cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 114 Documents
 1   2   3   4   5 
PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur) Tokan, Frans Bapa; Gai, Apolonaris
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.298

Abstract

Proses pembangunan desa secara partisipatif dan berkelanjutan, mestinya mengikutsertakan secara aktif perempuan agar kepentingan esensialnya dapat terwujud dalam perencanaan dan penganggaran desa yang responsive gender dan gender budgeting. Secara kuantitatif kesadaran perempuan dalam mendukung pembangunan desa cukup tinggi. Namun secara kualitatif perempuan desa kurang mampu dan berani menyampaikan gagasan dan kritik dalam forum musyawarah desa. Relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih terbatas karena kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Hadirnya relasi kuasa otoritarian juga dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan desa. Dengan demikian penguatan kapasitas perempuan secara individu maupun kelompok melalui peningkatan pendidikan dan ketrampilan di berbagai bidang merupakan hal niscaya.
PENATAAN SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI PERTANAHAN TINGKAT KELURAHAN DI KOTA CIMAHI DALAM RANGKA REFORMA AGRARIA Amanita, Aliesa; Septiansyah, Bayu
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i2.313

Abstract

Reforma agraria merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya. Masalah pendaftaran tanah merupakan masalah yang sudah sangat lama namun hingga saat ini belum menemukan solusi untuk percepatan proses dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Salah satu sumber konflik agraria yang dapat ditemui di lapangan adalah ketidakakuratan data di desa yang timbul karena belum terlaksananya tata sistem informasi dan administrasi pertanahan yang baik dan tertib. Berdasarkan hal tersebut, peneliti membatasi masalah yang diteliti untuk mencari upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan penataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan/desa. Dengan tujuan dapat menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di Kelurahan-kelurahan khususnya di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk menciptakan suatu tataan sistem informasi dan adminstrasi pertanahan di kelurahan khususnya di Kota Cimahi.
UPAYA KESBANGPOL KABUPATEN CIANJUR DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK PADA MASA PERSIAPAN PILPRES DAN WAPRES TAHUN 2019 Ristala, Harky
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.335

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Upaya Kesbangpol Kabupaten Cianjur Dalam Meminimalisir Konflik Pada Masa Persiapan Pilpres dan Wapres Tahun 2019. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 cenderung baik. Upaya kesbangpol Kabupaten Cianjur dalam meminimalisir konflik pada masa persiapan Pilpres dan Wapres tahun 2019 berupa terjalinnya komunikasi yang efektif antara semua elemen dengan masyarakat. Faktor pendukung SDM, anggaran, SOP dan juknis, dan optimalisasi media sosial. Sementara, faktor penghambat adalah SDM, anggaran, sarana dan prasarana, cuaca, dan rendahnya budaya literasi di masyarakat sehingga mudah di hasut dengan informasi hoax. Kata kunci: Upaya, Konflik, Pilpres
PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI Noviyanto, Andreas; Rohayatin, Titin; Fauzi, Lukman Munawar
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.336

Abstract

The implementation of public services at the Department of Population and Civil Registration of Bekasi Regency has not been optimal. If public services in the Department of Population and Civil Registration are seen from the implementation of the principles of Good Governance, such as aspects of accountability, transparency, and participation, they are still not optimal. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Observation data collection techniques and interviews with several informants related to research. The results of the study, which led to the implementation of the principles of Good Governance in population administration services at the Population and Civil Registration Service, have not run optimally, judging from the accountability of the mismatch between implementation and operational standards (SOP), as well as unclear service completion, not timely in providing services to the community. When viewed from the transparency aspect of the lack of availability regarding population administration services, the Department of Population and Civil Registration has not maximally used the official website in providing information to the public. And from the last aspect, namely participation, the community has not been fully involved in providing criticism and suggestions and the community is not involved in evaluating services. Keywords: Good Governance Principles, Accountability, Transparency, Participation, Population Administration Services
PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PELESTARIAN KESENIAN WAYANG GOLEK DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Aziz, Denis Abdul; Rohayatin, Titin; Abidin As, Zaenal
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.337

Abstract

Kesenian Wayang Golek merupakan kesenian yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Akibat perkembangan jaman, kesenian Wayang Golek mengalami penurunan pada paguyubannya, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu perlu ada upaya pelestarian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wayang Golek sendiri sudah diakusi oleh UNESCO sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan 2 orang, yaitu : (1) Kepala Seksi Bina Seni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat,(2) dan Seniman Wayang Golek. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelestarian kesenian Wayang Golek yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan (1) belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang upaya pelestarian kesenian Wayang Golek (2) pemberdayaan yang dilakukan belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian kesenian Wayang Golek (3) belum optimal dalam menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang dalam upaya pelestarian kesenian Wayang Golek. Kata Kunci: Peran, Pemerintah, Pelestarian Kesenian, Wayang Golek
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BATUJAJAR TIMUR KABUPATEN BANDUNG BARAT Mashita, Dzenta; Yamardi, Yamardi; Kushartono, Toto
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.338

Abstract

The problems that occur in Batujajar Timur Village are the mismatch of village fund allocations received according to the realization, the delay in disbursing village fund allocations, the uneven physical development in Batujajar Timur Village. The management of village fund allocations cannot be said to be effective, if it is reviewed correctly, quickly, economically, and safely. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained through the results of library research, field studies through in-depth interviews and observations, and documentation. The results showed that the management of Village Fund Allocation in Physical Development in Batujajar Timur Village, Batujajar Subdistrict, West Bandung Regency, cannot be said to be effective, due to the lack of community participation in musrenbangdes, the village fund allocation received is not by government regulations which in theory were obtained in January. and it was reported in December, the facilities for infrastructure funds were not yet supported, the allocation of village funds obtained did not match the realization. Keywords: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation, Development
KAPITAL POLITIK DALAM KONTESTASI MEMPEREBUTKAN KEKUASAAN (STUDY KASUS PEMENANGAN PASANGAN SRI HARTINI – SRI MULYANI DALAM PILKADA KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015) Fujilestari, Noer Apptika
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.339

Abstract

This research reviews about how Sri Hartini – Sri Mulyani couple optimize their political capital in the winning of Klaten General Election in 2015. The triumph of Sri Hartini– Sri Mulyani has a huge political capital influence. There are some important fundamental considerations, such as: First, Sri Hartini – Sri Mulyani is a figure who is known in Klaten folk because both of them are the wife of the former Regent of Klaten. Second, Sri Hartini – Sri Mulyani is carried by the winning party of general election that is PDIP and supported by some qualify parties for general election as Nasdem, PPP, Hanura and PKS. Third, Sri Hartini – Sri Mulyani has a high financial which is strength enough. The theory which is used in this research is theory of the political Capital of Pierre Bordieu. This research uses descriptive research methods with qualitative approaching. As for the result of this research is Sri Hartini – Sri Mulyani is a couple with the highest capital accumulation than other spouses. From the four political capitals that consist of economic capital, social capital, cultural capital and symbolic capital Sri Hartini – Sri Mulyani couple has a very strong social capital than other candidate, especially in terms of the network that supports both, network of non formal and formal. PDIP as the party which brings SriHartini – Sri Mulyani is the party with the highest base mass in Klaten. in other hand, the popularity of Sri Hartini – Sri Mulyani as the wife of a former Regent of Klaten and as political figure of women who be able to take the sympathy of the citizens to choose Sri Hartini – Sri Mulyani as head of their region. The solidarity of political parties and civic organizations that support the role of klaten local elites are able to muster the mass votes to win the couple Sri Hartini – Sri Mulyani in Klaten Election 2015. Key words : political capital, ekonomic capital, social capital, cultural capital, simbolic capital.
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI Zulfikar, Waluyo
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i1.340

Abstract

The problem of this research is explore licensing dan non-licecensing policy services in Bekasi Regency. That must be carried out properly to the community. but in practice, the implementation of licensing in Bekasi Regency is still not going well, this condition actually keeps the concept of licensing away from the ideal concept, standard rules regarding the institution and authority of the Investment Agency and One Stop Integrated Service which are not yet clear have triggered various problems in the permit processing process. existing businesses in Bekasi Regency. The researcher conducted an in-depth analysis using a qualitative descriptive analysis method where the results of this study concluded that efforts to improve and improve licensing and non-licensing services in Bekasi Regency were divided based on several series of priority choices. Determination of priority options based on parameters of depth of resolution efforts, length of time for problem handling and readiness of human resources executing policies, programs and government activities in Bekasi Regency. Errors in the interpretation of national regulations related to licensing and non-licensing policies will result in the unclear function of permits. The same function is regulated in different regulations so that it is over regulated. It is necessary to improve the licensing and non-licensing policies, where based on the results of this study there are still many permits that were born because of the discretion of the regional government, or were born in the daily practice of governing. Keywords: Licensing, Non-Licensing, Bekasi Regency
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TANJUNGSARI KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR Lestari, Annisa Dwi; Kurnia, Dadan; Setiawan, Agustina
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.354

Abstract

Penelitian ini membahas terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Di Desa. Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur dapat dikatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan antara lain (1) tujuan kebijakan tersebut bahwa BUMDes Desa Tanjungsari belum mampu memberdayakan seluruh masyarakat desa, (2) Pengurus BUMDes yang ada pada saat ini kurang dari segi kuantitas dan kualitas lalu cenderung sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Desa tentang pembentukan badan usaha milik desa ini tidak diikuti dengan pengembangan jenis usaha yang baik, (3) Sumberdaya finansial yang tidak bisa mengembangkan seluruh jenis usaha, (4) Karakteristik dari agen pelaksana BUMdes berbeda-beda, (5) adanya sikap ketidaktegasan dan ketidakpatuhan dari para pelaksana kebijakan (6) kurangnya komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana (7) lingkungan eksternal yang terdiri dari lingkungan politik, sosial dan ekonomi di desa tanjungsari berjalan dengan kondusif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, BUMDes
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI DI DESA BOJONGMALAKA KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG Purnama, Chintiya Citra; Kurnia, Dadan; Siddha, Arlan
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v3i2.355

Abstract

The research entitled "Village Head Leadership in Creating Independent Villages in Bojongmalaka Village, Baleendah District, Bandung Regency" This research is motivated by looking at the condition of Bojongmalaka Village which was chosen as the best in Baleendah District, Bandung Regency so that this village will create an independent village.The research methodology used is descriptive research method with a qualitative approach, with the intention of focusing on the phenomena and problems that occur at the time the research was conducted. Data obtained from observations, documentation and interviews with key informants as primary data. Key informants were determined based on several criteria, at least 3 sources were used as research objects, namely the Village Head, Village Secretary, and the Head of the Village Consultative Body (BPD). The data is processed by means of data reduction, data categorization, synthesization and formulation of working hypotheses as the last step in the data compilation process.The results showed that the leadership of the village head in realizing an independent village in the village of Bojongmalaka, Baleendah District, Bandung Regency has been achieved well and optimally. However, the program being carried out is still in the process of turning the village into an independent village. The village head and village officials are working on the concept and program of the village in order to get maximum results so that this village can be said to be an independent village. Keywords: leadership, village head, independent village

Page 3 of 12 | Total Record : 114

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9 No 1 (2025): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 2 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2024): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 2 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu More Issue