Articles
115 Documents
<![CDATA[KONTEKSTUALITAS QAI’DAH FIQHIYYAH DENGAN TERMA SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Saefullah .]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1576
<![CDATA[Abstark Hidup dan kehidupan adalah dua term yang melatari manusia ketika ia menjalani tugas-tugas kekhilafahannya di muka bumi ini. Dunia dengan segala muatan kompleksitasnya di satu pihak, dan manusia dengan segala dimensi kekurangan dan kelemahannya di pihak lain, tentu dalam menjalankan tugas-tugas kekhilafahan tersebut, perlu adanya patokan dasar dan rambu-rambu tertentu. Dalam diskursus pemikiran hukum Islam mengemuka teori Qai’dah Fiqhiyyah dan Siyasah Syar’iyyah. Qaidah Fiqhiyyah tidak lain adalah sebuah rumusan hukum umum yang bisa dijadikan patokan atau sandaran bagi kasus-kasus lain yang memiliki kemiripan latar dan ilatnya. Qidah Fiqhiyyah tersebut sangat memudahkan kita untuk memahami daya tunjuk yang dikonstruksi oleh hukum Islam. Kontekstualitas Qaidah Fiqhiyyah tersebut menyesar ke segala arah disiplin ilmu lain karena sifatnya universal. Termasuk yang lebih akrab ke ranah Siyasah Syar’iyyah. Karena Siyasah Syar’iyyah tidak lain adalah sebuah strategi pemahaman terhadap terma nash, baik al-Qutr’an, maupun al-hadis. Terlebih yang mengangkut muatan daya tunjuk yang relatif (Zhanniyyatu al-Dilalah), Banyak model-model Qaidah Fiqhyyah yang memiliki pesan kontekstual dengan Siyasah Syar’iyyah. Tiga model Qidah Fiqhiyyah yang disajikan penulis, yaitu tentang solusi menentukan pilihan sikap ketika berada pada situasi delematis, tentang anjuran untuk berbuat ihsan (kebaikan) dalam segala hal dan tentang keharusan seorang pemimpin untuk menghadirkan kebijakan yang maslahat, cukup dianggap merepresentasikan dari seluruh kaidah yang ada. Kata Kunci: Kontektualitas, Kaidah Fiqhiyyah dan Siyasah Syar’iyyah.]]>
<![CDATA[NASKAH AKADEMIK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishom]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2057
<![CDATA[Abstrak Naskah akademik menjadi suatu yang mutlak ada dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Sebelum tersusun bab per bab, pasal per pasal, ayat per ayat dan seterusnya, terlebih dulu harus ada naskah ilmiah rancangan peraturan perundang-undangan yang disebut naskah akademik. Kegunaan Naskah Akademik merupakan bahan awal (first draft) bagi perancangan suatu atauran, mempermudah legal drafter dalam merumuskan norma-noma hukum dan substansi suatu rancangan peraturan. Kata Kunci; Naskah Akademik, Peraturan Perundang-undangan]]>
<![CDATA[TAFSIR MAQASHIDY: MENGENALKAN TAFSIR AYAT AHKÂM DENGAN PENDEKATAN MAQÂSHID SYARÎ’AH ]]>
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstraksiPendekatan Maqashid Syari’ah dalam ranah fiqh sudah biasa dipraktikkah. Sementara di bidang tafsir al-Qur’anpendekatan tafsir maqashidy ini terbilang langka karenadianggap melampaui tafsir bi al-ra’y. Padahal pendekatan tafsirmaqashidy akan membawa tafsir al-Qur’an lebih lenturmengikuti perkembangan zaman. Isi kajian tafsir pun akan selaluaktual karena memperhatikan konteks tempat dan waktu. Dibandingkan menggunakan pendekatan tafsir hermeniutik alaBarat, pendekatan tafsir maqashidy masih dalam spectrumkhazanah keilmuan Islam. Dengan demikian pendekatan ini layakdikembangkan dalam corak tafsir di Indonesia. Kata Kunci: Maqashid Syari’ah, tafsir maqashidy]]>
<![CDATA[KPK DAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[M. Zainor Ridho]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak KPK lahir sebagai lembaga bantu yang bertugas untuk membantu lembaga penegak hokum dalam memberantaskorupsi. Apatahlagi Indonesia saat ini memiliki darurat perangterhadap korupsi Dalam kasus Indonesia, korupsi sudah padatingkatan sistemik. Korupsi tidak hanya pada tingkatan pettycorruption, tapi sudah pada level grand dan state capture.Korupsi dilakukan bareng-bareng mulai semua pejabat di puncakstruktur sampai pegawai terendah di semua jajaran lembaganegara ( eksekutif, legislatif dan yudikatif). Karena itu ,pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secarastruktural dan individual, secara kelembagaan dan lingkungan.Dan karena korupsi sudah seperti kanker yang menyebar danmenjerat seluruh organ masyarakat, maka pemberantasankorupsi harus dimulai dengan reformasi sosial dan mentalseluruh komponen masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemimpinpemimpinyang punya tekad kuat dan sungguh-sungguh. Jadipemberantasan korupsi tidak hanya berhenti sebagai “lipservice” ataupun sebagai “komoditas politik” menjelang pemilusaja, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan politik yanghendak diwujudnyatakan. Untuk tingkatan korupsi di Indonesia,strategi penanggulangan yang efektif adalah determinedinstitutionalstrategy atau penegakan hukum yang tegas denganmenjatuhkan sangsi hukum yang berat pada semua pelakukorupsi.Kata Kunci: KPK.Korupsi,Kekuasaan]]>
<![CDATA[MEMBANGUN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM ]]>
<![CDATA[B Syafuri]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1571
<![CDATA[Abstrak Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. James W. Nickel (1996) menyatakan bahwa ‘hak’ itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; dan (3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Kata Kunci: Hak, Kebebasan, Individu]]>
<![CDATA[PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMBENTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (STUDI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG) ]]>
<![CDATA[Ii Munajiah]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara. PTUN mempunyai peranan sebagai lembaga Negara yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), serta PTUN dapat menjadi penggerak atau motor pelaksanaan pemerintahan yang baik, begitu juga PTUN Serang yang wilayah hukumnya meliputi seluruh propinsi Banten, PTUN memiliki peran yang signifikan terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam perjalanannya secara objektif, tidak semua perilaku pemerintah sesuai dengan undang-undang, yang mengakibatkan terjadi kesewenang-wenangan yang di lakukan pemerintah terhadap hak-hak individu dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN DEMOKRASI DAN PERLINDUNGAN HAM DI BANTEN ]]>
<![CDATA[B. Syafuri]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Demokrasi adalah sebuah konsep yang menjadi keharusan dalam konteks Negara modern. Disamping itu konsepsi welfare state mengahruskan bahwa Negara saat ini dalam konstitusinya harus menjamin HAM sebagai sebuah starat utama. Karenanya demokrasi dan HAM adalah dua hal yang sangat berkaitan erat sekali dalam konteks neagra saat ini. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas sebuah keterkaitan antara demokrasi dan HAM dalam Negara Indonesia khususnya dan global pada umumnya Kata kunci : Demokrasi, HAM, Negara]]>
<![CDATA[WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[H.E Sibly Syarjaya]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 11 No 1 (2020): Januari-Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v11i1.3325
<![CDATA[Wakaf adalah institusi islam yang berkembang di Indonesia sejak masa penajjahan Belanda, dan terus berkembang sampai dengan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Karena wakaf telah menjadi pranata hukum Islam dan juga hukum positif, maka pengaturan wakaf tentu saja memiliki dua sumber, islam dan hukum positif atau perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk membandingkan pengaturan wakaf dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia terutama UU wakaf. Penelitian ini mengajukan tiga identifikasi masalah yang dibahas: 1). Bagaimana mekanisme dan perkembangan wakaf uang khususnya di Indonesia? 2).Bagaimana landasan hukum Islam dalam mempraktekan wakaf uang?3).Bagaimana pengaturan Wakaf uang dalam lingkup peraturan perundang-undangan di Indonesia? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Mekanisme wakaf uang di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang antara lain mengatur administrasi wakaf uang, pengelolaan dan pengembangannya. Dalam wacana fikih, ulama memang berbeda pendapat tentang hukum wakaf uang, di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan dengan argumentasi masing-masing. Dalam wakaf uang, prinsip keabadian wakaf adalah dengan menjaga nilai pokok wakaf uang, sedangkan prinsip kemanfaatan wakaf adalah dengan memanfaatkan wakaf uang untuk kemaslahatan umat. Kata Kunci: Wakaf, Perundang-undangan, Uang, Hukum Islam]]>
<![CDATA[GAGASAN AL-FARABI TENTANG NEGARA IDEAL (AL-MADINAT AL-FADHILAT) ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Jamil]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakAl-Farabi memiliki latar belakang pendidikan di bidang filsafatyang mempengaruhi dirinya berpikir radikal, seperti padagagasan politik al-Madinah al-Fadhilah (Negara utama). Dalamnegeri utama ini, menurut Al-Farabi, masyarakatnya harusmengenal Tuhan, Akal Aktif (Aql Fa’al) seorang Raja-Filosof,bersandar pada tata nilai kebajikan yang harmonis, dansadar/percaya akan dunia eskatologis (setelah mati). Padahalkondisi seperti ini sulit diwujudkan dalam pemerintahan dankekuasaan. Tentunya gagasan ini bukan pemikiran utopis tetapimenjadi kritik bagi para penyelenggara negara. Kata Kunci: Al-Farabi, Negara Utama, al-Madinah al-Fadhilah]]>
<![CDATA[LEGAL DRAFTING DOKUMEN HUKUM DAN SURAT PENTING ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishom]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstraksiPada prinsipnya hubungan bisnis ini menganut kebebasanmasing-masing untuk berkontrak dan menganut azas “Pacta SuntServanda” yaitu semua persetujuan yang dibuat berlaku sebagaiundang-undang bagi para pihak yang terikat dan harusdilaksanakan dengan itikad baik. Oleh sebab itu diperlukanpemahaman seputar legal drafting dokumen hukum dan suratpenting.Kata Kunci: Legal Drafting, Perjanjian, Kontrak]]>
