cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 493 Documents
 33   34   35   36   37 
SANKSI HUKUM KEBIRI KIMIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Mega Dewi Kartika; Slamet Suhartono
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18655

Abstract

Kasus Kekerasan Seksual Terhap anak di Indonesia terus meningkat, menjadikan Indonesia sebagai negara hukum melakukan upaya penekanna laju kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai upaya tersebut, pemerintah melahirkan hukuman tambahan baru, yaitu hukuman kebiri kimia terhadap pelaku . Sorotan masyarakat terkait aturan tersebut di Latar belakang bermula dari peristiwa yang terjadi di Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kebiri kimia bagi terdakwa kasus pemerkosaan sembilan anak di Mojokerto. Selain kebiri, juga ada dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp. 100.000.000 juta rupiah subsidair enam tahun kurungan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Perpektif Hukuman Kebiri Kimia dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Makna Persetubuhan dalam Pasal 76 D Undang-Undang No.35 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang terkait dengan penelitian penulis yang bersifat formal seperti undang-undang terkait, lietratur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini. Temuan dalam penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Kimia dalam perpektif undang-Undang Perlindungan anak merupakan upaya preventif pemerintah dalam penekanan kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan unsur persetubuhan dalam pasal 76 D yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia ialah memasukan alat kelamin laki laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mana dalam Batasan masalah ini perempuan ini adalah anak.. Kata kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak ;Hukuman Kebiri Kimia, Persetubuhan
ANCAMAN PERNIKAHAN ANTARAGAMA TERHADAP KONSEP TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA STUDI KASUS DI DESA MEJOYOLOSARI, KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG Yazid Abrori; M. Dzikirullah H. Noho; Ita Rahmania Kusumawati
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.18656

Abstract

Pernikahan, sebagai ikatan suci antara dua individu, seringkali menjadi sorotan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, dalam konteks keberagaman agama dan budaya, pernikahan beda agama menjadi isu yang kompleks dan seringkali memicu terjadinya konflik. Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang melibatkan persimpangan antara nilai-nilai agama, norma sosial, dan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan kompleksitas tersebut dengan menganalisis aspek hukum, sosial, dan agama yang melingkupi pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data didapatkan menggunakan jenis kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia menyajikan paradoks antara nilai-nilai toleransi dan ketentuan hukum. Larangan resmi terhadap pernikahan beda agama menciptakan dilema bagi pasangan yang memilih untuk menjalin hubungan lintas agama, di tengah tekanan sosial dan hukum. Namun hukum Islam memberikan pandangan bahwa secara umum, pernikahan berbeda agama adalah haram. Karena jika agama sepasang suami-isteri berbeda, maka akan timbul beberapa kesulitan di lingkungan keluarga. Semisal dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan, antara peraturan makan dan minum, tradisi keagamaan, dan lain sebagainya Kata Kunci: Pernikaham, Beda, Agama, Toleransi.
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH Eka Darojat; Ibrahim Fajri; Ady Purwoto
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi dan bisnis syariah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap praktik penyelesaian sengketa yang berbasis nilai-nilai syariah. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah lebih efektif jika menggunakan prinsip musyawarah, mediasi berbasis nilai-nilai syariah, dan pengadilan agama sebagai mekanisme terakhir. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Penyelesaian Sengketa
ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK EKSKLUSIF PEMEGANG MEREK Muhamad Ari Apriadi; Desty Anggie Mustika; Ibrahim Fajri
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18753

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai instrumen perlindungan terhadap kreasi intelektual memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi dan persaingan usaha yang sehat. Namun, dalam praktiknya, hak eksklusif HKI sering kali disalahgunakan, terutama dalam perjanjian lisensi, yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum persaingan usaha. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penyalahgunaan hak eksklusif pemegang merek dalam perjanjian lisensi berdasarkan hukum persaingan usaha dan HKI di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kriteria penyalahgunaan hak eksklusif serta akibat hukumnya, sambil membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan HKI. Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG-BARANG ELEKTRONIK Hakim Abdallah; Desty Anggie Mustika; Ady Purwoto
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18754

Abstract

Perkembangan industri elektronik yang pesat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring dengan itu, muncul permasalahan yang merugikan konsumen, seperti barang cacat atau praktik pemasaran yang menyesatkan. Artikel ini membahas perlindungan hukum terhadap konsumen barang elektronik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan pendekatan yuridis normatif, artikel ini menganalisis berbagai aspek hukum, pelaksanaan peraturan, dan efektivitas perlindungan konsumen di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya masih menghadapi kendala dalam melindungi hak-hak konsumen secara efektif. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Barang Elektronik, Hukum Ekonomi.
KASUS PEMBUNUHAN DAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI DESA WEOE, KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA Finsensius Samara; Ariance Stefani Agnes Olin; Yahyadi Agung Paskalis Manggi; Kim Setyawan Haba
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18756

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus pembunuhan dan/atau kekerasan yang mengakibatkan kematian di Desa Weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka. Kejadian ini, sebuah tragedi yang menyayat hati keluarga korban, menyoroti masalah kekerasan yang masih menghantui masyarakat Indonesia. Kasus ini mengungkapkan perlunya penegak hukum memainkan peran yang lebih signifikan dalam menangani kasus kekerasan. Tindakan cepat dan tegas diperlukan untuk mengidentifikasi pelaku dan menjatuhkan hukuman yang adil demi memastikan keadilan bagi keluarga korban serta mencegah tragedi serupa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kekerasan bukan solusi konflik. Sebaliknya, masyarakat perlu bersama-sama membangun budaya damai dan menghormati hukum. Kata Kunci: Pembunuhan, Kekerasan, Penyelesaian Konflik, Budaya Damai.
PEMBINAAN TAHAP AKHIR TERHADAP ANAK BINAAN OLEH LPKA KELAS I KUPANG Finsensius Samara; Ananda Checilia Bere; Gabriela Putri Minami
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.18757

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pembinaan tahap akhir yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang terhadap anak binaan. Pembinaan tahap akhir merupakan fase krusial dalam proses reintegrasi sosial anak, mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas LPKA, anak binaan yang akan bebas, dan pihak terkait lainnya, serta observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap akhir di LPKA Kelas I Kupang meliputi berbagai program, antara lain program bimbingan sosial, pelatihan keterampilan, dan persiapan mental. Program-program ini dirancang untuk membekali anak binaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk memulai kehidupan baru di luar LPKA. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan tahap akhir, seperti keterbatasan sumber daya dan stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan program pembinaan tahap akhir dan kerjasama yang lebih erat antara LPKA, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memastikan keberhasilan reintegrasi sosial anak binaan. Kata kunci : Pembinaan Tahap Akhir, Anak Binaan, Reintegrasi Sosial
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) PEMBUATAN SEPATU/SANDAL DI CIOMAS, KABUPATEN BOGOR Ibrahim Fajri; Hakim Abdallah; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 10 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i1.18916

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. UMKM di bidang pembuatan sepatu/sandal di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, UMKM ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses perlindungan hukum, kesulitan pendanaan, dan rendahnya pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi UMKM pembuatan sepatu/sandal di Ciomas dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mereka. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan wawancara kepada pelaku UMKM dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap UMKM masih lemah, terutama dalam hal perlindungan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa usaha. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan sosialisasi hukum, pemberian pendampingan hukum, dan penguatan regulasi terkait UMKM. Kata Kunci : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sepatu/Sendal, Ciomas
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKAWINAN DINI DI KABUPATEN BOGOR Latifah Ratnawaty; Ibrahim Fajri; Muhammad Azril Buchori
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18862

Abstract

Kabupaten Bogor masih menghadapi masalah serius terkait perkawinan di bawah umur. Meski sudah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jumlah permohonan dispensasi kawin masih melonjak tinggi. Hal ini terlihat jelas dari data Pengadilan Agama Cibinong. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Penelitian hukum normatif empiris ini menunjukkan bahwa Undang-Undang tersebut belum efektif dalam menanggulangi perkawinan dini, Faktor-faktor penyebab internal meliputi kedekatan pasangan, kehamilan di luar nikah, dan kurangnya pengawasan keluarga. Sementara faktor eksternal mencakup interpretasi agama yang sempit, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh teknologi dan media, tekanan ekonomi, serta kondisi geografis yang beragam. Penelitian ini direkomendasikan kepada Pemerintah, masyarakat, para pelaku pernikahan dini maupun para orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi permasalahan perkawinan dini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi yang efektif dan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Bogor. Kata Kunci: Faktor Penyebab, Perkawinan Dini, Kabupaten Bogor
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KONTRAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG KLASTER KETENAGAKERJAAN Yoyon Setiawan; Andi Muhammad Asrun
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18872

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menjadi topik kontroversi sejak disahkan oleh DPR RI bersama Presiden, meskipun Undang-Undang ini dibuat untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Elemen Buruh, Mahasiswa, dan Pegiat Lingkungan Lidup menilai bahwa UU ini merugikan banyak pihak. Pada November 2021 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Cipta Kerja ini cacat Formil dan inkonstitusional bersyarat (Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020). MK memberikan waktu dua tahun kepada Pemerintah untuk memperbaiki UU tersebut, atau akan dibatalkan secara permanen. Namun pada Desember 2022 Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 yang mencabut UU Cipta Kerja. Kemudian PERPPU ini pada tanggal 31 Maret 2023 ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini membuktikan penerbitan PERPPU Cipta Kerja itu sebagai pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan sekaligus pembangkanan terhadao konstitusi. UU Cipta Kerja tersebut telah melahirkan beberapa norma baru, yang salah satunya adalah Uang Kompensasi Kontrak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih bagi Pekerja/Buruh dengan status Kontrak atau dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kata Kunci: UU Cipta Kerja, Putusan MK, Uang Kompensasi, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Page 35 of 50 | Total Record : 493

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue