cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nuraida
Contact Email
wpaj@unsub.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
wpaj@unsub.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang, Jl RA Kartini No 01, KM 3 Subang, Jawa Barat
Location
Kab. subang,
Jawa barat
INDONESIA
The World of Public Administration Journal
Published by Universitas Subang
ISSN : 27222225     EISSN : 27222233     DOI : https://doi.org/10.37950/wpaj
Core Subject : Social,
Social Sciences
The World of Public Administration Journal is a scientific journal that publishes original articles on the latest knowledge, research or applied research and other developments in the fields of Government, Pubic Policy, political institutions, politics, village governance, collaborative government, social participation and empowerment, social development and welfare, ecology, sociology, politics and government public administration, public goods, leadership. Since 2019 this journal has been published routinely twice a year (June and December).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 80 Documents
 4   5   6   7   8 
Penguatan Kepemimpinan Digital Di Sektor Pemerintahan Dalam Mendorong Peningkatan Layanan Publik Yang Akuntabel, Efisien Dan Efektif (Studi Pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara) Fasikin, La Ode; Kasim, Syaifudin Suhri; Satyadharma, Maudhy; Asis, Patta Hindi; Wahiyuddin, La Ode
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2105

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh Kantor Staff ahli gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kepemimpinan digital serta upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan pada Kantor Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara.  Hasil penelitian menemukan bahwa Beberapa tantangan yang dihadapi dalam kepemimpinan digital diantaranya Tantangan infrastruktur dan kesenjangan digital, Kapasitas Sumber Daya Manusia, transparansi dan akuntabilitas dan manajemen perubahan dan budaya kerja. Sedangkan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi tantangan itu diantaranya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pengembangan Infrastruktur Teknologi yang memadai,  menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan daerah mendukung transformasi digital sehingga mendorong adanya asas transparansi dan akuntabilitas, mendorong manajemen perubahan dan pola komunikasi yang efektif dan mengefektifkan kolaborasi dan kemitraan. Kata kunci:  Kepemimpinan, Kepemimpinan Digital, Transformasi Digital, Sumber Daya Manusia     Abstract This study discusses the challenges faced by the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province in digital leadership and the efforts that have been made to overcome these challenges. This study uses a qualitative method with a case study approach. The study was conducted at the Office of the Governor's Expert Staff for Government, Law and Politics of Southeast Sulawesi Province. The results of the study found that several challenges faced in digital leadership include infrastructure challenges and the digital divide, Human Resource Capacity, transparency and accountability and change management and work culture. Meanwhile, efforts that have been made to overcome these challenges include increasing Human Resource Capacity, developing adequate Technology Infrastructure, becoming part of the support for regional policies supporting digital transformation so as to encourage the principles of transparency and accountability, encouraging change management and effective communication patterns and making effective collaboration and partnerships. Keywords: Leadership, Digital Leadership, Digital Transformation, Human Resources
Inovasi Pelayanan Jemput Bola dalam PerekamanKTP-El di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Aulia, Silvi; Ramadanti, Lingga; Sukirman, Nurchanisa; Yuniar, Sadila; Syahwila, Wanty
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2142

Abstract

Abstrak Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau yang biasa disebut sebagai KTP-el adalah identitas resmi yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berusia minimal 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah. KTP-el tidak hanya menjadi bukti identitas tetapi juga menjadi syarat untuk mengakses berbagai layanan publik sehingga kepemilikan KTP-el menjadi penting bagi seluruh masyarakat. Namun, fasilitas pelayanan administrasi kependudukan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan pelayanan pembuatan KTP-el ini menjadi terhambat khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor pelayanan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang kemudian mengembangkan inovasi Pelayanan Jemput Bola (Penjebol) sebagai solusi untuk meningkatkan cakupan kepemilikan KTP-el. Selain menyasar masyarakat di daerah terpencil dan wilayah dengan keterbatasan instruktur, Penjebol juga menargetkan kelompok rentan, seperti lansia, orang yang sedang sakit, dan remaja yang baru memasuki usia wajib KTP-el. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inovasi Pelayanan Jemput Bola dalam perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari adanya inovasi Pelayanan Jemput Bola (Penjebol) di Kabupaten Subang menunjukkan bahwa layanan ini berhasil mempermudah akses perekaman KTP-el bagi masyarakat. Namun, meski respon masyarakat terhadap inovasi Penjebol ini cukup positif, inovasi ini harus tetap dievaluasi sehingga dapat terus digunakan dalam jangka waktu panjang. Kata kunci: KTP-el, inovasi, pelayanan, publik, penjebol   Abstract The Electronic Identity Card (KTP-el) is an official identity document that must be owned by every Indonesian citizen who is at least 17 years old, married, or has been married. The KTP-el not only serves as proof of identity but is also a requirement for accessing various public services, making ownership of a KTP-el essential for all citizens. However, uneven distribution of administration public services in each region hinders the issuance of KTP-el, especially for those living far from public service offices. Population and Civil Registry Office of Subang Regency subsequently developed an innovation called "Pelayanan Jemput Bola" or Penjebol as a solution to increase KTP-el ownership coverage. In addition to targeting people in remote areas and regions with limited access to instructors, Penjebol also focuses on vulnerable groups, such as the elderly, individuals who are ill, and young people who have just reached the mandatory age for KTP-el. This research aims to analyze the innovation of Pelayanan Jemput Bola or Penjebol in KTP-el recording at the Population and Civil Registry Office of Subang Regency. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research findings from the Penjebol innovation in Subang Regency indicate that this service successfully facilitates KTP-el recording access for the community. Although the public's response to the Penjebol is fairly positive, it must continue to be evaluated to ensure its long-term sustainability. Keywords:  KTP-el, innovation, penjebol, public, service
Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang R Aulia Bunga Setiarani; Nawawi, Ade; Sobari, Ahmad; Ruchendi, Hani; Nuraida, Nuraida
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2290

Abstract

Abstrak Kurikulum Merdeka atau sering disebut juga dengan Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada siswa akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi. Kebijakan Kurikulum Merdeka dibuat sebagai respons terhadap hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang menunjukkan bahwa 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah tingkat kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Di dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari, peneliti memilih teori Mazmanian dan Sabatier. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, observasi lapangan, serta analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, masalah utama yang diidentifikasi adalah implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di SDN Serangsari yang belum optimal. Temuan lapangan menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang menghambat implementasi, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga faktor utama: (1) karakteristik masalah, seperti heterogenitas siswa dan keterbatasan infrastruktur teknologi; (2) karakteristik kebijakan, yang ditandai dengan kurang jelasnya panduan operasional; serta (3) variabel lingkungan, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang kurang mendukung dan minimnya partisipasi tokoh lokal. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kurikulum Merdeka, SDN Serangsari.   Abstract The Merdeka Curriculum, also known as the Merdeka Belajar Curriculum, is a curriculum with diverse intra-curricular learning, where the content provided to students is optimized to ensure they have sufficient time to deepen their understanding of concepts and strengthen their competencies. The Merdeka Curriculum policy was formulated in response to the results of the Programme for International Student Assessment (PISA), which indicated that 70% of 15-year-old students were below the minimum competency level in comprehending simple reading materials or applying basic mathematical concepts. This study aims to examine the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari in achieving educational goals in accordance with its established vision and mission. To analyze the implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari, this study employs the theory of Mazmanian and Sabatier. The research adopts a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including in-depth interviews with the principal, teachers, students, and parents, field observations, and policy document analysis. The data is analyzed through the processes of reduction, presentation, and conclusion drawing. Based on the findings, the primary issue identified is the suboptimal implementation of the Merdeka Curriculum policy at SDN Serangsari. Field observations reveal several challenges hindering its implementation, which can be categorized into three main factors: (1) problem characteristics, such as student heterogeneity and limited technological infrastructure; (2) policy characteristics, marked by unclear operational guidelines; and (3) environmental variables, including socio-economic conditions that do not sufficiently support implementation and the lack of participation from local figures. Keywords: Policy Implementation, Merdeka Curriculum, SDN Serangsari.
Studi Evaluasi Pembangunan Kabupaten Karawang Menggunakan Alternative Service Delivery Framework Wicaksono, Kristian Widya; Simanjorang, Jeffri Yosep; Cantika, Dinda Tresya; Amelia Augustine Aan Putri; Dinda Biavinca
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2298

Abstract

Abstrak Evaluasi pembangunan merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program sektor publik, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Karawang yang bertujuan menekan angka pengangguran terbuka dan mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melakukan survei pada November 2023 dengan melibatkan 400 responden warga Kabupaten Karawang. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan kerangka Alternative Service Delivery Framework (ASDF) yang mencakup enam dimensi: kepentingan umum, peran pemerintah, keselarasan yurisdiksi, kemitraan eksternal, prinsip bisnis, dan keterjangkauan. Temuan penelitian menunjukkan skor rata-rata 3,27 (dari skala 5). Hasil penelitian mengindikasikan adanya beberapa ruang perbaikan di dalam program pembangunan seperti peningkatan inklusivitas program, penyempurnaan mekanisme koordinasi, serta penguatan sinergi dengan mitra. Kata kunci: evaluasi program, kemiskinan, ketenagakerjaan, ASDF, Kabupaten Karawang   Abstract Development evaluation serves as a critical instrument for assessing public sector programme effectiveness, particularly in poverty reduction and employment expansion initiatives. This study examines the implementation of development programmes in Karawang Regency, Indonesia, designed to reduce open unemployment rates and decrease poverty levels in accordance with the 2021-2026 Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). Employing a quantitative approach, the research conducted a survey in November 2023 involving 400 residents of Karawang Regency. Data analysis was performed using descriptive statistics within the Alternative Service Delivery Framework (ASDF), incorporating six key dimensions: public interest test, government role, jurisdictional alignment, external partnership, business principles, and affordability. The findings reveal an average score of 3.27 (on a 5-point scale), indicating several areas requiring programme improvement. These include enhancing programme inclusivity, refining coordination mechanisms, and strengthening multi-stakeholder collaboration. Keywords: programme evaluation, poverty alleviation, employment generation, ASDF, Karawang Regency
Evaluasi Dampak Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Andani, Diah; Suparman, Ade
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2321

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang. Penerapan SPBE merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik agar lebih efektif, efisien, dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang telah menggunakan layanan perizinan di DPMPTSP. Penilaian kualitas layanan dianalisis menggunakan model SERVQUAL yang mencakup lima dimensi utama, yaitu keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan bukti fisik (tangibles). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penerapan SPBE berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Responden menilai bahwa sistem digital mampu memberikan informasi yang akurat, pelayanan yang tepat waktu, dan respons cepat terhadap keluhan atau pertanyaan. Selain itu, transparansi proses dan jaminan keamanan data turut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun pelayanan dilakukan secara digital, petugas tetap menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan individu, serta menyediakan bantuan langsung jika dibutuhkan. Namun demikian, beberapa tantangan seperti gangguan teknis dan keterbatasan literasi digital masyarakat masih menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan. Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi digital kepada masyarakat, serta pemeliharaan sistem yang berkelanjutan agar kualitas pelayanan publik melalui SPBE dapat terus ditingkatkan. Kata kunci : SPBE, pelayanan publik, DPMPTSP, kualitas layanan, SERVQUAL, digitalisasi pemerintahan   Abstract This study aims to evaluate the impact of the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE) on the quality of public services at the Investment and One-Stop Integrated Services Office (DPMPTSP) of Subang Regency. The adoption of SPBE is part of the government's efforts to promote digital transformation in public service delivery, aiming for greater effectiveness, efficiency, and transparency. This research employed a quantitative approach using survey methods, by distributing questionnaires to community members who had utilized the licensing services provided by DPMPTSP. The quality of services was analyzed using the SERVQUAL model, which includes five key dimensions: reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show that, in general, the implementation of SPBE has had a positive impact on improving public service quality. Respondents reported that the digital system provides accurate information, timely service delivery, and quick responses to complaints or inquiries. Furthermore, the transparency of the process and the security of digital data have increased public trust. Although services are provided digitally, staff members still demonstrate empathy and attentiveness to individual needs, including offering direct assistance when needed. However, several challenges remain, such as technical disruptions and limited digital literacy among some community members. Therefore, strategies for improving human resource capacity, public digital education, and regular system maintenance are necessary to ensure the sustainability and quality of public services through SPBE. Keywords: SPBE, public service, DPMPTSP, service quality, SERVQUAL, digital governance
Dinamika Sosial Ekonomi dan Budaya dalam Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Lokal: Studi Kasus di Kabupaten Merauke Guntur, Guntur; Tjilen, Alexander Phuk; Tambaip, Beatus
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2332

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pendapatan nelayan lokal di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif digunakan dengan studi kasus sebagai strategi utama, melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan nelayan, tokoh adat, serta pihak pemerintah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan nelayan tidak semata-mata dipengaruhi oleh aspek ekonomi seperti jumlah tangkapan atau harga jual ikan, melainkan juga ditentukan oleh struktur sosial yang timpang dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Relasi patron-klien antara nelayan dan pemilik modal menyebabkan ketergantungan ekonomi yang membatasi daya tawar dan kemandirian nelayan, sementara nilai-nilai budaya seperti solidaritas dan aturan adat turut memengaruhi perilaku ekonomi komunitas nelayan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan sektor perikanan di wilayah pesisir seperti Merauke tidak dapat dilakukan secara parsial atau teknokratis. Diperlukan pendekatan pembangunan yang partisipatif, lintas sektor, dan kontekstual terhadap dinamika sosial-budaya lokal. Pemberdayaan masyarakat nelayan harus mencakup penguatan kelembagaan lokal, reformasi sistem distribusi hasil tangkap, serta pelibatan nilai-nilai budaya dalam strategi peningkatan kesejahteraan. Dengan demikian, kebijakan pembangunan perikanan yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan identitas budaya masyarakat pesisir Kata Kunci: Dinamika Sosial; Budaya Lokal; Ekonomi Nelayan; Pendapatan; Kabupaten Merauke   Abstract This study aims to analyze the effect of social, economic and cultural dynamics on local fishermen's income in Merauke Regency. The qualitative approach is used with a case study as the main strategy, involving field observations, in -depth interviews with fishermen, traditional leaders, and related government. The results showed that fishermen's income was not solely influenced by economic aspects such as the number of fish catches or selling prices, but also determined by lame social structures and strong local cultural values. The patron-client relations between fishermen and capital owners cause economic dependence that limits the bargaining power and independence of fishermen, while cultural values such as solidarity and customary rules also affect the economic behavior of the fishing community. This finding confirms that the development of the fisheries sector in coastal areas such as Merauke cannot be done partially or technocratically. A participatory, cross-sectoral, and contextual development approach is needed to local socio-cultural dynamics. Empowerment of fishermen communities must include strengthening local institutions, reforms of the capture distribution system, as well as the involvement of cultural values in the strategy of improving welfare. Thus, sustainable fisheries development policies not only increase the income of fishermen economically, but also strengthen the social structure and cultural identity of the coastal community Keywords: Social Dynamics; Local culture; Fishermen economy; Income; Merauke Regency
Analisis Efektivitas Kolaborasi Lintas Sektor dalam Mendukung Program Penanganan Stunting di Wilayah Perdesaan (Studi Terapan di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang) Dinarwati, Sri; Nurfadilah, Yoga Mahesya
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2356

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di wilayah perdesaan, dengan studi kasus di Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPTD P5A, puskesmas, pemerintah desa, dan kader posyandu belum optimal. Hambatan utama terletak pada lemahnya sistem koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat sasaran. Berdasarkan temuan ini, disarankan adanya forum koordinasi rutin lintas sektor, penguatan kapasitas kader dan pelaksana desa, serta integrasi anggaran stunting ke dalam perencanaan Dana Desa. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola kolaboratif dalam pelayanan kesehatan masyarakat perdesaan. Kata kunci: Kolaborasi lintas sektor, stunting, implementasi kebijakan, perdesaan, UPTD P5A   Abstract This study aims to analyze the effectiveness of cross-sectoral collaboration in implementing the accelerated stunting reduction program in rural areas, with a case study in Blanakan Subdistrict, Subang Regency. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the collaboration among UPTD P5A, community health centers (puskesmas), village governments, and posyandu cadres has not been optimal. The main obstacles lie in weak coordination systems, limited resources, and low active participation from the target communities. Based on these findings, it is recommended to establish regular cross-sectoral coordination forums, strengthen the capacity of village implementers and cadres, and integrate stunting-related budgeting into Village Fund planning. This study provides practical contributions to strengthening collaborative governance in rural public health services. Keywords: Cross-sectoral collaboration, stunting, policy implementation, rural areas, UPTD P5A
Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital : Studi Kasus di Kabupaten Subang Natika, Luki
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2357

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien. Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui pengembangan portal Subang Smart Digital dan website Subang.go.id. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk inovasi digital yang diterapkan, mengevaluasi kualitas layanan, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan di Kabupaten Subang berdampak positif terhadap efisiensi pelayanan dan aksesibilitas masyarakat, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya literasi digital masyarakat, serta belum optimalnya pemutakhiran data oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Diperlukan penguatan tata kelola digital, pelatihan SDM, dan peningkatan koordinasi antarlembaga agar inovasi dapat berkelanjutan. Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Digitalisasi,    Abstract The development of information technology requires local governments to provide fast, transparent, and efficient public services. Subang Regency is one of the regions that has implemented digital-based public service innovation through the development of the Subang Smart Digital portal and the Subang.go.id website. This study aims to describe the form of digital innovation implemented, evaluate the quality of service, and identify challenges in its implementation. The study uses a descriptive qualitative method through literature studies, interviews, and documentation. The results show that the digitalization of services in Subang Regency has a positive impact on service efficiency and public accessibility, although there are still obstacles in the form of limited human resources, lack of digital literacy in the community, and suboptimal data updating by Regional Apparatus Organizations (OPD). Strengthening digital governance, HR training, and increasing coordination between institutions are needed so that innovation can be sustainable. Keywords: Innovation, Public service, digitalization,
Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Riki, Wicaksono Aditya; Melani, Melani; Iwa, Jatmika; Sudrajat, Yayat; Sumarna, Sumarna
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2358

Abstract

Abstrak Penelitian Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam pengelolaan data secara online maka kelemahan dalam pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung dan dokumen diperoleh dalam bentuk peraturan-peraturan, sedangkan pengelolaan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang belum efektif sesuai dengan teori pengukuran efektivitas menurut Martani dan Lubis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan proses pelayanan yang diberikan, terkhusus bagi pelaksanaan SIAK. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sejauh ini sudah berjalan efektif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang. Pengelolaan SIAK oleh operator dalam menginput data kependudukan dengan didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai sudah berjalan efektif. Kata kunci:  Efktivitas Organisasi, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Kolaborasi Pentahelix dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Nugraha, Sofyan; Natika, Luki; Aulia, Silvi; Rosidi, Didi; Pathony, Tony
The World of Public Administration Journal Volume 7 Issue 1, Juni 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/wpaj.v7i1.2359

Abstract

Abstrak Desa Wisata Pasanggrahan sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun, namun masih terjadi kurangnya kurangnya komunikasi Pokdarwis dengan Pemerintah Desa yang kemudian menjadi latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi pentahelix yang dilakukan oleh Pemerintah, Akademisi, Komunitas, Pebisnis, Media dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan model collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:550) yang terdiri dari dimensi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang belum optimal. Hal ini terlihat dari dimensi yang ketiga adalah desain kelembagaan yang mengacu pada indikator partisipasi, forum terbatas, dan transparansi. Selanjutnya pada dimensi keempat proses kolaborasi yang mengacu pada indikator dialog atap muka, membangun kepercayaan, dan berbagi pemahaman. Olch karena itu, hasil dari penelitian ini dapat di jadikan referensi dan rekomendasi untuk mendukung kelancaran Kolaborasi Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang. Kata kunci: Kolaborasi Pentahelix, Desa Wisata     Abstract Pasanggrahan Tourism Village has been running for approximately 5 years, but there is still a lack of communication between Pokdarwis and the Village Government which then becomes the background of this research. This research aims to describe the pentahelix collaboration carried out by the Government, Academics, Community, Businessmen, Media in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Sub-district, Subang Regency. This research uses the collaborative governance model according to Ansell and Gash (2007: 550) which consists of the dimensions of initial conditions, institutional design, facilitative leadership, and collaboration processes. This research uses a qualitative method. Data collection was done by observation, interview, and documentation. The data used in this research are primary data and secondary data. The results of this study indicate that pentahelix collaboration in the development of tourist villages in Pasanggrahan Village, Kasomalang Subdistrict, Subang Regency has not been optimal. This can be seen from the third dimension, institutional design, which refers to indicators of participation, limited forums, and transparency. Furthermore, in the fourth dimension, the collaboration process refers to indicators of face-to-face dialog, building trust, and sharing understanding. Therefore, the results of this study can be used as references and recommendations to support the smooth running of Pentahelix Collaboration in the Development of Pasanggrahan Tourism Village, Kasomalang District, Subang Regency. Keywords: Pentahelix Collaboration, Tourism Village

Page 7 of 8 | Total Record : 80

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 7 Issue 2, Desember 2025 Volume 7 Issue 1, Juni 2025 Volume 6 Issue 2, Desember 2024 Volume 6 Issue 1, Juni 2024 Volume 5 Issue 2, Desember 2023 Volume 5 Issue 1, Juni 2023 Volume 4 Issue 2, Desember 2022 Volume 4 Issue 1 Juni 2022 Volume 3 Issue 2 Desember 2021 Volume 3 Issue 1 Juni 2021 Volume 2 Issue 2 Desember 2020 Volume 2 Issue 1 Juni 2020 Volume 1 Issue 2, Desember 2019 Volume 1 Issue 1, Juni 2019 More Issue