cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH
Contact Email
ustisi@uika-bogor.ac.id
Phone
+628128097843
Journal Mail Official
yustisi@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Jl. K.H. Sholeh Iskandar km 2 Bogor 16162 Jawa Barat, Indonesia Telp/Fax: 0251-8335335
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Published by Universitas Ibn Khaldun Bogor
ISSN : 19075251     EISSN : 26207915     DOI : http://dx.doi.org/10.32832/yustisi
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Hukum Yustisi adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan September. Jurnal Hukum Yustisi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Jurnal Hukum Yustisi, menerima Naskal Artikel Hasil Penelitian, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 537 Documents
 49   50   51   52   53 
HUKUM MENGAZANI BAYI YANG BARU LAHIR MENURUT PANDANGAN ULAMA MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN BANGGAI KABUPATEN BANGGAI LAUT Zalda Kasbaib; Abbas Baco Miro; Muktashim Billah
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21493

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang 1) Hukum mengazani bayi yang baru lahir menurut pandangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut, 2) Hukum mengazani bayi yang baru lahir dalam perspektif fikih Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), Yang berlokasi di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Muhammadiyah di Kec. Banggai Kab. Banggai Laut mengenai hukum azan untuk bayi baru lahir. Beberapa ulama berpendapat bahwa azan untuk bayi baru lahir adalah praktik sunnah (dianjurkan), dengan menekankan pentingnya memperkenalkan azan kepada bayi baru lahir sebagai sarana dalam mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak sejak dini serta sebagai bentuk pendidikan agama Islam bagi anak. Namun, yang lain berpendapat bahwa praktik ini tidak memiliki dalil yang kuat sehingga tidak bisa dijadikan pegangan dalam beramal. 2) Dalam perspektif fikih Islam, praktik mengazani bayi masih menjadi ikhtilaf dikalangan para ahli hadis. Beberapa ulama ada yang membolehkannya seperti mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Syafi’i dan Hanbali yang mengatakan bahwa praktik mengazani bayi merupakan perbuatan sunnah. Namun ada juga yang tidak sependapat bahkan menganggapnya makruh dikarenakan adanya cacat pada perawi hadis terkait azan pada bayi yaitu ‘Ashim bin Ubaidillah yang dinilai sebagai perawi yang dha’if serta Yahya bin Al-‘Ala dan Marwan bin Salim yang dianggap adalah dua orang yang sering memalsukan hadis. Meskipun demikian jika membahas mengenai penggunaan hadis dha’if sebagai fadha’il a’mal diluar hukum syar’i maka para ulama sepakat akan bolehnya beramal dengan hadis tersebut. Adapun menurut Muhammadiyah melalui ketetapan tarjihnya lebih memilih tidak menggunakan amalan tersebut karena mengikuti fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah seperti yang disebutkan dalam buku “Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama” yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hadis tersebut dianggap lemah dari segi hukum. Kata kunci: Mengazani Bayi, Fikih Islam, Muhammadiyah.
PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG UANG PANAI’ DI DESA EMBONATANA SEKO KAB. LUWU UTARA Abdul Abdul; Hasan Bin Juhanis; Rapung Rapung
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat tentang uang panai’ di Desa Embonatana kab. Luwu Utara. Dalam penelitain ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana gambaran tradisi Uang Panai’ di masyarakat Seko, Desa Embonatana? 2) Bagaimana pandangan masyarakat Seko, Desa Embonatana Kebupaten Luwu Utara Terkait Uang panai’? Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informasi dalam masyarakat Desa Embonatana dan dari buku-buku fikih, sedangkan data skunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) pandangan masyarakat tentang uang panai tetap diberlakukan dalam prosesi pelamaran calon pengantin Wanita sebagai salah satu warisan budaya dan tradisi di Sulawesi selatan, namun tetap dalam koridor memberi kamudahan dan keringanan kepada pihak laki-laki. 2) Adapun tradsi uang panai’ di Desa Embonatana Nampak bahwa persoalan uang panai’ dalam pernikan bukanlah hal yang dapat menjadi bobot menakutkan bagi pihak -pihak yang ingin menikah, sebagaimana yang ada pada daerah-daerah lain di Sulawesi selatan. Akan tetapi, masyarakat desa Embonatana memberikan jalan keluar dan keringan dalam hal uang panai’ tersebut. Kata kunci : Pandangan, Masyarakat, uang panai
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PENERAPAN RETORATIVE JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SUPARNO PENCURI MOTOR UNTUK BERJUALAN PENTOL) Annisa Zerlina Cindy Gayatri; Hanny Hilmia Fairuza; Y.A Triana Ohoiwutun; Domonikus Rato
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyelesaian perkara secara Restoratice Justice dengan berfokus kepada kasus suparno yang mencuri sepeda motor untuk berjualan pentol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menggambarkan bahwa psikologi hukum sangat penting dalam penyelesaian perkara secara restorative justice. Psikologi hukum dapat memahami kondisi pelaku dan korban. Selain itu, psikologi hukum juga berguna untuk memberikan rehabilitasi kepada pelaku sesuai dengan latar belakang pelaku melakukan tindak pidana dan memberikan pemulihan atas tekanan mental yang dialami korban. Rehabilitas terhadap pelaku sangat penting agar pelaku tidak melakukan tindak pidana kembali. Kasus Suparno merupakan kasus yang dilatarbelakangi oleh ekonomi. Suparno melakukan pencurian sepeda motor untuk digunakan berjualan pentol guna menafkahi istri dan anaknya. Kasus suparno diselesaikan melalui restorative justice dengan bantuan psikologi hukum yang memberikan pemahaman latar belakang pelaku melakukan tindak pidana.
ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN RIDE-HAILING DI INDONESIA I Gusti Agung Ayu Valencia Mutiara Putri; Kadek Januarsa Adi Sudharma
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21645

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ride-hailing di Indonesia. Klausula tersebut kerap membatasi atau menghapus tanggung jawab perusahaan, padahal konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan metode yuridis normatif melalui telaah KUHPerdata, UUPK, UU ITE, dan regulasi transportasi online, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan konsumen diwujudkan melalui tiga lapisan: normatif (larangan klausula baku), substantif (hak konsumen dan ganti rugi), serta prosedural (penyelesaian sengketa dan pengawasan pemerintah). Tanggung jawab penyedia layanan tetap melekat meskipun ada klausula eksonerasi, berdasarkan Pasal 19 UUPK, Pasal 1365 KUHPerdata, dan prinsip strict liability. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang merugikan konsumen batal demi hukum dan tidak dapat membebaskan perusahaan dari kewajiban hukum.
PRODUK PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA KONTEKSTUALISASI SYARIAT DALAM REALITAS SOSIAL DAN BUDAYA Umar, Hasbi; Bafadhal, Husin; Khairul, Mohd; Amir, Mirna Novita
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21754

Abstract

Islamic law in its history, was applied in the first year of the hijri in Medina by the Prophet Muhammad (peace be upon him), on the basis of the constitution of the Charter of Medina. In the muqaddimah it is written, that the Charter of Medina is a product of Islamic legal thought, if reviewed from the social history of Islamic law, then its growth and development began from the time of the Prophet (peace be upon him) until now, the change in Islamic law is also influenced by the progress and plurality of socio-cultural and political in a society. In this study, the author uses the Library Research method, which contains theories that are related to research problems. The result of this research is that Islamic Law in Indonesia has become an institutionalized institution including jurisprudence, fatwa, jurisprudence, and laws where its formation is a process of contextualization that is closely related to the social dynamics and local wisdom of Indonesian society. Following the methodological tradition of classical mujtahid scholars, this legal product consistently integrates local cultural values; Local wisdom is even recognized as a binding order. This makes Indonesian Islamic law, especially on the issue of marriage and inheritance, adaptive and responsive, showing a deep appreciation for the social development of the community over time.
ANALISIS PERBANDINGAN KETENTUAN HADHANAH BAGI ANAK ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Bahrul Ulum; Yusuf Somawinata; Dede Permana; Sayehu Sayehu; Usman Usman
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.21755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan ketentuan hadhanah (hak asuh) bagi anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan ini menjadi penting karena meningkatnya kasus kelahiran anak di luar perkawinan sah yang menimbulkan persoalan mengenai status hukum, tanggung jawab orang tua, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif-komparatif melalui analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti Al-Qur’an, hadis, kitab fiqh klasik dan kontemporer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam klasik, hak hadhanah anak hasil zina sepenuhnya berada di tangan ibu, karena hubungan nasab hanya diakui kepada ibu dan keluarga ibunya. Sebaliknya, hukum Islam kontemporer dan hukum positif Indonesia memberikan perluasan makna tanggung jawab ayah biologis melalui pendekatan kemaslahatan dan perlindungan anak. Penelitian ini menghasilkan model hadhanah integratif-berkemaslahatan, yaitu pendekatan yang menggabungkan prinsip syar‘i, asas keadilan sosial, dan konsep the best interest of the child. Model ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan anak di Indonesia
PERWUJUDAN BELA NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KORBAN KEKERASAN DAN PELECEHAN SEKSUAL DI LUAR NEGERI Reviana Mutiara Indah; Tasya Gita Irwanda; Slamet Tri Wahyudi
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22139

Abstract

Penelitian ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri yang merupakan manifestasi nyata dari nilai bela negara dalam dimensi non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai bela negara diartikulasikan dalam kebijakan dan praktik perlindungan hukum terhadap PMI korban kekerasan seksual, serta menilai efektivitas implementasi UU PPMI dan peraturan pelaksananya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum dan bela negara. Pembahasan difokuskan pada dua aspek utama: pertama, analisis mengenai perlindungan hukum sebagai bentuk implementasi nilai bela negara, meliputi konsep bela negara nonmiliter, peran negara sebagai pengawal martabat warga, serta relevansi teori bela negara terhadap kebijakan perlindungan PMI; dan kedua, kajian mengenai kewajiban konstitusional negara dalam melindungi PMI, mencakup landasan hukum, mekanisme perlindungan dan penanganan kasus kekerasan seksual, peran lembaga pemerintah seperti BP2MI dan Kementerian Luar Negeri, efektivitas pelaksanaan UU PPMI, serta hambatan dan rekomendasi penguatan pelaksanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UU PPMI telah memberikan kerangka hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan PMI, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan tantangan diplomatik dengan negara penempatan. Oleh karena itu, nilai bela negara harus diinternalisasikan lebih jauh dalam kebijakan luar negeri dan mekanisme perlindungan PMI agar negara tidak hanya hadir secara normatif, tetapi juga efektif dalam mengawal hak dan martabat warga negaranya di luar negeri.
PEMBATASAN KONSTITUSIONAL TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN DALAM PENYUSUNAN KABINET DI INDONESIA Nurizki, Nawang Ika; Achmad, Achmad; Isharyanto, Isharyanto
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembatasan Konstitusional terhadap Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan kabinet di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perudang-undangan dan konseptual dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden untuk membentuk memilih menteri dan menentukan jumlah kementerian tidak mutlak. Presiden harus tetap tunduk pada batasan konstitusional, mekanisme checks and balances dan ketentuan undang-undang, seperti UU No. 39 Tahun 2008 dan UU No. 61 Tahun 2024. Adanya pembatasan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan serta menjaga efisiensi birokrasi pemerintahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan hak prerogatif Presiden harus tetap dalam koridor hukum tata negara sehingga tidak menjadi kekuasaan yang absolut. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai keseimbangan antara diskresi eksekutif dan pembatasan hukum dan implikasinya dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Pembatasan Konstitusional terhadap hak prerogatif dalam penyusunan kabinet di Indonesia sangat diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA DALAM PROSES PERADILAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Mashendra, Mashendra; Karim, La Ode Muhammad; Hayun, Hayun; Hasri, Hasirudin
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22649

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dalam proses peradilan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Baubau. Penelitian ini menggunakan metode empiris yudisial dengan pendekatan lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum serta praktik nyata pemberian bantuan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, satu pegawai Lembaga Pemasyarakatan, dan dua anak yang berkonflik dengan hukum. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ABH diberikan oleh Konselor Masyarakat melalui penelitian komunitas dalam waktu 3 × 24 jam setelah permintaan dari penyidik. Namun, implementasi bantuan masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan kesempatan anak untuk menyampaikan pendapatnya di pengadilan, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum, jumlah dan kapasitas Konselor Komunitas yang terbatas, serta dukungan anggaran yang minim. Kata kunci: Analisis Hukum; Pidana;Peradilan Anak;
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) TERHADAP PENERBITAN AKTA JUAL BELI ATAS HARTA WARISAN BERASAL DARI HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS Riswanti, Gita; Marniati, Felicitas Sri; Lontoh, Rielly
YUSTISI Vol 13 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i1.22653

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Perkara ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat Akta Jual Beli (AJB) tanpa verifikasi menyeluruh terhadap status tanah dan pihak-pihak yang berhak. Tujuan penelitian adalah menganalisis kronologi perkara, prosedur pembuatan AJB, serta keterkaitan antara hukum waris dan tanggung jawab PPAT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural, khususnya ketidakhadiran sebagian ahli waris pada proses pembuatan AJB, mengakibatkan akta tersebut cacat hukum. Kelalaian PPAT dalam menerapkan asas kehati-hatian melanggar prinsip legalitas dan berdampak pada pembatalan AJB serta sertifikat yang terbit. Putusan pengadilan memulihkan hak seluruh ahli waris dan menjadi preseden penting dalam praktik peralihan hak atas tanah warisan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan terhadap PPAT, penerapan sistem verifikasi data elektronik yang terintegrasi dengan catatan kependudukan, serta edukasi hukum kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya sengketa serupa. Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan prosedur dan perlindungan hak keperdataan merupakan kunci dalam menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam peralihan hak atas tanah. Kata Kunci: Sengketa Pertanahan, Akta Jual Beli, Hukum Waris, PPAT

Page 51 of 54 | Total Record : 537

 49   50   51   52   53 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 1 (2026) Vol 12 No 3 (2025) Vol 12 No 2 (2025) Vol 12 No 1 (2025) Vol 11 No 3 (2024) Vol 11 No 2 (2024) Vol 11 No 1 (2024) Vol 10 No 3 (2023) Vol 10 No 2 (2023) Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3 No 2 (2016) Vol 3 No 1 (2016) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue