cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 37   38   39   40   41 
POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHPIDANA Bremi, Krisnadi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5716

Abstract

Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha penanggulangan kejahatan, mengejawantah dalam bentuk penegakan hukum pidana yang rasional. Politik hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian politik kriminal, Dengan demikian, sebagai bagian dari politik kriminal, politik hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pembahasan: keberadaan pengaturan pidana mati di Indonesia sudah berlangsung lama. Dalam berbagai orde pemerintahan, pidana mati tetap menjadi bagian dari sistem pidana nasional. Meskipun ada pendapat bahwa pada analisa efek penjeraan atau pencegahan terhadap pelaku kejahatan yang diancam pidana mati belum begitu signifikan. Walaupun telah meratifikasi ICCPR pada tahun 2005 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005, eksistensi pidana mati di Indonesia masih bertahan. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA, HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Saefullah, Saefullah
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5717

Abstract

Dalam pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan sangat erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Sedangkan subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain atau korban. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir.
KEBIJAKAN PUBLIK TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT SWASTA DALAM PELAYANAN KESEHATAN Darnus, Darnus
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5718

Abstract

Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi saksi sesuai dengan pellanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunya tugas menjatuhkan sanksi. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas (PT) untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam faktanya banyak rumah sakit swasta yang tidak melaksanakan TJSL, sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Padahal rumah sakit (RS) mempunyai kewajiban menjalankan fungsi sosial RS sesuai ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yanng optimal.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Afrineldi, Afrineldi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5719

Abstract

Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, bukan hanya pihak konsumen saja yang berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen itu. Pihak lain yang juga berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen adalah pihak pelaku usaha. Pelaku usaha di dalam menjalankan aktivitasnya membutuhkan konsumen, sebagaimana konsumen juga membutuhkan pelaku usaha. Permasalahannya adalah perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Kesimpulannya adalah perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik (e-commerce), harus memuat tanggung jawab dan prinsip di dalam perlindungan hukum khususnya pelindungan konsumen. Perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kewajiban yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompenstoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.
EVALUASI KINERJA DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH (STUDY TENTANG PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI DPRD KABUPATEN BREBES PERIODE 2014-2019) Permana, Ipik; Warsudi, Warsudi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5946

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menemukan bahwa kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) periode 2014-2019 dalam mencapai Perda Brebes belum optimal. Sejumlah dampak terhadap kepentingan masyarakat, bisnis lokal, dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes karena isu-isu strategis untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah belum terakomodasi oleh regulasi yang relevan dan terukur. Teori yang digunakan adalah tentang kinerja, yang meliputi; produktivitas, kualitas pelayanan, daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas, kualitas, daya tanggap dan akuntabilitas DPRD Kabupaten Brebes dalam mencapai Perda belum optimal. Terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah rancangan peraturan daerah dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Dari 171 rancangan peraturan daerah, hanya 56 yang disahkan. Selain itu, materi dan aspirasi belum dioptimalkan melalui mekanisme inisiatif yang tepat dari Dewan, lebih banyak proposal yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Sosialisasi Perda belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pertanggungjawaban, mekanisme administrasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Brebes periode 2014-2019 sudah berjalan cukup baik, meskipun diperlukan upaya pembenahan melalui analisis substantif dan responsif terhadap kebutuhan Perda yang berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Brebes.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo Yusril F, Mohamad; Kusmiyanti, Kusmiyanti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5947

Abstract

Adapun tujuan penelitian ini ialah guna mengetahuiL seberapa besar pengaruh motivasi terhadap kinerja Pegawai yang bekerja pada Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo.  Sedangkan dalam penelitiannya, Metode yang digunakan ini adalah Metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan populasi semua pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang berjumlaha 48 orang pegawai. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari 31 orang laki-laki dan 4 orang prempuan menggunakan deskriptif persentase sebagai studi populasildan analisis data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 variabel yaitu variable Motivasi Kerja (Maslow, 1970) dan Kinerja Pegawai (Yang, 2008). Dari variable tersebut memiliki beberapa indikator didalamnya. Indikator motivasi yaitu Physiological Needs (Dalam memenuhi kebutuhan fisik), Safety Needs(Kebutuhan akan rasa aman), Belongingness and Love needs (Rasa Cinta dan kepemilikan), Esteem needs (Penghargaan) dan  Self-Actualization needsL ( Pemenuhan kebutuhan aktualisasi ) dan  indikator kinerja  yang meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, kehadiran ditempat kerja dan sifat akomodatif dan membantu. Instrumen yang dipakai dalam Pengujian validitas adalah dengan menerapkan koefisien korelasi momen produk dari Pearson yang penerapannya menggunakan program fasilitas komputer SPSS untuk Windows versi 21. Penelitian ini memakai rumus koefisien Alpha Cronbach untuk uji reliabilitasnya. Hasil penelitianLmenunjukkan motivasi pegawai di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo secara keseluruhan sudah baik dan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dengan bernilai positif yang dihasilkan dari hubungan yang signifikan tersebut, artinya, semakin baik motivasi pegawai atau tinggi pula tingkat kinerja pegawai di Rumah Tahanan Kelas IIB Situbondo.
PERTANGGUNGJAWAB HUKUM PEMBINA YAYASAN DIKAITKAN DENGAN PENGALIHAN ASET YAYASAN SECARA SEPIHAK Warsifah, Warsifah; Lakie, Veni Florence
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i1.5950

Abstract

Kekayaan yayasan semuanya milik hanya yayasan, bukan milik organ yayasan, yaitu bukan milik pembina, bukan milik pengurus, dan bukan milik pengawas. Oleh karena itu, semua kekayaan yayasan tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada siapa saja, termasuk tidak boleh dibagi atau dialihkan kepada organ yayasan. Suatu PT hadir dan beraktifitas di masyarakat untuk mencari keuntungan/laba. Kehadiran undang-undang tersebut untuk mengarahkan, menuntun, dan melindungi yayasan agar dapat mencapai tujuannya, yakni dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga sebagai dasar untuk menuntut anggota organ yayasan yang menyalahgunakan kekayaan yayasan, seperti mengalihkan kekayaan yayasan secara sepihak tanpa sepengetahuan yayasan. Tentu saja perbuatan anggota pembina semacam itu melanggar undang-undang yayasan. Oleh karena itu, perbuatan alih kekayaan yayasan secara sepihak itu wajib diminta pertanggungjawab dari pembina secara hukum. Bentuk pertanggungjawab pembina dapat dilakukan secara pidana, yakni menurut tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang meliputi: memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
IMPLEMENTASI PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO PEMBERIAN HUKUMAN DISIPLIN NARAPIDANA DI RUTAN KELAS I SURAKARTA Gumilang, Lintang Cahyo; Wibowo, Padmono
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6258

Abstract

Narapidana yang sedang menjalani masa pidananya mempunyai hak-hak untuk mendapatkan pembinaan yang harus diberikan sepenuhnya. Oleh sebab itu untuk mewujudkan pelakasanaan pembinaan, pemberian keterampilan kerja diberikan agar mencapai daya guna dan hasil yang maksima dan tercapainya tujuan pemasyarakatan. keterampilan kerja tidak berjalan optimal karena minimya kapasitas tempat, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM petugas, dan rendahnya minat narapidana. Dalam pelaksanaannya pembinaan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada pemberian hukuma disiplin. Hukuman yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran narapidana tersebut, dimana tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki dan mendidik Narapidana melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu dengan adanya pembinaan keterampilan kerja mampu mengurangi resiko pelanggaran karena didalamnya terdapat kegiatan yang mampu mengisi kosongnya waktu narapidana dengan kegiatan yang positif dan berguna di masa depan.
PERAN PETUGAS PENGAMANAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PENYELUDUPAN DAN PEREDARAN NARKOBA DI RUTAN KELAS II B SITUBONDO F, Mohamad Yusril; Wibowo, Padmono
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6259

Abstract

Program Getting to Zero Halinar merupakan program upaya meniadakan ponsel, pungutan liar, dan narkoba pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang juga merupakan program wajib dengan keharusan untuk diterapkan di seluruh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini berlaku terutama untuk permasalahan yang terjadi di UPT Pemasyarakatan pada saat ini dan menjadi fokus Pemasyarakatan yaitu terkait dengan pelanggaran HALINAR adalah peredaran Narkoba didalam UPT Pemasyarakatan. Tidak hanya sampai disitu saja, banyaknya pemberitaan terkait dengan percobaan menyelundupkan Narkoba di Rumah Tahanan Negara maupun Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh pengunjung.  Maka dari itu, sebagai petugas Pemasyarakatan utamanya petugas Pengamanan harus mampu dan wajib untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HALINAR terlebih terkait dengan peredaran Naroba didalam Rutan dan Lapas. Kegiatan tersebut juga terjadi pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo yang memiliki petugas pengamanan berjumlah 28 orang dengan 1 orang Kepala KPR, 7 orang staf yang dibagi pagi dan siang serta 4 regu pengamana yang berjulah 5 orang dalam 1 regu pengamanan memiliki tanggung jawab dalam meminimalisir peredaran Narkoba. Selain itu, diharapkan petugas pengamanan tahu situasi dan kondisi WBP didalam blok tersebut mulai dari keadaan keamanan hingga keluhan yang dialami WBP terutama jika ada indikasi terjadinya peradaran Narkoba. Maka dari itu, peneliti ini ingin mengetahui peran petugas pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Situbondo dalam upaya meminimalisir peredaran Narkoba di rutan yang bersangkutan.
POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS: BUM DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK Priharjanto, Akhmad; Andriana, Nina
Jurnal Ilmiah Publika Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v9i2.6260

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prinsip dalam pengelolaan BUM Desa adalah partisipasi masyarakat. Saat ini BUM Desa tumbuh pesat namun masih sedikit BUM Desa yang sukses. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang mengambarkan bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat pada BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dilaksanakan dengan pola yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertangungjawaban, dan kepemilikan modal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola BUM Desa dalam melaksanakan partisipasi masyarakat.

Page 39 of 43 | Total Record : 425

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue