cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Cakrawala Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 119 Documents
 6   7   8   9   10 
Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan Virtual Cryptocurrency di Indonesia Dezlaz Ranu Handicta
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.71

Abstract

Virtual cryptocurrency  merupakan mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi, segala transaksinya dilakukan di dunia maya (cyber space) tetapi terdapat dampak negatif, diantaranya muncul kejahatan yang menggunakan virtual cryptocurrency, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat. Disisi lain virtual cryptocurrency  belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian hukum mengenai deskripsi virtual cryptocurrency pada faktanya di Indonesia,Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara normatif empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang terkumpul di analisis secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.                Berdasarkan hal penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya transaksi menggunakan virtual cryptocurrency tidak hanya untuk hal baik dan benar tetapi ada yang menggunakan dengan cara melawan hukum, untuk menjerat pelaku virtual cryptocurrency dengan cara perluasan UU dengan  KUHP dan UU diluar KUHP.
Implikasi Yuridis Perubahan PT. ASKES (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan Djumardin Djumardin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.112

Abstract

Implementation of social security is a state obligation mandated by the 1945 Constitution, with the issuance of the BPJS Law as the executor of the SJSN Law, resulting in PT. Askes (Persero) is fighting to become BPJS Kesehatan. For this reason, this research is intended to address the main legal issue, namely "how are the juridical implications of change from PT. Askes (Persero) became the Kesehatan Social Security Organizing Agency ". This research is a normative legal research. Then the approach used is the legal approach, conceptual approach and case approach. Supported also by managing data in qualitative analysis, with the method of drawing conclusions in deductive. The results of the study showed that when BPJS Kesehatan began operating, PT. Askes (Persero) was declared dissolved, Kesehatan insurance programs organized by PT. Askes (Persero) was transferred to the Kesehatan BPJS with the JKN program. This transformation will change the legal form of PT. Askes (Persero) which was originally a State-Owned Enterprise in the form of state-owned companies became a public legal entity according to the law and was directly responsible to the president. The characteristics of BPJS Kesehatan are different from other SOEs, namely to pursue profits while BPJS Kesehatan is oriented to service to the community. Funds collected from participant contributions are trust funds that are managed as well as possible for the welfare of participants.Keywords: Juridical Implications, PT. Askes (Persero), BPJS Kesehatan  Penyelenggaraan terhadap jaminan sosial merupakan kewajiban negara yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dengan dikeluarkannya Undang-Undang BPJS sebagai pelaksana dari Undang-Undang SJSN sehingga mengakibatkan PT. Askes (Persero) bertaransformasi menjadi BPJS Kesehatan. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab isu hukum utama yaitu “bagaimana implikasi yuridis perubahan dari PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.Kemudian metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.Didukung juga dengan pengelolaan data secara analisis kualitatif, dengan metode pengambilan kesimpulan secara deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka PT. Askes (Persero) dinyatakan bubar, program-program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero) dialihkan ke BPJS kesehatan dengan program JKN. Transformasi ini akan mengubah bentuk badan hukum dari PT. Askes (Persero) yang semula merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero menjadi badan hukum publik menurut undang-undang dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. Karakteristik dari BPJS Kesehatan berbeda dengan BUMN yang lain yaitu untuk mengejar keuntungan sedangkan BPJS Kesehatan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana amanat yang dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan peserta.Kata Kunci : Implikasi Yuridis, PT. Askes (Persero), BPJS Kesehatan
PENERIMAAN USAHA MIKRO TERHADAP PEMBERIAN KREDIT SECARA KELOMPOK Elisabeth Pudyastiwi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i1.9

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahuipenerimaan usaha mikro terhadap sistempemberian kredit secara kelompok. Untukmencapai tujuan tersebut penulis menggunakanmetode pendekatan yuridis normatif, dengandiperoleh hasil bahwa Program sistem kreditkelompok tidak dapat dijadikan sandaran usahamikro untuk memperoleh pinjaman modal, hal inidisebabkan mereka tidak akan mampu memenuhipersyaratan yang diminta oleh pihak bank yaituthe five C of Credit terutama usaha mikro harustetap menyediakan agunan baik berupa hartakekayaan kelompok, barang bergerak maupuntabungan beku. Sebenarnya kendala kurangnyaatau tidak adanya agunan pada usaha mikro dapatdiatasi dengan berbagai cara, misalnya denganmenerapkan tanggung jawab renteng, ataupenjaminan sebagian oleh pemerintah, walaupunhal ini masih memerlukan kajian yang mendalam.Demikian pula dengan persyaratan untuk adanyapembukuan bagi kegiatan usaha mikro,persyaratan ini sulit dipenuhi oleh usaha mikro,karena sebagian besar usaha mikro dimiliki olehkeluarga yang berpendidikan rendah, padahalprogram perkreditan untuk usaha mikro dari bankpada hakekatnya merupakan pemerataanpemilikan aset dalam rangka memperkuat posisiusaha kelompok mikro agar dapat meningkatkanproduksi dan pendapatannya yang pada gilirannyadiharapkan dapat memperluas lapangan kerja.Kata Kunci: Usaha Mikro, ProgramKredit kelompok
Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata S. Suryati; Aris Priyadi; Bing Waluyo
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i1.47

Abstract

Article 1 of Law No. 10 Years 2009, tourism: travel activities carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions visited in the interim period. Agreement on land travel using land vehicles in the form of unknown buses in Book III of the Civil Code and KUHD. The purpose of this study is to find out the legal responsibilities of CV Putra Wisata as a travel agency when there is a default. The research method uses normative juridical, by synchronizing the legal principles of the agreement with the legislation in force in Indonesia. The data obtained is analyzed qualitatively. The conclusion is that there are several possible forms of responsibility as a Tourist Travel Bureau when there is a default, namely: keep on carrying out travel without compensation or cancellation of the agreement without or with compensation.Keyword: Legal Responsibility, Agreement, Tour Package
Transformasi Teknologi Digital Dalam Pelayanan Pengadilan Dan Tantangan Implementasi E-Court Di Indonesia NurLaeli SukestiArianiNasution ArianiNasution
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v23i1.138

Abstract

This article intends to explain the transformation of Indonesian courts and judiciary from conventional to digital (e-court) models. The implementation of an e-court is actually more than just a case administrative service, but also the implementation of electronic trial examinations, among which evidence is transformed into electronic documents. As a new practice in the Indonesian court environment, the main problem is the impact of digital technology transformation in court services, and efforts to face challenges in e-court implementation. This article uses a doctrinal method, so it relies on primary and secondary legal materials. The results of the analysis show that the electronic transformation creates efficiency based on the notion of the teachings of "law and economics", but also demands for technological skills, for all actors involved in the e-court system.Keywords: e-court, judge, efficiency, simple, fast.Artikel ini bermaksud mengeksplanasi transformasi pengadilan dan peradilan Indonesia dari yang konvensional ke model digital (e-court). Penyelenggaraan e-court sebenarnya lebih dari sekadar layanan administratif perkara, namun juga pelaksanaan pemeriksaan sidang secara elektronik, di antaranya alat bukti ditransformasi ke dalam dokumen elektronik. Sebagai praktik yang baru tumbuh di lingkungan pengadilan Indonesia, maka permasalahan utamanya adalah dampak transformasi teknologi digital itu dalam layanan pengadilan, dan upaya menghadapi tantangan dalam implementasi e-court. Artikel ini menggunakan metode doktrinal, sehingga mengandalkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi elektronik itu menciptakan efisiensi berdasarkan pengertian ajaran “hukum dan ilmu ekonomi” (law and economics), namun juga tuntutan ketrampilan teknologis, untuk semua aktor yang terlibat dalam system e-court itu.Kata Kunci: e-court, hakim, efisiensi, sederhana, cepat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA PADA PERUSAHAAN ASING DI KABUPATEN PURBALINGGA Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v19i2.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanitapada perusahaan asing di Kabupaten Purbalingga.Kesimpulan : hasil penelitian ini menunjukkanbahwa mengingat banyak perusahaan yang berdiridi Kabupaten Purbalingga baik PMA, PMDNdan non PMA dan non PMDN, khususnyaperusahaan asing, untuk itu perlindungan hukumterhadap para pekerja/buruh harus diperhatikan,meskipun tidak ada diskriminasi terhadap pekerjalaki-laki dan wanita, akan tetapi ada bentukperlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita,hal ini disebabkan adanya saling membutuhkanantara pihak pengusaha dan tenaga kerjakhususnya tenaga kerja wanita.Keywords: Tenaga kerja wanita, PMA diKabupaten Purbalingga
Peranan Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan Tata Ruang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda Di Kabupaten Banyumas Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i1.89

Abstract

Banyaknya sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapat dikarenakan itikad tidak baik maupun itikad baik. Hal ini dikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya Undang-Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal ini dibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasai tanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena  tanah tersebut ditelntarkan selama lebih dari 20 tahun, maka haknya hapus tanah dikuasai oleh negara.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI JAKSA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v18i44.23

Abstract

Indonesia ialah Negara yang menganutkonsep Negara hukum (rechtstaat), hal tersebuttertuang secara tegas di dalam substansiUndang-Undang Dasar 1945. Menurutpendapat Satjipto Raharjo, bahwa di dalamaspek implementasinya konsep Negara hukummensyaratkan adanya suatu nilai-nilaikepastian hukum yang terintegralistik darikehidupan masyarakat tingkat bawah hinggadalam tataran tata pemerintahan.1 Hukum padadasarnya tidak melulu mempersoalkan aspekkepastian semata, tetapi juga harusmempertimbangkan aspek keadilan dankemanfaatan, itulah hukum yang baik.2Berangkat dari pemahaman tersebut,maka dapat kita ketahui bahwa jaksamengambil peranan yang cukup strategis didalam penegakan legalitas hukum dalam setiappersoalan. Persoalan di Indonesia yang tidakpernah berhenti pada satu masa adalahpersoalan korupsi yang dalam pelbagai sudutpandang bisa jadi dikatakan sebagai sebuahkejahatan struktural dan kultural. Bagaimanatidak, persoalan tersebut sudah tumbuh sejakmasa pemerintahan lama sampai berkembangsaat ini dan dalam kenyataannya memang sulituntuk diselesaikan. Apabila sudah berada padatitik demikian, maka kita kembalikan padahakikat dasar dibentuknya norma hukum danperanan aparat penegak hukum itu sendiri.Jaksa sebagai bagian yang tidak terpisahkandari komponen sistem Legal Advice memilikitugas serta tanggung jawab yang besar untukmenyelesaikan dan menuntut secara hukumterhadap setiap bentuk pelanggaran maupunkejahatan terutama dalam hal keuangan negarayang mengalir ke dalam kekayaan pribadiseseorang dengan cara yang tidak lazim(bertentangan dengan hukum).
Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang Eti Mul Erowati
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v21i2.77

Abstract

. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanpestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan type clinical researct, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum in abstracto bagi perkara in concreto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir sylogisme. Kesimpulan : Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan  putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdata yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Bunga
Perlindungan Nasabah Bank Syariah Berbasis Nilai Kadilan Wiwin Muchtar Wiyono
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.v22i2.118

Abstract

Customer protection according to RI Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking is an effort to protect customers which includes: a) Customer complaint mechanism guided by PBI Number 7/7/PBI/2005 jo. PBI Number 10/10/PBI/2008 concerning Settlement of Customer Complaints and PBI Number 8/5/PBI/2006 jo. PBI Number 10/1/PBI/2008 concerning Mediation; b) increase product transparency guided by PBI Number 7/6/PBI/2005 concerning Transparency of Bank Product Information and the use of customer's personal data. Research that uses normative methods and refers to literature studies concludes that sharia bank customer protection always upholds justice. The banking sector in its activities provides an understanding of banking products and services to customers and prospective customers. Islam commands every human being to do justice or uphold justice in every action and deed done. The sharia banking system that operates is based on the principle of profit sharing that provides an alternative banking system that is mutually beneficial to the public and banks, and emphasizes aspects of fairness in transactions, ethical investments, promoting the values of togetherness and brotherhood in production and avoiding usury activities, maysir and gharar in financial transactions. As a form of protection to sharia bank customers in the event of a violation of the customer's rights, a mediation process is carried out and if the mediation channel is not reached, it can also be through the court in the settlement of the dispute.Keywords: Customer Protection, Islamic Banks, Justice Abstrak. Perlindungan nasabah menurut UU RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan upaya perlindungan nasabah yang meliputi: a) Mekanisme pengaduan nasabah yang berpedoman pada PBI Nomor 7/7/PBI/2005 jo. PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 jo. PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi; b) meningkatkan transparansi produk yang berpedoman pada PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Penelitian yang menggunakan metode normative dan mengacu pada studi kepustakaan  menyimpulkan bahwa perlindungan nasabah bank syariah selalu menegakkan keadilan. Pihak perbankan dalam kegiatannya memberikan pemahaman tentang produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan calon nasabah. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan. Adapun sistem perbankan syariah yang beroperasi adalah berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari adanya kegiatan riba, maysir dan gharar dalam bertransaksi keuangan.Sebagai bentuk perlindungan kepada nasabah bank syariah apabila terjadi pelanggaran hak nasabah, maka dilakukan proses mediasi dan apabila jalur mediasi tidak tercapai dapat juga melalui jalur pengadilan di dalam penyelesaian sengketa bank syariah tersebut.Kata Kunci : Perlindungan nasabah, Bank Syariah, Keadilan

Page 8 of 12 | Total Record : 119

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25, No 2 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 25, No 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 2 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM Vol 24, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 2 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 23, No 1 (2021): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 45 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 17, No 43 (2015): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum More Issue