cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aghnia Dian Lestari
Contact Email
aghnia.dianl@ugj.ac.id
Phone
+628112424666
Journal Mail Official
jurnal.ilmiahpublika@ugj.ac.id
Editorial Address
Jl. Terusan Pemuda No. 1 Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Publika
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23374446     EISSN : 26848295     DOI : https://doi.org/10.33603/publika.v12i1
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
Jurnal Ilmiah Publika is an open access journal that uses a double blind peer review and is published twice a year by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati. The purpose of this journal is to contribute and disseminate thoughts from a theoretical and empirical perspective in social, political and humanities at a regional, national, and global scale. Authors are invited to submit manuscripts that fall within the scope of the Jurnal Ilmiah Publika. JIP welcomes contributions from researchers, scholars, practitioners, policymakers, and students engaged in social and political inquiry, as well as those addressing cross disciplinary intersections
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 425 Documents
 39   40   41   42   43 
KONTRIBUSI EKOLOGI PEMERINTAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING Putra, Bayu Karunia
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.8567

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekologi pemerintahan dalam mewujudkan kebijakan pemerintah daerah yang berdaya saing. Topik ini dianggap penting karena ekologi pemerintahan menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan serta acuan strategis dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan digital. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah melalui database Publish or Perish, SINTA, dan Google Scholar. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, valid, dan terkini terkait ekologi pemerintahan dan daya saing kebijakan daerah. Analisis data dilakukan melalui kajian pustaka yang mendalam untuk memahami hubungan antara konsep ekologi pemerintahan dengan efektivitas kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekologi pemerintahan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan daerah, mendorong inovasi berbasis teknologi, serta memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada ekologi pemerintahan berpotensi menciptakan tata kelola yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pemerintahan modern
Pengaruh Budaya Sunda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Publik Adawiah, Elis Robiatul; Laila Habibah Nurfalah; Zidan Jamaudin; Bunyamin Maftuh; Maulia Depriya Kembara
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.10119

Abstract

Penelitian ini menyoroti pengaruh budaya Sunda terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik di Jawa Barat. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki nilai-nilai yang relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Namun, penerapannya sering dipengaruhi oleh keberagaman budaya lokal. Budaya Sunda yang berkembang di Jawa Barat dan Banten mengedepankan nilai gotong royong, musyawarah, dan kesederhanaan—yang sejalan dengan prinsip Pancasila.Menggunakan metode literature review, penelitian ini menganalisis berbagai sumber terkait budaya Sunda, nilai Pancasila, dan kebijakan publik. Hasil menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai budaya Sunda mulai diakomodasi dalam kebijakan publik, implementasinya masih terbatas pada aspek simbolik, seperti pakaian adat dan ornamen khas. Beberapa program seperti "Desa Mandiri" dan Musrenbang sudah mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah mufakat sebagaimana dalam budaya Sunda dan Pancasila.
Analisis Strategi Manajemen Konflik dalam Sengketa Lahan Relokasi Pulau Rempang permatasari, Silfia Ayu Renata; Abelia Dwi Andini; Sebastian Leon Arlen; Ellisa Putri Wulandari
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.10168

Abstract

Artikel ini menganalisis strategi manajemen konflik dalam segala hal relokasi pulau rempang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengkaji data dari regulasi hukum serta publikasi akademik dan media serta analisis konflik berdasarkan teori konflik Dahrendorf. Konflik yang terjadi melibatkan kepentingan pemerintah, masyarakat lokal, dari investor, konflik ini muncul karena ada perselisihan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak masyarakat atas tanah yang mereka tempati. Studi ini menelusuri literatur terkait teori manajemen konflik serta dinamika sosial yang muncul akibat rencana pengembangan kawasan rempang eco city. Hasil analisis menunjukan bahwa penanganan konflik di pulau rempang meliputi tahap pencegahan, penghentian konflik, dan tahap pemulihan pasca konflik. Tetapi hingga kini masih belum terlihat langkah signifikan dalam implementasi pasca konflik di pulau rempang.
Politik Dan Korupsi: Pasangan Tak Terpisahkan Ayu Primasari, Dinda; Siska Amelia Vigianti; Maya Hardianti; Raliza Berlian Windriani; Rosalina Pratiwi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v13i1.10179

Abstract

Penelitian ini membahas keterkaitan erat antara politik dan korupsi di Indonesia, dengan fokus pada maraknya korupsi di kalangan kepala daerah dan anggota legislatif. Tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor terjadinya politik transaksional, di mana pejabat publik terjerat dalam praktik suap, penggelapan dana, serta penyalahgunaan wewenang. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus, penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan, mahalnya biaya pencalonan, serta rendahnya integritas partai politik menjadi faktor utama memperparah korupsi. Kasus-kasus besar seperti yang melibatkan Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman memperlihatkan pola penyalahgunaan kekuasaan yang sistemik untuk kepentingan pribadi. Fenomena ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap demokrasi. Untuk memutus mata rantai politik dan korupsi, penelitian ini merekomendasikan reformasi pendanaan politik, penguatan sistem pengawasan, pendidikan antikorupsi sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Upaya-upaya ini penting untuk membangun sistem politik yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
Analisis Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Perempuan dalam Rumah Tangga Ricky Safriyanto; Fairo Ningsih; Jonathan Raymond Frederick; Gita Isyanawulan
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.10182

Abstract

Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah rumah tangga. Dalam konteks ini, perempuan sering kali diposisikan dalam peran domestik yang subordinat, yang membatasi akses dan partisipasi mereka terhadap pengambilan keputusan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana budaya patriarki mempengaruhi kesetaraan gender perempuan di dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode utama. Berdasarkan pengamatan literatur, ditemukan bahwa norma dan nilai-nilai yang melekat dalam budaya patriarki seringkali diperkuat oleh institusi sosial seperti keluarga, agama, dan pendidikan. Akibatnya, peran gender tradisional terus diproduksi secara turun-temurun, yang menghambat upaya tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam rumah tangga, perempuan kerap kali dibebani tanggung jawab domestik yang tidak setara, tanpa pengakuan yang mampu atas kontribusinya. Selain itu, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja turut memperkuat ketimpangan tersebut. Kajian ini menekankan pentingnya transformasi nilai-nilai sosial melalui pendidikan gender, kampanye kesadaran, dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender di ranah rumah tangga, perlu adanya upaya kolektif dalam mendekonstruksi budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam masyarakat.
Mafia Tanah Di Indonesia: Subjek Yang Seakan Tidak Pernah Hilang Erna Azharul Khasanah; Nizam Zakka Arrizal
Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v13i1.10204

Abstract

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami lebih jauh mengenai kejadian-kejadian mafia tanah yang sedang marak terjadi saat ini. Solusi baru atas permasalahan yang ada kemudian diberikan dengan menggunakan pendekatan hukum preskriptif yang relevan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan terkait. Metode-metode ini didukung oleh bahan-bahan sekunder dari berbagai sumber. Peneliti tertarik untuk menulis artikel ini setelah mengetahui kejadian terkini Nirina Zubir yang baru- baru ini terjadi terkait perampasan harta benda ibunya oleh anggota mafia tanah. Ada beberapa undang-undang yang bertujuan untuk memberantas mafia tanah, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kekuasaan Administratif, Hak Atas Tanah, Satuan Perumahan, dan Pendaftaran Tanah yang dimaksudkan untuk memberikan hak kepada pemilik tanah dan satuan properti tempat tinggal dan hak terdaftar lainnya, mafia tanah dapat melanjutkan operasinya. Meningkatnya sengketa pertanahan dan sengketa akibat campur tangan mafia tanah membuat proses pengurusan perkara pertanahan terhambat dan memakan waktu lama dalam penyelesaiannya. Lemahnya undang-undang pertahanan merupakan permasalahan mendasar, dan undang-undang tersebut mempunyai celah yang dapat dieksploitasi oleh mafia tanah. Oleh karena itu, reformasi hukum pertanahan diperluan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hukum guna mencapai kepastian hukum yang bermanfaat bagi masyarakakat.
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH POTENSI MALADMINISTRASI PADA PELAYANAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL Reza, Fajar; Muhammad Khoirul Anwar; Nafi Alrasyid
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.10586

Abstract

Pekerja informal seperti petani dan nelayan merupakan kelompok masyarakat yang rentan secara sosial dan ekonomi karena minimnya perlindungan ketenagakerjaan. Mereka bekerja tanpa kontrak tetap, tanpa penghasilan pasti, dan sering kali tidak terjangkau program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker). Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Ombudsman Republik Indonesia dalam mencegah potensi maladministrasi pada pelayanan Jamsosnaker bagi pekerja informal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengacu pada Laporan Hasil Kajian Sistemik Ombudsman RI Tahun 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ombudsman RI telah mengidentifikasi berbagai titik rawan maladministrasi seperti kekosongan regulasi daerah, lemahnya pengawasan, dan minimnya edukasi publik. Melalui strategi sistemik, termasuk advokasi kebijakan, pengawasan implementasi regulasi, serta edukasi masyarakat, Ombudsman RI berhasil mendorong perbaikan signifikan. Hal ini terbukti dari peningkatan cakupan kepesertaan di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan personel dan rendahnya literasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran strategis Ombudsman RI dalam memperkuat sistem pelayanan publik yang inklusif, adil, dan bebas maladministrasi, khususnya bagi kelompok pekerja rentan.
Pengaruh Masyarakat Terhadap Formulasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Di Era Demokrasi Digital Suwarsono, Hendri
Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v13i2.10981

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang partisipasi politik baru yang semakin luas terbuka melalui media sosial. Dalam ruang tersebut, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai aktor aktif yang mampu memengaruhi arah kebijakan politik dalam negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh masyarakat terhadap formulasi kebijakan politik di Indonesia pada periode 2015 hingga 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menelaah literatur akademik, laporan media, serta data empiris terkait dinamika politik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berkontribusi signifikan dalam membentuk opini publik, menggeser agenda politik, dan memberi tekanan kepada pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis. Interaksi digital yang intens dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan praktik demokrasi deliberatif. Namun demikian, ruang digital juga menyimpan tantangan serius berupa risiko polarisasi, echo chamber, manipulasi opini oleh buzzer, serta penyebaran disinformasi yang dapat menurunkan kualitas demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat berperan sebagai aktor politik non-formal dengan kekuatan kolektif dalam memengaruhi legitimasi kebijakan publik. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan transparansi komunikasi pemerintah menjadi prasyarat penting untuk menjaga ruang demokrasi digital tetap sehat, partisipatif, dan berkelanjutan.
Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Air di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung Cindy Aulia Rahmadina; Siti Khumayah; Rahmayanti
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i1.11070

Abstract

This study analyzes the implementation of water resource utilization licensing policies at the Cimanuk Cisanggarung River Basin Organization (BBWS Cimanuk Cisanggarung). The research was conducted through a 10-week Research and Practice (Ristik) program using direct observation, interviews, and documentation methods, applying a qualitative descriptive approach based on the theoretical framework of Edward III (1980), which states that the success of policy implementation is influenced by four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings identify a major issue: a significant number of water resource utilization activities are carried out without official permits. This problem is linked to the lack of oversight by authorized parties and the insufficient dissemination of information regarding licensing obligations. The study proposes four comprehensive solutions: (1) strengthening communication strategies through continuous public outreach; (2) increasing the capacity and number of human resources; (3) fostering a proactive attitude among policy implementers; and (4) improving bureaucratic structures to support better coordination and supervision. The conclusion highlights that the implementation of water resource utilization licensing policies still faces several challenges, particularly related to the low level of public compliance with licensing regulations
Efektivitas Program Comprehensive Industrial Coaching Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Siti Fatimah; Nursahidin
Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v12i2.11092

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Comprehensive Industrial Coaching (CIC) yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya di sektor olahan pangan. Program CIC, yang telah berjalan sejak 2019 dan menghasilkan tujuh generasi peserta, memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari penguatan kewirausahaan, inovasi produk, hingga strategi pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Efektivitas program CIC ini dianalisis menggunakan lima indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, dan sistem pemeliharaan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program CIC memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dan daya saing produk IKM, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya inovasi dari pelaku IKM dan keterbatasan jumlah peserta akibat minimnya anggaran. Program CIC dinilai efektif dalam membantu pelaku IKM menghadapi tantangan industri, namun diperlukan peningkatan dalam hal jangkauan peserta dan penguatan inovasi agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas di masa mendatang.

Page 41 of 43 | Total Record : 425

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 13 No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 12 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 11, No 1 (2023): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 11 No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Publika Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9 No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 8 No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH PUBLIKA Vol 2, No 2 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 2, No 1 (2014): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 2 (2013): JURNAL PUBLIKA Vol 1, No 1 (2013): JURNAL PUBLIKA More Issue