REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Articles
133 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Jafar, Sofyan -]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.12577
<![CDATA[Untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, maka penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada PT merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya, yaitu salah satunya adalah adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebenarnya tidak hanya berdampat positif terhadap PT itu sendiri untuk kelangsungan usaha, tetapi juga untuk perlindungan investor yang juga berdampak terhadap perbaikan perekonomian negara, khususnya berkaitan dengan program pemerintah terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam hal pembangunan perekonomian negara. Bagi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik merupakan aset dan memerlukan komitmen dan investasi. Kultur tata kelola perusahaan yang baik harus ditumbuhkembangkan termasuk aspek pengambilan keputusan dalam suatu manajemen. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam PT harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud yang akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik juga diperlukan untuk menghindari konflik antar kepentingan para pihak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak sedikit dan demi kelangsungan usaha, karena PT sebagai badan hukum yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya.]]>
<![CDATA[PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILU 2024 DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DALAM MAHKAMAH KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Alcika, Yara Shafa]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10165
<![CDATA[Demokrasi merupakan harapan dari para masyarakat terhadap pemerintah baik dalam hal partai politik maupun pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, pemilihan umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, dengan melalui pemilihan umum maka kekuasaan masyarakat dapat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasan dan hak mereka kepada wakilnya yang berada di parlemen pemerintahan. Studi ini membahas gagasan ide mengenai penundaan pemilihan umum 2024 yang masih terus diperbincangkan, wacana ini merupakan ungkapan dari sebagian kelompok yang ingin memuaskan desakan politik dan menikmati candu kekuasaan. Justru dari argumentasi ini jika terus menerus didorong, hal ini justru dapat menghancurkan demokrasi dan ekonomi, namun tidak ada argumentasi yang jelas dalam melegitimasi gagasan penundaan sebagai pilihan politi k.Banyaknya gemuruh suara dari para akedimisi , aktivis serta kalangan para mahasiswa yang menolak langsung adanya penundaan pemilu 2024. Salah satunya BEM UMM yang dengan tegas menyatakan bahwa penundaan pemilu atas alasan apapun tidak dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK (Analisis Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan) ]]>
<![CDATA[Muammar, Muammar]]>;
<![CDATA[Fitri, Ria]]>;
<![CDATA[sanura, indah Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.12599
<![CDATA[mewujudkan hak anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakanbmelalui kebijakan pengembangan Kota Layak Anak, indikator pemenuhan hak anak dibagi dalam beberapa klister, salah satunya klaster hak sipil dan kebebasan yang mencakup kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Tersedianya informasi layak anak, dan jumlah forum anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dan kendala-kendala Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pengembangan kota layak anak pada klaster Hak Sipil dan Kebebasan? dan apakah Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak sudah memenuhi indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan yang di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018? . Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan yuridis empiris, menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan juga melibatkan kepustakaan (Library Research) yakni mengkaji hukum tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan hak anak pada klaster hak sipil dan kebebasan telah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, namun belum sepenuhnya maksimal klaster hak sipil dan kebebasan terdapat dua kepentingan anak yang harus dipenuhi, yaitu hak sipil dan hak kebebasan. Pada hak sipil, pemerintah Kota Banda Aceh memberikan pelayanan yang maksimal dengan Program Inovasi Pelangi dan Jebol untuk mengurus akta kelahiran dan Kartu Identitas anak. Namun masih ditemui beberapa kendala, yaitu: Kurangnya sosialisasi Kota Layak Anak di tingkat Kecamatan dan Gampong, dan sedikitnya Gampong yang telah dicanangkan menjadi Gampong layak anak. Sehingga Program Kota Layak anak tidak mendapatkan dukungan optimal dari masyarakat dan dunia usaha. Minim fasilitas informasi layak anak. Forum anak di tingkat kecamata dan Gampong belum dapat sepenuhnya aktif dalam proses pembuatan kebijakan.]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT ISTRI TERHADAP SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di Mahkamah Syariyah Bireuen) ]]>
<![CDATA[Athariq, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10002
<![CDATA[Pengkajian ini bertujuan guna menganalisis faktor yang memengaruhi sebab munculnya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19, bisa menyelesaikan mengenai persoalan banyaknya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19 serta menyelesaikan kendala yang terdapat pada penyelenggaraan penyelesaian banyaknya cerai gugat dimasa pandemi Covid-19. Jenis pengkajian yang dipakia guna menjawab persoalan tersebut yakni pengkajian hukum yuridis-empiris dengan memakai pendekatan empiris. Pengumpulan data dilaksanakan lewat studi wawancara dan pengkajian ke lapangan, Analisis data yang dipakai yaitu analisis kualitatif. Hasil pengkajian yang didapat menunjukkan bahwasanya faktor penyebab munculnya perceraian sebab faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan di rumah tangga. Upaya yang dilaksanakan guna menurunkan banyaknya perceraian lewat upaya preventif maupun mediasi. Kendala guna menyelesaikan banyaknya perceraian ykani sebab kemauan kuat dari para pihak guna tetap mau bercerai dikarenakan oleh perseteruan yang berkelanjutan. Disarankan guna mengatasi munculnya perceraian pasangan yang hendak menikah baiknya mengerti serta paham akan pranikah dan pendidikan yang baik. Baiknya ketika menyelesaikan munculnya cerai gugat bisa dilaksanakan dengan mediasi dan membangun lagi ikatan yang harmonis antar kedua pasangan. Saat mau bercerai seharusnya pasangan merundingkannya lebih dulu persoalam yang tengah mereka derita, supaya persoalam yang terdapat antar keduanya tidak menyebar dan tidak dibiarkan begitu saja dan persoalan para pasangan yang telah menikah dapat diakhiri secara baik dengan tidak mesti bercerai.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital ]]>
<![CDATA[Triadi, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10178
<![CDATA[Pencurian data pribadi merupakan kejahatan yang mengakibatkan banyak korban mengalami kerugian materil dan psikologis. Namun perlindungan hukum bagi korban belum diatur dengan jelas dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini terkait dengan perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi. Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan penting yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui media digital dan bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi melalui media digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan teknik analisis data dilakukan dengan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif untuk tindak pidana pencurian data pribadi belum optimal. Kebijakan perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi yang ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sudah memuat perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi mengenai kelemahan-kelemahan pada peraturan yang sudah ada.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING PT.BANK SYARIAH INDONESIA UNIT KCP CHIK JOHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Andrian, Sri]]>;
<![CDATA[Eriani, Dian]]>;
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.11158
<![CDATA[Perlindungan nasabah merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen jasa pengguna layanan mobile banking terkait dengan segala keluhan sebagai pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah dilakukan jika ada permasalahan dari nasabah yang tidak terselesaikan dengan baik oleh pihak bank yang berpotensi terjadi perselisihan yang akan menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Hasil penelitian adalah perlindungan hukum ada dua bentuk yakni secara preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan hukum antara pihak bank dengan nasabah berkaitan dengan kegagalan system pada saat penggunaan mobile banking. Perlindungan hukum juga dapat dilakukan secara represif, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak bank dengan nasabah dengan melakukan beberapa upaya yaitu pengaduan, edukasi dan tanggung jawab mengganti kerugian. Tanggung jawab hukum bank atas kerugian nasabah merupakan bagian dari kewajiban bank untuk memberikan ganti kerugian yang dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum ]]>
<![CDATA[O.M.SULTAN, Ayu Raihanny]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10541
<![CDATA[Lembaga peradilan yang terbentuk sejak masa reformasi dan memiliki orientasi untuk menegakkan eksistensi demokrasi konstitusional disebut mahkamah konstitusi (Sa'adah, 2019). Demokrasi konstitusional adalah prinsip kedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan berdasarkan asas konstitusionalisme yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Jimly Asshidiqie 2011). Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, yaitu: menguji konstitusionalitas UU, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu. Amandemen satu atap UUD NRI 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat perlu mendapatkan jaminan konstitusional dari lembaga-lembaga negara. (Nggilu, 2019). Hal ini dimaksudkan agar amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya menjadi permainan segelintir elit politik di MPR, tetapi juga memenuhi unsur-unsur konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 UUD NRI 1945 dan menganut kesepakatan dasar yang disepakati pada saat amandemen keempat UUD NRI 1945 termasuk juga untuk menegaskan salah satu argumentasi hukum yang menyatakan bahwa "politeae legibus non leges politiis adoptandae" yang artinya jika suatu negara menginginkan pemerintahan yang baik, maka politik harus berada di bawah hukum dan bukan sebaliknya Kata kunci: lembaga peradilan, kewenangan, mahkamah konstitusi]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi ]]>
<![CDATA[Rahman, Arif]]>;
<![CDATA[Kurniasari, Tri Widya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i1.10766
<![CDATA[Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama denganproduk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (legal research) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum. negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi, ]]>
<![CDATA[Perbandingan Penerapan Restoratif Justice Antara Indonesia dan Tiongkok ]]>
<![CDATA[Halim, Suriyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v11i2.14834
<![CDATA[Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan suatu kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima (akseptable) masyarakat dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (adaptable). Hukuman pidana penjara bukan merupakan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan. Restorative Justice merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan kembali pemilihan kembali pada keadaan semula. Tujuan konsep restorative justice yaitu proses dimana semua pihak yang berkepentingan secara bersama-sama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Lain halnya yang terjadi di negara Tiongkok, yang dimana sudah puluhan tahun menjadi Restorative Justice sebagai salah satu upaya penyelesaian hukum melalui mediasi rakyat (Restorative Justice China). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif, yang dimana metode Penelitian Normatif ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau kepustakaan. Bagi Indonesia secara paradigmatik telah terjadi pergeseran dari penegakan hukum pidana yang berlandaskan retributif justice menuju kepada restoratif justice. Bagi Tiongkok mediasi rakyat adalah bagian dari sistem hukum Tiongkok untuk menyelesaikan konflik sosial akar rumput di luar sistem peradilan. Di Indonesia hal yang menjadi kelemahan dalam penerapan Restorative Justice terletak pada acara penerapannya, sementara di Tiongkok mediasi rakyat berubah dari alat garis massa yang dipolitisasi menjadi mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial dan melestarikan rezim komunis.]]>
<![CDATA[PPLICATION OF RESTITUTION RIGHTS FOR CHILD VICTIMS OF BULLYING AS THE RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS IN CIVIL ASPECTS ]]>
<![CDATA[Kurniasari, Tri Widya]]>;
<![CDATA[Rahman, Arif]]>;
<![CDATA[Sari, Elidar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16734
<![CDATA[This study aims to determine the application of restitution rights for child victims of bullying as the responsibility of perpetrators in civil aspects. Currently, there are many cases of bullying that affect children as victims. This not only results in physical injury but also psychological harm, with some cases even leading to permanent disability or death. Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, serves as a legal instrument to ensure the protection of all rights inherent in a child. In the process of law enforcement, perpetrators are sometimes subject to criminal sanctions. However, problems arise when the perpetrator refuses to pay restitution as a civil right of the bullying victim. Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2022, which pertains to Procedures for Settling Applications and Granting Restitution and Compensation to Victims of Criminal Acts, does not provide a mechanism for coercing perpetrators to pay restitution. This study employs a qualitative research approach, which produces descriptive data on the issues related to the application of restitution rights for child victims of bullying as the responsibility of perpetrators in civil aspects under Law No. 35/2014. The normative legal research approach was conducted to explore the forced right to restitution for bullying victims against bullies, as stipulated by Law No. 35/2014. In practice, in addition to criminal responsibility, bullies can also be held accountable for their actions in civil aspects by granting restitution rights to their victims. The regulation of restitution rights in Law No. 35/2014 and Perma No. 1/2022 serves as evidence that the state acts as an agent in fulfilling legal protection for victims of bullying, both preventively and repressively. However, there is still a need for a legal instrument in the law enforcement process, which could serve as a basis for imposing substitute penalties on perpetrators who refuse to pay restitution to their victims. This would not only have a deterrent effect on bullies but also ensure justice for their victims]]>
