Articles
115 Documents
<![CDATA[KEPAHLAWANAN DAN KENEGARAWANAN KYAI ARSYAD THAWIL AL-BANTANI ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishom dan Amirul Ulum]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 1 (2015): Januari - Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstraksiKyai Arsyad Thawil adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki masyarakat Banten. Ia pernah mengajar diMesjidil Haram Mekkah, terutama bagi kalangan MuslimMelayu-Nusantara. Ia juga termasuk tokoh berpengaruh dalamperistiwa Geger Cilegon. Di sinilah sisi menarik tokoh KyaiArsyad Thawil al-Bantani yang jarang terjadi pada tokoh IslamNusantara lainnya: kenapa sudah menjadi pengajar di MesjidilHaram Mekkah, ia memilih pulang kampung ke Banten?Denganpendekatan histografi, penulis dalam tulisan ini mengungkap sisikepahlawanan dan kenegarawanan Kyai Arsyad Thawil alBantani.Kata Kunci: Kyai Arsyad Thawil al-Bantani, Perjuangan, Banten]]>
<![CDATA[HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA MASA PERANG DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v10i2.2539
<![CDATA[Abstrak Islam adalah agama yang memprioritaskan damai. Prioritas damai tersebut berlaku dalam implementasi hubungan internasional. Hal ini mengacu kepada asas hubungan internasional dalam islam yaitu Al-Ashlu fî al-‘Alâqât al-Duwaliyyah al-Salmu (dasar hubungan internasional adalah damai). Perang dalam Islam merupakan alternatif paling akhir ketika sudah tidak ditemukan lagi alternatif damai. Dengan kata lain perang dalam Islam hanya diperbolehkan dalam kondisi emergency. Perang merupakan ‘amaliyah difâ’iyyah (aksi pembelaan) bukan sebuah ‘amaliyah hujûmiyyah (aksi penyerangan). Perang dilegalkan untuk membela bangsa. negara, dan agama ketika terancam oleh pasukan Negara aggressor. Kata Kunci :Prioritas damai, hubungan Internasional, perang, emergency, aksi pembelaan.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN NEGARA DALAM ISLAM ]]>
<![CDATA[A. Falikh Al-Haq]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakJumhur ulama membagi Negara yang merupakan alat kekuasaan dalam menerapkan hukum Islam—kepada dua bagian,yaitu dar al-Islam dan dar al-harb. Sementara ulama Syafiiyahmenambahkan kategori dar al-ahd atau dar al-aman disampingkeduanya. Para ahli fikih mazhab Syi ah Zaidiyah mengistilahkandar al-waqf untuk dar al-Islam dan dar al-Fasiq untuk dar alHarb.Sedangkan kelompok Khawarij sekteIbadiah menamakandar al-Islam dengan dar al-tawhid, meskipun mayoritaspenduduk musyrik atau munafik, selama menganut Islam tetapmelaksanakan kegiatan keagaam mereka secara terang-terangandan aman. Untuk dar al-harb mereka namakan dar al-syirk. Kata Kunci: darul Islam, darul harb, darul ahd]]>
<![CDATA[PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG KORBAN KEJAHATAN DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Atu Karomah]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 1 (2017): Januari - Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstrakPerkembangan pemikiran di bidang hukum pidana pada dekade terakhir ini mulai tumbuh dan mempersoalkan tentangbagaimana mengatur perlindungan hukum terhadap korbankejahatan, di samping untuk mengimbangi perlindunganterhadap pelaku kejahatan, yang sering dianggap berlebihanatau over protection. Karena telah mengabaikan kepentingankorban tersebut, sistem peradilan pidana dianggap sebagaipengorban yang kedua (second victimization) setelah perbuatanpelaku/penjahat. Tumbuhnya kesadaran akan perlunya perlindunganhukum terhadap korban kejahatan tersebut, menarik untukdibahas karena hukum pidana Islam (Alquran dan Sunnah) yangtelah cukup lama mengatur tentang perlindungan terhadapkorban tetapi dalam lintasan sejarah perkembangan hukumdunia yang ada dalam khasanah literatur hukum, masalahtersebut ‘tenggelam’dan tertutup oleh pesatnya perkembangandalam dunia ilmiah (rasional) ilmu hukum dan teori-teori hukumyang dikembangkan oleh masyarakat Barat. Tulisan ini mengkaji perbandingan hukum Islam denganhukum positif Indonesia tentang kedudukan korban kejahatan.Terutama yang terkait dengan pengaturan hak-hak korbankejahatan dalam Hukum Islam dalam proses menyelesaikanperkara pidana, pertanggungjawaban terhadap korban kejahatandalam sistem hukum positif Indonesia dalam proses penyelesaianperkara pidana dan model pendekatan yang dapat dilakukan dalam sistem pembangunan hokum nasional dalam meningkatkanhak-hak korban kejahatan.Kata Kunci: hukum Islam, hukum positif, korban kejahatan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Larangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali ]]>
<![CDATA[Abdul Malik dan Ahmad Zaini]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 1 (2018): Januari - Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v9i1.1577
<![CDATA[Abstraksi Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2006 tidak memperbolehkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, namun karena memiliki alasan demi kepentingan negara, Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan peninjauan kembali. Hal ini terjadi akibat multi tafsirnya ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga Pemohon a.n Anna Boentaran yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya mengajukan uji materi pasal tersebut terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kata Kunci : MK, JPU, Peninjauan Kembali]]>
<![CDATA[TNI DAN KONFLIK SOSIAL: DILEMA REFORMASI TNI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[M. Zainor Ridho]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 2 (2019): Juli - Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v10i2.2107
<![CDATA[Supremasi otoritas sipil terhadap angkatan bersenjata adalah dasar penting politik demokratis[1]. Langkah penting, walaupun mungkin tidak cukup, untuk mengukur kemajuan demokratisasi Indonesia adalah dengan menilai apakah angkatan bersenjata Indonesia berada di bawah otoritas sipil. Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyusun sebuah doktrin canggih, yakni dwifungsi dan kekaryaan, untuk membenarkan keterlibatannya di bidang sosial politik. Pembongkaran doktrin ini, dengan maksud agar angkatan bersenjata Indonesia tunduk pada demokrasi, menuntut perumusan ulang atau bahkan penghapusan doktrin itu. Kata Kunci: Politik, Demokratis, TNI [1] Ibid, hal. 96]]>
<![CDATA[NASEHAT AL-MAWARDI UNTUK MENTERI-MENTERI PEMBANTU KEPALA NEGARA: STUDI KITAB ADAB AL-WAZIR ]]>
<![CDATA[Muhammad Ishom]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Kemasyhuran al-Mawardi di bidang ilmu siyasah (politik)selalu dihubungkan dengan karya monumentalnya, Al-Ahkam alSulthaniyyah.DidalamkaryanyainisegalabentukkelembagaanNegaradiulas, termasuk lembaga kementerian (wizarat),sehingga al-Mawardi dianggap oleh para ilmuan modernsebagai peletak dasar system pemerintahan dan administrasiNegara. Khusus bahasan lembaga kementerian Al-Mawardi tidakhanya menuangkan gagasannya di dalam Al-Ahkam alSulthaniyyah,tetapi ia juga punya karya tulis khusus berjudulAdab al-Wazir atau disebut juga dengan Qawanin al-Wizarat waSiyasat Al-Mulk (Aturan lembaga kementerian dan kekuasaanKepala Negara). Oleh sebab itu dipandang perlumendeskripsikan pokok-pokok pikiran Al-Mawardi dalam kitabQawanin al-Wizarat itu.Kata Kunci: Menteri, Wazir/Wizarat]]>
<![CDATA[KONSEP SYURA DAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYELENGGARA NEGARA ]]>
<![CDATA[E. Zaenal Muttaqin]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2018): Juli - Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37035/alqisthas.v9i2.1572
<![CDATA[Abstrak Syura telah dikenal sebagai pranata islam dalam bidang kenegaraan, kelahirannya sejak masa Rasulullah menjadi pedoman dalam wacana kenegaraan islam. Seiring degan berkembangnya konsep Negara modern di awal abad 20, konsep syura mulai berubah dan berbeda dengan apa yang dipraktekan masa Rasulullah maupun zaman dinasti-dinasti Islam. Syura yang dalam al-qur’an dan hadis tidak menyebutkan mekanisme secara khusus mengenai konsep ini dalam proses bernegara, terutama dalam lembaga-lembaga penyelenggara Negara . Lembaga –lembaga penyelenggara dalam konsep islam tidak jauh berbeda dengan konsep trias politica barat, meskipun terdapat perbedaan dari segi jumlah, namun esensinya tetap sama. Syura yang saat ini lebih diidentikan dengan makna demokrasi menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi kelembagaan Negara tersebut. Kata Kunci: Syura, Lembaga Negara, Demokrasi,]]>
<![CDATA[MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Ida Mursidah]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 8 No 2 (2017): Juli - Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstraksiBila diperhatikan berbagai fenomena yang terjadi di dalammasyarakat, khususnya perspektif masyarakat terhadappenegakan hukum (Law Inforcement) itu sendiri, makasebenarnya telah terjadinya distrust/tidak percaya lagi terhadapHukum. Dengan pendekatan teoritis, tulisan ini mengungkapfactor penyebab dan solusi untuk menyelesaikan problemketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.]]>
<![CDATA[DESIMINASI PEMIKIRAN RELASI ISLAM DAN NEGARA DALAM KOMUNITAS MAJELIS TAKLIM AR-ROHMAH TAMAN BANTEN LESTARI SERANG ]]>
<![CDATA[Hikmatulloh .]]>
<![CDATA[ Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 6 No 2 (2015): Juli - Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[AbstraksiTeori tentang relasi Islam dan Negara telah banyak dikemukakanpara tokoh, akan tetapi sedikit yang didesiminasikan kepadakhalayak umum. Dengan menganalisis persepsi masyarakattentang masalah-masalah aktual seputar relasi Islam-negaradapat dipahami kecenderungan mereka yang sesungguhnya.Studi ini melahirkan sintesis tentang komunitas yang sadar danmemiliki jiwa nasionalisme-religius untuk membangun masadepan bangsa Indonesia. Kata Kunci: Islam, Negara, dan Komunitas]]>
