Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
173 Documents
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS LARANGAN ADANYA IKATAN PERKAWINAN TERHADAP SESAMA PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Vijayantera]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (301.389 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.243
<![CDATA[Prohibition of marriage ties to fellow workers is formed by employers to maintain professional attitudes of workers in carrying out the work. Article 153 Paragraph (1) Sub-Paragraph f of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 when viewed proves to provide a loophole for employers to prohibit the existence of marriage bonds between fellow workers established in employment agreements, company regulations, and collective labor agreements. Based on this matter, it is necessary to conduct a juridical study with the aim to know the causes of the prohibition of marriage bonds against fellow workers in the company and the prohibition of marriage bonds among fellow workers in a company is reviewed in the perspective of law of agreement. In the discussion, after the Decision of the Constitutional Court Number 13/PUU-XV/2017, the employer is not allowed to prohibit the bonds of fellow workers in his company because they are contradictory to the 1964 Constitution of the State of the Republic of Indonesia in particular against the Human Rights. The rules that prohibit the existence of such fellow marriage bonds are reviewed in the treaty law, they can not be based on the principles of contract law. Based on that, the rules should be established by employers is a rule that requires workers to be professional in the work, not by prohibiting workers have marital ties.Keywords: Prohibition, Marriage, Workers.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA INDONESIA DALAM MENGATUR PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) ]]>
<![CDATA[Amalia Rizky]]>;
<![CDATA[A.A.A.N. Sri Rahayu Gorda]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (367.273 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2170
<![CDATA[Peningkatan penggunaan transaksi online tersebut tentunya dipicu dari banyaknya manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen pengguna transaksi online, khususnya kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih praktis tidak perlu lagi datang ke toko/store yang biasanya dilakukan pada konsumen pada umumnya. Peningkatan penggunaan transaksi online yang demikian pesatnya tentu harus memperhatikan aspek perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa transaksi online (E-Commerce).Masalah yang timbul akhir-akhir ini seperti yang diberitakan pada newsdetik.com Rabu 12 November 2018 pukul 18.05 WIB, seorang perempuan yang di tangkap Polda Metro Jaya yang melakukan penipuan secara online dengan menggunakan akun instagram bebebags21199. Penipuan tersebut dilakukan dengan cara mempromosikan barang-barang di akun tersebut lalu chatting secara pribadi antara Pelaku dan konsumen, dan setalah itu konsumen mentransfer uang seharga barang yang akan di beli, setelah konsumen mentransfer uang, pelaku tidak mengirim barang tersebut. Pada akhirnya konsumen melapor ke Polda Metro Jaya dan menagkap pelaku tersebut dan pelaku mengakui mengambil keuntungan dari penipuan dari bisnis online ini sebesar 600.000.000,- dan ancaman hukumannya 4 tahun penjara.Terhadap kasus tersebut semestinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum secara pasti agar tidak kasus seprti di atas dan pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas kejahatan di dalam dunia maya dalam hal transaksi online dengan cara melakukan perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan pelaku usaha yang melakukan penipuan secara online disini semestinya di berikan hukuman yang tegas.Kata Kunci : Transaksi Online, Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum]]>
<![CDATA[“AKTUALISASI PENERAPAN NILAI NORMATIF THE FREEDOM OF PERS OLEH WARGA NEGARA DAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA” ]]>
<![CDATA[I Made Artha Dermawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.221 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.1726
<![CDATA[Posisi Kebebasan Pers di Indonesia memiliki tempatnya sendiri dalam Konstitusi Indonesia dan peraturan lainnya. Dari waktu ke waktu, sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, posisi pers berdasarkan perspektif konstitusional memiliki perubahan yang cukup dinamis. Itu dimulai ketika perumusan Undang-Undang Dasar 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1949, Konstitusi Sementara pada tahun 1950, dan masa UUD 1945 UUD dengan beberapa amandemen sesudahnya, hingga diundangkannya Undang-Undang No. 40 tahun 1999 Tentang Pers. Dalam mewujudkan hak-hak konstitusional yang diluruskan terhadap kebebasan pers di Indonesia, dibutuhkan kerja sama sinergis antara warga negara sebagai subjek dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga terkemuka yang melaksanakan misi penting pelurusan konstitusi negara. Sementara itu, peran yang dapat diambil oleh warga negara mungkin adalah pemberian dukungan penuh kepada para pelaku pers di negara ini, dan peran Mahkamah Konstitusi yang dapat diambil adalah dalam bentuk implementasi konkret terhadap petisi untuk peninjauan kembali yudisial. Uji yang diajukan Produk hukum komunitas terhadap kebebasan pers yang bertentangan dengan undang-undang. Kata Kunci: Konstitusi, Kebebasan Pers, Nilai Normatif]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PENYALAHGUNAAN REKENING EFEK ]]>
<![CDATA[komang widiarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.638 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2683
<![CDATA[Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang. Dalam kegiatan di pasar modal terkadang sering dijumpai adanya pelanggaran – pelanggaran. Jenis pelanggaran di bidang pasar modal dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu yang bersifat teknis administratif, seperti tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal dan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat khas pasar modal seperti manipulasi pasar, insider trading dan praktik penipuan di pasar modal. Pelanggaran di bidang pasar modal termasuk kedalam jenis kejahatan yang unik, keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang berpendidikan dan sangat rapi modus kerjanya. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menjadi acuan dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pasar modal secara rinci belum menggambarkan perlindungan yang baik terhadap hilangnya aset nasabah di pasar modal. Pada UUPM tersebut tidak ada dijelaskan secara rinci bagaimana pengembalian kerugian dalam pasar modal sebagai bentuk perlindungan kepada investor.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU WUJUD PELAKSANAAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) ]]>
<![CDATA[Yogi Yasa Wedha]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (383.424 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i2.411
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat masalah pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Bahwa instrumen hukum perampasan aset yang digunakan di Indonesia saat ini berlandaskan kitab undang undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) yang secara faktual belum efektif mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penulis melihat ada norma kabur dimana masih banyak kelemahan yang harus diperbaiki disesuaikan dengan paradigma yang berkembang saat ini yaitu restorative justice. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini? (2). Bagaimanakah mewujudkan pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang sesuai dengan pemikiran keadilan restoratif ? Jenis penelitan ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research), dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Teori hukum yang digunakan adalah teori pertangungjawaban pidana yaitu terkait dengan proporsionalitas dalam pemidanaan (desert theory ) dari Andrew Von Hirsch dan Andrew Asworth dan teori keadilan (Theory of justice) dari John Rawls. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pertanggungawaban pidana permpasan aset tindak pidana korupsi ditempatkan sebagai pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan komplementer, tidak efektif mengembalikan kerugian Negara sehingga menimbulkan ketidakadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah harus ada perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana yg sebelumnya bersifat retributif menuju pada paradigma restoratif yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami Negara//masyarakat. Untuk itu penulis memberikan saran agar perampasan aset ditempatkan sebagai pidana pokok dan lembaga terkait segera menyusun Undang-Undang tentang perampasan aset hasil tindak pidanaKata Kunci: Perampasan aset, Korupsi, Keadilan restoratif / restorative justice.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[I Putu Agus Arya Krisna]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (102.659 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i2.2557
<![CDATA[Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Penegakan hukum juga mendapatkan pengaruh dengan adanya perkembangan dari pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah penggunaan teknologi alat perekam khususnya video. Penerapan alat perekam video sendiri memiliki beberapa jenis, misalnya: kamera tersembunyi, CCTV, spy cam, video recorder. Penulis dalam hal ini merumuskan dua masalah yaitu apakah seluruh hasil rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencurian dan bagaimanakah kedudukan hasil rekaman CCTV sebagai alat bukti tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana. Penulis langsung melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum diantaranya pihak kepolisian di Polresta Denpasar dan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Pada dasarnya semua rekaman CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan hanya rekaman yang bersifat privat yang tidak dapat ditampilkan dalam proses persidangan, lain halnya dengan rekaman yang bersifat publik dapat secara langsung digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan dengan atas permintaan aparat penegak hukum untuk dijadikan alat bukti.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTIK DUMPING ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Pradnya Yustiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.643 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i1.250
<![CDATA[Dumping in international trading is an unfair competition which is commonly adopted by the entrepreneurs, that is by selling their product abroad with lower price then in domestic, in attention to have more customer. The strategy of dumping which is done by the entrepreneur gives an effect of financial loss to the domestic industries that produce the similar product. The problems are how is the control of protection for the domestic industries that produce the similar product, what is the measurement in establishing the financial loss for the domestic industries from the practice of dumping, and what effort can be done by the domestic producer who are suffered a financial loss because of the practice of dumping. The result of this research show that the regulations of the domestic industrial protection from the practice of dumping are the regulation in GATT and WTO and national law regulation. The criteria for the measurement in stating the financial loss of the domestic industries which produce the similar product from the practice of dumping are the financial loss, the threat of a real financial loss wich will be faced by the domestic industries that produce the similar product and the obstruction of the development of the domestic industries. The effort to avoid the practice of dumping that can be done by them is to follow the government procedures which have been stated in the government regulation No. 34.Keywords: International Trading, Protection Industries, Dumping]]>
<![CDATA[Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali Oleh Krama Desa ]]>
<![CDATA[Made Oka Cahyadi Wiguna]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 2 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.461 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v2i1.2129
<![CDATA[Desa pakraman dalam kedudukannya sebagai lembaga adat, bertugas untuk mengatur pengelolaan dari tanah-tanah adat tersebut, yang dipimpin oleh seorang Bendesa adat. Permasalahan yang terjadi, penguasaan hak atas tanah karang ayah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku. desa pakraman dan kewenangannya terhadap tanah adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai berbagai kewenangan, termasuk hak dan kewajiban. Termasuk pula di dalammya adalah mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur penggunaan, peruntukkan dan pemeliharaan terhadap eksistensi tanah ulayat yang disebut dengan karang ayahan. Konsep karang ayah sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh krama Desa Pakraman. desa pakraman berhak untuk mengalihkan penguasaan tanah tersebut kepada krama desa. Penguasaan yang dilakukan oleh krama desa harus memperhatikan hak dan kewajiban serta larangan-larangan yang telah ditentukan oleh desa pakraman dalam ketentuan-ketentuan awig-awignya. Kata Kunci : desa pakraman, karang ayahan]]>
<![CDATA[KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM PERIKATAN ]]>
<![CDATA[Wahyu Suwena Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.684 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v1i2.417
<![CDATA[Kontrak elektronik merupakan kontrak yang timbulkan akibat perkembangan teknologi dan informasi, di mana transaksi jual beli mulai dilakukan melalui media elektronik atau online. Karena pembuatannya tidak seperti perjanjian pada umumnya yang konvensional, maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai syarat sahnya dan kekuatan hukum dari kontrak elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Ketentuan mengenai syarat sahnya serta kekuatan hukum dari kontrak elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi elektronik masih mengalami ketidakpastian. Selain itu kontrak elektronik seringkali dibuat dalam bentuk kontrak baku. Ketentuan klausula baku dalam kontrak elektronik seringkali dibuat berdasarkan keinginan pelaku usaha tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap konsumenKata Kunci: Keabsahan Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Hukum Perikatan]]>
<![CDATA[PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA DALAM PERSPEKTIF HAM DI DESA TENGANAN-KARANGASEM ]]>
<![CDATA[Yunita Resignata]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.076 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v3i1.2686
<![CDATA[Tindakan asusila merupakan tindakan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja dan menimpa siapa saja tidak terkecuali terhadap anak di bawah umur yang seharusnya diumur tersebut anak mendapatkan perlindungan tumbuh dan kembangnya di keluarga dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindakan asusila tersebut yaitu hak dari pada anak tersebut di antaranya hak untuk mendapatkan perlindungan tidak terpenuhi. Maka dari itu tujuan dan fokus utama penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan hak anak yang tidak terpenuhi akibat adanya tindakan asusila. Penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini merupakan penelitian empiris yaitu lebih menekankan pada penyelidikan aspek perilaku dalam hal ini perilaku masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini penyusun memperoleh bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Akan tetapi diperlukan peranan seluruh lapisan masyarakat dalam hal pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi bangsa yang perlu dilindungi. Perlindungan terhadap anak di bawah umur sangatlah penting sehingga harus diterapkan baik di dalam rumah, sekolah maupun lingkungan bermasyarakat karena kejahatan bisa datang kapan saja dan dari mana saja sehingga perlindungan menjadi cara utama yang ampuh mencegah kejahatan terjadi kembali.]]>
