Journal of Government and Politics (JGOP)
Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN: 2686-3391 adalah salah satu jurnal yang dikelola oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Mataram. JGOP diterbitkan untuk menjadi wahana pendorong perkembangan ilmu pemerintahan melalui penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam kehidupan pemerintahan. Journal of Government and Politics (JGOP) merupakan jurnal yang fokus dan skup kajiannya dibidang pemerintahan dan politik. untuk itu kami membuka bagi peneliti yang ingin mempublikasikan pemikirannya atau hasil penelitian.
Articles
95 Documents
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wilfarda Charismanur Anggraeni]]>;
<![CDATA[Wulan Puspita Ningtiyas]]>;
<![CDATA[Nurdiyah Nurdiyah]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5354
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memetakan kebijakan pemerintah dalam memperkuat UMKM tersebut serta memetakan strategi pemerintah apa yang di perlukan sebagai pelengkap kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode literature review dari berbagaisumber yang terkaitdengankebijakan pemerintah dalam menangani UMKM di masa pandemi Covid-19. Hasil tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam ragka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang di lakukan pemerintah yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM miskin dan rentan (b) intensif pajak bagi UMKM (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM (d) Perluasan Pembiayaan Model Kerja UMKM (e) Penyediaan Penyangga Produk. Untuk mendukung kebijakan pemerintah, beberapa strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang perlu di pertimbangkan pemerintah. Strategi jangka pendek berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, member peluang dan dorongan layanan digital sebagai pendukung UMKM, sosialisasi asosiasi pelaku usaha, penyederhanaan proses administrasi, serta upaya mendorong perubahan strategi bisnis. Strategi jangka panjang berkaitan dengan upaya menyiapkan peta jalan pengembangan UMKM, membangun teknologi digital sebagai platform dalam proses bisnis UMKM, pengembangan model bisnis UMKM yang modern, serta mendorong kolaborasi pemerintah dengan korporasi dalam memberdayakan UMKM.]]>
<![CDATA[Collaborative Governance Dalam Layanan Bus Rapid Transit Di Kota Surakarta Tahun 2010-2019: Studi Tentang Kegagalan Kolaborasi ]]>
<![CDATA[Elisa Fitriyani]]>;
<![CDATA[Didik Gunawan Suharto]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5355
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses dan efektivitas keberhasilan collaborative governance dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta. Obyek penelitian adalah proses kolaborasi dalam layanan bus rapid transit di Kota Surakarta pada tahun 2010-2019. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan sumber dokumentasi yang berasal dari dokumen yang relevan. Informan dalam penelitian terdiri dari stakeholder terkait, yaitu unsur: Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Transportasi Kota Surakarta, Perum DAMRI Surakarta, dan PT. Bengawan Solo Trans. Teknik analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan hasil; pertama, proses dialog tatap muka merupakan awalan dalam menjalin kerjasama melalui dialog langsung antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan dilakukan sejak awal dialog tatap muka yang bertujuan agar kolaborasi bisa terus menerus berjalan dengan baik. Komitmen terhadap proses ditunjukkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan Bersama dan pembentukan konsorsium PT. Bengawan Solo Trans. Upaya membangun kesepemahaman bersama dilaksanakan dalam bentuk pertemuan rutin secara formal maupun non-formal. Proses kolaborasi kehilangan momentum pada fase outcome jangka menengah dikarenakan kerugian yang dialami Perum DAMRI, sehingga mempengaruhi dorongan siklus yang baik dalam membangun kepercayaan dan komitmen. Kedua, dalam hal keberhasilan kolaborasi, struktur jaringan sudah terbentuk secara formal, terdapat kesepakatan dan kontrak tertulis. Komitmen terhadap tujuan mengalami pemudaran yang berujung pada pemutusan kontrak kerjasama. Kepercayaan antar stakeholder meluntur akibat adanya wanprestasi dari stakeholder. Tata kelola,akses terhadap kekuasaan, pembagian akuntabilitas/responsibilitas, serta berbagi informasi secara formal sudah dinyatakan dalam Nota Kesepakatan Bersama/MoU dan secara normatif sudah berjalan. Pada aspek akses terhadap sumber daya proses kolaborasi mengalami kegagalan akibat tidak cukup tersedianya sumber daya keuangan sebagai subsidi layanan bus rapid transit. Proses collaborative governance dalam layanan bus rapid transit memerlukan tersedianya akses sumber daya yang memadai.]]>
<![CDATA[Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tawakkal Baharuddin]]>;
<![CDATA[Salahudin Salahudin]]>;
<![CDATA[Zuly Qodir]]>;
<![CDATA[Hasse Jubba]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5351
<![CDATA[Tujuan penelitian ini sebagai respon terhadap situasi pandemi COVID-19 dan munculnya isu-isu penerapan new normal di Indonesia. New normal sebagai upaya merehabilitasi sebuah wilayah atau daerah yang sedang mengalami situasi pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis menggunakan Nvivo 12 Plus dan Google Trend. Hasil studi ini menjelaskan bahwa, new normal merupakan proyeksi terhadap perbaikan ekonomi secara nasional selama periode COVID-19. Upaya diberlakukannya new normal sebagai kontribusi perbaikan pada aspek ekonomi nasional, sosial, politik dan pemanfaatan teknologi. Adapun dalam penerapannya juga diperlukan beberapa kajian dari pemerintah untuk mengukur dan mengetahui standar kesiapan wilayah-wilayah yang masih masuk dalam kategori rentan. Selain itu, juga diperlukan partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat secara bersama di dalam fase transisi new normal tersebut. Dalam periode transisi, penerapan new normal juga perlu memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang secara bertahap dapat belajar dan beradaptasi melalui interaksi sosial tentang keseimbangan dan fase-fase yang baru di dalam komunitas sosial.]]>
<![CDATA[Perbandingan Kebijakan Indonesia Dan Australia Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ]]>
<![CDATA[Nurinaya Nurinaya]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 1 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i1.5352
<![CDATA[Indonesia dan Australia memiliki jumlah penyandang disabilitas yang signifikan. Keadaan ini kemudian memicu permasalahan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam kedua negara. Indonesia dan australia telah meratifikasi convention on the rights of persons with disabillities terkait hak - hak penyandang disabilitas, tindakan ini telah menunjukan concern antara kedua negara untuk memenuhi kebutuhan dan hak penyandang disabilitas. Indonesia dan Australia mengimplementasikan konvensi tersebut kedalam kebijakan negara masing-masing. Akantetapi, kebijakan Indonesia dengan Australia memiliki kebijakan yang cenderung berbeda. Penanganan terkait hak penyandang disabilitas di Indonesia cenderung berjalan lambat dan masih terdapat masalah dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena orientasi dari kebijakan Indonesia yang cenderung masih menggunakan pendekatan medis dan berbasis pada pemberian santunan dengan leading sector kementerian sosial. Berbeda halnya dengan Australia yang melakukan transformasi komprehensif tentang kebijakan dan implementasi terkait disabilitas dengan melakukan pendekatan sosial, membentuk komisi khusus disabilitas dan menjadikan Departement of Social Service serta Departement of Foreign Affairs and Trade dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kebijakan antara Indonesia dan Australia, sehingga diakhir penelitian dapat diperoleh pembelajaran dan paket kebijakan yang komprehensif serta disability-friendly terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[PELEMAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK): SALAH SATU MATINYA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Rita Kalalinggi]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6106
<![CDATA[Perdebatan tentang melemahnya Komisi Pemberantasan (KPK) menjadi sangat kontradiktif, penguasa elit mengklaim bahwa perubahan status Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bentuk dukungan ini, walaupun begitu, masyarakat sipil dan para pejuang melakukan perlawanan terhadap setatus kepegawaian ini, yang menyebabkan 75 pegawai dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) diantaranya menyandung penyidik senior Novel Baswedan. Artikel ini dikaji melalui penelitian fenomenalogis kualitatif dan didukung oleh studi pustaka yang bersumber dari teori-teori yang relevan dan beberapa sumber media massa yang akurat. Temuan pada artikel ini menemukan bahwa pelemahan KPK adalah salah satu bentuk mundurnya demokrasi, ini disebabkan oleh patronase yang semakin menguat yang menimbulkan kroni-kroni membentuk etalase politik oligarki disegala arah. Sebagai akibatnya, perubahan alih setatus kepegawaian KPK membuat lembaga ini harus tunduk pada aturan yang telah dibuat para aktor elitis untuk menjaga kelompoknya dari hukum (khususnya diranah korupsi). Aturan ini membuat KPK akan kehilangan fungsi menjadi lembaga independen dan terpercaya yang membuat demokrasi semakin menurun.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Tera Ulang Sebagai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat ]]>
<![CDATA[Muhammad Tahir]]>;
<![CDATA[Nasruddin Nasruddin]]>;
<![CDATA[Mey Susanti AS]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6611
<![CDATA[The West Lombok Regency Government issued Regional Regulation Number 5 of 2018 concerning Retribution for Calibrated / Recalibrated Services, which regulates the implementation of metrological activities in West Lombok Regency, in this case carried out by the West Lombok Regency Industry and Trade Service, as well as to explore the maximum potential of the tools. uttp which is in the West Lombok region and will later become a source of regional revenue (PAD) through the collection of re-calibrated service fees. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of a re-calibrated service charge policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. This study uses a descriptive qualitative study to explain the implementation of a re-calibrated service retribution policy in increasing local revenue in West Lombok Regency. The results showed that the implementation of the retribution policy for recalibrating services was quite good, but it could not reach all areas of West Lombok Regency, all of this was due to resource factors, namely the lack of rightful staff, metrological supervisors and PPNS metrology. This is in accordance with George C. Edwards III's (1980) Implementation Theory, namely the four factors / variables of the success of the implementation process, namely communication, resources, disposition and organization.]]>
<![CDATA[Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram ]]>
<![CDATA[Inka Nusamuda Pratama]]>;
<![CDATA[Ilham Zitri]]>;
<![CDATA[Ayatullah Hadi]]>;
<![CDATA[Yudhi Lestanata]]>;
<![CDATA[Hidayatullah Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Rifaid Rifaid]]>;
<![CDATA[Rizal Umami]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765
<![CDATA[Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik. ]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perencanaan Pasar Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Husni Mubarog]]>;
<![CDATA[Khorina Rizeki]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i2.5301
<![CDATA[Jenis penelitian yang di gunakan kualitatif deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber observasi, wawancara , dan studi pustaka. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk saling bergotong royong dan berpartisipasi dalam memajukan perekonomian dan kesejahteraan. dimana kita lihat masyarakat Desa Ngepoh yang tidak memiliki pasar sendiri, meskipun kepala desa sudah mengupayakan pembangunan pasar akan tetapi pembangunanya saat ini sedang mangkrak dan masyarakat banyak yang mengeluh karena pembangunan pasar masih belum efektif. Sehingga dalam masalah ini sangat penting diterapkannya pemberdayaan dalam menunjang kesiapan masyarakat guna memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang ada disekitar,seperti pembangunan pasar yang dilakukan di desa ngepoh. Pemberdayaan sangat penting dilakukan agar membentuk masyarakat yang mandiri dan maju. Karena pembangunan pasar dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan serta membangun desa yang sejahtera. Dan perencanaan pasar memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat untuk dapat melakukan perubahan dengan memanfaatkan pasar sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat yang nantinya akan membentuk masyarakat maju dan memiliki kualitas yang lebih baik dari segi perekonomiannya. Jika dalam sebuah desa tidak diterapkannya perencanaan dalam pembangunan pasar maka akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat karena kebutuhan yang diperlukan masyarakat tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu perencanaan ini dilakukan untuk membuat perubahan yang signifikan terhadap masyarakat untuk berkembang dan maju bagi masyarakat Desa Ngepoh. Pemberdayaan yang dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mengolah pasar yang nantinya selesai dibangun dengan selalu memperhatian kondisi pasar untuk selalu bersih dan nyaman, tempat parkir yang memadai agar tidak menimbulkan kemacetan. Masyarakat juga diajak untuk melakukan inovasi dalam memanfaatkan pasar dengan membuka usaha atau bisa menjualkan hasil panennnya di pasar yang mayoritas masyarakat disana seorang petani sehingga pasar memilki banyak manfaat dan keuntungan terhadap masyarakat di sekitar.]]>
<![CDATA[Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Hasim Hartono]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v3i2.5485
<![CDATA[DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan kinerja pemerintah daerah dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan daerah serta kinerja bupati dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi pengawasan di Daerah nyaris tidak nampak dilihat dari perspektif sering terjadinya kasus korupsi yang kerap kali terjadi di daerah, bahkan tidak sedikit kepala daerah dan pelaksana pemerintahan di daerah yang terjerat kasus korupsi. Pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan oleh DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinue beberapa aspek sebagai berikut: 1) Pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan;2) Pengawasan terhadap pengadministrasian; 3) Pengawasan terhadap pelaksana kegiatan pemerintahan; dan 4) Pengawasan pembentukan tata pemerintahan yang bersih dari KKN.Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Pemerintahan Daerah]]>
<![CDATA[Peran Mediasi Ethical Behavior pada Pengembangan Organizational Citizenship Behaviors Auditor Publik ]]>
<![CDATA[Elaine Violche Acanthus]]>;
<![CDATA[Putri Mega Desiana]]>
<![CDATA[ Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 4, No 1 (2022): JULI ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jgop.v4i1.5362
<![CDATA[Auditor publik diharapkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan bekerja melampaui apa yang ditugaskan serta lebih altruistik dibandingkan auditor di sektor swasta. Selain peraturan, auditor juga memiliki kode etik, etika profesi dan pertimbangan professional. Oleh karena itu, disarankan agar organizational citizenship behaviors (OCB) para auditor didorong melalui organizational justice, affective commitment dan affective commitment untuk memastikan akuntabilitas laporan audit. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan hubungan antar variable-variabel tersebut, serta melihat peran mediasi dari ethical behavior terhadap pembentukan OCB. Penelitian ini melihat bahwa etika merupakan atribusi positif yang harus dimiliki oleh auditor selain kompetensi profesional. Responden penelitan adalah 305 orang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dan data diolah menggunakan structural equation modelling (SEM). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa organizational justice dan affective commitment tidak berpengaruh positif terhadap OCB melainkan harus dimediasi oleh affective commitment. Karakteristik auditor mempengaruhi peran penting affective commitment sebagai mediator untuk meningkatkan pengembangan OCB pada auditor public. Hasil ini menunjukkan bahwa selain kompetensi professional, affective commitment merupakan persyaratan utama bagi seorang auditor]]>
