cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 133 Documents
 10   11   12   13   14 
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Digaji di Bawah Upah Minimum Kota Oleh PT Royal Sejahtera (Studi Putusan No.52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn) Pakpahan, Elvira Fitriyani
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i2.14835

Abstract

Perlindungan bagi buruh merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberi kepastian ekonomi, sosial, dan hukum kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia demi memanifestasikan kemakmuran bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap buruh diberi pekerjaan oleh yang namanya pemberi kerja, adapun pemberi kerja dalam regulasi tersebut ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi pekerjaan kepada setiap orang yang disebut buruh atau tenaga kerja untuk selanjutnya akan diberi imbalan berupah upah yang layak. Jenis riset pada riset ini ialah yuridis normatif yaitu suatu riset yang berbasis pada teori-teori atau peraturan hukum. Pemberi kerja dilarang mengupah karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan, hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan melalui PP No. 36 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 23 ayat 3 dikatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumĀ. Jika kita kaitkan dengan Putusan No.52/Pdt/Sus-PHI/2021/PN.Mdn, yang di mana Achmad Fauzi Fadryan Dalimunthe yang dalam perkara ini sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Royal Sejahtera. Adapun upah yang diterima Penggugat selama bekerja di perusahaan tergugat yaitu Rp 1,200,000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di mana pada saat itu tahun 2019 Upah Minimum Kota Medan yang ditetapkan yaitu di angka Rp 2,969,824 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
CONSUMER PROTECTION FOR FLIGHT DELAYS (FLIGHT DELAY) ON AIRLINES Lastin, Juniant; Iqbal, Muhammad; nasution, anhar; saputra, jummaidi; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16735

Abstract

The development of the times has changed the pattern of people's mobility, and aviation has become one of the popular modes of air transportation. However, flight delays that are sometimes experienced by passengers can cause both material and immaterial losses. Therefore, consumer protection is important to be guaranteed by the airline. The research method used is quantitative with a normative-empirical legal approach. Empirical research was conducted through interviews with the Directorate General of Civil Aviation to obtain primary data, while normative research was carried out by reviewing laws and regulations and related legal materials. The results of the study show that flight delays are a problem that is often experienced by passengers at SIM Aceh Besar Airport. From the results of the interviews and data collected, it was found that airlines do not always treat passengers well in dealing with delay situations, which should be in accordance with applicable regulations. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation emphasizes the obligation of airlines to provide proper service to passengers, including in overcoming flight delays, and providing appropriate compensation if the delay is caused by the airline. In addition, the results of the study also revealed that Article 146 of the Law states that airlines are liable for losses suffered due to delays, unless caused by weather and operational technical factors. However, from interviews with passengers who experienced delays at SIM Aceh Besar Airport, it can be seen that they do not always provide compensation in accordance with the provisions, so they do not fulfill their obligations in providing consumer protection.
Analisis Hukum Terhadap mekanisme sistem kerja outsourcing dalam hubungan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus di BANK DBS CAB DIPONEGORO MEDAN) Lie, Nathaneil
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v11i2.14836

Abstract

Perlindungan bagi buruh merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam hal memberi kepastian ekonomi, sosial, dan hukum kepada seluruh tenaga kerja di Indonesia demi memanifestasikan kemakmuran bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Pada regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap buruh diberi pekerjaan oleh yang namanya pemberi kerja, adapun pemberi kerja dalam regulasi tersebut ialah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memberi pekerjaan kepada setiap orang yang disebut buruh atau tenaga kerja untuk selanjutnya akan diberi imbalan berupah upah yang layak. Jenis riset pada riset ini ialah yuridis normatif yaitu suatu riset yang berbasis pada teori-teori atau peraturan hukum. Pemberi kerja dilarang mengupah karyawan di bawah upah minimum yang ditetapkan, hal ini sebenarnya juga telah ditegaskan melalui PP No. 36 Tahun 2021 tepatnya pada pasal 23 ayat 3 dikatakan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimumĀ. Jika kita kaitkan dengan Putusan No.52/Pdt/Sus-PHI/2021/PN.Mdn, yang di mana Achmad Fauzi Fadryan Dalimunthe yang dalam perkara ini sebagai penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Royal Sejahtera. Adapun upah yang diterima Penggugat selama bekerja di perusahaan tergugat yaitu Rp 1,200,000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang di mana pada saat itu tahun 2019 Upah Minimum Kota Medan yang ditetapkan yaitu di angka Rp 2,969,824 (Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL Hamdani, Surya; Ningrum, Annisa Danti Avrilia; Muammar, Muammar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.17992

Abstract

Although formally customary judiciary institutions are not yet included in the scope of general justice, in reality this mechanism is another alternative that is often pursued by justice seekers, especially in societies that are still based on traditional patterns of life with the norms that constitute them. The sense of justice that is not fulfilled by the formal legal system can sometimes be fulfilled by the customary justice mechanism. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that the existence of Customary Law Courts in the legal system in Indonesia is very important to provide solutions to legal problems in general that intersect with the interests of the stakeholders of the Indigenous people and the Indigenous Peoples themselves. The basis for the existence of Adat Justice has been recognized for its existence in the Legal System in Indonesia which can be traced to its existence from several existing laws and regulations.
Enforcement Of Environmental And Forestry Laws Against Tapping Of Pine Sap In Samosir Regency, North Sumatra Simalangon, Roiman; sulistyawaty, Sri; Pakpahan, kartina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.16591

Abstract

Pine tree sap is one of the benefits of forest products managed by farmer groups and the general public. The utilization of pine tree sap or in the Makkoak and Manderes areas, has a very bad impact on the sustainability of pine trees in protected forests or industrial forests in the Samosir district area. This paper explains related to management licensing, pine sap extraction, the impact of pine sap on the community's economy, adverse impacts on forest plantation and several other problems in the utilization of pine sap in Samosir district. In this paper, qualitative/quantitative descriptive analysis is used to analyze primary data obtained through interviews and observations in the field and secondary data through related institutions or agencies. The researcher in this writing found that there were violations of laws, regulations and also violations of agreements and agreements between the farmer group and KPH III Dolok Sanggul in the utilization of pine tree sap. As a result, pine tree plantations that are not good will have a very bad impact on protected forests and industrial forests.
CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE IN LAW NO. 12 OF 2022 CONCERNING CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE Gulo, Bestari Diberkati; sulistyawaty, Sri; Pakpahan, kartina
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i1.21423

Abstract

The accountability of perpetrators of criminal acts in Indonesia has been regulated in formal procedural instruments that have been established by the state. So far, in the process of criminal accountability in the settlement of crimes of sexual violence, there have been pros and cons in society due to the inefficiency of sanctions and fines given to perpetrators of crimes and the failure to protect the rights of victims of crimes of crimes of crimes of sexual violence. Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence exists to answer public concerns and contains rules regarding sanctions and fines as well as fulfilling the protection and rights of victims of crimes of sexual violence. The type of research used in completing this research is normative legal research. The legal sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique used in collecting data for this research is to collect secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials that are related to the subject matter of the research. All research data that has been collected, analyzed using qualitative normative methods. Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violenceconstitutes a complete, just, and formal foundation for perpetrators and victims of sexual violence.
Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Secara Mediasi Dalam Sengketa Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjalanan Online Syahra, Adila
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i2.21513

Abstract

Globalisasi mempengaruhi aspek kehidupan dalam segala bidang salah satunya hubungan antara hotel dengan agen perjalanan online, yang sebelumnya terjalin secara konvensional, sekarang mengalami pergeseran menjadi secara online yang menjangkau tingkat internasional. Interaksi antara hotel dengan agen perjalanan online dalam prakteknya dituangkan ke dalam bentuk kontrak kerjasama internasional. Namun ada pula, kontrak kerjasama internasional tersebut tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan terjadi wanprestasi. Salah satu upaya penyelesaian yang dilakukan adalah melalui mediasi, yaitu penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan yang memberi solusi secara win-win solution.
Ketidakpastian Hak Kepemilikan sebagai Penghalang dalam Penyelidikan Kasus Penggelapan Turrodiyah, Aisyah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v12i2.21517

Abstract

Ketidakjelasan status kepemilikan aset sering kali memperlambat atau bahkan menggagalkan upaya hukum dalam mengembalikan hak korban dan menghukum pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan ketidakpastian hak kepemilikan serta dampaknya terhadap para pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakpastian hak kepemilikan mempersulit pengumpulan bukti, memperpanjang proses penyelidikan, dan memberikan peluang bagi pelaku penggelapan untuk mengeksploitasi celah hukum. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak efektif, korban kesulitan mendapatkan ganti rugi, dan kepercayaan terhadap sistem hukum menurun. Penelitian ini merekomendasikan adanya reformasi hukum yang memperkuat perlindungan hak kepemilikan dan mempercepat penyelesaian sengketa terkait aset dalam kasus penggelapan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GADAI EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA Aksa, Fauzah Nur; Herinawati, Herinawati; Saputra, Nanda Setia; widia, Siska Mona
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21713

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan mengombinasikan metode normatif dan empiris. Penelitian ini menganalisis praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia yang menggunakan tiga akad: qard (pinjaman), gadai (jaminan), dan ijarah (sewa). Sistem ini telah divalidasi sebagai patuh syariah karena terbebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Keunggulan utama produk gadai emas adalah kemampuannya menyalurkan pembiayaan secara cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, terdapat dua tantangan signifikan yang menghambat perkembangan produk ini: rendahnya literasi masyarakat mengenai mekanisme gadai emas di perbankan syariah dan persyaratan kepemilikan emas sebagai jaminan yang tidak semua nasabah potensial dapat memenuhinya. Diperlukan strategi edukasi komprehensif dan inovasi produk untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan gadai emas syariah serta diversifikasi bentuk jaminan yang dapat diterima untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada berbagai segmen masyarakat.
Model Penguatan Ekonomi Sekitar PT Pupuk Iskandar Muda Melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Muksalmina, Muksalmina; Gaja, Eko Gani; Chyntia, Eka; Muammar, Muammar
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v13i1.21898

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebagai upaya strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat sekitar yang dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum nasional dan berbasis kearifan lokal. CSR memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yakni menganalisis ketentuan hukum, peraturan pemerintah, dan dokumen hukum terkait sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif CSR PT PIM, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan koperasi, dan dukungan infrastruktur, memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya keterlibatan masyarakat, ketergantungan ekonomi, dan keterbatasan anggaran. Studi ini menawarkan model pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hukum yang menekankan pada perencanaan partisipatif, kepatuhan hukum, dan kolaborasi lintas sektor.

Page 12 of 14 | Total Record : 133

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2025 Vol 13 No 1 (2025): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2025 Vol 12 No 2 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2024 Vol 12 No 1 (2024): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2024 Vol 11 No 2 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2023 Vol 11 No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei More Issue