cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 537 Documents
 28   29   30   31   32 
TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERJANJIAN EKTRADISI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA Flora Watumlawar; Agung Brian Lututryali
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17874

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah banyak merugikan perekonomian dan keuangan negara. Para pelaku sering melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tuntutan hukum sehingga di perlukan kerja sama internasional seperti perjanjian ektradisi untuk mengatasi kejahatan-kejahatan salah satunya korupsi. Pada tanggal 27 April 2007, Pemerintah Republik Indonesia dengan beraninya menandatangani perjanjian ektradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Cooperation Agreement) dengan Singapura. Dengan adanya perjanjian ekstradisi ini, memungkinkan para pelaku yang melarikan diri ke negara lain tidak mungkin lepas dari ruang lingkup hukum. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana cara menindaklanjuti perjanjian ekstradisi anatara Indonesia dan Singapura terhadap pelaku tindak pidana (korupsi). Penelitian ini dilakukan dengan menerapakan penelitian normative, yaitu penelitian yang mengkaji dan mempelajari data primer dan sekunder. Kata kunci: korupsi, kata ektradisi, perjanjian
IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD FAITH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE Raymond Marhehetua Hutahaean; Arie Oktavia; Maya Saroh; Ferri Rizky Maulana; Farahdinny Siswajanty
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17875

Abstract

Jurnal ini membahas tentang penerapan prinsip good faith dalam penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional melalui arbitrase. Prinsip good faith adalah salah satu prinsip umum hukum yang mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan jujur, adil, dan saling menghormati dalam hubungan kontrak. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kepentingan yang sah dari para pihak. Jurnal ini menganalisis bagaimana prinsip good faith diterapkan dalam arbitrase internasional, baik dalam tahap pembentukan, pelaksanaan, maupun penyelesaian sengketa kontrak. Jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi arbitrase internasional sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kontrak bisnis internasional. Kata kunci: Prinsip Good Faith; Kontrak Bisnis Internasional; Arbitrase Internasional
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA Yerisha Afriani; Ronauly Juwita Christin Simbolon; Vivi Safitri; Edy Sahputra Tarigan; Farahdinny Siswajanthy
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17876

Abstract

Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya e-court dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, e-court merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi e-court, pada implementasinya penggunaan e-court ini sangat mempermudahkah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan e-court sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan e-court dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini . Kata Kunci: E-court, Aplikasi, efektivitas
EVALUASI KINERJA PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORPORASI DI ERA GLOBALISASI Rizky Satria Dimlana; Muhamad Fadly Darmawan; Asmak Ul Hosnah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17877

Abstract

Dalam era globalisasi, peningkatan tindak pidana korporasi menjadi perhatian utama bagi Penyidik Polri. Evaluasi kinerja mereka dalam menangani fenomena ini menjadi esensial. Penyidik Polri dihadapkan pada tantangan kompleks seperti kompleksitas kasus, koordinasi lintas negara, dan ketangguhan hukum internasional. Namun, upaya-upaya mereka terbukti bervariasi dalam efektivitasnya. Beberapa penyidik berhasil menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik terhadap dinamika globalisasi, sementara yang lain menghadapi kendala dalam memahami kerumitan kasus. Koordinasi dengan lembaga hukum internasional juga mempengaruhi hasil investigasi. Evaluasi kinerja penyidik Polri dalam menangani tindak pidana korporasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kapasitas institusi, keterampilan investigasi, dan tingkat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk pelatihan yang lebih intensif, penguatan kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika kejahatan korporasi. Dengan demikian, evaluasi kinerja ini dapat menjadi landasan untuk peningkatan strategi penegakan hukum di masa depan.. Kata Kunci : Penyidik Polri, Tindak Pidana Korporasi, Era Globalisasi
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HAK ATAS HIDUP BAGI MASYARAKAT ADAT PAPUA Ditha Nurlaila Azhomah
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17878

Abstract

Masyarakat adat diakui menjadi kesatuan sebagai individu maupun kelompok sebagaimana diatur dalam peraturan internasional maupun nasional, namun dalam realitanya masih banyak pelanggaran terjadi terhadap hak asasi manusia bagi masyarakat adat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan studi dokumen pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum lainnya. Dalam penelitian ini terjadinya pelanggaran hak hidup atas pembabatan hutan seluas 36 Hektare oleh perusahaan swasta yang diberikan izin oleh Negara, padahal hutan tersebut sebagai sumber kehidupan bagi Suku Awyu dan Suku Moi yaitu masyarakat adat di Papua, dalam hal ini tidak adanya perlindungan oleh Negara terhadap hak hidup bagi masyarakat adat yang bergantung pada hutan dan sumber daya alam tersebut. Padahal Negara sendiri seharusnya bertanggung jawab dan menjamin hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan hukum nasional dan internasional lainnya. Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hak atas hidup bagi masyarakat adat Papua. Kata kunci: Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat
ANALISA HUKUM DAN HAM TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP BISNIS DAN HAM DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL DI INDONESIA Hutami Nursafitri
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dugaan pelanggaran bisnis dan pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal yang mengguncang Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi obat sirop yang terkontaminasi dengan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang disebabkan oleh industri farmasi yang mengganti komposisi propylene glycol (PG) dengan dua komposisi tersebut untuk keuntungan bisnis tanpa melakukan penelitian ulang terkait formulanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal adalah cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan obat dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi. Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Gagal Ginjal Akut Pada Anak; Pelanggaran Bisnis
TINJAUAN SYARAT BATAS USIA REKRUTMEN TENAGA KERJA DARI PERSPEKTIF HUKUM & HAM (STUDI KASUS REKRUTMEN BUMN) Anaya Noora Pitaningtyas
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17880

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau persoalan syarat batas usia untuk rekrutmen tenaga kerja. Instansi-instansi yang menerapkan pembatasan untuk calon tenaga kerja seperti ini, tak hanya perusahaan-perusahaan swasta, namun juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang notabene pendiriannya terdapat campur tangan negara. Isu mengenai pembatasan usia untuk rekrutmen tenaga kerja merupakan isu yang sangat sensitif baru-baru ini. Adapun sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini isunya terus bergulir dan marak di media sosial maupun media massa. Analisa yang dilakukan adalah dengan melakukan penelitian yuridis normatif dengan membandingkan antara sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, serta analisa penulis dari dokumen-dokumen tersebut. Kata kunci: syarat; batas usia; tenaga kerja
ANALISIS KAWIN TANGKAP SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM NASIONAL I Made Wiswa Mitra Tresna Utama
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17881

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional yang berlaku terhadap kawin tangkap yang terjadi di Sumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kawin tangkap yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan kedua belah pihak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku. Kawin tangkap tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi universalitas, equality dan non-discrimination, dan indivisibility dan interdependence of different rights. Selain itu kawin tangkap tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pada kawin tangkap dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 328 KUHP jo. Pasal 333 KUHP. Kata kunci: Kawin Tangkap; Hak; HAM.
TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ISU DISKRIMINASI DAN IMPUNITAS STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17882

Abstract

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi antara hukum dan hak asasi manusia terhadap penegakkan hukum di Indonesia terutama kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan. Penghilangan nyawa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup. Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan hak kodrati dan menjadi dasar dan alasan bagi manusia tersebut dapat menyandang hak-hak lainnya. Dalam menangani kasus penghilangan hak untuk hidup bilamana dilakukan oleh warga biasa proses peradilan dapat dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Namun, dalam hal kasus pelanggaran hak untuk hidup dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kuasa dan wewenang yang besar kerap kali menimbulkan isu impunitas dan diskriminasi dalam proses-proses memperoleh keadilan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji hubungan dan pengimplementasian hukum dan hak asasi manusia dengan studi kasus perkara Ferdy Sambo. Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang relevan. Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis yang mencoba mengakaji hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kata kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Impunitas
LEGAL REASONING HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA (ANALISIS PENETAPAN NOMOR 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST) Ihram Ahmed Siregar; Rizki Amar
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17883

Abstract

Penelitian ini mengkaji penetapan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst mengenai permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Tulisan ini berfokus pada alasan Hakim atau legal reasoning yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Artikel ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan menjadikan teori kekuatan hukum sudikno mertokusumo sebagai pisau analisis. Dari kajian ini diketahui bahwa hakim menganggap permohonan perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst tidak menyalahi Pasal 2 UU Perkawinan. Secara sosiologis dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menjadikan heterogenitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia sebagai alasan hukum, dan secara filosofis, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak asasi setiap warga negara. Menurut Sudikno mertokusumo berlakunya suatu kekuatan hukum, bukan hanya dilihat dari sisi yuridis, tetapi juga dapat dilihat secara sosiologis dan filosofis. Dengan demikian penetapan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam perkara a quo dapat dikatakan beralasan hukum. Kata kunci: penetapan pengadilan, perkawinan beda agama, alasan hukum

Page 30 of 54 | Total Record : 537

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue