cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 537 Documents
 31   32   33   34   35 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PINJAMAN ANGGOTA YANG BERMASALAH TANPA JAMINAN DI KOPERASI TABUR PUJA KABUPATEN SOLOK Mike Neliantika; Syuryani; Jasman Nazar
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17905

Abstract

Pinjaman yang bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok terhitung Rp. 2.370.751.305. Pencairan pinjaman dilakukan dengan tanpa adanya jaminan. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatur, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Nasabah seharusnya mematuhi isi perjanjian tersebut. Koperasi Tabur Puja tidak mendapatkan perlindungan hukum hingga mengalami kerugian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok? Bagaimana upaya yang ditempuh jika terjadi pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Tabur Puja Kabupaten Solok? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi koperasi simpan pinjam atas pinjaman anggota yang bermasalah tanpa jaminan di Koperasi Tabur Puja Kabupaten Solok dilakukan dengan merujuk kembali pada perjanjian antara pihak koperasi dan pihak anggota koperasi. Terdapat ketentuan mengenai penyelesaian masalah yaitu para pihak akan berusaha menyelesaikan sengketa secara mufakat dan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan terhadap pinjaman bermasalah diantaranya dengan memberikan teguran kepada anggota. Teguran tersebut berbentuk surat tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Koperasi juga memberikan peluang kemudahan pada anggota bermasalah dengan penjadwalan hutang kembali. Tindakan terakhir yang bisa diambil oleh koperasi bisa berbentuk pembekuan terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib. Kata Kunci : Simpan Pinjam, Koperasi, Jaminan
PELAKSANAAN PEMBINAAN BACA TULIS BERHITUNG DALAM UPAYA PENUNTASAN BUTA AKSARA NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III SULIKI Muhammad Rhomi; Lola Yustrisia
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17906

Abstract

Narapidana selama melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasayarakatan mendapatkan beberapa hak, salah satunya hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang didapatkan narapidana bisa melalui Sekolah Paket (A B C), namun dalam pelaksanaannya ditemukan yang belum mengenal huruf dan angka sehingga untuk mengatasinya Lembaga Pemasayarakatan Kelas III Suliki (Lapas Suliki) memberikan pendidikan baca tulis berhitung (calistung). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan calistung di Lapas Suliki, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya dan upaya dalam mengatasinya. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan menyeluruh, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan data dan fakta mengenai pembinaan calistung dan permasalahanya di Lapas Suliki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan pembinaan calistung ini mendapatkan kendala diantaranya rasa malu, pola pikir/mindset, minat narapidana dan sarana prasarana yang kurang memadai. Pembinaan calistung ini memberikan pembelajaran dasar kepada narapidana yang memang tidak mengenal huruf dan angka sehingga nantinya diharapkan narapidana tersebut bisa kembali menjadi manusia yang seutuhnya dan menjadi warga negara yang lebih baik dari sebelumnya. Kata Kunci: Pembinaan, Pendidikan, Pelaksanaan dan Kendala, Lapas Suliki.
PELAKSANAAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI Rindi Novriani; Yenny Fitri Z
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana untuk mencegah residivis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini adalah pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer melalui survey penelitian yang diperoleh langsung dari tempat penelitian dalam hal ini Lapas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati, untuk menghasilkan bahan-bahan sekunder berupa wawancara dan observasi. Data sekunder melalui survey penelitian yang diperoleh dari data yang diberikan oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati tentang pembinaan residivis narapidana narkotika, data diperoleh menggunakan metode kepustakaan atau dikenal dengan istilah studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Residivis Narapidana Narkotika terhadap yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati sudah berjalan sesuai dengan ketentuan UU No.22 Tahun 2022, dimana pembinaan dan pembimbingan WBP yang terdiri dari dua pola, yaitu Pola Pembinaan Kepribadian dan Pola Pembinaan Kemandirian. Adapun pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Tanjung Pati dinilai belum optimal karena dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal yang terdiri kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keterbatasan anggaran. Sedangkan faktor eksternal pihak lembaga yang terkait belum optimal melaksanakan pembinaan karena sikap penerimaan masyarakat. Kata Kunci: Narapidana, Narkotika, Pembinaan, Residivis
HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI INDONESIA Sri Hartini; Annisa Aminda; Ande Aditya Iman Ferrary; Muhamad Ari Apriadi
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17908

Abstract

Narkotika di dunia dan di Indonesia sudah ada sejak 2000 MS, dan di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda yang menjajah Indonesia selama 3,5 Abad. Indonesia dengan hukum positifnya telah memberikan pengaturan sejak Indonesia merdeka yaitu ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 tahu 1967 tentang Narkotika, begitu terlalu lama perubahan dilakukan yaitu pada tahun 1997. Undang-Undang Narkotika baru ada perubahan, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor.22 tahun1997 tentang Narkotika menentukan hukuman mati bagi pelaku pengedaran Narkotika, dan dirubah lagi dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika, baru pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan terhadap pengedar narkoti, dalam undang-undang ini dalam Pasal 64 ayat 1 dan 2 menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan pencegahan terhadap pengedar dan pengguna narkoba, dan melakukan rehabilitasi. Dalam melakukan pencegahannya dibantu oleh masyarakat dan BNN Provinsi dan Kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kata Kunci: Pengedar, Narkoba, Rehabilitasi
AKIBAT HUKUM PERWALIAN AL-AHLIYAH AL-KAMILAH DALAM KONSEKUENSI PERKAWINAN Dul Jalil
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17910

Abstract

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ibadah yang menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, pada dasarnya perkawinan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum legal formal dan normatif administratif namun juga memiliki banyak aspek. Dalam hal ini, keberadaan wali nikah memegang peran yang sangat penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai perempuan. Tidak semua orang dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan, secara umum wali dalam perkawinan harus seorang laki-laki muslim, aqil dan baligh atau juga disebut dengan perwalian al-ahliyah al-kamilah. Penelitian ini akan menginterpretasikan bagaimana akibat hukum perwalian dalam perkawinan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wali dalam suatu rukun akad perkawinan harus dipenuhi, karena jika tidak tergolong dalam wali al-ahliyah al-kamilah maka perkawinan tersebut bisa menjadi batal atau tidak sah dalam pelaksanannya, dan akan berdampak terhadap kedudukan anak, harta kekayaan selama perkawinan, dan perjanjian perkawinan. Kata Kunci: Perwalian, al-Ahliyah al-Kamilah, Perkawinan
IMPLIKASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR:60/PUU-XXII/2024 TERKAIT AMBANG BATAS PENCALONAN KEPALA DAERAH Kadimuddin Baehaki
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17912

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan perundang-undangan. (statue approach). Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Pemilhan Kepala Daerah Nomor 10 Tahun 2026 inkonstitusional bersyarat dan mencabut Pasal 40 ayat (3) Undan-undang tersebut. Partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap dapat mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, Hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum di daerah yang bersangkutan, yang dapat berkisar antara 6,5 hingga 10 persen, adalah satu-satunya faktor yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mengajukan pasangan calon. Kata kunci: Implikasi Politik; Mahkamah Konstitusi; Kepala Daerah.
OPTIMALISASI UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN ELEKTORAL Firdaus Arifin
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17913

Abstract

Mekanisme upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia telah diatur secara regulatif, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan kelembagaan yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi mekanisme administratif dalam penyelesaian sengketa Pilkada, terutama terkait dengan efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis perundang-undangan dan literatur terkait hukum administrasi serta keadilan elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme administratif lebih cepat dibandingkan jalur peradilan, terutama dalam menangani pelanggaran teknis dan prosedural. Namun, mekanisme ini kurang memberikan kepastian hukum akibat ketidakjelasan prosedur dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi untuk memperjelas prosedur administratif, peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi informasi juga direkomendasikan untuk mempercepat proses administratif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pilkada. Kata kunci: upaya administratif, sengketa Pilkada, hukum administrasi, keadilan elektoral, efektivitas.
KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMERINTAH (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) Ihsanul Maarif
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17914

Abstract

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, namun kewenangannya terbatas pada pengujian legalitas formal keputusan administratif. Hal ini menciptakan celah hukum karena PTUN tidak dapat menangani tindakan substantif pemerintah yang merugikan warga negara, yang dikenal sebagai onrechtmatige overheidsdaad. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan mengidentifikasi kebutuhan reformasi yuridis untuk memperluas yurisdiksinya dalam menangani tindakan administratif yang melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara masih terbatas pada pengujian aspek prosedural, sementara tindakan substantif yang merugikan warga negara tidak dapat diadili secara efektif. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memberikan perluasan kewenangan, namun implementasinya belum optimal. Implikasi dari penelitian ini adalah peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Kata kunci: PTUN, onrechtmatige overheidsdaad, kewenangan pengadilan, reformasi yuridis, hukum administrasi.
KONSEP WAKAF AHLI (KELUARGA) MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Syahrial Iqbal
YUSTISI Vol 11 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i3.17958

Abstract

Wakafi adalahi ibadahi yangi dianjurkani dalami Islam. Sebagaii iibadah maliyah, nilaii ibadahnyai tetapi mengaliri meskii sii ipemberi iwakaf isudah meninggal. Dalami ipraktiknya, wakafi dibagii menjadii duai imacam. Ada iyang sifatnyai wakafi khoiri, dani wakafi ahli. Berbedai dengan iwakaf ikhoiri, iwakaf ahli iini icenderung tidak ibanyak mendapatkan iperhatian ikarena isifat ieksklusifnya, iyaitu ihanya berlaku iuntuk kalangan ikeluarga isaja. Selain iitu ijuga iterjadi iperbedaan pandangan iulama mengenai ikajian iwakaf ijenis iini. Wakaf iuntuk ikeluarga iini secara ihukum iIslam idibenarkan iberdasarkan iHadits iNabi iyang idiriwayatkan oleh iBukhari idan iMuslim idari iAnas ibin iMalik, itentang iadanya iwakaf ikeluarga Abu iThalhah ikepada ikaum ikerabatnya. Rukun iwakaf iahli isama iseperti rukun wakaf khairi, yaitu, Wakif i (iorang iyang iwakaf), maukȗf ibihi (benda iwakaf), maukȗf ialaih (orang iyang idiwakafi), dan iṣigȃt (ucapan iwakaf). Menurut hukum positif keberadaan iwakaf iahli idi iIndonesia idiakui idengan idiundangkannya dalam iUU iNoi. i41 iTahun i2004 itentang iWakaf. Namun idalam ipengelolaani, masih ibelum ijelas iaturannya, sehingga irentan ipada iterjadinya ikonflik. Untuk mengurangi ikonfliki, Akta Ikrar iWakaf iharus ijelas imemuat inazhir idan maukȗf alaih. Disarankan dalam ipengelolaannya ibersifat iproduktif iagar imemberikan manfaat ilebih ibanyak maukȗf ialaih. Kata Kunci: Wakaf Ahli, Hukum Islam dan Hukum Positif.
ANALISIS SERTA PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI CRYPTOCURRENCY Asep Saeful Hamdi; Ade Junaedi
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.17998

Abstract

Analisis dan pandangan Hukum Islam mengenai cryptocurrency merupakan hal yang sangat penting sekali dalam dunia keuangan akhir-akhir ini Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi dan aman, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang suatu phenomena apa adanya. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Hukum penggunaan cryptocurrency dalam pandangan Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama mengharamkan kripto karena volatilitas harga, unsur spekulasi, dan potensi gharar yang berlebihan. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan selama transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip Syariah Kata Kunci : Analisis, Pandangan Hukum Islam, cryptocurrency

Page 33 of 54 | Total Record : 537

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue