cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 6   7   8   9   10 
Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia Setyo, Ninik; Fadli, Muhammad
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.385

Abstract

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab utama atas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan, bencana alam, serta kondisi darurat lainnya. Selain fungsi pelayanan publik intinya, Basarnas secara aktif terlibat dalam aktivitas yang bersinggungan dengan hukum bisnis, meliputi pengadaan barang dan jasa melalui tender publik, kerja sama dengan badan usaha swasta, serta pengelolaan anggaran negara yang ketat. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum Basarnas dalam perspektif hukum bisnis, termasuk penerapan prinsip kontrak, tanggung jawab perdata, dan akuntabilitas fiskal, serta implikasinya terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti transparansi, efisiensi, dan pencegahan korupsi. Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan serta Perpres terkait Basarnas) serta pendekatan konseptual hukum bisnis. Hasil penelitian mengungkap bahwa meskipun Basarnas bukan entitas bisnis komersial, aktivitasnya menimbulkan dimensi hukum bisnis yang signifikan, khususnya dalam pengelolaan risiko kontraktual, kepatuhan pengadaan, dan pengawasan keuangan publik. Implikasi hukumnya menekankan perlunya penguatan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara misi kemanusiaan dan prinsip bisnis yang bertanggung jawab, guna mencegah potensi sengketa hukum dan meningkatkan efektivitas pelayanan.
Perlindungan Hukum Pada Pengemudi Truk Ekspedisi Augustina, Elizabeth; Palowoi, Andi Fachriani; Harmawanta, Eka
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.387

Abstract

Pengemudi truk yang melayani pengiriman barang baik sembako atau barang kebutuhan lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya baik dalam kota maupun antar provinsi berpotensi mengalami berbagai rintangan diataranya adalah kecelakaan lalu lintas. Resiko-resiko tersebut menjadi tanggung jawab penuh pengemudi termasuk tanggung jawab hukum pada setiap kejadian. Dengan kondisi ekonomi dan pengetahuan hukum yang minim, pengemudi truk akan menjadi korban dari ketidak adilan yang diterima sebagai resiko sebagai pengemudi truk. Pengusaha sebagai pemberi kerja, tentu saja akan selalu mencari hal yang lebih meringankan dampak hukum dari usahanya. Diantaranya dengan memberi status pengemudi truk mereka sebagai mitra, dengan status sebagai mitra maka, tanggung jawab hukum bila terjadi suatu kecelakaan akan menjadi tanggung jawab penuh pengemudi. Hal ini akan membuat ketidak adilan bila semua tanggung jawab hukum menjadi tanggung jawab penuh pengemudi, mengingat bahwa pengemudi dan pengusaha, sama-sama mendapat keuntungan dari hasil kerjasamanya, akan tetapi resiko tuntutan hukum lebih besar pada pengemudi dibanding pada pengusaha.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Gadai Terhadap Objek Jaminan yang Secara Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan Dinyatakan Dari Hasil Pencurian di PT Pegadaian Hakim, Benny Andy; Kasiyanto, Agus; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.388

Abstract

PT Pegadaian merupakan suatu perusahaan yang menjalankan bisnis utamanya adalah penyaluran pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan gadai. Dalam menjalankan bisnisnya, terdapat berbagai permasalahan hukum antara lain adalah penerimaan barang jaminan yang berasal dari tindak pidana pencurian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dengan jaminan gadai di PT Pegadaian? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak gadai terhadap objek jaminan yang secara hukum berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan berasal dari hasil pencurian di PT Pegadaian?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan sumber data sekunder dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dilakukan dengan dua cara yaitu data sekunder dengan cara studi kepustakaan serta studi dokumenter dan data primer dengan cara wawancara. Metode penyajian data menggunakan metode naratif yang dianalisi menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan adalah 1) PT Pegadaian dalam melakukan proses bisnisnya berupa penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun demikian terdapat terdapat permasalahan hukum berupa penerimaan barang jaminan benda bergerak sebagai objek jaminan yang berasal dari tindak pidana pencurian; dan 2) Terdapat dua putusan pengadilan terhadap permasalahan objek jaminan yang memiliki karakteristik sama namun diputus berlainan sehingga tidak memberi perlindungan hukum bagi PT Pegadaian sebagai pemegang hak gadai terhadap objek jaminan tersebut. Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian sebagai pemegang hak gadai dapat dilakukan dengan dengan cara preventif dengan melakukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan penerapan asuransi terhadap barang jaminan sedangkan upaya represif dapat dilakukan dengan upaya hukum perdata maupun upaya hukum gabungan antara pidana dan perdata.
Implikasi Hukum Terhadap Perseroan Terbatas dan Pribadi yang Dijatuhi Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga Poncowono, Joko; Rahman Mahmoud, Arief; Nadzir, Muhammad
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.389

Abstract

Dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompleks, interaksi antara individu dan perusahaan seringkali melibatkan elemen-elemen hukum yang penting untuk dipahami. Salah satu aspek yang memiliki implikasi hukum yang signifikan adalah pemberian personal guarantee oleh individu terhadap utang perseroan terbatas (PT). Implikasi hukum yang timbul dari situasi di mana individu dengan personal guarantee menghadapi potensi pailit perusahaan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dalam konteks ini, kami dengan senang hati mempersembahkan penelitian kami yang berjudul " Implikasi Hukum Terhadap Perseroan Terbatas dan Pribadi Yang Dijatuhi Putusan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Studi Analisis Putusan Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn.Smg)." Penelitian ini adalah upaya kami untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak hukum bagi individu yang memberikan personal guarantee terhadap perusahaan yang berada dalam kondisi pailit. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Terima kasih kepada para akademisi, praktisi hukum, dan ahli dalam bidang keuangan yang telah memberikan wawasan berharga dan pandangan yang mendalam Implikasi Hukum Terhadap Perseroan Terbatas dan Pribadi Yang Dijatuhi Putusan Pailit Oleh Pengadilan Niaga (Studi Analisis Putusan Perkara 20/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn.Smg) dalam Jurnal ini.
Penerapan Legal Standing Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Muhammad Zulfikar Jaseli, Zulfikar; Kasiyanto, Agus; Roziqin, Roziqin
Jurnal de Facto Vol 13 No 1: Juli 2026
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldefacto.v13i1.402

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan legal standing dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan legal standing secara konsisten berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara. Akibatnya, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Penerapan tersebut mencerminkan orientasi Mahkamah terhadap kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Namun, pendekatan yang bersifat formalistik berpotensi membatasi perlindungan hak konstitusional peserta pemilihan karena dugaan pelanggaran yang memengaruhi integritas hasil pemilihan tidak diperiksa lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan legal standing pada penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Page 10 of 10 | Total Record : 95

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1: Juli 2026 Vol 11 No 2 (2025) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 2 (2024) Vol 9 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014) More Issue