cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2026)" : 44 Documents clear
ANALISIS PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP THOMAS TRIKASIH LEMBONG DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA. Fernando, Nico
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22725

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat menimbulkan kerugian negara dan melibatkan relasi kuasa yang kompleks. Penanganannya memerlukan pendekatan khusus, termasuk dalam proses penetapan tersangka yang harus memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Kasus korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menjadi contoh menarik, di mana penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung menuai pro dan kontra. Permasalahan utama terletak pada ketidakcukupan alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Putusan MKRI No. 21/PUU-XII/2014, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti yang kuat dan saling bersesuaian. Selain itu, putusan praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel juga dipertanyakan karena dinilai tidak mempertimbangkan kerugian negara secara konkret serta mengabaikan hak tersangka untuk didampingi pengacara. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama Bagaimana pengaturan penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP? Kemudian bagaimana analisis terhadap Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data bersifat kualitatif, dengan mengkaji peraturan perundangan, teori, dan konsepsi para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, dan memenuhi asas keadilan serta perlindungan HAM. Dalam kasus Tom Lembong, penetapan tersangka tidak dilakukan karena kurangnya bukti kuat yang menghubungkannya secara langsung dengan tindak pidana korupsi, meskipun ada tekanan politik dan publik. Sementara itu, Putusan Praperadilan Nomor 113/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel menegaskan pentingnya due process of law dan perlindungan HAM, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk menghambat proses hukum jika alasan pembatalan bersifat teknis. Kesimpulannya, penetapan tersangka harus selalu mengacu pada bukti yang kuat dan prosedur hukum yang transparan, sementara praperadilan perlu dioptimalkan sebagai instrumen pengawasan yang adil tanpa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kata Kunci: Korupsi, Penetapan Tersangka, KUHAP, Praperadilan, Alat Bukti.
DAMPAK KELALAIAN PENGASUHAN ANAK TERHADAP KASUS STUNTING PADA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR SESUAI UNDANG–UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ( STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA) Mahfuza, Rizka; Hsb, Putra Halamoan; Nasution, Muhammad Arsad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22727

Abstract

Penelitian ini membahas dampak kelalaian pengasuhan anak terhadap stunting pada keluarga yang melakukan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun, namun di Kota Sibolga masih terdapat 0,28% perempuan yang menikah sebelum usia tersebut. Ketidaksiapan fisik, mental dan ekonomi pasangan muda menyebabkan rendahnya kualitas pengasuhan yang berpotensi memicu stunting, sebagaimana didefenisikan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 sebaagaimana gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur meliputi tekanan orang tua, rendahnya pendidikan, kondisi ekonomi dan kehamilan di luar nikah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur dan peningkatan kemampuan pengasuhan untuk menurunkan resiko stunting. Kata kunci : perkawinan di bawah umur, kelalaian pengasuhan anak, UU No. 16 Tahun 2019.
DAMPAK LINGKUNGAN MINORITAS TERHADAP KETAATAN KELUARGA MUSLIM PADA SYARIAT (STUDI KASUS KEL. INAUGA, DISTRIK WANIA, KAB. MIMIKA) Ramadhany, Anisha Rizky Awallia; Juhanis, Hasan bin; Rapung, Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22728

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan di Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika (September-Desember 2024). Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga, serta dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya dilema dalam praktik toleransi beragama, rendahnya pengetahuan agama di kalangan remaja Muslim, serta upaya keluarga memperkuat identitas keislaman melalui pendidikan agama di rumah. Faktor penghambat ketaatan meliputi batas toleransi yang tidak jelas dan minimnya pendidikan agama sejak dini, sedangkan faktor pendukung adalah meningkatnya kesadaran beragama, peran rumah sebagai pusat pendidikan, dan fasilitas keagamaan yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan edukasi mengenai batas toleransi dari tokoh agama, perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, partisipasi aktif remaja dalam kegiatan keagamaan, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan sarana keagamaan. Kata kunci: Lingkungan Minoritas, Ketaatan, Keluarga Muslim, Syariat Islam.
PERANAN JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT (STUDI PERKARA DI KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI) Suhendar, Deliana Hamida
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22729

Abstract

Jaksa sebagai eksekutor diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi kewenangan jaksa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Bukittinggi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan jaksa dalam pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan melalui pengawasan terhadap terpidana, baik secara tertutup dengan pengamatan langsung ke domisili terpidana maupun secara terbuka melalui kewajiban lapor ke kejaksaan satu kali setiap bulan. Kendala yang dihadapi antara lain belum adanya sistem pengawasan yang baku serta keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan jaksa untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi aktif dengan Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, dan aparat pemerintah daerah, serta mengoptimalkan dukungan anggaran guna menunjang efektivitas pengawasan. Kata kunci: Peran, Jaksa, Eksekutor, Pidana Bersyarat
PELAKSANAAN PROSES ROYA SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI BPR GUGUK MAS MAKMUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Agnesia, Silvie; Adriaman, Mahlil
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22730

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi mendorong transformasi pelayanan publik, termasuk dalam proses Hak Tanggungan dan Roya. Pelayanan konvensional yang memakan waktu dan biaya besar menjadi tidak efisien. Sebagai solusi, Kementerian ATR/BPN meluncurkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) berbasis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020. Namun, implementasi e-Roya di Bank BPR Guguk Mas Makmur Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan hukum. Penelitian ini mengkaji dua masalah: (1) bagaimana pelaksanaan sertifikat hak tanggungan dalam proses roya berbasis elektronik di bank bpr guguk mas makmur ? (2) apa saja kendala dalam pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan dan proses roya elektronik. ? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Bank BPR Guguk Mas Makmur dan studi literatur terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan untuk memahami implementasi dan kendala e-Roya secara komprehensif. Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kedudukan krusial dalam e-Roya sebagai bukti otentik yang diakui secara hukum (UU No. 4/1996, PP No. 24/1997, dan Permen ATR/BPN No. 1/2021). Proses elektronik meningkatkan efisiensi, kepastian hukum, dan transparansi. Namun, kendala utama meliputi: (1) Infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi antara bank dan BPN, (2) Ketidaklengkapan dokumen digital, (3) Regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi praktik digital, (4) Kurangnya pemahaman sumber daya manusia, serta (5) Biaya operasional yang tetap tinggi. Kata Kunci : Roya, Hak tanggungan, administratif.
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MAKSIMAL KEPADA MUSMAWARDI : STUDI TERHADAP KASUS MUSMAWARDI (PUTUSAN NOMOR 73/PID.B/2022/PN SLK) Ramadhana , Dany Asman; Sukmareni, Sukmareni
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22731

Abstract

Pembunuhan merupakan tindak pidana yang melanggar norma sosial dan hukum, serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Menurut Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangan yuridis menyatakan unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, ahli, dan terdakwa. Namun, analisis penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya sesuai Pasal 44 KUHP, mengingat terdakwa mengalami gangguan jiwa episodik yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain dan meyakini keterangan ahli psikologi bahwa terdakwa benar-benar menderita gangguan jiwa periodik, namun tetap terbukti dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari ancaman maksimal 15 tahun penjara. Kata kunci: pembunuhan, pertimbangan hakim, gangguan kejiwaan, Pasal 338 KUHP, Pasal 44 KUHP
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEPEMILIKAN MEREK WARUNG GAMBRENG BUK HESTI DAN WARUNG MAKAN IBU GAMBRENG Utina, Nada Elkhanza; Irianto, Kartika Dewi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22732

Abstract

Merek merupakan identitas usaha yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya apabila didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas sengketa penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang antara Warung Makan Ibu Gambreng dan Warung Gambreng Buk Hesti, yang memunculkan persoalan hukum terkait daya pembeda dan penggunaan istilah umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penggunaan kata “Gambreng” sebagai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata “Gambreng” merupakan istilah umum yang tidak memiliki daya pembeda yang kuat, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa meskipun terdapat tambahan unsur pembeda pada merek tertentu. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menilai pendaftaran merek yang mengandung unsur generik serta perlunya pelaku usaha memilih merek yang unik guna menjamin kepastian hukum. Kata_kunci: Merek, Keadilan, Kepastian Hukum
PENGARUH PENINDAKAN PELANGGARAN KENDARAAN OVERDIMENSI DAN OVERLOADING TERHADAP ANGKA KECELAKAAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI (STUDI KASUS POLRESTA BUKITTINGGI) Kurniawan, Aditya; Munandar, Syaiful
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22733

Abstract

Sejak tahun 2009, isu mengenai kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) telah menjadi perhatian serius di Indonesia. Kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas dan dimensi ini tidak hanya mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengendalikan permasalahan ODOL, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi di lapangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Tingkat Pelanggaran kendaraan Overdimensi Overloading (ODOL), Bagaimana Proses Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka kecelakaan lalu lintas dan Bagaimana Upaya Penindakan Pelanggaran Kendaraan Overdimensi Overload terhadap angka Kecelakaan lalu lintas Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai Pelanggaran Kendaraan Overdimensi dan Overloading terhadap angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Kemudian data dianalisis secara sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan overdimensi dan overloading (ODOL) masih belum berjalan secara optimal. Masih ada sejumlah hambatan yang membuat upaya penertiban kendaraan ODOL di lapangan kurang efektif. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, khususnya para pengemudi dan pelaku usaha transportasi, terhadap bahaya dan dampak dari pelanggaran ODOL. Selain itu, pengawasan dan penindakan dari pihak berwenang juga masih lemah, baik karena keterbatasan sumber daya, kurangnya fasilitas, maupun belum maksimalnya koordinasi antar instansi. Kata Kunci: Overdimensi, Overloading, Kecelakaan lalu lintas
PEMIDANAAN DALAM PERKAWINAN Fatawi, Fatawi; Wahyudin, Muhamad
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22862

Abstract

Artikel ini mengkaji pemidanaan dalam hukum Islam dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terhadap pelanggaran norma perkawinan seperti poligami tanpa izin pengadilan dan perkawinan anak, dengan menempatkannya dalam kerangka hukum positif yang berlaku. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana konsep pemidanaan dalam hukum Islam dipahami, dioperasionalkan, dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, serta sejauh mana pemidanaan tersebut berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban perkawinan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, melalui analisis terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, KUHP, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta literatur fikih dan doktrin hukum pidana. State of the art menunjukkan bahwa kajian sebelumnya cenderung memisahkan hukum Islam dan hukum pidana positif atau menempatkan sanksi perkawinan sebatas administratif, sehingga belum memberikan kerangka integratif yang utuh. Gap penelitian terletak pada belum adanya analisis komprehensif yang mengaitkan unsur-unsur delik pidana dengan prinsip pemidanaan dalam hukum Islam, khususnya konsep ta‘zīr dan maqāṣid al-Syari’ah. Artikel ini menawarkan solusi konseptual berupa pendekatan integratif yang memposisikan pemidanaan dalam hukum Islam sebagai dasar normatif-etik bagi pemidanaan perkawinan dalam hukum nasional, sehingga sanksi pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan protektif dalam menjamin ketertiban perkawinan serta keadilan substantif. Kata Kunci: Pemidanaan dalam Hukum Islam; Hukum Perkawinan; Sanksi Pidana; Perkawinan Anak
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MARAPULAI BASUNTIANG DI DAERAH INDERAPURA PESISIR SELATAN Oktaviani, Novi; Ikhwan, Ikhwan; Zulfan, Zulfan
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22863

Abstract

Tradisi marapulai basuntiang merupakan bagian dari adat pernikahanMasyarakat Minangkabau yang menampilkan pengantin laki-laki mengenakan suntiang, hiasan kepala yang secara umum identik dengan perempuan. Hal ini menimbulkan perdebatan fiqih karena dianggap menyerupai lawan jenis (tasyabbuh), yang dilarang dalam ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian suntiang oleh marapulai dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, serta kajian terhadap hadis,konsep ‘urf, niyyah, dan maqashid al-syari’ah, ditemukan bahwa praktik ini tidak termasuk dalam kategori tasyabbuh yang diharamkan. Pemakaian suntiang tidak dimaksudkan untuk menyerupai perempuan, melainkan sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan terhadap adat. Dengan demikian, tradisi ini dapat diterima dalam bingkai syariat selama tidak mengandung unsur niat menyerupai lawan jenis secara identitas. Kata Kunci: marapulai, suntiang, tasyabbuh, hukum Islam, adat Minang

Page 4 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue