cover
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Articles 114 Documents
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI Priatna, Endang; Rohayatin, Titin; Irawaty, Tinda
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.204

Abstract

Pada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota Cimahi dianggap rawan menjadi tempat persembunyian teroris. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikaslime dan terorisme. Baik pihak Kesbapol dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh ini yang menjadi kekurangan adalah terkait kuantitas dari SDM di kepolisian. Perencanaan pengawasan dalam penanggulangan terorisme di Kota Cimahi dilakukan dengan pemetaan tugas kepada masing-masing unit yang ada di kepolisian. Anggaran khusus untuk penanganan terorisme belum ada. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan penanggulangan di Pemerintah Kota Cimahi dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan apabila ada hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian. Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH KARPET DI DESA CIKAOBANDUNG Dirgantara, Chandra Krisna
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.205

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan karpet dalam meningkatkan ekonomi di Desa Cikaobandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah anggota pengrajin kesetaraan dan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cikaobandung melalui kegiatan pengolahan karpet mengikuti pertemuan pemberdayaan, yaitu menentukan lokasi kawasan, mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian masyarakat. Penentuan daerah untuk menentukan bersama di mana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan untuk merangkul masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kegiatan pengolahan karpet dengan memproduksi dan memasarkan kesetaraan demi ekonomi. Pada akhirnya kemandirian masyarakat untuk melakukan kualitas dan kualitas produksi, dan memenangkan jaringan wirausaha. Pendapatan orang yang bergabung meningkat. Sebelumnya mereka tidak berpenghasilan, sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 720.000 per bulan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Limbah, peningkatan, ekonomi
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Wulandari, Felinda; Yamardi, Yamardi; Rohayatin, Titin
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.206

Abstract

Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis dan informan Dinas Sosial yaitu UPPKH Bandung Barat, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padalarang, dan Peserta PKH. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padalarang belum efektif. Terlihat belum optimalnya pemberian bantuan, dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain itu dana yang diterima pendamping PKH juga tidak sesuai dengan pengeluarannya, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
THE IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CREATING INNOVATIONS OF PUBLIC SERVICES BY REGIONAL GOVERNMENTS (CASE STUDY OF BANDUNG CITY AND MAKASSAR CITY) Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.207

Abstract

In order to make improvements in public services, the City Government of Bandung and Kota Makassar implement Smart City, and it is also in accordance with the directions of the Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi provide quality services that satisfy the needs of society in the fields of education, health, housing, and so forth. Local governments must also work creatively and innovatively to improve accountability, transparency, and responsiveness by utilizing information technology. The focus of this study is to compare the Government of Bandung with Makassar City in running Smart City in order to implement the innovation of public services. As a method for this research, a qualitative analysis is used, so that the phenomena or situations in the field can be realistically and systematically explained in detail while using the review literature from previous research. The Governments of Bandung City and Makassar City have shown to be successful areas with the implementation of Smart City. Both cities have received many awards for providing innovative services of high quality in spite of the fact that Makassar city started relatively late with implementing Smart City. Although they have been successful so far, the innovation of public services in these two cities will still have to be improved, so that a larger part of society will be able to profit from them. It takes a deep commitment on the part of the local authorities in order to be able to implement Smart City that creates an innovative programme. Smart City's implementation is a solution for creating good governance and makes improvements across multiple sectors of society. Moreover, Smart City sustains community activities and also provides easy access to information made by local governments. Keywords: Smart City, Innovation, Public Service
ANALISIS REPRESENTASI SUBSTANTIF ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2014-2019 Asnawiah, Nurul; Purwaningsih, Titin
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana anggota legislatif perempuan menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai representasi subtantif dari anggota legislatif perempuan di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. selain itu juga menggunkan kuisioner dengan skala Guttman untuk mendengarkan persepsi pemilih di Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan. hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara subtantif anggota legislatif perempuan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki. Tanggapan 80 responden dari Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan menunjukkan lebih dari setengan responden (63,75%) menyatakan belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan, dan kurang dari setengah responden (41,45%) menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan sudah mengakomodir kepentingan perempuan. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan yaitu Kapasitas Teknis anggota legislatif perempuan, sistem politik dan sistem pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi ke=empatnya.
KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Iqbal, Muhammad; Elianda, Yunita; Akbar, Ali; Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.221

Abstract

Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Bukan hanya bentuk pemerintahan akan tetapi pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai keistimewaan penataan ruang yang ada di Yogyakarta yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Untuk metode yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu terdapat satuan ruang strategis yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Dalam pengelolaan tata ruang tersebut di tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum berjalan dengan baik. Berbagai faktor faktor yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya masih adanya pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku. diantaranya pembangunan mall dan hotel yang tidak teratur. Seperti Sleman city mall yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Kata Kunci: Perda, Tata Ruang, Keistimewaan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PERUBAHAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN CIANJUR Lestari, Ayu Ayda; Kushartono, Toto; Siddha, Arlan
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.282

Abstract

The title of this research is : "The Effect of Local Government Policy Implementation on the Effectiveness of Changes in the Public Transportation Route Network in Cianjur Regency". The background of this research is the ineffective implementation of local government policy. This research used an explanation survey with a quantitative approach. This research was conducted at the Cianjur Regency Transportation Service Office, Rawabango Terminal, Pasirhayam Terminal, Main Market, Jalan Siliwangi, Jalan Dr. Muwardi. Collecting data in this research is through survey, observation, and documentation. The sampling technique used is probability sampling with simple random sampling. The theory of this research is policy implementation from Mazmanian and Sabartier and for the theory of effectiveness by Siagian. The results of the research showed that there is no affect of the implementation of local government policy on the effectiveness of changes in the network of public transport routes in Cianjur Regency. Marked by the characteristics of the problem can not be identified, then the carrying capacity of regulations and non-regulations that can affect the process of implementation can not be implemented properly.
PRO DAN KONTRA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS Sarah, Denda Devi
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.284

Abstract

In this paper the author will discuss the pros and cons of the deliberation process of Law no. 8 of 2016 the hospitality of the nation that caters to people with disabilities, whether it is difficult access to public facilities, being excluded, etc. So that in this paper the author will look at whether the new law rules suit the needs of persons with disabilities, and when this rule is made, whether legislators are involved with people with disabilities in the law-making process, and what are the reasons the legislators change this regulation. . The method used in this paper uses normative law, the data used comes from the results of previous research, news or newspapers, laws. The results of this paper indicate that the making of laws is based on the needs of persons with disabilities. In addition, in the process, many actors, NGOs are involved to see the needs of persons with disabilities.
STRATEGI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DENGAN PETALING JAYA DI BIDANG EKONOMI PERDAGANGAN Anggia, Gia; Rohayatin, Titin; Fauzi, Lukman Munawar
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.286

Abstract

The City of Bandung and Petaling Jaya have collaborated with Sister City in the trade economy sector starting from 2012 and continuing in 2015. MSMEs in Bandung still have many problems running their business and MSMEs are still having difficulty developing. Descriptive research with a qualitative approach. Techniques based on primary data (interviews and observations), as well as secondary data (literature study). The results of the research on the collaboration strategy of Sister City Bandung City with Petaling Jaya in the economic sector can be said to be not optimal. This can be seen, the lack of awareness of the apparatus' resources towards mastery of English, the apparatus has not realized that language acquisition can improve the quality of employee performance in a collaboration strategy between Sister City and Petaling Jaya in the trade economy sector in the field of MSME products in Bandung City. The two Bandung City Governments do not have a specific strategy to overcome the threats associated with Sister City with Petaling Jaya in the trade economy, the three strategies of cooperation through promotional activities in Petaling Jaya.
An ANALYSIS: INDONESIA’S NEW NORMAL POLICY IMPLEMENTATION DURING COVID-19 AND ITS IMPACT ON ECONOMIC ASPECT Fridayani, Helen Dian; Iqbal, Muhammad
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.293

Abstract

This study aims to analyze the new normal policy implementation during Covid-19 to deliverance the economy of Indonesia. New normal is one of the options to become a milestone in Indonesia's economic revival. The government has decided to run a new normal policy to encourage economic recovery. Although, the Covid-19 pandemic has not shown any signs of ending. Previously the handling of Covid-19 in Indonesia by seeking social distancing to large-scale social restrictions. However, this policy seems to make the economy in Indonesia stuck, so the government's step is to implement new normal. The method used in this study is qualitative-descriptive, with secondary data obtained from various sources such as government websites, journals, books, and online media. As a result, this new normal policy is aimed at all business sectors. To support this policy, the government has made working guidelines in new normal situations. If economic activity returns, the most noticeable impact will be reduced unemployment and the availability of various jobs. Therefore, people's purchasing power is expected to recover as before the Covid-19 pandemic emerged. New normal activity amid the Covid-19 pandemic is like two sides of a coin. On the one hand, there is the potential to boost the economy; however, there is a risk of increasing the coronavirus's positive cases. This study found that health protocols can be easily formulated, but implementation may not be comfortable in the field. For this reason, various multidisciplinary studies need to be considered by the government in implementing the new normal policy.

Page 2 of 12 | Total Record : 114