<![CDATA[Hanya untuk memngingatkan sedikit prinsip dasar, perkenankan saya mengutip nilai inti Asia South Pacific Association for Adult and Basic Education (ASPBAE) berdasarkan mandat dalam Deklarasi Pendidikan untuk Semua (PUS) dan Kerangka Aksi Belem pada CONFINTEA VI. Prinsip tersebut adalah “Pemerintah harus mengedepankan penyediaan kesempatan bagi para pelajar orang dewasa untuk memerangi kemiskinan, melawan segala bentuk diskriminasi, membekali warga untukberpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pemerintahan. Kami percaya bahwa ketika kerunaaksaraan dientaskan, masyarakat akan berdaya dan mampu bertahan dan mengubah kondisi mereka untuk membangun budaya perdamaian.“ Apakah ini hanya sebatas pemikiran yang berangan-angan? Kami percaya tidak. Kami berani mengatakan bahwa “pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat untuk semua, terutama keaksaraan untuk semua perempuan, dapat dicapai melalui kemauan politik dan sumber daya yang memadai yang diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah di Utara dan Selatan.” Ketika pemerintah mengatakan “Ya!” untuk keaksaraan perempuan, maka hal ini akan bermanifestasi pada kemauan politik yang sedang berjalan. Tapi kemauan politik seperti ini akan diuji oleh kebijakan konkrit dan tindakan nyata yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Banyak perhatian telah difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Ini merupakan sebuah tindakan terpuji. Memang, ketika pemerintah serius bekerja untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas di sekolah untuk anak perempuan dan anak laki-laki, ini sudah akan menyelesaikan setengah tantangan pendidikan. Sayangnya, akses ke program- program berkualitas untuk wanita dewasa yang tuna aksara (dan laki-laki) tidak memperoleh prioritas yang sama. Selama satu dekade terakhir, kami melihat program keaksaraan sering dijadikan proyek jangka pendek: sering tidak berkualitas karena tidak adanya pembelajaran dan bahan ajar, dan sebagian besar waktu tidak sensitif terhadap kebutuhan dan situasi perempuan. Dalam upaya untuk membantu pemerintah dan masyarakat memperoleh program keaksaraan yang berkualitas, Kampanye Global untuk Pendidikan (GCE) pada tahun 2005 melakukan survei global kepada para praktisi keaksaraan untuk mengetahui keaksaraan seperti apa yang efektif dan efisien. Melalui upaya ini, GCE mampu keluar dengan 16 benchmark keaksaraan, dua di antaranya aka saya bahasa dalam tulisan ini. Pertama, program keaksaraan yang berkualitas paling tidak memerlukan biaya 50 hingga 100 dollar AS per peserta didik per tahun selama setidaknya tiga tahun. Dua tahun adalah untuk belajar awal dan satu tahun lagi untuk memastikan adanya kesempatan untuk terus belajar. Untuk memastikan program keaksaraan sepenuhnya didanai dan berkualitas, pemerintah harus mendedikasikan setidaknya 3% dari anggaran nasional mereka untuk sektor program pendidikan keaksaraan orang dewasa. Ketika pemerintah mewujudkan hal ini, donor internasional harus mengisi kesenjangan sumber daya yang tersisa. Sementara kita berupaya meraih benchmark ini, kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa pemerintah kesulitan dengan peningkaran criteria dan kompetensi keaksaraan. Program keaksaraan dan pendidikan dasar pada umumnya dihadapkan dengan tantangan kurangnya sumber daya. Berdasarkan Laporan Pemantauan Global PUS pada tahun 2007, di Asia Tenggara, kecuali Malaysia, sebagian besar negara mengalokasikan kurang dari 6% dari Produk Nasional Bruto mereka untuk pendidikan. Thailand mengalokasikan 4,3, Indonesia 3,8, Filipina 2,3, dan Kamboja 1,8. Gelombang krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2009 mempengaruhi anggaran untuk pendidikan secara keseluruhan. Namun di Asia, bahkan sebelum krisis, sebagian besar negara, kecuali Korea, Bangladesh dan Jepang, telah menurunkan anggaran pendidikan per siswa, apabila kita membandingkan pengeluaran perkapita pada kurun waktu 2006-1999. Karena perempuan tidak bisa menunggu lama, masyarakat sudah mulai melakukan advokasi dan memobilisasi sumber daya masyarakat untuk program keaksaraan dalam rangka membantu pemerintah. Upaya ini menjadi mungkin karena adanya rasa kesukarelaan kuat beserta strategi yang berbeda untuk memobilisasi dukungan bagi keaksaraan perempuan. Strategi 1: Menelusuri Pendanaan Lokal untuk Pendidikan Salah satu cara untuk memastikan dana yang dikhususkan untuk program keaksaraan masyarakat benar diberikan kepada yang berhak mendapatkannya, kita perlu berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah daerah. Penganggaran partisipatif telah menjadi strategi utama dalam memastikan sumber daya keaksaraan perempuan di Asia Selatan, khususnya di Pakistan, Sri Lanka dan India serta di Asia Tenggara, di Filipina dan beberapa kabupaten di Indonesia. Dilaksanakan oleh para relawan, penganggaran partisipatif merupakan panggilan untuk mengawasi penggunaan dana untuk pendidikan secara bijaksana dan terukur, mengingatkan pemerintah bahwa keaksaraan perempuan adalah hak pendidikan dasar. Pada masyarakat miskin perkotaan di Manila, kita telah belajar bahwa sebagian besar perempuan dewasa di sana merupakan penduduk tuna aksara ataupun tuna aksara parsial. Pada masa muda mereka, anak perempuan berusia sembilan tahun, bermigrasi ke kota-kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga agar dapat mengirim uang kepada orang tua mereka dan dengan harapan bahwa majikan mereka akan mengirim mereka ke sekolah. Sayangnya, mereka tumbuh tanpa uang dan pendidikan dan akhirnya menikah di usia muda. Kami bertanya mengapa mereka tidak mengikuti pendidikan non-formal. Jawaban mereka sangat jelas (rapi sering dilebih-lebihkan) --- mereka harus mengurus anak-anak! Strategi 2: Membangun Lingkungan Pendukung bagi Perempuan untuk Belajar. Di daerah miskin perkotaan, perempuan membantu perempuan lainnya, memperluas pekerjaan sukarela dalam mempertahankan kelompok bermain masyarakat atau pusat-pusat penitipan anak di mana anak-anak tinggal selama 3 jam. Wanita bergiliran mengelola kelompok bermain atau pusat penitipan anak sementara wanita lainnya menggunakan waktu ini untuk belajar keaksaraan, keterampilan hidup, dan bahkan untuk melakukan beberapa kegiatan memasak atau binatu di rumah. Di India, Nirantar sedang melaksanakan program keaksaraan melalui pendekaran etnografi di mana akuisisi keaksaraan perempuan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari perempuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa bahan pembelajaran tidak perlu mahal dan dapat dengan cepat diakses. Kalender digunakan untuk belajar membaca dan berhitung. Kotak obat yang digunakan untuk membaca dan belajar mengukur. Tag harga di toko digunakan untuk belajar penambahan dan pengurangan, sementara buletin dipasang di aula masyarakat dan bahkan tanda-tanda bus dibaca dan dianalisis. Semua ini menunjukkan pentingnya strategi berikutnya. Strategi 3: Menggunakan Bahan Ajar dan Kearifan Lokal untuk Keaksaraan Perempuan Ada beberapa tantangan dalam menggunakan bahan-bahan ajar yang disebutkan pada strategi 2 di atas, misalnya bacaan pada kotak obat dan beberapa buletin terlalu kecil bagi perempuan untuk dibaca. Meningkatkan keaksaraan perempuan melalui kehidupan sehari-hari dan bahan ajar yang sudah ada di masyarakat setempat dapat mendorong mobilitas perempuan di dalam dan di luar komunitas. Hal ini juga akan berkontribusi terhadap kemampuan perempuan untuk membuat keputusan dalam masalah sehari-hari mereka seperti dalam urusan kesehatan dan bermasyarakat. Mereka juga meningkatkan kepercayaan diri agar dapat berkomunikasi dengan rekan-rekannya di masyarakat. Sebagaimana teknologi seperti telepon seluler telah menjadi bagian dari kehidupan sehari- hari masyarakat, tidaklah mengejutkan apabila Nirantar akhirnya menggunakan telepon seluler dan teknologi lainnya dalam program keaksaraan. Berbeda dengan sebuah kelas di mana guru langsung masuk ke inti pelajaran, program keaksaraan perempuan sering dikemas melalui cerita perjalanan kisah hidup perempuan sebelum akhirnya masuk kepada pelajaran membaca dan menulis. Siapa yang lebih memahami cerita perempuan daripada perempuan sendiri! Di sini saya melihat pentingnya penggunaan strategi berikutnya. Strategi 4: Menjadikan Perempuan sebagai Pendidik Masyarakat Strategi ini sangat lazim digunakan pada program keaksaraan di berbagai tempat seperti di masyarakat miskin perkotaan di Manila, di keaksaraan perempuan etnografis di India dan di hampir semua program keaksaraan yang efektif. Menciptakan jaringan sosial untuk mendukung keaksaraan perempuan merupakan sumber daya komunitas yang menopang kinerja satu komunitas dan memungkinkan pertukaran ide. Di Jakarta, Kapal Perempuan dengan tujuannya untuk meningkatkan sistem dukungan bagi NGOs’ dan organisasi masyarakat yang melaksanakan program dan advokasi kebijakan untuk keaksaraan perempuan membentuk jaringan yang disebut KAMI MENGAWASI (WE WATCH) yang terdiri atas lebih dari 20 organisasi. Organisasi telah menggabungkan energi, waktu, dan sumber daya, sehingga bersama-sama dengan para pendidik berupaya menciptakan ruang belajar untuk berbagi strategi dan kepedulian lainnya yang akan mempermudah pekerjaan mereka. Mereka terus melakukan pertukaran ide melalui halaman web yang telah dibuat oleh para relawan. Memang menakjubkan apa yang dapat dilakukan halaman web tersebut, apalagi apabila dimediasi oleh teknologi, untuk menjaga api semangat keaksaraan perempuan. Strategi 5: Memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Keaksaraan Perempuan Strategi ini cukup kontroversial karena beberapa organisasi sangat berhati-hati dengan kepentingan kelompok usaha dalam menciptakan kemitraan untuk pendidikan. Sementara itu, yang lain menerima CSR lokal sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya mereka. Ada perusahaan-perusahaan seperti 'McDonalds (Jollibee di Filipina) yang bekerja sama dengan NGOs’ untuk membangun taman bacaan membaca di mana ada buku untuk dibaca secara gratis serta kelas membaca di mana semua orang dapat berpatisipasi. Ada juga perusahaan yang mengembangkan program keaksaraan untuk pegawainya. Upaya ini sering dikaitkan dengan pelatihan keterampilan dan kompetensi di luar keaksaraan dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pada skala yang lebih besar, ada komunitas di mana sekelompok perusahaan lokal mendanai program pendidikan dan keaksaraan bagi masyarakat setempat. Sekarang saya membahas skala yang lebih besar dari mobilisasi sumber daya masyarakat. Menurut pandangan tradisional, ketika ada sumber daya, kita membuka program keaksaraan kita sendiri dan dalam prosesnya membangun kemitraan dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Di Mindanao, di bagian selatan Filipina, NGOs' yang disebut Ploughshares menyelenggarakan program keaksaraan fungsional untuk perempuan muda putus sekolah. Akan tetapi, masalah yang sering dihadapi adalah gadis-gadis muda yang putus sekolah tidak melanjutkan program karena pernikahan dini dengan pemikiran agar dapat keluar dari kemiskinan. Alih-alih menyelesaikan masalah kemiskinan mereka, gadis-gadis tersebut berakhir di lingkaran setan kemiskinan ketika mereka mulai memiliki anak. Untuk mengatasi tantangan ini, Ploughshares berkeliling untuk melakukan ke daerah setempat dengan mengajukan dua pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut keapda pemangku kepentingan terkait: 1) Apa untungnya bagi saya apabila membantu memecahkan masalah ini? dan 2) Bagaimana saya bisa memberikan solusi? Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam serangkaian pertemuan, Ploughshares mampu memfasilitasi pembentukan program untuk anak perempuan putus sekolah dan menegosiasikan kontribusi dari para pemangku kepentingan. Pemerintah setempat menginginkan gadis-gadis muda tersebut menjadi produktif dan kemudian mengalokasikan anggaran untuk itu. Kelompok keuangan mikro ingin memperluas program keuangan mikro berbasis perempuan dan oleh karena itu memberikan sesi pengembangan usaha dan keuangan mikro. Pada akhir sesi mereka, kelompok keuangan mengevaluasi rencana bisnis dari anak-anak perempuan tersebut dan menyetujui pendanaan untuk proyek-proyek yang mereka anggap layak. Organisasi pemerintah yang disebut Technical Education Skill Development Authority (TESDA) memberikan sesi pengolahan makanan dan pengelasan dan pada akhir program memberikan kesempatan para gadis muda tersebut untuk bekerja. Akhirnya, NGOs dan masyarakat memfasilitasi sinergi antara pelaku utama dan peserta didik selama program berjalan. Sebagai sebuah kesimpulan, kita mencari praktik terbaik dalam rangka meningkatkan dan menjangkau lebih banyak peserta didik. Saya percaya pengalaman saya bagi dengan Anda adalah praktik yang baik. Pengalaman tersebut diperoleh berdasarkan informasi kebutuhan perempuan, dilakukan dalam kemitraan dengan perempuan dan ditenun dalam kain sosial kehidupan perempuan di masyarakat. Dengan cara yang sama, kita sebagai pendidik dan akwvis juga harus terus menemukan, berinovasi dan menginspirasi satu sama lain dalam visi untuk mengentaskan ketunaaksaraan perempuan dan lingkaran setan kemiskinan yang menjebak para perempuan di dalamnya.]]>
