cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 8   9   10   11   12 
Akibat Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.113

Abstract

If we look at the contents of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it turns out that it not only regulates marriage, but also regulates the consequences of marriage, such as the rights and obligations of husband and wife, property in marriage, and even the relationship between parent and child, and the relationship between the child under their guardianship and guardian. Therefore it can be said that Law Number 1 of 1974 also contains family law, which is a relationship that arises from family relations. The Civil Code also regulates marital problems and the legal consequences arising from a marriage, one of which concerns the position of husband and wife. This encourages the author to discuss the consequences of marriage, especially regarding the position of husband and wife, in the perspective of Law Number 1 of 1974 and the Civil Code. The research method used is the Normative Juridical approach, while the specifications in this study are descriptive analytic, which illustrates the facts about the consequences of marriage, especially the position of husband and wife in the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Law Civil Code.Keywords: marital consequences, perspective, Law Number 1 Year 174 regarding Marriage, Civil Code. Apabila kita melihat isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  ternyata di dalamnya tidak hanya diatur tentang perkawinan saja, tetapi juga diatur tentang akibat-akibat perkawinan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, bahkan juga diatur hubungan antara orang tua dengan anak, dan hubungan antara anak yang di bawah perwaliannya dengan wali. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berisi juga tentang hukum keluarga yaitu hubungan yang muncul dari hubungan kekeluargaan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata pun diatur mengenai masalah perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya suatu perkawinan, yang salah satunya mengenai  kedudukan suami istri. Hal ini mendorong penulis untuk membahas tentang akibat perkawinan, khususnya mengenai kedudukan suami istri, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini digunakan deskriptif analistis, yang menggambarkan fakta-fakta tentang ketentuan akibat perkawinan, khususnya kedudukan suami istri dalam perspektif  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Kata kunci : akibat perkawinan, perspektif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.   
World Trade Organization: Penyelesaian Sengketa Dagang Impor Ayam (Brazil V. Indonesia) Natalia Yeti Puspita; Karen Yohana; Fadhil Arkaan Katili
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.169

Abstract

The world trade regime began in 1948 which began with the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). After experiencing several developments, a forum was formed namely the World Trade Organization (WTO). By ratifying the agreement on the WTO, Indonesia must adjust the existing regulations to the provisions or decisions made by the trade organization. In 2009, Indonesia was having a dispute about chicken importation with Brazil. This case arises when Indonesia implements policies that inhibit chicken export activities from Brazil to Indonesia. Indonesia claims that Indonesia only ensures that the chicken is healthy and halal for consumption. This dispute was then brought to the WTO Dispute Settlement Body with case number DS 484: Indonesia - Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products. Keyword: Dispute Settlement Body, World Trade Organization, Impor Ayam, Brazil, Indonesia. Abstrak. Rezim perdagangan dunia sudah dimulai sejak tahun 1948 yang diawali dengan adanya General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Setelah mengalami beberapa perkembangan, dibentuklah sebuah wadah yaitu World Trade Organization (WTO) yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Dengan meratifikasi agreement tentang WTO, Indoensia harus menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan ketentuan atau hasil keputusan organisasi perdagangan tersebut. Pada 2009, Indonesia terkena sengketa impor ayam dengan Brazil. Kasus ini timbul ketika Indonesia diduga memberlakukan kebijakan yang menghambat kegiatan ekspor ayam dari Brazil ke Indonesia. Sengketa ini kemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa WTO dengan nomor kasus DS 484: Indonesia - Measures Meat Chiken Meat and Chiken Products. Kata Kunci: Dispute Settlement Body, World Trade Organization, Impor Ayam, Brazil, Indonesia.
Pelaksanaan Pengarsipan Akta Kelahiran Rahayu Subekti; Eistetika Sari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.170

Abstract

This research aims to determine the implementation of archiving birth certificates at the Department Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency, and obstacles and solutions for the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in the implementation of archiving birth certificates. This research is a descriptive juridical empirical legal research were carried out by interview, observation, and document study, with qualitative data analysis techniques. The approach uses a qualitative approach with primary and secondary data source. The author concludes that Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency in carrying out birth certificate archiving has not run optimally. Due to a change in the system from using digital archives to conventional archives. Each of digital and conventional archiving has obstacles and solutions to overcome. Keywords : Archiving, Birth Certificate. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta hambatan dan solusi bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pengarsipan akta kelahiran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris bersifat deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Pendekatan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pengarsipan akta kelahiran belum optimal. Adanya perubahan sistem dari arsip digital menjadi konvensional. Dalam pengarsipan secara digital maupun konvensional masing-masing memiliki hambatan dan solusi untuk mengatasinya. Kata kunci : Pengarsipan, Akta Kelahiran.
Implementasi Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Rahayu Subekti; Irkham Bagus Prasetia
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.171

Abstract

This study aims to determine and analyze public services for persons with disabilities in making Electronic Identity Cards and barriers to public services in making e-KTPs for persons with disabilities in the Department of Population and Civil Registration, Sukoharjo Regency. This research is descriptive empirical juridical legal research. The approach used by researchers is qualitative. The types of data used are primary data and secondary data. Persons with disabilities experience physical, intellectual, mental, or sensory limitations for a long time interacting with their surroundings based on equal rights. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities guarantees accessibility of opportunities to participate in community life and public services fully. The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Sukoharjo Regency has not fully implemented the principles of public services; this is following the 2020 community satisfaction index, which shows poor quality. Making e-KTPs for disabilities in the psychosocial category provided with facilities in the form of a biometric essay policy, but this policy has not been regulating statutory regulations and standard operating procedures. The results showed that the disability facilities and infrastructure were inadequate due to limited budget. There is no data on the compulsory age for e-KTP (17 years) and data on ownership of e-KTP for disabilities, and the program for the pick-up service for making e-KTP for people with disabilities has not been maximizing. Keywords: Public Services, Persons with Disabilities, Electronic Identity Cards (e-KTP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan hambatan pelayanan publik dalam pembuatan KTP-el bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik cukup lama dalam interaksi lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak. Convention on the Rights of Persons with Disabilities memberikaan jaminan aksesbilitas kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat dan pelayanan publik. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, hal ini sesuai dengan indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 yang menunjukkan kualitas kurang baik. Pembuatan KTP-el bagi disabilitas kategori sikososial diberikan kemudahan berupa kebijakan esepsi biometrik, akan tetapi kebijakan tersebut belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan standard operasional prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana disabilitas yang belum memadai karena terbatasnya anggaran. Belum adanya data usia wajib KTP-el (17 tahun) dan data kepemilikan KTP- el untuk disabilitas serta belum maksimalnya program pelayanan jemput bola pembuatan KTP-el bagi penduduk disabilitas. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Penyandang Disabilitas, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).
Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas ninik hartariningsih; esti ningrum; wahyu hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.167

Abstract

ABSTRACT The number of cases or disputes in the field of land, one of which is due to the existence of multiple certificates, in which this problem can be caused by good ethics and good ethics. This is because land has a close relationship with humans, both for housing and for business. Therefore, the law requires the owner of land rights to register their land, so that they have legal guarantees and guarantees of their rights. Double certificates occur in the case of land being abandoned by a certified owner, for a period of more than 20 years so that the land grows with a thicket, which is then controlled by someone else in good faith for more than 20 years, then the person increases his right of ownership. This is justified by law because the person has controlled the land for more than 20 years, in addition, because the land has been neglected for more than 20 years, the right to annul the land is controlled by the State. Keywords: BPN/ATR, Solution, Double Certificate Abstrak. Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanah tersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh Negara. Kata Kunci : BPN/ATR, Penyelesaian, Sertifikat Ganda
Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia Suryati Suryati; Nurlely Sukesti Ariani Nasution; Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.168

Abstract

PT. Pegadaian (Persero) as a state-owned company engaged in pawning, has given birth to various breakthroughs in order to answer and meet the needs of the community. To answer these needs, PT. Pegadaian gave birth to a new subsidiary called Pegadaian Syariah as an alternative for Muslims who want to free themselves from the practice of usury and interest in conventional pawnshops. The difference between sharia and conventional pawning is in terms of the legal basis where sharia pawning is based on the Qur'an, Hadith, ijma, and the MUI Fatwa, while conventional pawning according to the Civil Code, conventional pawn contracts are only 1 while in rahn 2 contracts, the determination of days on conventional pawns is determined per 15 days, while in rahn (sharia) the period of 10 days is determined for conventional pawns up to 3 months, while on rahn based on existing calculations, in the case of taking the money from the pawn auction, if within one year it is not taken the rest of the money then becomes the property of the pawnshop, while in rahn if the remaining money from the auction proceeds is not taken it will be handed over to the Amil Zakat Agency. Keywords: Sharia pawnshop, conventional pawnshop, law, Indonesia Abstrak. PT. Pegadaian (Persero) sebagai perusahaan miliki negara yang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosan dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT. Pegadaian (Persero) melahirkan anak perusahan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatif bagi umat Islam yang ingin membebaskan diridari praktik riba dan bunga yang ada pada pegadaian konvensional. Perbedaan gadai gadai syariah dan konvensional, yaitu ditinjau dari dasar hukumnya dimana gadai syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, ijma, dan Fatwa MUI, sedangkan gadai konvensioal menurut KUHPerdata, akad gadai konvensional hanya 1 sedangkan pada rahn 2 akad, penetapan hari pada gadai konvensional ditentukan per 15 hari sedangkan pada rahn (syariah) ditentukan jangka waktu per 10 hari pada gadai konvensional hingga 3 bulan sedangkan pada rahn berdasarkan perhitungan yang ada, dalam hal pengambilan uang hasil lelang gadai, jika dalam waktu satu tahun tidak diambil sisa uangnya maka menjadi milik pegadaian, sedangkan dalam rahn jika sisa uang dari pegadaian hasil lelang tidak diambil maka akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat. Kata Kunci: Pegadaian syariah, Pegadaian konvensional, Hukum, Indonesia
Eksistensi Perjanjian Internasional di Era Global Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i2.172

Abstract

This study aims to determine and analyze the existence of international agreements in the era of globalization. This research is a descriptive normative juridical law research. The approach used is a qualitative approach. In international relations, many countries experience problems in carrying out their relationships. This makes the role of international treaties very important, in order to regulate various matters that become agreements between countries in carrying out relations with other countries. For this reason, the role of international agreements in the era of globalization is an important topic to discuss. It aims to measure how far the country's compliance in carrying out international agreements. The implementation of international treaties well by the countries involved is the goal of the establishment of the international agreement.
Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Suryati Suryati; Nurlaely Sukesti ArianiNasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.188

Abstract

This paper is entitled Electronic Fiduciary Registration Based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2013. The purpose of this paper is to find out the process of electronic fiduciary registration registration. This research uses empirical juridical method. The data used in this study include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. The conclusion of this research is that the implementation of fiduciary guarantee registration currently uses an electronic system in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2013 concerning the Enforcement of Electronic Fiduciary Guarantee Registration. The electronic fiduciary registration process is carried out by a Notary official who is usually appointed by the bank or related financing institution, in the electronic fiduciary guarantee registration process sometimes incomplete data provided by the bank also often occurs server disturbances in the General Legal Administration (AHU) system and system mobile banking from the bank which resulted in the making of a fiduciary guarantee deed unable to be carried out so that it automatically hampered the electronic fiduciary registration process. Keywords: Registration, Electronic System, Guarantee, Fiduciary. Abstrak. Makalah ini berjudul Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini menggunakan sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Proses pendaftaran fidusia secara elektronik dilaksanakan oleh pejabat Notaris yang biasanya ditunjuk oleh bank atau lembaga pembiayaan terkait, dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik kadang data tidak lengkap yang diberikan oleh pihak bank juga sering terjadi gangguan server pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dan sistem mobile banking dari pihak bank yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan pembuatan akta jaminan fidusia sehingga secara otomatis menghambat proses pendaftaran fidusia secara elektronik. Kata Kunci: Pendaftaran, Sistem Elektronik, Jaminan, Fidusia
Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam Nala Sofil Mubbarod; Fannya Vidi Arsya; Baidhowi Baidhowi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.184

Abstract

The purpose of this article is to find out how Islamic law views pre-wedding photos and other alternative activities that can be done before marriage. This article uses a qualitative approach through Literature Study with a normative juridical method that looks at the Takhrij Law and Syarah Hadith. In Indonesia, pre-wedding has become a habit that always exists in a series of marriages carried out before the qabul consent. Viewed from the perspective of Islamic law, the implementation of pre-wedding is haraam because it is closer to adultery and contains elements of ikhtilat and seclusion. Fiqh scholars have also noted that it is forbidden to take pre-wedding photos because of ikhtilat. Keyword: Seclusion, Ikhtilat, Prewedding. Abstrak. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terkait dengan foto prewedding dan alternatif lain kegiatan yang bisa dilakukan sebelum menikah. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui Studi Pustaka dengan metode Yuridis Normatif yang memandang dari segi Hukum Takhrij dan Syarah Hadis. Di Indonesia prewedding menjadi kebiasaan yang selalu ada dalam rangkaian pernikahan yang dilakukan sebelum ijab qabul. Ditinjau dari perspektif hukum islam, pelaksanaan prewedding hukumnya adalah haram karena mendekatkan pada zina dan mengandung unsur ikhtilat dan khalwat. Para ulama fiqh juga telah mencatat bahwa diharamkan pelaksanaan foto prewedding karena terjadi ikhtilat. Kata kunci: Khalwat, Ikhtilat, Prewedding
Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Secara Online Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas Ferryani Krisnawati; Prosawita Ririh Kusumasari
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v24i1.189

Abstract

Implementation of Online Land Registration Deed Created by PPAT At Land Office of Banyumas Regency And Its Solution. Along with the development of the era and progress of information and communication technology where the law related equipment of land registration has not set the registration of land electronically which entry data implemented by PPAT. Public service innovation in the framework of bureaucratic reform and for the general welfare of the head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia (BPN) in accordance with its authority to issue a policy related to the application service of Mandiri Deed Land Registration (PERMATA). PERMATA is a way of registering the land deed including its electronic file to reduce the queue level at the counter. The purpose of this study is the implementation of PERMATA with the problems (constraints) and the solution efforts. The research method used in this research is empirical juridical. The findings in this study, PERMATA is a discretion policy that is technical, kaedah law permissibility is not imperative. However, online applications that are data entry implemented by PPAT must include physical data (non paperless). If there is any mistake in inputting data can be done rectification by re-apply or registration manually. Constraint factors include law and non-law. Solutions by applying the Good Governance Principles (AUPB) to the land office, coordination and good commitment in the implementation of PERMATA services from all stakeholders (government, land office and PPAT). To be able to provide legal certainty, it is necessary to amend the fundamental laws and regulations and regulation of land registration system in Indonesia electronically. For the legislators need to be synchronized between existing regulations so as to support the implementation of law related to land registration online. Keywords: Implementation, registration of land certificate online, PPAT Abstrak. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Online Akta Yang Dibuat Oleh PPAT Di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Dan Solusinya. Seiring perkembangan jaman dan kemajuan tehnologi informasi dan komunikasi dimana perangkat hukum terkait pendaftaran tanah belum mengatur pendaftaran tanah secara elektronik yang entry data dilaksanakan oleh PPAT. Inovasi pelayanan publik dalam rangka reformasi birokrasi dan demi kesejahteraan umum kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) sesuai kewenangannya mengeluarkan kebijakan terkait layanan aplikasi Pendaftaran Mandiri Akta Tanah (PERMATA). PERMATA merupakan cara pendaftaran akta tanah termasuk kelengkapan berkasnya secara elektronik guna mengurangi tingkat antrian di loket. Tujuan penelitian ini adalah pelaksanaan PERMATA dengan permasalahan (kendala) dan upaya solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil temuan dalam penelitian ini, PERMATA adalah suatu kebijakan diskresi yang bersifat teknis, kaedah hukumnya kebolehan saja bukan imperatif. Namun aplikasi online yang entry data dilaksanakan oleh PPAT tetap wajib sertakan data fisik (non paperless). Apabila ada kekeliruan dalam menginput data dapat dilakukan pembetulan dengan mengaplikasi ulang maupun pendaftaran secara manual. Faktor-faktor kendala meliputi hukum dan non hukum. Solusi dengan menerapkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terhadap kantor pertanahan, koordinasi dan komitmen yang baik dalam pelaksanaan layanan PERMATA dari segenap stake holder (pemerintah, kantor pertanahan dan PPAT). Untuk dapat memberikan kepastian hukum perlu diadakan perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasar dan pengaturan sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara elektronik. Bagi pembentuk Undang-Undang perlu diadakan sinkronisasi antar peraturan yang ada sehingga mampu menunjang pelaksanaan hukum terkait pendaftaran tanah secara online. Kata Kunci :Pelaksanaan, pendaftaran akta tanah secara online, PPAT

Page 10 of 12 | Total Record : 119

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue