cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 12   13   14   15   16 
Tindakan Pemerintah Menegakkan Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan Juanda Hutajulu
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7707

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila. Metode penelitian yuridis normatif adalah dengan melakukan penelusuran fakta hukum berdasarkan kedudukan Putusan PTUN Nomor 211/G/2017/PTUN-JKT, Putusan PTUN Jakarta Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 27/K/TUN/2019. Akibatnya, legitimasi tindakan pemerintah dalam menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan sistem hukum Pancasila bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, tetapi jaminan konstitusional kebebasan berkumpul dan berserikat. tidak dalam upaya mengganggu ideologi negara Indonesia dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
ANALISIS HUKUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Analisis Putusan Nomor1247/Pid.sus/2019/Pn.Jkt.brt) Julyanto Manurung; Feny Windiyastuti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7555

Abstract

Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 NKRI yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat NKRI adalah negara merdeka yang memiliki banyak suku dan budaya. Keanekaragaman inilah yang membuat Indonesia begitu spesial di mata dunia.NKRI merupakan gabungan kesatuan wilayah dari Sabang dimulai dari Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sampai Merauke di Irian Jaya (Papua). Indonesia disebut sebagai negara kesatuan dikarenakan wilayah Indonesia banyak didominasi oleh pulau-pulau yang terpencar-pencar. Penulis dalam meneliti skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat penelitian yuridis normatif. Untuk itu yang diteliti adalah unsur- unsur tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik(ITE). Penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dibutuhkan berasal dari KUHP, Putusan Pengadilan, bahan hukum sekunder berasal dari : buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain- lain, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari : Kamus hukum, Ensiklopedia dan lain- lain. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1247/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt. ini apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebab menurut penulis dalam kasus ini Majelis Hakim memutus dengan putusan yang dingan dibanding dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hakim perlu mempertimbangkan lebih dalam lagi menurut penulis.
IMPLEMENTASI DIGITAL MARKETING PADA USAHA TERNAK BURUNG PUYUH DI MASA PANDEMIC COVID-19 (STUDI KASUS PADA YAYASAN YATIM PIATU MANARUL ICHSAN CURUG DEPOK) Munarsih Munarsih
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7432

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi digital marketing yang diantaranya pelaku usaha ternak burung puyuh Yayasan Yatim Piatu Manarul Ichsan Curug Depok melakukan implementasi digital marketing di masa pandemic covid-19 dan melakukan strategi inovasi produk di masa pandemik covid-19. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubah pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha ternak burung puyuh dalam implementasi digital marketing yang dilakukan adalah melalui e-commerce diantaranya melalui website dan social media (whatsapp, Instagram, facebook, dan lain-lain). Selain itu, strategi inovasi produk yang dilakukan oleh usaha ternak burung puyuh Yayasan Yatim Piatu Manarul Ichsan Curug Depok diantaranya: terus berinovasi menghadirkan produk terbaru. Sehingga usaha dapat bertahan di masa pandemic covid serta dapat meningkatkan penjualan.
TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM DOKUMEN AKTA NIKAH Gabriel Mario Novendra; Anshori Anshori
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7843

Abstract

Akta Nikah atau yang lebih dikenal dengan Buku Nikah merupakan akta otentik karena sengaja dibuat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagai alat bukti pernikahan. Di dalam perkawinan apabila seseorang memalsukan segala sesuatu untuk perkawinannya, padahal sebetulnya ia tahu bahwa perkawinan yang sah haruslah memenuhi persyaratan dan tercatat di KUA, dan perbuatan ini terdapat unsur pidannya dalam pemalsuan buku nikah yang menimbulkan sanksi hukuman pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana memberikan keterangan palsu terhadap dokumen akta nikah diatur dalam ketentuan Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP. Dalam Perkara Nomor 256 K/Pid/2015 Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa berdasar pada ketentuan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Meskipun hukuman pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa hanya 5 (lima) bulan. Solusi terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu yang berakibat dibatalkannya suatu perkawinan dalam Putusan Nomor 4458/Pdt.G/2021/PA.JS adalah dimintakannya pertanggungjawaban kepada Abdul Kadir Zailani Djindan bin Alwi Djindan untuk tetap menafkahi anak biologisnya yang bernama Sulthan Djindan. Dalam hal ini, meskipun suatu perkawinan antara Abdul Kadir Zailani Djindan dengan Prayuvita batal demi hukum, namun tanggungjawabnya untuk menafkahi anak biologisnya tidak ikut batal. Artinya Abdul Kadir Zailani Djindan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban nafkah bagi anaknya.
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN KARENA DAYA PAKSA PEMBELAAN DIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN.KPN.) Muhammad Donny Armiyanto; PL Tobing
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7813

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, bahwa UUD 45 menetapkan Indonesia suatu negara hukum (Rechistaat) dan dapat dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasaan UUD 45. Hukum diciptakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perlindungan dan ketertiban di dalam masyarakat supaya terciptannya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan. Namun berbeda halnya jika pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelaan terpaksa (Noodweer) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu dan Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.
Keterkaitan Konsep Predatory Pricing Dalam Praktik Diskon Harga Pada Industri Konveksi Baju Melalui E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Alfaro David Timotius; Ratih Kemala
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7635

Abstract

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang harus ada dalam dunia usaha namun pada oknum tertentu dengan terciptanya persaingan yang ketat menimbulkan perbuatan curang untuk anti terhadap persaingan usaha itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai usaha industri konveksi baju melalui e-commerce yang menerapkan diskon harga yang ekstrim (predatory pricing) dengan praktik menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah atas suatu produk dari harga pasar dan/atau harga pokok produksi dengan tujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha lain yang tentunya  mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat. Namun dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2019 terdapat perluasan kriteria pelaku usaha yang menyebabkan pelaku usaha industry konveksi baju masuk kedalam kategori pelaku usaha kecil. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha industri konveksi baju tidak dapat dilaksanakan walaupun telah melanggar Pasal 20 UU Nomor 5 Tahun 1999 karena terdapat pengecualian terhadap pelaku usaha kecil yang diatur oleh Pasal 50 huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999.
TINJAUAN NORMATIF YURIDIS KEWENANGAN PENYADAPAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Ari Setyadi Saputro; Punta Yoga Astoni
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7513

Abstract

Kejahatan narkotika adalah kejahatan yang dianggap luar biasa di antara dunia internasional. Hal ini menghambat perkembangan bangsa sebagaimana telah meracuni pikiran semua orang untuk tidak bisa berpikir jernih. Efek dari penggunaan narkotika dapat membuat seseorang kesadaran bahkan dapat berakhir pada kematian. BNN adalah sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk menangani kejahatan dan prekursor narkotika. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah penyadapan. Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan atau penyidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telepon dan atau alat komunikasi elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanganan tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui tata cara penyadapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika dalam penanganan tindak pidana narkotika Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian Berdasarakan ketentuan Pasal 75, Pasal 77, dan Pasal 78 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN adalah salah satu institusi penegak hukum yang masih diberi wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu dilakukan melalui cara-cara seperti interdiksi, penyadapan dan pembelian terselubung.  Jenis – jenis penyadapan antara lain penyadapan telepon, pesan, dan posisi. Dalam Proses penyadapan dimulai dengan pencarian bukti bukti awal, ijin Kepala Pengadilan, pencarian transmiter, dan terakhir pengummpulan data.
PENGARUH KEBIJAKAN INOVASI PRODUK MINUMAN BERBAHAN DASAR TEH DAUN KOPI TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENGRAJIN DI DESA KRESNOWIDODO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN LAMPUNG Rosidah Rosidah; Ayu Nadia Pramazuly
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7895

Abstract

Kebijakan Pemerintah Desa Kresno Widodo untuk membantu masyarakat pada sektor pengolahan hasil dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan dapat meningkatkan taraf hidup atau pendapatan masyarakat. Salah satu hasil perkebunan adalah tanaman kopi. Tanaman kopi yang selama ini sangat diminati oleh masyarakat tentunya memiliki pemanfaatan lain yaitu pemanfaatan daun kopi. Salah satu mitra yang memiliki usaha dibidang pengolahan kopi khususnya daun kopi yang dikelola oleh Ikatan Pengusaha Makanan dan Minuman (IPM2K) Lampung di Desa Kresnowidodo Kabupaten Pesawaran.Usaha yang didirikan oleh Kelompok Mitra ini baru berjalan kurang lebih 2 bulan dan masih dilakukan secara sederhana. Penelitian ini mengangkat masalah adakah pengaruh kebijakan  inovasi produk minuman dasar teh Daun Kopi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pengrajin di  Desa Kresnowidodo. Metodologi yang dipergunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian bahwa dari 30 orang responden yang menyatakan bahwa Pengaruh kebijakan Inovasi Produk Minuman Berbahan Dasar Teh Daun Kopi (variable x) dengan jumlah 76,67% Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pengrajin (variable y) dengan jumlah 73,33%. Disarankan bahwa perlu adanya inovasi-inovasi yang lebih baik dengan menggunakan alat yang lebih maju untuk meningkatkan hasil produksi yang bisa bersaing di masyarakat.
PERBANDINGAN PENUNTUTAN PADA SISTEM PERADILAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Muhamad Abdul Rasyid; Ichwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7839

Abstract

Didasarkan pada sudut pandang sistem peradilan pidana dalam pilihan dan pada hukum acara pidana (formeel strafrecht / strafprocesrecht) secara khusus, pembuktian itu berfungsi menentukan dalam menegaskan kesalahan seseorang sehingga hukuman dijatuhkan oleh hakim. penulis ingin tahu tentang perbandingan sistem peradilan pidana di Indonesia dan Amerika Serikat. AS menganut perangkat kedaulatan ganda, dengan mempertimbangkan klaim dengan bantuan setiap kedaulatan yang dianutnya, terutama kedaulatan federal dan negara bagian. setiap penguasa dapat menuntut tersangka dalam suatu peristiwa yang sesuai dengan yurisdiksi setiap hukum yang berdaulat tanpa melanggar prinsip Nebis in Idem. Indonesia tidak menganut kedaulatan ganda. Jika amerika memiliki jaksa penuntut umum yaitu kejaksaan federal dan kejaksaan negara yang mewakili kedaulatannya, di Indonesia hanya ada kejaksaan tunggal sebagai perwakilan negara dalam sistem peradilan pidana.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 97/PID.SUS-TPK/2019/PN JKT.PST) Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7792

Abstract

Recently, corruption has been increasingly discussed, both in print and electronic media, as well as in seminars, workshops, discussions, and so on. Corruption has become a serious problem for the Indonesian people, because corruption in Indonesia occurs systemically, massively and structured so that it is not only detrimental to the state's financial condition, but also violates the social and economic rights of the community at large. The research method used is a normative research method that focuses on library research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study indicate that the provisions regarding criminal acts of corruption in Indonesia are regulated in Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes and Law no. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. In the consideration of the Panel of Judges, that in the public's view - the Defendant's actions were a disgraceful act, and during the examination process at the trial the Tribunal did not obtain justifying facts which could erase the unlawful nature of the Defendant's actions, nor the facts of forgiving reasons which could erase the guilt of the Defendant. Therefore, the defendant must be held accountable for his actions.

Page 14 of 43 | Total Record : 425

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue