Articles
130 Documents
<![CDATA[Perspektif Maqasid al-Shari'ah Terhadap Ahli Waris Pengganti: Studi Putusan Nomor 0478/Pdt.G/2014/PA.Mr. di PA Mojokerto ]]>
<![CDATA[Abdul Majid]]>;
<![CDATA[Muhammad Za'im Muhibbulloh]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.2609
<![CDATA[Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang sesungguhnya karena ahli waris sesungguhnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal tersebut diatur dalam kompilasi Hukum Islam serta sebelumnya sudah tercantum dalam BW yang mana menjadikan sebuah kesenjangan dengan hukum Islam dalam bab hukum kewarisan yang diasumsikan paten dan tidak bisa ditambah. Dalam hukum Islam tidak disebutkan secara jelas perihal ahli waris pengganti Sedangkan di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama, para Hakim dalam mmutuskan perkara berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam persidangan tanpa menafikan pertimbangan pendapat para ulama’ terdahulu maupun yang kontemporer serta berdasarkan bahwa keputusan hakim Pengadilan Agama bisa menghilangkan perbedaan pendapat hukum sehingga bisa memutuskan untuk memberi bagian waris kepada ahli waris pengganti. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan hukum Islam dengan mempertimbangkan unsur normatif serta berdasarkan nash yang sharih dan ditinjau maqasid syari’ah dan Kompilasi Hukum Islam perihal diatas dikaji dan diulas sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan tujuan-tujuan pensyari’atan dan juga mencapai kemaslahatan bersama.]]>
<![CDATA[Prevention of Child Marriage to Create a Family Problem Badriyah Fayumi's Perspective ]]>
<![CDATA[Hikmiyah, Hawa' Hidayatul]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2691
<![CDATA[Early childhood marriage has many negative impacts, especially for girls. For girls aged 10 to 14 years. With the high school dropout rate, there are fewer job opportunities for women. Apart from being a wife, sexual partner or taking care of children, quite a few women still want to have a career at work. Psychological and mental problems also cannot be underestimated. At an immature age, quarrels will often occur and often lead to violence, both physical and verbal. This researcher uses a juridical analysis approach because the study or research context uses cases in the field and is analyzed using legislation. If you look at this research based on its type, this research uses a type of library research. The data used are books about child marriage and the mashlahah family. Men and women must be able to work together and live in harmony. One form of cooperation and the embodiment of harmonious living is marriage. Humans marry and build households. In fact, it's not just humans who marry or pair up, all creatures have partners. As stated in QS.Adz-Dzariyat 51: 49 which means "we have created everything in pairs so that you remember" and also in QS.Yasin 36:36 which says truly! "Glorified is He who created all pairs, both from what the earth grows and from themselves (humans) and from (creatures) that they do not know." A marriage must form family functions.]]>
<![CDATA[Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran ]]>
<![CDATA[Azis, Toriqul]]>;
<![CDATA[Ashlihah, Ashlihah]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2705
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran ekonomi islam kontemporer mazhab alternative kritis dan perbandingannya dengan pemikiran ekonomi islam mazhab iqtishaduna sebagai mazhab pertama pada ekonomi islam kontemporer. Peneilitan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. . Sebuah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang dapat berupa tulisan ataupun ucapan dan perilaku yang bisa di amati dan ditelaah dari orang - orang (subyek) itu sendiri. Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan berbagai referensi berupa buku dan jurnal serta hasil laporan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer Mazhab Alternatif Kritis. Penulis menggunakan pendekatan kontekstual. Penelitian ini menggunakan teknik analysis data berupa analisi isi (content analysis). Sebuah teknik analysis data yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah gambaran yang objektif dan sistematik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan perbandingan yang signifikan antara mazhab alterntif kritis dan mazhab iqtishaduna baik dari konsep zakat dan konsep riba.]]>
<![CDATA[Analisis Kesesuaian Jual Beli NFT Berdasarkan Maqashid Syariah ]]>
<![CDATA[Zakiah, Fitriatuz]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2715
<![CDATA[Seiring dengan berkembangnya teknologi di era 4.0 menuju 5.0 ini banyak bermunculan teknologi baru yang memudahkan orang menhasilkan uang dan berkarya lewat digital, salah satu yang muncul baru-baru ini yaitu aset digital NFT yang terkait hukumnya ulama berbeda pendapat, Adapun yang memperbolehkan karena jual beli NFT ini mengandung kemanfaatan dan juga kripto yang menjadi alat tukar dihukumi sebagai si’lah atau bisa dibuat alat tukar yang sah. Berangkat dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui jual beli NFT berdasarkan maqashid syariah perspektif pengguna NFT apakah transaksi di dalamnya telah mendekati maqashid syariah yang 5 atau tidak, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan analisis survey menggunakan data primer melalui kuesioner yang disebarkan kepada para pengguna NFT yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga ingin menganalisis apakah rata-rata jawaban responden terkait variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang sama atau berbeda.Kata Kunci : Jual Beli, NFT, Maqashid Syariah.]]>
<![CDATA[Batimbang Salah in the customary court in Kenagarian Talang Babungo perspective 'Urf ]]>
<![CDATA[Jufrizal, Jufrizal]]>;
<![CDATA[Azwar, Zainal]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2806
<![CDATA[This research examines the Batimbang Salah Tradition in Talang Babungo Kenagarian in terms of the perspective of 'Urf. The Batimbang Salah tradition is a customary tradition of the surrounding community in which there are several things that are contrary to the concept of U'rf and Islamic Law, one of which is that if you have not done this tradition, the younger siblings of the party concerned cannot carry out the custom of marriage in the Talang Babungo village, this kind of custom is clearly contrary to the concept of U'rf and Islamic Law, the research method that the author uses is a qualitative approach. This type of research (field research) is conducted in the field. The research was conducted in Kenagarian Talang Babungo, District Lembah Gumanti, Solok Regency. This research uses empirical law. The result of this research is that in Islamic law, everyone is recognized based on their religious identity. Meanwhile, in the customs of Kenagarian Talang Babungo and Minangkabau in general, the identity of the community is its customs and customs are the rules of daily life that have been going on for a long time and are still maintained to this day. For the people of Kenagarian Talang Babungo, to live without obeying the rules is to be uncivilized. Whereas the custom that becomes his daily clothes is adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (the basic joint custom is syarak (Islamic shari'at) and the basic syarak is the Koran). but with regard to the consequences of not being carried out]]>
<![CDATA[Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008: (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No. 257) ]]>
<![CDATA[Kusmastuti, Ines Prasheila]]>;
<![CDATA[Muazzami, Al]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2818
<![CDATA[Musyarakah mutanaqisah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut musyarakah mutanaqisah dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 Tentang Musyarakah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini konsep akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan perbankan syariah digunakan sebagai kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk memperoleh atau membeli suatu barang dengan kepemilikan atas barang tersebut menjadi bersama-sama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan berdasarkan modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama. Selanjutnya, nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah No. 257 dengan Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya terdapat pada kerugian dan penyelesaian perselisihan. Kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah ini seharusnya menambahkan Pasal mengenai kerugian yang nantinya ditanggung para pihak yang terlibat. Selain itu penyelesaian perselisihan seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terlebih lagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016.]]>
<![CDATA[Malacuik Marapulai Tradition from the Perspective of 'Urf': Case Study of Korong Tiram Nagari Tapakih Sub-District Ulakan Tapakis District Padang Pariaman ]]>
<![CDATA[Rahma, Fataqia]]>;
<![CDATA[Azwar, Zainal]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2846
<![CDATA[This research stems from the large number of Padang Pariaman people who carry out the malacuik marapulai tradition. Thus in this study the author explains how the implementation of the malacuik marapulai tradition in Korong Tiram Nagari Tapakih, Ulakan Tapakis District, Padang Pariaman Regency and how Urf views related to this tradition. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach so that it can directly know the implementation of the tradition. While in the research data collection is done by means of observation, interviews and documentation obtained directly from sources related to the research, in this case the informants consist of religious leaders, traditional leaders, and some Padang Pariaman people who have carried out this bajapuik tradition. The results showed that the tradition in malacuik aims to provide provision to prospective brides so that they are able to carry out their responsibilities well as a man, who is considered the leader of the family, this malacuik marapulai tradition has more benefits than its disadvantages. So based on the rules of fiqh, the tradition may be carried out because it will bring a good thing in social life]]>
<![CDATA[Pesantren dan Konsep Fiqh Keluarga: (Studi Penerapan Kitab ‘Uqūd al- Lijjain Di Pesantren Al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand) ]]>
<![CDATA[Ainiyah, Qurrotul]]>;
<![CDATA[Sohwang, Anuwat]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.3088
<![CDATA[Kitab ‘Uqūd al- Lijjain salah satu karya ulama’ nusantara yang mengatur keharmonisan rumahtangga. Kitab ini menjadi kajian bagi sataban ponok (santri) di Pesantren al- Ashoria di Channa, Songkhla, Thailand untuk mempelajari fiqh keluarga. Dengan pendekatan fenomenologi, tulisan ini menghasilkan Pertama, kitab‘Uqūd al- Lijjain digunakan di pesantren al- Anshoriyah Chana sebagai kajian dalam etika relasi suami-istri ala Imam Syafi’i, dengan metode pengajaran ceramah dan diskusi. Walaupun isi kitab ‘Uqūd al- Lijjain cenderung superioritas laki-laki atas perempuan, kitab ini masih menjadi rujukan untuk membangun keluarga sakīnah mawaddah wa rahmah bagi babo (kiai), nakrian (gus) dan sataban ponok di Pesantren al-Anshoriyah Chana, Songkhla, Thailand. Kedua, civitas pesantren al- Anshoriyah dalam memenej konflik keluarga merujuk kitab ‘Uqūd al- Lijjain dengan teori mu’āsyarah bi al-ma’rūf sebagai pedoman dalam membina rumah tangga, yakni diantara suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing- masing sehingga akan terjadi rasa saling menghargai dan menghormati diantara keduanya.]]>
<![CDATA[Sheikh Athiyah Saqr's Ijtihad Method on the Obligation of Husband to Fulfill Wife's Wishes When Craving ]]>
<![CDATA[Aini, Nur]]>;
<![CDATA[Azwar, Zainal]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 6 No. 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v6i1.2890
<![CDATA[Support in a marital relationship is an obligation for a husband towards his wife and children. Fulfilling the wife's wishes when she has cravings is categorized as a husband's maintenance according to Sheikh Athiyah Saqr, which is also legally obligatory. However, seeing the phenomenon of excessive coveting from wives that often occurs nowadays, it is necessary to classify wives' desires, which the husband must fulfill by law. This research aims to analyze Sheikh Athiyah Saqr's method of ijtihad in his fatwa on the obligation for husbands to fulfill their wives' desires when they desire them and to relate the relevance to current phenomena. This research uses the library research method. The data collection technique used is library research. The data analysis technique used in this research is the descriptive method. The result of this research is that Sheikh Athiyar Saqr in determining this fatwa used the qiyas and maslahah murlah methods. According to Sheikh Athiyah Saqr, the obligation of a husband to fulfill his wife's wishes when she desires is translated into the obligation of the husband to provide his wife with daily living. Apart from that, fulfilling the wife's wishes by the husband is considered to bring benefits to the wife and the fetus. However, it is necessary to limit the wife's wishes which must be fulfilled by the husband, namely wishes that do not violate the Shari'a, do not bring harm, and are still within the limits of the husband's capabilities.]]>
<![CDATA[Perhitungan Weton di Desa Banjaragung Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dalam Perspektif ‘Urf ]]>
<![CDATA[Rinwanto, Rinwanto]]>;
<![CDATA[Aditama, Pepsi Juwita]]>;
<![CDATA[Supriyadi, Imam]]>;
<![CDATA[Nurcholis, Moch.]]>
<![CDATA[ Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.3003
<![CDATA[Tradisi perhitungan weton sebelum pernikahan adalah sebuah tradisi yang di jalankan oleh masyarakat desa banjaragung kecamatan rengel kabupaten tuban, namun fiqih munakahat sebagai acuan hukum islam tidak ada aturan khusus tentang memperbolehkan atau melarang tradisi tersebut. Sehinga tradisi tersebut dalam aplikasinya masih menjadi perdebatan antara tradisi masyarakat yang berjalan dan hukum islam. Masalah inilah yang menjadi titik fokus dan kajian oleh peneliti. Penelitian ini di harapkan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah (1) Bagaimana Praktek Perhitungan Weton Untuk Pernikahan Dalam Perspektif Urf di Desa Banjaragung? (2) Bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Perhitungan Weton Dalam Proses Pernikahan Di Desa Banjaragung?. Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah melalui weton jawa di desa banjaragung rengel (2) untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek perhitungan weton dalam proses pernikahan di desa banjaragung. Pendekatan dalam penelitian ini mengunakan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali makna dan fungsi weton dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa banjaragung serta bagaimana perhitungannya dilihat dari sudut pandang urf. Data di peroleh melalui studi kasus, wawancara mendalam dengan masyarakat yang sudah menikah dan menggunakan perhitungan weton dalam pernikahannya dan para ahli/ sesepuh desa banjaragung yang menghitung weton, dan observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan weton memiliki landasan yang kuat dalam tradisi masyarakat desa banjaragung dan masih dipraktikkan hingga saat ini. Dari perspektif 'urf, weton dianggap sah dan memiliki nilai-nilai positif selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Selain itu, weton juga berfungsi sebagai sarana memperkuat ikatan sosial dan budaya dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perhitungan weton dalam perspektif 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan diapresiasi. Dalam konteks modern, penting untuk memahami dan menghargai tradisi-tradisi lokal seperti weton, sambil tetap memperhatikan kesesuaian dengan ajaran Islam.]]>
