahaan penyelenggara fintech lending yang memiliki kecenderungan dalam pemahaman masyarakat sebagai pihak pemberi dana atau pemberi pinjaman. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan mempergunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, serta melakukan analisis data secara normatif kualitatif atau yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelusuran menunjukkan bahwa, pihak-pihak yang berkedudukan dalam aktivitas fintech P2P lending yaitu pemberi dana, penerima dana, dan perusahaan penyelenggara fintech lending. Pemberi dana berkedudukan sebagai peminjam atau kreditur, sedangkan penerima dana berkedudukan sebagai peminjam atau debitur. Keduanya bersama-sama berkedudukan sebagai pengguna LPBBTI. Kemudian, perusahaan penyelenggara pembiayaan fintech lending berfungsi sebagai pihak yang menghubungkan pemberi dana dengan penerima dana melalui sistem elektronik serta dilarang untuk bertindak sebagai pemberi dana dan penerima dana. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara fintech lending bukan merupakan perusahaan yang berkedudukan sebagai pendana dalam aktivitas fintech P2P lending.]]>
<![CDATA[Penerapan Keseimbangan Monodualistik Dalam Hukum Pidana (Terkait Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) ]]>
<![CDATA[Hartanto, Hartanto]]>;
<![CDATA[Alviolita, Fifink Praiseda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5056
<![CDATA[Perkembangan e-commerce saat ini menjadi pasar yang besar dalam dunia perdagangan. Hal ini juga berpotensi menjadi ancaman bagi pelaku usaha dengan adanya praktik penipuan online. Sehingga perlu serangkaian perlindungan hukum, untuk mengatasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan keseimbangan monodualistik yang ada dalam UU ITE. Asas monodualistik pun telah diakomodir oleh KUHP Baru dimana dalam konsep ini mengedepankan kepentingan antara individu/ perorangan dengan kepentingan umum/ masyarakat, termasuk adanya keseimbangan anatara kepentingan pelaku dan korban. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian ini frasa mengakibatkan “…kerugian konsumen”, menurut pendapat penulis merupakan ketidak seimbangan, mengingat dewasa ini yang dapat melakukan tindak pidana tidak hanya produsen, melainkan juga para konsumen yang memang memiliki itikad tidak baik, maka dalam UU ITE yang menitikberatkan perlindungan kepada konsumen dalam porsi yang lebih besar justru merupakan kriminalisasi berlebihan kepada produsen/ penjual, kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati untuk mencegah adanya kriminalisasi.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Ekonomi Bisnis: Tinjauan Terhadap Pemboikotan dalam Praktik Persaingan Usaha ]]>
<![CDATA[Firmansyah, Januarta Akbar]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5068
<![CDATA[Pemboikotan merupakan salah satu praktik yang sering terjadi dalam persaingan usaha, yang sering kali melibatkan tindakan-tindakan kolusi antara pelaku usaha untuk mengekang persaingan atau merugikan pesaing. Artikel ini menyajikan analisis hukum ekonomi bisnis tentang fenomena pemboikotan dalam praktik persaingan usaha. Melalui tinjauan yang mendalam, artikel ini membahas konsep, jenis, dan dampak dari pemboikotan terhadap pasar dan konsumen. Selain itu, artikel ini juga mengulas berbagai aspek hukum yang terkait dengan pemboikotan, termasuk kerangka regulasi yang ada, pendekatan hukum yang digunakan dalam menangani kasus pemboikotan, dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini. Dengan memahami secara komprehensif tentang pemboikotan dalam praktik persaingan usaha, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dalam upaya mencegah dan menangani praktik-praktik anti-persaingan.]]>
<![CDATA[Ekstensifikasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melalui Konstruksi Mekanisme Constitutional Complaint dan Constitutional Question ]]>
<![CDATA[Alfandy, Muhammad Daffa]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol. 7 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38043/jah.v7i1.5172
<![CDATA[Kedudukan hukum pihak yang ingin mengajukan PUU dalam UU Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat dari keberlakuan suatu undang-undang. ketentuan a quo seolah-olah melimitasi kewenangan MK yang terbatas pada pelanggaran hak konstitusional akibat penormaan undang-undang. Padahal, pelanggaran hak konstitusional warga negara pada tataran praksis tidak hanya disebabkan oleh penormaan suatu undang-undang saja, namun juga dapat disebabkan oleh tindakan atau pengabaian oleh penyelenggara negara. Mengacu pada UU Mahkamah Konstitusi, ruang lingkup uji konstitusionalitas di MK hanya sebatas pada pengujian abstrak. Artinya, MK hanya dapat menguji undang-undang yang sifatnya abstrak dan tidak dapat menguji norma undang-undang yang sedang atau akan diimplementasikan dalam kasus konkrit di pengadilan. Kondisi demikian menyebabkan MK tidak dapat menghentikan proses litigasi yang sedang berjalan meskipun undang-undang yang menjadi dasar pengenaan dakwaan dalam kasus tersebut sedang diuji oleh MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaklengkapan norma dalam hal kewenangan MK dalam konteks constitutional question dan constitutional complaint. Maka dari itu, perlu adanya standarisasi mekanisme constitutional question dan constitutional complaint dalam rangka menjawab variasi pelanggaran konstitusional warga negara.]]>
