cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 14   15   16   17   18 
Aset Biologis: Kebijakan dan Praktik Akuntansinya pada Sektor Agrikultur Ali Tafriji Biswan; Ilham Hermanda
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7613

Abstract

Aset biologis berwujud tanaman hidup atau hewan. Aset biologis memiliki karakteristik yang unik dibandingkan aset yang lainnya. Karakteristik unik yang dimiliki aset biologis adalah adanya tranformasi biologis atas aset tersebut. Tranformasi biologis terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan terjadi perubahan aset biologis. Transformasi biologis dapat menghasilkan aset biologis baru dan juga dapat menghasilkan produk agrikultur. Pada tahun 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 69 tentang Agrikultur. PSAK 69 mengatur tentang perlakuan akuntansi yang mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pada aset biologis. Agar lebih jelas implementasi akuntansinya, studi mengambil objek PT Palma Serasih Tbk yang bergerak di sektor agrikultur dan telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian kualitatif ini bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aset biologis pada perusahaan dan melakukan tinjauan kesesuaiannya dengan PSAK 69. Studi menunjukkan bahwa PT Palma Serasih Tbk telah menerapkan kebijakan dan praktik akuntansi aset biologis sesuai dengan PSAK 69 tentang agrikultur dalam menyusun laporan keuangan. Namun, dalam hal pengungkapan perusahaan seyogyanya memberikan informasi hasil panen produk agrikultur lebih lengkap sehingga lebih informatif bagi pengguna laporan keuangan.
Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Said Zulkifli
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7456

Abstract

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi covid-19 (studi pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan). Fokus penelitian ini meneliti komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi yang bersandarkan pada teori Implementasi Kebijakan George Edward III. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Hubermen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, dan mengadakan wawancara serta mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid 19 sudah berjalan dengan baik. Namun implementasi kebijakan bantuan langsung tunai dana desa masih saja belum optimal, ketika implementasi kebijakan dilaksanakan ternyata ada prosedur dan mekanisme dari regulasi yang berlaku masih kurang sesuai, jumlah penerima BLT di bagi ratakan karena kuota penerima melebihi jumlah yang telah ditentukan.
ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PUTUSAN NOMOR. 101/PID.B/2011/PN.PAREPARE) Andika Fauzi Rahmat Tangkala; Heri Qomarudin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7845

Abstract

Pembunuhan dengan mutilasi merupakan perbuatan yang terbilang keji dimana pembunuhan ini dilakukan dengan diawali adanya penghilangan terhadap nyawa seseorang kemudian dilanjutkan pemotongan terhadap tubuh korban mulai dari bagian kepala hingga keseluruhan tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk penghapusan jejak pembunuhan. Mutilasi jika dilihat dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur secara jelas sehingga dalam memberikan penjatuhan hukuman terhadap pelaku juga terkadang kurang tetap hal ini mengakibatkan adanya kekhawatiran dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat jika pelaku tidak dihukum seberat-beratnya, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian Dalam KUHP perbuatan mutilasi merujuk pada pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana (Pasal 339 KUHP). Penerapan hukum materiil dalam putusan Nomor. 101/Pid.B/2011/PN.Parepare adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan Dakwaan Kumulatif subsideritas yaitu Kesatu Primair Melanggar Pasal 340 KUHPidana, Subsidiair Pasal 338 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 353 ayat 3 KUHPidana, Lebih Subsidiair Lagi Pasal 354 ayat 2 KUHPidana, Lebih-Lebih Subsidiair Pasal 351 ayat 3 KUHPidana, DAN Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI PERISTIWA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Affany Nur Ilhami; Arrum Budi Leksono
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7836

Abstract

Kejahatan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling khas dialami oleh perempuan karena sangat terkait dengan cara pandang mayarakat yang menempatkan perempuan sebagai obyek seksual. Hal ini menunjukkan segala upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib perempuan dari tindak pidana tersebut belum membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Proses penanganan kasus sejak penyidikan hingga putusan cenderung belum sepadan jika dibandingkan dengan akibat yang dialami oleh korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode penulisan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat dimaknai sebagai bagian dari HAM yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang secara kodrati melekat pada manusia sejak kelahirannya.
KUALITAS PELAYANAN DALAM PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON Safitri Indryani; Nurudin Siraj; Moh Sutarjo; Aghnia Dian Lestari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.7656

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penerbitan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam penerbitan surat akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sudah diterapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Dan faktor penghambatnya yaitu (1) sumber daya manusia yang kurang (2) sarana dan prasarana yang kurang memadai (3) kesadaran masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya regulasi yang ditetapkan pemerintah yang dianggap fondasi dari apa yang dikerjakan. Faktor pendukung lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan yaitu layanan antrian online via Whatsaapp. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Bukti langsung, Kehandalan Daya Tanggap, Jaminan dan Empati, Kepuasan Masyarakat, Kinerja Pelayanan.
KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Remarcho Meinaky; Fakhlur Fakhlur
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7526

Abstract

Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif kualitatif sementara penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kmenterian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.
IMPLEMENTASI PEMBUATAN KTP EL PADA PROGRAM PAK LADI (PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN LANGSUNG JADI) DI DESA CANGKRING MALANG KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN Herianto Kurniawan; Totok Sasongko; M Rifa’i
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/.v10i1.7336

Abstract

Pak Ladi yaitu Pelayanan Langsung Administrasi Langsung Jadi. Pak Ladi merupakan program layanan masyarakat secara online dengan harapan pelayanan masyarakat itu lebih cepat, efektif, efesien mudah di jangkau. Tujuan  penelitian ini adalah untuk : 1.(Mengetahui lama waktu (efisiensi) yang dibutuhkan untuk pembuatan program KTP-eL di Desa Cangkring malang Kecamatan Beji, 2.(Mengetahui efektivitas proses pembuatan KTP-eL di Desa Cangkring malang Kecamatan Beji. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa dokumen kegiatan pengajuan KTP-el, hasil kuesioner, dan foto kegiatan dengan maksud untuk menganalisis pengajuan KTP-el untuk memperoleh gambaran secara holistik, terintegrasi, dan komprehensif yang telah dilakukan selama ini dan yang akan datang. Hasil penelitian ini menemukan sebuah inovasi dari system PAK LADI dengan Kebijakan tertuang peraturan bupati nomor 58 tahun 2020 tentang pelayanan administrasi kependudukan dan standar pelayanan nomor 472/123/424.082/2020 kebijakan-kebijakan dimasa sebelum dan sesudah pandemi cukup baik sehingga berdampak pada pelayanan public yang diharapkan terwujudnya Good Governance bagi pemerintah kabupaten pasuruan. Inovasi ini diluncurkan sesai surat keputusan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pasuruan nomor: 470/378.1/424.082/2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan langsung jadi. Inovasi ini dilaksanakan di wilayah kecamatan sebanyak 24 dengan program dari pemerintah kabupaten pasuruan yaitu kendurenmas.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN WANITA UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor: 1025/Pid.Sus/2018/PN.Sby) Novindah Kurniadi; Heri Qomarudin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7841

Abstract

Fenomena perdagangan perempuan (women trafficking) bagaikan “fenomena gunung es”. Kaum perempuan yang pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara seringkali dijadikan objek dominan dari sindikat mafia perdagangan orang (trafficking in persons). Modus operandinyapun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif analitis ,Data yang digunakan adalah data sekunder, Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , Bahan hukum yang digunakan yaitu, Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Hasil Penelitian yaitu: Faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, Faktor perubahan lobalisasi dunia, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya.  Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus eksploitasi seksual komersial pada media sosial.
PENINDAKAN TERHADAP PENGENDARA MOTOR TENTANG PELANGGARAN PASAL PASAL 106 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 DI WILAYAH POLRESTA BANDUNG Erlangga Surya Dharma; PL Tobing
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7794

Abstract

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pengendara bermotor wajib menaati tata tertib yang telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya wajib mempunyai kelengkapan surat-surat berkendara. Pada wilayah Kota Bandung, masih banyak pengendara motor yang mengabaikan untuk membawa kelengkapan surat berkendara saat berkendara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung bagi pengendara kendaraan roda dua yang tidak dilengkapi surat-surat adalah dengan melakukan penilangan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 288 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung yaitu bekerjasama dengan intansi terkait yaitu dalam hal ini Dinas Perhubungan, melakukan pembinaan dan penerapan sanksi terhadap oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penyuluhan hukum, sosialisasi baik media cetak maupun media elektonik, dan melakukan razia rutin yang bertujuan untuk terus mengingatkan kepada masyarakat bahwa kelengkapan surat-surat itu sangatlah penting.
DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA DAN BERLANJUT Agus Marsinta; Agnes Harvelian
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i1.8073

Abstract

Akhir-akhir ini korupsi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak maupun elektronik, maupun dalam seminar, workshop, diskusi, dan lain sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik, masif dan terstruktur sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku korupsi? Dan apa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 97/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dari bahan hukum. Pendekatan normatif dilakukan dengan meninjau ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa menurut pandangan masyarakat - perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela, dan selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta-fakta yang membenarkan yang dapat menghapus perbuatan melawan hukum Terdakwa, maupun fakta-fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Tergugat. Oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Page 16 of 43 | Total Record : 425

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue