cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Abi Mahrus Ubaidillah
Contact Email
mahrusabi@gmail.com
Phone
+6285731650471
Journal Mail Official
minhaj@iaibafa.ac.id
Editorial Address
KH. A. Wahab Hasbulloh Street Gg. II No. 120 A Tambakberas Jombang Jawa Timur, Phone. (0321) 855530, Fax. (0321)855530, Email: minhaj@iaibafa.ac.id
Location
Kab. jombang,
Jawa timur
INDONESIA
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah
Published by Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
ISSN : 27454282     EISSN : 27455246     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Is published on cooperation faculty of sharia and Islamic economics and Journal Publishing Agencies (Lembaga Penerbitan dan Jurnal Ilmiah or LPJI) of Islamic Institute of Bani Fattah Jombang. This journal specializes in sharia studies covering law, economics and other sharia thought
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 140 Documents
 2   3   4   5   6 
AWAL MASA IDDAH CERAI HIDUP PRESPEKTIF MASLAHAH Holik, Abd; Lutfiah, Siti
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.853

Abstract

Perbedaan dimulainya masa idah dalam hukum Islam dan hukum positif ternyata memberikan dampak yang begitu signifikan, pasalnya ketika awal idah mengikuti aturan hukum positif harus menunggu jatuhnya putusan bagi cerai gugat dan pembacaan ikrar talak bagi permohonan cerai talak, hal ini mengakibatkan semakin panjangnya masa idah ketika aturan hukum islam dianggap sah dan secara administratif yang berkekuatan hukum harus mengikuti aturan hukum positif, faktanya masih banyak perceraian yang diucapkan oleh pihak suami diluar sidang pengadilan agama, logikanya ketika mengikuti aturan hukum Islam dimanapun dan bagaimanapun keadaanya ketika talak sudah diucapkan seketika itu pula dimulainya masa idah. .Bagaimana perbedaan awal masa idah dalam hukum Islam dan hukum positif ketika dianalisis dengan Maslahah, apakah mengikuti hukum positif akan lebih banyak menarik kemaslahatan atau sebaliknya.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT SEBAGAI LANGKAH MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PENAGGULANGAN KEMISKINAN: Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang Muarif, Moh. Syamsul
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.854

Abstract

Masalah kemiskinan merupakan hal yang seolah-olah ada dan menjadi bagian dari masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Selain kemiskinan, masalah dalam masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan lembaga keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga dapat menjadi solusi atas permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan. Penelitian dalam esai ini dimulai dari soal seberapa efektif pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk melengkapi permasalahan di atas, penelitian ini berdasarkan penggunaan studi kasus kualitatif. Data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi serta dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Analisis dalam penelitian dalam pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Objek penelitian adalah efektivitas proses pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
SISI LAIN JAMA’AH UMROH: antara Ibadah, Wisata Dan Belanja dalam prespektif Fenomena sosial Ashar, Salim
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.857

Abstract

Agama sebagai fakta dan sejarah memiliki dimensi simbolik dan sosiologi sebagai struktur makna yang memiliki nilai abstrak tanpa memandang ruang dan waktu, umroh secara substansial memiliki nilai kemanusiaan seperti ajaran, perasaan, kewajiban menjaga jiwa, harta dan kehormatan orang lain, larangan menindas yang lemah, misalnya menanggalkan pakaian yang mereka pakai sehari-hari dan menggantinya dengan pakaian ihrom untuk menutup jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itulah makna ajaran umroh untuk menyadari bahwa ia adalah makhluk sosial. Tulisan ini hanya sedikit tentang jemaah umrah untuk mengungkap sisi lain fenomena sosial dalam dimensi atribut rukun agama, status sosial.
PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS: (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg) Falah, Fajri Fajrul; Rizal, Faisol
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 1 (2022): Januari
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i1.858

Abstract

Abstrak: Pembatalan perkawinan berdasarkan pada perkara nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg) di Pengadilan Agama Jombang, dikarenakan suami melakukan pemalsuan identitas, dimana suami menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat nikah dengan mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini; pertama bagaimana pemalsuan identitas dalam hukum Islam, kedua bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Perkara Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg. Dalam putusan nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg. menyimpulkan bahwa, Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menurut hukum Islam dianggap tidak sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas bukan menjadi salah satu alasan diperbolehkannya pembatalan perkawinan. Akan tetapi pembatalan perkawinan masih bisa dilakukan dengan alasan apabila tetap mempertahankan rumah tangga akan menimbulkan kemudharatan bagi rumah tangga Termohon I dan Termohon II. Hal ini sesuai dengan konsep pembatalan perkawinan yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 231, serta Pasal 27 Undang-undang perkawinan, dan Pasal 72 KHI. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 72 ayat (2) ayat (1) KHI, selain itu pengajuan yang dilakukan oleh pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) KHI., dan merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fikih. Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas.
Konsep Perizinan Dalam kaidah Hukum Islam muchlisin muchlisin
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.940

Abstract

Salah satu ruang lingkup Hukum Islam yaitu Perizinan. Masuk kategori hukum publik (Islam) yaitu al-ahkam as-sulthaniyah yang membicarakan tentang soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tentara, pajak, dan sebagainya. Berdasar pada Al-quran dan As Sunnah, sistem hukum Islam menyajikan bentuk keadilan hukum yang tidak terdapat pada sistem hukum yang lain. Namun demikan, tidak serta merta sistem hukum Islam dapat diterimaoleh para ahli hukum, bahkan sebagian menolak dan berusaha mendiskreditkan sistem hukum Islam. Dalam pengurusan perizinan berdasarkan hukum Islam yaitu pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketaatan terhadap pemimpin.
STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM DI AFGHANISTAN Mochammad Agus Rachmatulloh; Dewi Faridah; Nurul Hidayati; Choirotul Jannah; Royanis Ansory
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.943

Abstract

Abstrak: Artikel ini menguraikan tentang perkembangan hukum keluarga Islam di negara Afghanistan  mulai dari mahar, perkawinan anak, poligami sampai perceraian, serta tipologi dalam pembaharuannya. Dalam praktik kehidupan berbagsa dan bernegara seiring dengan perkembangan zaman, tempat, waktu dan kondisi perkembangan dan pembaharuan hukum keluarga Islam selalu dibutuhkan, walaupun sebenarnya hukum keluarga Islam sendiri telah diatur dalam syari’at Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumen dan Fokus Grup Diskusi (FGD). Adapun rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan hukum keluarga Islam di Afghanistan? Bagaimana tipologi pembaharuan hukum keluarga Islam di Afghanistan? Adanya perkembangan hukum keluarga Islam terutama terkait  mahar, perkawinan anak, poligami dan perceraian. Tipologi pembaharuannya menggunakan tipe adaptif unifikasi madzhab dan progresif unifikasi yang berarti bahwa negara Afghanistan menyatukan hukum fiqh, hukum sipil dan madzhab.
GHARAR DALAM TA`ARUF ONLINE SERTA DAMPAKNYA PADA KELANGSUNGAN AKAD PRESPEKTIF HUKUM PERDATA DAN FIQIH EMPAT MADZHAB : Studi Kasus di Aplikasi Ta`aruf Online Muzz Kamal Musthofa; Alvita Hikmatul Laily
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.1056

Abstract

Ta'aruf is an effort to explore pre-marital relations between men and women in accordance with Islamic law, where the two prospective unmarried couples are expected to get to know each other, facilitated by intermediaries who know each candidate. The concept of ta'aruf is growing along with the development of the digital era. It is not only facilitated by intermediaries but ta`aruf can also be done online through websites, social media, or application. But the fraud is often occur in ta`aruf online. This research due to know more about the fraud in Muzz as an online ta`aruf app in the world. By using the datas from observation, interview, and documentation then then the researcher annalys and show them descriptively and qualiatatively. The result of this research show that there are some frauds in this online ta`aruf app; the fraud in name, profession, marriage status, religion, photo, and healty. Based on KHI pasal 72 ayat 2 and pasal 27 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan), all of the frauds can be the reason to cancel the marriage if it brings disadvantages intentionally. But base on Fiqh 4 Madzhab, some of the frauds can be the reasons to cancel the marriage (fasakh nikah) but some of them just make the aim of marriage will be raiched difficultly.
KONSEP TOLERANSI MENURUT QURAISH SHIHAB PADA SURAH AL-KAFIRUN MUHAMMAD ESA PRASASTIA AMNESTI; Setio Budi
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.1070

Abstract

Tulisan ini memaparkan batasan-batasan agama dalam Islam, khususnya masalah toleransi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak umat Islam yang tidak mengetahui sejauh mana batas toleransi yang diperbolehkan dalam Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep toleransi sesuai petunjuk Al-Qur'an dalam surat al-Kafirun. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep toleransi yang ditawarkan dalam Surat al-Kafirun hanya sebatas penerimaan dan penghargaan terhadap pandangan pihak lain, tanpa harus mengorbankan agama. Sedangkan makna toleransi dalam surah al-Kafirun menurut Quraish Shihab lebih pada makna kompromi.
MENILIK FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NO. 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI DALAM KACAMATA ISTINBAT HUKUM ISLAM Faisol Rizal
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.1083

Abstract

Perkembangan praktik aborsi ilegal dalam masyarakat berakibat pada timbulnya asumsi masyarakat bahwa aborsi merupakan hal negatif yang mayoritas pelakunya berperilaku negatif seperti perzinahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga pencetus fatwa keagamaan di Indonesia turut berkontribusi dalam mengatur fenomena masyarakat tersebut dengan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi.Sepanjang perjalanan fatwa tersebut mendapat apresiasi sosial baik yang pro maupun kontra.
PERSETUJUAN CALON MEMPELAI SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASHID AL-‘USRAH: Studi Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam M. Abi Mahrus Ubaidillah; Ibnu Ali Ismail
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 3 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v3i2.1132

Abstract

Dalam perkawinan, Hukum Islam dan Fikih tidak mengatur persetujuan calon mempelai sebagai syarat perkawinan, terbukti adanya konsep ijbar dalam perkawinan. namun dalam KHI, persetujuan calon mempelai menjadi syarat sah suatu perkawinan yang mana itu tidak sesuai dengan hukum fikih karena dalam hukum fikih tidak mensyaratkan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan. Dari sini maka muncullah pertanyaan, bagaimana landasan yuridis ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan ? bagaimana perspektif Maqa<s}id Al-Usrah Terhadap Persetujuan Calon Mempelai? Agar tidak melebar, fokus masalah dalam skripsi ini hanya tentang persetujuan calon mempelai. Skripsi ini berjenis penelitian kepustakaan (Library Research) Pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki sifat induktif yang mana untuk mengembangkan teori yang menginduk pada data-data yang ada. Artinya memaparkan data tentang persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah dalam perkawinan, sehingga menghasilkan kesimpulan kemudian melakukan analisis dengan menggunakan Maqa<s}id Al-‘Usrah Ketetapan persetujuan calon mempelai sebagai syarat sah perkawinan dalam KHI menginduk pada UU Perkawinan 1974. Dan pasal UUP memiliki kesamaan dengan pasal 28 Burgerlijk wetboek voor indonesia.. Meskipun Sebagian kalangan mengatakan adanya keterkaitan antara UUP dan Burgerlijk wetboek voor indonesia., Tetapi yang pasti pasal UUP sudah sesuai dengan pasal 27 UUD 45. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, maka persetujuan calon mempelai dalam KHI sudah sesuai dengan Maqa<s{id Al-‘usrah yaitu : mengatur hubungan antara dua individu, menjaga keturunan dan nasab, mewujudkan keluarga Sakinah, mawaddah wa rohmah, menjaga agama dalam kehidupan keluarga, mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Page 4 of 14 | Total Record : 140

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2026): Januari Vol. 6 No. 2 (2025): Juli Vol. 6 No. 1 (2025): Januari Vol. 5 No. 2 (2024): Juli Vol. 5 No. 1 (2024): Januari Vol. 4 No. 2 (2023): Juli Vol. 4 No. 1 (2023): Januari Vol. 3 No. 2 (2022): Juli Vol. 3 No. 1 (2022): Januari Vol. 2 No. 2 (2021): Juli Vol. 2 No. 1 (2021): Januari Vol. 1 No. 2 (2020): Juli Vol. 1 No. 1 (2020): Januari More Issue