cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Abi Mahrus Ubaidillah
Contact Email
mahrusabi@gmail.com
Phone
+6285731650471
Journal Mail Official
minhaj@iaibafa.ac.id
Editorial Address
KH. A. Wahab Hasbulloh Street Gg. II No. 120 A Tambakberas Jombang Jawa Timur, Phone. (0321) 855530, Fax. (0321)855530, Email: minhaj@iaibafa.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah
Published by Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
ISSN : 27454282     EISSN : 27455246     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Is published on cooperation faculty of sharia and Islamic economics and Journal Publishing Agencies (Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah or LPJI) of Islamic Institute of Bani Fattah Jombang. This journal specializes in sharia studies covering law, economics and other sharia thought
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 130 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGARUH DIGITAL MARKETING DAN LITERASI EKONOMI SYARIAH TERHADAP UMKM DALAM MENGEMBANGKAN PENDAPATAN Zahida I’tishomabillah; Mohammad Ilyas; Haqqul Yaqin
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1659

Abstract

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat pesat hampir setiap aktifitas yang di lalukan oleh pribumi pada saat ini bersifat Instan, dengan adanya hal tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui digital marketing dan liteasi ekonomi syariah pada pelaku usaha yang berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah di desa Opo-opo. Data penelitian ini diperoleh dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah Desa Opo-opo yang bersedian menjadi informan. Metode penelitian yang digunakan adalah diskriktif kualitatif. Dari hasil penelitian menjukkan bahwa pelaku usaha peternakan ikan lele berkah abadi desa Opo-opo telah menggunakan digital marketing dan telah menerapkan literasi ekonomi syariah. Pelaku usaha tersebut juga sudah mengakui dengan adanya hal tersebut mengalami peningkatan pendapatandengan penggunaan digitalmarketing dan literasi ekonomi syariah.
KESETARAAN DAN KEPEMILIKAN HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Abd. Basit Misbachul Fitri
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Kesetaraan dan kepemilikan harta benda dalam perkawinan perspektif  hukum positif diatur  dalam UU. Perkawinan tahun 1974 dalam tiga pasal, pasal 35 sampai dengan pasal 37. Menurut Ulama’ Madzhab Fikih dalam kitab-kitab fikih disebut dengan syirkah atau syarikah. Menurut Mazhab Hanafi : Syirkah Atau Syarikah dibagi menjadi dua bagian, yaitu syarikah milik dan Syirkah atau Syarikah Uqud. Menurut Mazhab Maliki, pembahasan syirkah dibagi menjadi enam, yaitu syirkah mufawadhah, syirkah inaan, syirkah amal, syirkah dziman, syirkah jabar, dan syirkah mudharabah,  Menurut mazhab Syafi’i : Syirkah dapat dibagi menjadi empat bagian. Menurut Mazhab Hambali : Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah fil maal  dan syirkah fil uqud. Adapun dalam KHI menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan istri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sedangkan dalam hukum adat Indonesia ada 3 pilihan, apakah menggunakan struktur masyarakat patrinial, Struktur masyarakat matrinial, atau Struktur masyarakat parental atau bilateral. Adapun dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD. 1945 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali.
HUKUMAN PEZINA DI DESA LUBUK RUSO BATANG HARI JAMBI: Perjumpaan Adat Dan Hukum Islam Dody Sulistio
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1677

Abstract

Abstract: This paper aims to find out the sanctions for adultery perpetrators in the “adat” law of Batang Hari, Jambi Province, to be precise in Lubuk Ruso Village. Adultery according to local custom is an act that cannot be justified, therefore custom regulates sanctions against anyone who commits adultery in the village of Lubuk Ruso. The sanction is in the form of a fine of one goat and 100 rice paid in cash. In addition to this, adulterers are also given social sanctions in the form of exile from their hometown for one year, the aim is to prevent the village from disaster due to adultery. The implementation of customary law sanctions against perpetrators of adultery, although not exactly the same as the provisions contained in the ghoiru muhson adultery sanctions in Islamic law, cannot be separated from the influence of Islamic values in practice as in the traditional slogan "adat with syara' syara' besendi Kitabullah. Sayara' mengato adat wears. "Therefore, customary law in Batang Hari Regency needs to be maintained and preserved as a repertoire of Islamic local wisdom that is linked to  socio-cultural and socio-philosophical values of Indonesian society. Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pelaku zina dalam hukum adat Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi tepatnya di Desa Lubuk Ruso. Perzinahan menurut adat setempat merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena itu adat mengatur sanki terhadap siapaun yang melakukan perbuatan zina di desa Lubuk Ruso. Sanksi tersebut berupa denda satu ekor kambing dan 100 gantang beras yang dibayarkan secara tunai. Selain hal tersebut pelaku zina juga diberikan sanksi sosial yang berupa pengasingan dari kampung halaman mereka selama satu tahun, tujuannya untuk menghindarkan kampung tersebut dari bencana karena perbuatan zina. Implementasi sanksi hukum adat terhadap pelaku zina,  meskipun tidak sama persis dengan ketetapan yang ada pada sanksi zina ghoiru muhson dalam hukum Islam, tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai Islam dalam pengamalannya sebagaimana sloko adat “adat bersendi syara’ syara’ besendi kitabullah. Sayara’ mengato adat memakai.”Oleh karena itu Hukum adat di Kabupaten Batang Hari perlu untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai khasanah kearifan lokal bermuatan Islami yang bertautan dengan nilai-nilai sosio-kultural dan sosio-filosofis masyarakat Indonesia
ANALYSIS OF THE POWER OF ONLINE TICKET LAWS IN PROVIDING CONVENIENCE FOR TRAFFIC OFFENDERS Maulida Fitri; Muhamad Zainuri; RAHMAT HIDAYAT
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1688

Abstract

One of the most frequent and easily identifiable legal violations is traffic violations. Traffic violations are a common phenomenon in large cities in developing countries like Indonesia. The problem addressed in this journal article is: what is the accountability of traffic violators? What is the legal power of the online ticketing system in facilitating traffic violators, and what are the efforts to combat traffic violations? The research is based on normative juridical methodology and empirical approaches, with data obtained from literature sources such as secondary and primary data through qualitative analysis to obtain accurate and objective research results. The research findings show that the accountability of traffic violators is adjusted according to the decision of the judge's council that the perpetrator has been proven legally and convincingly guilty of traffic violations, with a fine of IDR 49,000 (forty-nine thousand rupiahs), and the defendant must pay a case fee of IDR 1,000 (one thousand rupiahs). The legal power of online ticketing provides convenience for traffic violators who can pay fines through mobile or e-banking to BRI Bank accounts that have been appointed and serve as valid proof, which will later be transferred to the prosecutor's office without having to go directly to court or the prosecutor's office. Efforts to address traffic violations in the Tulang Bawang Police Resort area are taken through several steps, including pre-emptive measures such as socialization or counseling to the community about proper driving manners, preventive measures such as operations to identify drivers who do not have official documents, and repressive measures such as chasing and arresting perpetrators who flee after committing traffic violations, conducting investigations and prosecutions against perpetrators of traffic violations. The author suggests increasing public awareness and encouraging compliance with traffic laws through continued socialization of E-Ticketing by the Tulang Bawang Police Traffic Unit.
TIPOLOGI NALAR MAYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG Sella Dyah Ariska; Muhammad Solikhudin; Fatimatuz Zahro
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1742

Abstract

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman who previously had not been halal to become halal with the aim of worshiping Allah SWT in order to form a happy family, sakinah, mawaddah wa rahmah, and the blessings of the world and the hereafter. However, in reality in Indonesia, there are many kinds of culture/customs. Especially in Java, there are many kinds of customs which for them are prohibitions that should not be violated. Such as the prohibition of traditional marriage of kebo balik kandang in Tanjungtani Village, Prambon District, Nganjuk Regency. The reality shows that the ban on traditional marriage of kebo balik kandang has become a matter of pros and cons for the people of Tanjungtani Village because in the community's view there are different views, including the views of classical, modern and religious leaders. he views of modern society are indifferent to the tradition, the views of classical society still believe in the tradition and religious leaders maintain control of harmony by respecting tradition and there is a dialectical process of customary law and Islamic law or maqasid al-shari'ah in particular. This is a social construction in Tanjungtani Village, Prambon District, Nganjuk Regency. With the existence of these different views because they are influenced by several factors, both cultural factors, educational factors, people's mindsets, and incident factors that make a form of experience with the existence of these experiences, some people in Tanjungtani Village believe in the prohibition of traditional marriage of kebo balik kandang.
IMPLIKASI CERAI GUGAT TERHADAP HAK ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SHARIAH JASSER AUDA Ah. Soni Irawan
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1828

Abstract

Perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama tidak serta-merta menggugurkan kewajiban suami untuk tetap memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istrinya, selama pihak penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz. Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pasal yang menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan hak kepada mantan istrinya berupa nafkah iddah dan mut’ah apabila istri menggugat cerai, namun kewajiban tersebut terdapat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz kepada suaminya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan hak-hak yang dapat diperoleh istri apabila terbukti tidak nusyuz ketika melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dengan menelaah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berkaitan terhadap kewajiban suami akibat perceraian istri, dikaji menggunakan pendekatan maqashid al-shariah Jasser Auda dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primernya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan buku maqashid al-shariah Jasser Auda, sementara bahan hukum sekundernya yaitu UU Perkawinan, KHI, buku fiqh munakahat, artikel, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sangat berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap hal-hal yang belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI, sehingga dapat memberikan kepastian hukum terkait hukum-hukum secara detail (ahkam tafsiliyyah) berupa pemberian perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak perempuan yang seharusnya dapat diperoleh pasca perceraian sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam rangka memperoleh hak yang sama dihadapan hukum demi terciptanya kemaslahatan secara menyeluruh (maslahah al-ammah).
LARANGAN PERKAWINAN AYAH KANDUNG DENGAN ANAK HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAHNYA (ZINA): Perspektif Genetika Dan Hukum Islam abd. holik
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1860

Abstract

Perkawinan disyariatkan agar manusia dapat meneruskan keturanannya dan menyalurkan kebutuhan biologisnya secara benar. Dalam pelaksanaannya pun segala bentuk ketentuan dan aturan telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Hal yang paling penting sebelum perkawinan terjadi adalah dengan siapa perkawinan tersebut akan dilaksanakan. Dalam hukum islam bagi seorang laki-laki terdapat dua konsep jenis perempuan, pertama adalah perempuan yang boleh dinikahi dan yang kedua adalah perempuan yang boleh dinikah. Berkaitan dengan konsep tersebut terdapat satu kasus dimana perempuan itu dalam hukum islam dan keperdataan tidak diakui status nasabnya dengan ayahnya sehingga boleh dinikahi (ayahnya), akan tetapi secara biologis mereka terhubung sebagai ayah dan anak, kasus tersebut terjadi bagi anak perempuan yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. Disinilah kemudian hal ini menjadi penting untuk dikaji dikarenakan baik undang-indang dan fikih yang ada di Indonesia sama-sama hanya mengakui kenasaban anak perempuan tersebut kepada ibunya dan keluarga ibunya, dan tidak kepada ayahnya. Sehingga untuk menjawab dan memberikan kepastian hukum boleh tidaknya perkawinan antara ayah kandung dengan anak hasil hubungan di luar nikah. Untuk menjawab masalah tersebut penulis menggunakan metode hukum islam dalam hal ini adalah Qiyas yang digunakan untuk mencari persamaan kriteria mahram yang dimaksud dalam fiqih, kriteria ini dalam qiyas dinamakan sebagai illat hukum. Dan illat hukum ini dapat ditemukan dalam dua cara yaitu dengan metode aqli dan naqli. Salah satu yang termasuk dalam illat tersebut adalah DNA dan Kromosom yang diwarisi keturunan dari induknya sebagaimana terdapat dalam persusuan, sehingga dalam kategori mahram apabila ditemukan illat yang sama dengan salah satu dari kedua hal tersebut dalam diri seorang perempuan, maka sudah dapat dikatakan sebagai mahram sehingga dilarang untuk dinikahi.
CHILDFREE: BETWEEN HUMAN POPULATION ISSUES AND THE PURPOSE OF MARRIAGE IN ISLAM (MAQASID AL-NIKAH) Moch. Nurcholis; Muhammad Rizki Maulana
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 4 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v4i2.1989

Abstract

In Islam the main purpose of marriage and family is to maintain the human population. Meanwhile, today's modern humans are faced with the threat of overpopulation of mankind. It is in this context that childfree is studied. This study focuses on the views of Islamic law on childfree. This focus is revealed in research questions about the concept and factors of childfree, and its status in view of the purpose of marriage in Islam (maqasid al-nikah). Qualitative methods are used in this study by utilizing library research. The approach used is the philosophy of Islamic law. Data collection is done by documentation. While the analysis is carried out in a cycle-systemic manner. This research concludes; First, Childfree is one of the choices of modern humans in running a family system. Happiness in a family through Childfree is not determined by the presence of offspring. Second, Childfree is inconsistent with the purpose of marriage (maqasid al-nikah) in Islam. This is because it has the potential to threaten the existence of the continuity of human life on earth.
Konstruksi Akad Wadiah Yad Al Amanah Pada Tabungan Emas Bank Syariah Indonesia Agus Salim
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i1.1837

Abstract

Lahirnya beberapa produk dan instrumen investasi di lembaga keuangan syariah haruslah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bank Syariah Indonesia disebut juga dengan BSI, baru-baru ini mengeluarkan produk baru yakni tabungan emas BSI. Tabungan emas BSI menggunakan akad wad?’ah yad al amanah dimana implementasi akad ini mewajibkan adanya ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah, hal ini karena barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh pihak yang dititipi (bank) selama masa penitipan. Implementasi akad wad?’ah ini mengalami pergeseran dari wad?’ah fiqh klasik ke wad?’ah lembaga keuangan syariah saat ini. Akad wad?’ah dalam fiqih klasik merupakan salah satu akad tabarru’ yakni akad kebajikan yang dalam prakteknya tidak mewajibkan adanya ujrah atau imbalan. Dengan ketentuan kewajiban membayar ujrah dalam akad wad?’ah pada tabungan emas BSI, maka pertanyaanya bagaimana kesyariahan produk tabung emas BSI. Untuk mengetahui kesyariahan pada implementasi akad wad?’ah tabungan emas BSI dengan ketentuan ujrah tersebut, peneliti mencoba mengkonstruk akad wad?’ah yang digunakan dalam tabungan emas BSI. Jenis penelitian ini adalah field research, dan menggunakan pendekatan empiris normatif, dimana implementasi akad wad?’ah pada tabungan emas BSI akan dikonstruksi, Dengan mengkonstruksi akad wad?’ah, maka akan diketahui apakah konstruksi akad wad?’ah tabungan emas BSI sesuai dengan prinsip akad wad?’ah hukum Islam atau tidak.
Aborsi Janin hasil Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam Abdul Manaf; Ida Priatna
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 1 (2024): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i1.1897

Abstract

Salah satu diktum penting dalam ajaran Islam adalah manusia itu suci hidupnya dan mulia jasadnya, sehingga manusia tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan jiwa kecuali yang dibenarkan syara’. Demikian juga dengan segi tinjauan Islam bahwasanya janin merupakan sebuah kehidupan yang sama dengan kehidupan seseorang yang telah lahir ke dunia. Berangkat dari statemen tersebut penelitian ini bermaksud menjelaskan hukum aborsi janin akibat perkosaan dalam perspektif hukum Islam, serta bertujuan untuk mengetahui hukumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengkajian melalui kepustakaan (Library Research) dengan meneliti beberapa pandangan ulama Islam mengenai status hukum aborsi janin akibat perkosaan. Masalah abortus ini adalah isu controversial dan pelik, sehingga demikian kompleksnya pembicaraan aborsi tidak hanya dalam lingkup kecil suatu Negara, tetapi menjadi pembicaraan level dunia internasional. Adapun sebab-sebab yang menjadikan ibu-ibu memilih aborsi pada dasarnya didorong oleh rasa penolakan terhadap kelahiran anak, karena desakan berbagai faktor, seperti faktor sosial, ekonomi, rasa malu, gengsi, dan sebagainya. Salah satu faktor seorang wanita memilih menggugurkan kandungan adalah janin yang dikandung merupakan korban tindak kekerasan (pemerkosaan), bila tidak digugurkan, wanita tersebut merasakan beban psikologis yang berat seperti malu, benci dan hina. Beranjak dari wacana tersebut, kajian ini mencoba mengkaji kembali permasalahan abortus ini dengan menganalisis pendapat-pendapat para fuqaha serta dalil-dalil yang digunakan mereka dan mencoba merumuskan sebuah kesimpulan tentang hukum abortus hasil perkosaan menurut padangan hukum Islam. Diungkap dari hasil penelitian bahwasanya para ulama membolehkan aborsi jenis ini sebelum umur janin diatas 120 h karena dharurat, keturunan, dan kehormatan. Dan alangkah sangat mulia bila janin tersebut dapat dipertahankan. Dan bila janin berumur 120 hari atau lebih ulama sepakat untuk tidak membolehkan aborsi dalam kondisi apapun, sementara janin hasil perkosaan pihak pemerkosa yang harus bertanggung jawab dengan diawasi negara dan memulihkan nama baik sang ibu dan keluarganya.

Page 6 of 13 | Total Record : 130

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Juli Vol. 6 No. 1 (2025): Januari Vol. 5 No. 2 (2024): Juli Vol. 5 No. 1 (2024): Januari Vol. 4 No. 2 (2023): Juli Vol. 4 No. 1 (2023): Januari Vol. 3 No. 2 (2022): Juli Vol. 3 No. 1 (2022): Januari Vol. 2 No. 2 (2021): Juli Vol. 2 No. 1 (2021): Januari Vol. 1 No. 2 (2020): Juli Vol. 1 No. 1 (2020): Januari More Issue