Journal of Government and Politics (JGOP)
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Articles
83 Documents
<![CDATA[Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Yuni Kartika Fajri]]>;
<![CDATA[Nur Khaerah]]>;
<![CDATA[Fitriani Sari Handayani Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2300
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Dynamic Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar. Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Sultan Hasanuddin, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran secara objektif terkait bagaimana keadaan sebenarnya objek yang diteliti, dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe fenomenologi. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah Informan sebanyak 9 orang.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat informan yang satu dengan yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan yang sama. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukakan bahwa Dynamic Governance dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota makassar belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya lahan untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau Publik sehingga masih kesulitan dalam memenuhi target RTH di kota Makassar.]]>
<![CDATA[Pengaruh Citra Dan Kepercayaan Merek Terhadap Loyalitas Merek (Studi Kasus Kepada Konsumen Telkomsel Di Kantor Pt. Grapari Mataram) ]]>
<![CDATA[Candra, Candra]]>;
<![CDATA[Suhastini, Novia]]>;
<![CDATA[Amil, Amil]]>;
<![CDATA[Iswanto, Dedy]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 1 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v1i1.943
<![CDATA[Munculnya berbagai macam produk dalam suatu kategori dengan kualitas produk yang sudah menjadi standar dan dapat dengan mudah ditiru dan dimiliki oleh siapapun mengakibatkan sulitnya suatu perusahaan untuk mempertahankan dirinya sebagai pemimpin pasar. Untuk mengatasi penetrasi yang dilakukan oleh kompetitor, maka Telkomsel harus tetap menjaga pangsa pasarnya, salah satunya dengan bentuk citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust yang kuat). Jika suatu perusahaan mampu menciptakan citra merek (brand image) dan kepercayaan merek (brand trust) yang kuat, positif dan mempunyai nila (value) dan brand yang kuat akan menciptakan rasa percaya bagi konsumen untuk menentukan suatu pilihan pada suatu merek. Sehingga untuk melihat pengaruh citra dan kepercayaan merek terhadap loyalitas konsmune, metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei yaitu suatu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Desain deskriptif adalah untuk mendeskripsikan variabel penelitian. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian conclusive yang bersifat kausal (causal research), yang bertujuan untuk mempelajari hubungan sebab-akibat antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian lapangan, Observasi,Teknik Wawancara dan Kuisioner (angket). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen brand image (citra merek) dan brand trust (kepercayaan merek) berpengaruh posistif dan signifikan baik secara persial maupun simultan terhadap loyalitas merek (brand trust) dengan tingkat nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) atau kemampuan variasi nilai variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.]]>
<![CDATA[Persepsi Pegawai Terhadap Kehadiran Calo Layanan Administrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bima ]]>
<![CDATA[M.Ulfatul Akbar Jafar]]>;
<![CDATA[M. Taufik Rachman]]>;
<![CDATA[Dedy Iswanto]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3147
<![CDATA[Public interest in the community is the main target in public service providers. Officials of the Office of Population and Civil Registry as a bureaucrat at the regional level are required to be able to handle the constraints faced in the government's promoted development efforts. Officials of the Office of Population and Civil Registration must be able to carry out its first function is to provide services to the community well, deft, effective and efficient. Another problem that often arises is the discipline of employees in providing services this proved many employees who come not on time, start the service not on time, rest not in time, and employees also home before the time to go home. This also greatly affects the service because if the shortage of employees then the counter service that will be opened also a little, so that the impact of many people who are not served. The purpose of this research are; 1) To know Employee Perception Against Attendance of Administration Service Bureau at Department of Population and Civil Regent of Bima Regency; 2) To know the Factors that may affect the Presence of Calo Administration Services At the Department of Population and Civil Registration Bima District.This research uses qualitative approach method with technique of determination of informant use Purposive sampling, meaning intentionally intake technique. Methods of data collection ie observation, interview (Interview) and documentation. Data type is qualitative data and sourced from secondary and primary data with data analysis technique Data Reduction, Data Presentation (Data Display), and Conclusion drawing / verification.The result of research shows that: The distance of the Office of Population and Civil Registry of Bima Regency is far and there is no public transportation passing through it. So that has a private vehicle that many do service in the Department of Population and Civil Registry Bima District, for people living in remote areas usually take care of services, especially the service of birth certificate by handing someone close to his relationship with bureaucracy or brokers even if they have to pay more. The presence of brokers is difficult to separate from public services. But now their existence began to decrease, because the government increasingly simplify the process of document management and licensing.)]]>
<![CDATA[Kekuatan Politik Ormas (Amphibi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Ahyar-Mori Pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Abd Hayyi]]>;
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Amil Amil]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2204
<![CDATA[Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan sebagai upaya mendemokratisasikan kehidupan berbangsa-bernegara di tingkat lokal. Penumbuhan demokrasi tingkat lokal ini, merupakan ikhtiar untuk mencari pemimpin lokal yang memiliki legitimasi kuat, demokratis dan refresentatif. Sebuah pengalaman berdemokrasi yang jika dilihat dari pluralitas dari negara Indonesia yang tampak merupakan pesta demokrasi yang sarat beban. Teori kekuatan politik yang kemudian mendukung saya dalam menjabarkan lebih jauh mengenai kekuatan politik Organisasi Masyarakat AMPHIBI dalam memenangkan paslon Ahyar-Mori dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah NTB tahun 2018.Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriftif analisis. Metode deskriftif analisis digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Untuk Penelitian ini, penulis menggunakan purposive sampling. Lobbying yang dilakukan antara Ormas Amphibi dan Kandidat Paslon Ahyar-Mori bersifat Lobbying tradisional, yakni lobbying yang didasari dengan ikatan emosional dan ikatan kekeluargaan yang sudah lama di jalan antara TGH. Ahyar Abduh dengan dewan pendiri ormas Amphibi Alm. TGH. Sibawaihi Mutawalli.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok ]]>
<![CDATA[Lalu Muhamad Saleh]]>;
<![CDATA[Darmansyah Darmansyah]]>;
<![CDATA[Azwar Subandi]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3960
<![CDATA[Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan asas otonomi daerah memberikan kewenangan, tugas dan fungsi kepada Dinas Pariwasata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk malakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengorganisasian di bidang pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pasca gempa lombok, dan apa saja faktor penghambat Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dalam Kegiatan Promosi Pariwisata sudah dilaksanakan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki yang berlandaskan otonomi daerah. Setelah terjadinya gempa sebesar 7.0 Skala likter di pulau lombok banyak wisatawan yang keluar dan pergi dari pulau lombok karena akibat gempa yang terjadi. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mulai berbenah dengan melakukan pengecekan kepada seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, baik itu wisata alam maupun wisata buatan agar diketahui apakah ada yang rusak baik itu objek wisatanya maupun sarana dan prasarana penunjang atraksi wisata.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang Elektronik Oleh Bea Dan Cukai Di Pelabuhan Bebas Kota Batam ]]>
<![CDATA[Anggun Nurul Iman]]>;
<![CDATA[Helmi Helmi]]>;
<![CDATA[Mahdi Syahbadir]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.2763
<![CDATA[Penetapan Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sangat strategis untuk masuknya barang elektronik dimana Batam terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura, sehingga mendorong dilaksanakannya pengawasan lalu lintas barang yang dilakukan oleh bea cukai Batam untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang dari luar sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terjadi penyelundupan barang elektronik di Batam dan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam masih belum berjalan dengan efektif dan masih adanya celah bagi penyelundup untuk melakukan penyelundupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai di pelabuhan bebas kota Batam serta hambatan yang dihadapi bea cukai dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik. Metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengawasan dan teori kelembagaan. Data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas Barang Elektronik oleh Bea cukai Batam berjalan kurang efektif. Hal ini disebabkan pertama, masih adanya tindak penyelundupan yang terjadi di batam disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan sarana operasi pendukung saat melakukan pengawasan. Selain itu,masih banyaknya penyebaran pelabuhan ilegal di Kota batam juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan sehingga sulit ditentukan pemusatan pengawasan yang strategis. Kedua, terjadinya penyerangan terhadap kapal patroli bea cukai Batam juga menjadi salah satu hal yang menghambat efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai Batam. oleh sebab itu, diharapkan kepada bea cukai Batam dan pemerintah Batam untuk lebih memberikan perhatian dan perbaikan terhadap hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang elektronik ini.Kata Kunci : Pengawasan, Barang Elektronik, Bea Cukai Batam]]>
<![CDATA[Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda ]]>
<![CDATA[Syukran, Lalu Muhammad]]>;
<![CDATA[Suhastini, Novia]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 1 (2019): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v1i1.944
<![CDATA[Adanya berbagai inovasi mengenai pelayanan telah banyak dilakukan oleh sebagian besar instansi publik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, mudah serta terjangkau. Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Adanya pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya, namun tak dapat diiringi dengan pertambahan luas tanah memungkinkan setiap orang berupaya untuk memiliki dan menguasai tanah. Tidak jarang ditemukan adanya sertifikat tanah ganda yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap penerbitan sertifikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui strategi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda. Tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis dokumen yang di dapatkan di lokasi penelitian. Adapun strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam menanggulangi sertifikat ganda diantaranya adalah menelaah dan mengelolah data perkara di bidang pertanahan, menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara, mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah serta menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Hak Hak Tenaga Kerja Wanita Pada Perusahaan Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi ]]>
<![CDATA[Mela Sari]]>;
<![CDATA[M. Awaluddin]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3222
<![CDATA[Pengawasan ketenagakerjaan merupakan unsur penting dalam perlindungan tenaga kerja, sekaligus upaya penegakan hukum ketenagakerjaan serta untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan hak-hak tenaga kerja wanita pada perusahaan, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat dalam pengawasan hak hak tenaga kerja wanita pada perusahaan di kabupaten Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah informan 16 orang diantaranya Koordinator wilayah IV Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Bungo-Tebo, Penyidik pegawai negeri sipil, 3 orang pengawas ketenagakerjaan koordinator wilayah IV Kabupaten Bungo-Tebo, dan 11 orang wanita yang bekerja pada perusahaan di Kabupaten Bungo. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah berperan agar terpenuhinya hak-hak tenaga kerja wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui beberapa tahap pengawasan yaitu Preventive Control, Repressive Control, pengawasan saat proses dilakukan, pengawasan berkala, pengawasan mendadak, dan pengawasan melekat. Faktor pendukung dalam pengawasan yaitu regulasi, metode dan kapasitas, sedangkan faktor yang menghambat yaitu fasilitas dan koordinasi.]]>
<![CDATA[Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik ]]>
<![CDATA[Rahmat Rahmat]]>;
<![CDATA[Ayatullah Hadi]]>;
<![CDATA[Darmansyah Darmansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2205
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang konflik inetrnal yang terjadi di tubuh Partai Hanura Lombok Utara pasca terjadinya Recall oleh satu anggota Anggota DPRD Lombok Utara dari Partai hanura. Metode penelitian yag digunakan dalam penelitian ini menggunakan penedkatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumntasi dan tinajuan pustaka. Analisis data dengan menggunaka tehnik Miles dan hHuberman,yaitu, mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Hasil penelitian menunjukan dalam kasus Recall yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap Arif Usman, salah satua anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara priode 2014-2019. Karena dipicu oleh berbagai gejolak internal partai, adanya perbedaan pandangan antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai. kebijakan pasca Recall Arif Usman menyebabkan konflik internal secara kelembagaan di tubuh Partai Hanura Lombok Utara. Adapun dasar serta landasan mekanisme recall yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara adalah berdasarkan aturan perundangan-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Hanura sendiri. Terdapat dua hal penting yang menjad iimplikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Hanura Kabupaten Lombok Utara, pertama terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penetuan penggati dari pihak yang direcall, kedua, adalah terganggunya jalannya kebijakan di internal DPRD Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabuapten Lombok Utara adalah memperbanyak upaya musyarawah untuk konsolidasikan kelembagaan partai serta memperkuat hubungan dengan aktor luar seperti partai-partai lain rekan dalam satu fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan ]]>
<![CDATA[Baiq Lia Hardiani]]>;
<![CDATA[Ayatullah Hadi]]>;
<![CDATA[Iskandar Iskandar]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3961
<![CDATA[Kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang insidennya paling tinggi, dan dapat berbentuk fisik, psikis maupun ekonomi. Di dalam kategori kekerasan seksual, yang paling banyak adalah perkosaan, termasuk perkosaan di dalam perkawinan, yang sejak 2004 diakui di dalam pasal 8a UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKKDRT no. 23/2004). Meski jelas adanya UU KPKDRT no. 23/2004 merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan merasuk di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor penghambat peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Lombok Tengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku salahsatunya memberikan pendampingan, semangat dan saran kepada korban tindak kekerasan fisik dan psikologis. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Tengah juga memberikan saran-saran dan solusi agar kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali.]]>
