Jurnal Analisis Hukum
Jurnal Analisis Hukum (JAH), terdaftar ISSN: 2620-4959 (Online) dan ISSN:2620-3715 (Print). Jurnal Analisis Hukum adalah jurnal hukum yang digagas oleh Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar, terbit dua kali setahun pada Bulan April dan September. Jurnal Analisis Hukum hendak menghadirkan berbagai gagasan ilmiah tentang hukum yang populer, diharapkan akan mampu menggairahkan minat baca lebih luas terhadap tulisan-tulisan hukum. Jurnal Analisis Hukum sangat berharap kepada pemerhati hukum untuk dapat melukiskan pemikiran ilmiahnya tentang hukum dalam bentuk artikel.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Pembakaran Hutan Sebagai Tindak Pidana Lingkungan: Analisis Dalam Prespektif Hak Asasi ]]>
<![CDATA[Surya Mukti Pratama]]>;
<![CDATA[Mega Mutiara Putri]]>;
<![CDATA[Muhammad Hafiz]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.195 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3157
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28H ayat 1. Untuk itu, negara memiliki tanggungjawab dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut. Isu yang diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan kebakaran hutan yang berimbas kepada terlanggarnya hak untuk mendapatkan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat karena asap dari pembakaran hutan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi manusia, terlebih apabila disebabkan oleh faktor manusia. Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana hukum mengatur dan tanggungjawab negara ketika terjadi perbuatan pembakaran hutan yang disebabkan faktor manusia dikaitkan dengan pandangan HAM. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalis bahan-bahan hukum yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil dari penulisan menunjukkan bahwa aktivitas pembakaran hutan yang berdampak pada kebakaran hutan secara luas merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap terpenuhinya hak tersebut dengan cara menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan melakukan upaya pemulihan bagi masyarakat yang terdampak atas kebakaran hutan tersbut.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata ]]>
<![CDATA[Ni Made Trisna Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (205.351 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3223
<![CDATA[The judiciary is basically formed to try and solve problems, but in reality sometimes it is not able to solve the problems faced by the parties, sometimes even causing new problems, namely prolonged hostility between the disputing parties. The problems that will be discussed in this research are What are the legal remedies for non-litigation settlement in dispute resolution according to civil law?, and what are the obstacles to resolving non-litigation disputes according to civil law? The research method used is an empirical research method that is guided by data collection techniques with direct interviews with competent people using peace theory, effectiveness theory in the rule of law concept to study and get answers to existing problems. The results of this study are legal efforts to resolve disputes over buying and selling diamonds in civil law cases, namely by non-litigation, this is generally done in civil cases only because it is more private in nature by having several forms to resolve disputes, namely: Negotiation, Mediation and Arbitration. Meanwhile, the obstacles to non-litigation settlement in the settlement of civil law cases of buying and selling are juridical barriers regarding mediation and the validity of the results of the peace where the parties sometimes or the public doubts the final outcome of dispute resolution through mediation and non-juridical barriers, namely obstacles that occur because the parties involved directly related to the diamond sale and purchase dispute, prioritizing emotions in problem solving. The emotional factor with its arrogance assumes that all parties are in the right position, so they don't want to give up.]]>
<![CDATA[Ketentuan Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Anak Agung Ayu Intan Puspadewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.114 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3383
<![CDATA[Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang paling banyak diminati para pelaku usaha karena dapat menuju peluang bisnis yang terbuka. Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang terdiri atas persekutuan modal dan saham. Setelah berlakunya UU Cipta Kerja perseroan terbatas bukan hanya badan hukum yang terdiri dari persekutuan modal dan saham tetapi badan hukum perseroangan dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Permasalahan dari isu hukum penelitian ini yaitu berkaitan dengan kriteria perseroan terbatas yang ditentukan dalam UU Cipta Kerja dan pendirian perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan pendekatan konsep. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu tehnik studi kepustakaan, yaitu mencari, mempelajari, memahami dan menganalisis berbagai pendapat, teori dan konsep. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kriteria perseroan dalam UU Cipta Kerja yaitu perseroan yang terdiri atas modal atau saham, dan perseroan perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Pendirian perseroan perseroangan dengan surat pernyataan pendirian perseroan dan dapat didirikan oleh satu orang.]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Lambertus Josua Tallaut]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (236.9 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3426
<![CDATA[Corruption crimes at the investigation stage, the authority is owned by the Prosecutor's Office, the Police, and the KPK. The authority of the KPK is regulated in Article 11 of the KPK Law. However, in practice, the Prosecutor's Office investigates corruption cases that fall under the authority of the KPK, which results in legal uncertainty. The purpose of this research is to understand the essence of legal certainty, and its application is related to the authority to investigate the KPK normatively, as well as to be investigated by the Attorney General's Office. The type of research used is juridical-empirical, the research approach is the law approach and the case approach. Certainty is a legal value that underlies the birth of legal principles and norms, therefore it must be upheld because the consequences are goals rather than law. The prosecutor's action in investigating the corruption case is the authority of the KPK to create legal uncertainty, which means it violates the value of legal certainty. The prosecutor's reasoning that Article 11 is just a norm is clearly not true, because Article 11 is part of a strategic criminal law formulation policy and also the case investigated by the Prosecutor's Office caused problems because it did not file an appeal against the decision of PT DKI Jakarta which was considered to have violated the sense of justice. Prosecutors' actions violate the value of legal certainty, injure the characteristics of the rule of law and injure the strategic city of criminal law policies at the formulation stage.]]>
<![CDATA[Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika ]]>
<![CDATA[Aldi Pradani]]>;
<![CDATA[Winsherly Tan]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.029 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3443
<![CDATA[Tujuan penelitian dilakukan dikarenakan untuk membahas apa saja dasar hukum diberlakukannya grasi dan apa saja alasan yang melatar belakangi pengabulan grasi mengingat grasi ini lebih sering menimbulkan pro kontra karena kasus yang terkait dengan pemberian grasi biasanya adalah kasus berat yang dinilai sangat meresahkan masyarakat. Selain itu tujuan lain dari penelitian ini untuk membahas tinjaun yuridis terhadap pemberian grasi pada pelaku tindak pidana narkotika. Kasus yang ditinjau adalah kasus narkotika terpidana Deni Setia Maharwan dan Schapelle Leigh Corby. Dalam UU tersebut sejatinya hanya mengatur siapa saja yang berhak untuk memproduksi dan menjual narkotika. Dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi. Jenis penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan yang dilakukan statue approach dan case approach. Dari pembahasan yang dilakukan, hasil penelitian mengungkapkan permohonan grasi hanya bisa diajukan oleh terpidana hukuman mati, terpidana penjara seumur hidup dan terpidana penjara paling sedikit 2 tahun. Permohonan dan pengabulan grasi diatur dalam UU nomor 2 tahun 2010 sebagai perubahan dari UU nomor 22 tahun 2002. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden. Dasar pemberian grasi sendiri tidak diatur secara jelas apa saja alasan yang mendasari permohonan dikabulkan. Untuk terpidana deny Setia Maharwan karena dianggap bukan gembong narkoba dan masih memiliki tanggungan utang serta istri sebagai guru dan satu anak. Sedangkan untuk terpidana Schapelle Leigh Corby dikarenakan sering sakit-sakitan saat di penjara. Berkaca dari dua kasus diatas alasan utama dari pemberian grasi adalah aspek kemanusiaan dan keadilan. Sehingga pemberian grasi benar-benar dipertimbangkan matang-matang dan membutuhkan waktu lama agar dinilai memenuhi aspek keadilan bagi terpidana, rakyat maupun terpidana lain dengan kasus yang sama yang juga mengajukan grasi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Gurbenur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2020 Dalam Perlindungan Non-Aparatur Sipil Negara ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Gede Angga Juniarta]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.493 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3453
<![CDATA[Currently, in the Province of West Nusa Tenggara (NTB) the Governor's Regulation Number 51 of 2020 concerning Obligations of Participation in the Employment Social Security Program has been issued. After the issuance of this regulation issued in 2020, in 2021 its implementation is still not visible. The research method used is an empirical legal research method using a descriptive approach. Efforts to improve welfare and ensure social security protection for all workers in the province of NTB, the local government has made several efforts to support the optimization of employment social security protection. However, looking at the current coverage, the protection is still not maximal, where the protection for Wage Recipient workers is 36.95% and Non-Wage Recipient workers is 1.24%. Article 5 paragraph (4) Governor's Regulation Number 51 of 2020 concerning Obligations of Participation in the Employment Social Security Program, that, "Workers who work for local government administrators as referred to in paragraph (3) letter a are non-civil servant government employees. So with the issuance of this Social Security Regulation, it has provided legal certainty for the protection of Non-Aparatur Sipil Negara workers in the Province of West Nusa Tenggara.]]>
<![CDATA[Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN ]]>
<![CDATA[Indra Muchlis Adnan]]>;
<![CDATA[Sukamto Satoto]]>;
<![CDATA[Dwi Suryahartati]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (329.085 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3461
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang konsekuensi hukum dalam perjanjian baku (standar) antara PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum dengan dengan konsumen. Kajian penelitian ini berfokus pada; Pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen apabila PT. PLN sebagai perusahaan penyedia pelayanan kepentingan umum tidak memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Kedua, penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. PLN. Tujuan dari penelitian ini, yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen. Manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat berkontribusi terhadap pekembangan hukum kenotariatan, terutama mengenai Formulasi Perjanjian Baku Dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT. PLN. Jenis penelitian ini adalah normatif, atau disebut juga sebagai studi kepustakaan (library research). Penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap pelanggan listrik dalam hal kaitannya dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) belum dapat terlaksana sepenuhnya. Terkait penyelesaian sengketa dimungkinkan bagi konsumen untuk menyelesaikan melalui jalur hukum non litigasi, yaitu melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena BPSK lebih mudah, murah, cepat, dan sederhana, dalam hal ini BPSK berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa konsumen listrik.]]>
<![CDATA[Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong ]]>
<![CDATA[Adalia Safira Rahma]]>;
<![CDATA[Riska Andi Fitrionio]]>;
<![CDATA[Aldi Danuarta]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizka Chamami]]>;
<![CDATA[Yola Septania Cahyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.601 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3483
<![CDATA[Law has a function, namely to regulate the life of the people of a country where the law applies. This law provides limits on human behavior so as not to violate the rights and obligations set out in the law. However, of course there will be actions that are not appropriate or against the law that are carried out even though they have been limited by the rules set. This is when criminal law plays a role in tackling crimes that have the potential to threaten stability and legal certainty in society. This study focuses on a recent viral investment fraud case by a well-known figure. Using an empirical case study approach and following the development of cases that are updated from time to time, this study aims to provide a discussion on the implementation of legal functions in cases that occur today. Thus, through this research, it can be seen that the law can play a role according to its function in resolving various criminal cases in Indonesia. ]]>
<![CDATA[Peer to Peer Lending Sebagai Alternatif Penyaluran Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro ]]>
<![CDATA[Trinov Gira Thimoteus Sihite]]>;
<![CDATA[Akhmad Budi Cahyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.527 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3488
<![CDATA[The regulation and supervision of the distribution of capital in a Microfinance Institution is currently still not running optimally considering that there are still many entities that have limited operational capital to develop their businesses. This encourages an innovation for those who are careful in seeing economic opportunities, one of which is Fintech Lending. Fintech as one of the digital pioneers that can accelerate economic turnover and facilitate financial transactions, including access to funding for the public. It is hoped that the disruption of technology can increase competition among financial services business players in Indonesia. The purpose of this study is to determine the presence and function of Fintech Lending as an alternative source of financing solutions for Microfinance Institutions who are experiencing capital difficulties to do business, and to provide understanding to Microfinance Institutions regarding preventive and repressive legal protection if one day a Microfinance Institution enter into a cooperation agreement to conduct a microfinance project. The research method used is normative, namely through literature review/legal documents. The results of the study show that Fintech Lending can collaborate with Microfinance Institutions to realize equitable distribution of the people's economy.]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta ]]>
<![CDATA[Aditama Candra Kusuma]]>;
<![CDATA[Ni Wayan Widya Pratiwi]]>;
<![CDATA[Nadya Ariska Humairah]]>;
<![CDATA[Muhammad Raihan Yulistio]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.6 KB)
|
DOI: 10.38043/jah.v5i1.3491
<![CDATA[The formation of an integrated monitoring team for the provision of infiltration wells is a form of follow-up to the implementation of the Law on Water Resources Number 7 of 2004 which aims to monitor and control the use of groundwater in Jakarta which can cause land subsidence. The purpose of this study is to examine the legitimacy of the government's actions to limit the use of groundwater in Governor Decree (Kepgub) 279/2018 and to review how this decision impacts community rights. This research uses the normative juridical method. Sources of data are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis technique was qualitatively presented in a descriptive-analytical manner. The results of the study indicate that the government's action to form a supervisory team as an effort to deal with land subsidence in Jakarta is legal to be carried out and regulated by law. However, this decision violates the rights of the community, considering that in the formation of this policy, the rights of the community have been guaranteed by the above legal sources. ]]>
