cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Maurice Rogers, SH., MH
Contact Email
mauricerogersiburian@gmail.com
Phone
+6285373733807
Journal Mail Official
mauricerogersiburian@gmail.com
Editorial Address
Jalan DR.TD. Pardede Nomor 21 Medan Baru.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Published by Universitas Darma Agung
ISSN : 20895771     EISSN : 26847973     DOI : doi.org/10.46930/
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Rectum is such a publication media of scientific works produced by academics, practitioners, researchers and students who are pursuing law. This journal is managed by the Faculty of Law, Darma Agung University, in cooperation with the UDA Research and Community Service Institute (LPPM). This journal is opened to the public. Focus and Sope is Law and Social Sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 575 Documents
 31   32   33   34   35 
MEKANISME PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN HUKUM OLEH PENUNTUT UMUM DALAM RANGKA PENCAPAIAN KEADILAN RESTORATIF Subrata, Bondan; Sahari, Alpi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3179

Abstract

Penerapan prinsip keadialan restoratif oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Perja 15 Tahun 2020 terebut maka kewenangan penuntut umum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif terutama untuk melakukan proses penghentin penuntutan (menutup perkara demi kepentingan hukum). Seperti diketahui semula Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur beberapa kewenangan penuntut umum. Lahirnya Keadilan Restoratif karena keadaan Indonesia pada masa lalu. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) bertujuan menganalis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan. Adapun kesimpulan Penelitian Penelitian ini adalah, bahwa : Penerapan restorative justice di Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada dasarnya telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, sampai saat ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang hanya berhasil melaksanakan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam menerapkan restorative justice meliputi; persoalan struktur pelaksana restorative justice yang kurang siap melaksanakan mekanisme tersebut; Masalah fasilitas dan sarana berkaitan dengan berkas yang dibutuhkan untuk menunjang terealisasinya restorative justice ; Partisipasi masyarakat juga masih sangat minim dalam restorative justice yang diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menerapkan mekanisme dan budaya hukum masyarakat yang kebanyakan masih belum dapat menerima penyelesaian dengan restorative justice.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Sri Wahyuni; Nila Trisna
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3252

Abstract

This study aims to analyze and examine the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. Violence against children, sexual abuse of children, trafficking of children to be exploited as commercial sex workers, neglect of children, and killing of children are still common. This can prove that child protection in Indonesia is still very weak so that it must receive special attention from both the state, government, local government, parents, families and the community around the child. The large number of criminal cases against children in Aceh Barat Daya district indicates that the application of legal protection for children is still very weak, thus legal protection for children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter. The method used in analyzing and reviewing is research on normative juridical law, namely research whose object is normative law in the form of legal principles and the legal system, in which this research describes the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. The number of cases of criminal acts against children that occurred in Southwest Aceh district adds to the black list of poor legal protection for children in Indonesia. Therefore the protection of children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter.
RELASI WARGA-NEGARA DALAM VIRTUAL POLICE PERSPEKTIF MAQASHID ASY SYARI'AH Novan Wahyu Primadi; Siti Fatimah
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3156

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tanggal 19 Februari 2022 Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Surat Edaran tersebut merupakan respon atas peristiwa yang marak terjadi karena banyaknya laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan di atas ditengarai bisa berpotensi memicu ketegangan antara negara dan warga negara akibat adanya pembatasan ruang berekspresi di media sosial. Penelitian berjenis studi pustaka dengan pola sistematika pembahasan yuridis normatif. Pendekatan konseptual digunakan sebagai metode untuk lebih memperjelas bagian mengenai hubungan negara dan warga negara dalam kerangka Maqasid Asy Syari’ah. Penelitian mengaplikasikan tiga bahan penelitian, yaitu bahan penelitian primer, bahan penelitian sekunder dan bahan penelitian tersier. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data kepustakaan atau library research. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang telah dikelompokkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa penerbitan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tidak selaras dengan substansi Maqashid Asy Syari’ah yang juga disebutkan oleh Jasser Auda, melindungi hak-hak dasar di masyarakat. Sehingga, alternatif lain yang bisa diterapkan oleh pemerintah, yaitu: (1) merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) menggunakan instrumen hukum yang lebih kuat (3) menyempurnakan metode penanganan di lapangan.
PENERAPAN ALASAN PERINGAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI Mahri Hasan; Topo Santoso
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3180

Abstract

Terdapat beberapa lembaga negara yang terlibat aktif dalam proses penegakan hukum pemberantasan korupsi diantaranya kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengadilan itu sendiri. Dari aspek penegakan hukum hakim diberikan tuntutan lebih khususnya pada ketepatan dalam memutus atau menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang disidangkan, masalah utaman dari persoalan ketepatan adalah pada saat hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang relatif ringan terhadap terdakwa, hakim terkadang sangat mudah menjatuhkan putusan pemidanaan dengan alasan peringan pidana yang tidak relevan, dengan problem tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanan pasal 2 dan 3 unandang-undang nomor 31 tahun 1999 kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan mahkamah agung ini menjadi acuan normatif jika hakim ingin menjatuhkan putusan pemidanaan didalam peraturan mahkamah agung tersebut alasan keadaan meringankan disebutkan dengan tegas.
PENGARUH FILSAFAT DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA PERDATA DAN HUKUM PERDATA DALAM PRAKTEK PERADILAN Supriono Tarigan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3259

Abstract

Filsafat hukum memfokuskan pada segi filosofisnya hukum yang berorientasi pada masalah- masalah fungsi dan filsafat hukum itu sendiri yaitu melakukan penertiban hukum, penyelesaian pertikaian, pertahankan dan memelihara tata tertib, mengadakan perubahan, pengaturan tata tertib demi terwujudnya rasa keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak dan konkrit. Metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (iustitia protectiva). Hukum dan cita hukum (Rechtidee) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum, tujuan hukum dan cita hukum (Rechtidee) ditegakkan dalam keadilan. dipertahankan atau ditegakkan. Proses Penyelesaian perkara perdata di pengadilan merupakan cara mempertahankan atau menegakkan hukum perdata materiil yang dilanggar. Hukum acara perdata atau hukum formil, adanya kelalaian dan keliruan dalam penerapan hukum perdata meteril ataupun formil dapat di nilai adanya kegagalan dalam penerapan hukum. berakhirnya suatau kuasa, jika pemberi kuasa meninggal dunia,kemudian gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, ternyata dikabulkan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Albi Ternando
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3168

Abstract

Sistem peradilan Indonesia dalam praktek penegakan hukum pidana kerap mengikuti sebutan Restorative Justice, ataupun Restorative Justice dalam alih bahasa bahasa Indonesia diucap restorative justice. Keadilan restoratif ataupun keadilan restoratif berarti:“ sesuatu penyembuhan serta pelunasan kekeliruan yang dicoba oleh pelaku pidana yang di idamkan (keluarganya) kepada korban pidana (keluarganya) (usaha perdamaian) di luar majelis hukum dengan arti serta tujuan supaya mencuat permasalahan hukum dampak sesuatu perbuatan pidana bisa dituntaskan dengan bagus dengan persetujuan orang lain ataupun perjanjian para pihak. Tujuan waktu pendek yang diharapkan dari riset ini merupakan menciptakan pangkal kasus hukum hal Pembuatan Sah Restorative Justice. Tujuan jangka panjang dari riset ini merupakan jadi kerangka kegiatan yang pas serta efisien untuk aplikasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. harmoni, norma kesusilaan, serta penyampaian buah pikiran normatif terkini bisa ditemui.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA Sri Wahyuni; Nila Trisna
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3182

Abstract

This study aims to analyze and examine the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. Violence against children, sexual abuse of children, trafficking of children to be exploited as commercial sex workers, neglect of children, and killing of children are still common. This can prove that child protection in Indonesia is still very weak so that it must receive special attention from both the state, government, local government, parents, families and the community around the child. The large number of criminal cases against children in Aceh Barat Daya district indicates that the application of legal protection for children is still very weak, thus legal protection for children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter. The method used in analyzing and reviewing is research on normative juridical law, namely research whose object is normative law in the form of legal principles and the legal system, in which this research describes the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. The number of cases of criminal acts against children that occurred in Southwest Aceh district adds to the black list of poor legal protection for children in Indonesia. Therefore the protection of children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter.
SISTEM PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM PERDATA DALAM PENERAPAN HUKUM TENTANG KUASA ORANG MENINGGAL Tarigan, Supriono
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3257

Abstract

Kedudukan Hukum Acara Perdata bertujuan agar masyarakat merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui Pengadilan, umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, agar kepentingan orang lain itu terlindungi jikalau ada pelanggaran atas hak orang Bagaimana sistem peradilan, hukum acara perdata, apabila salah penerapan hukum perdata terhadap seorang pemberi kuasa meninggal metode penelitian normatif, Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat dilakukan jika tidak terpenuhi hukum perdata formil terhadap pencapaian hukum perdata materil. Surat Kuasa yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu sedangkan Pemberian Kuasa, Pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya, petimbangan dalam putusan telah ditembukan pemberikuasa meninggal dunia, dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, ternyata dalam putusan akhir, gugatan Penggugat dalam pokok perkara dikabulkan
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN METODE PARALLEL INVESTIGATION Suheflihusnaini Ashady; Aryadi Almau Dudy; Atika Zahra Nirmala; Nunung Rahmania; Zahratul’ain Taufik
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3283

Abstract

Tindak pidana pencucian uang mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta membahayakan kehidupan bernegara. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasannya sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian terakhir diganti dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch pada tahun 2022, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi senilai Rp. 62,9 triliun dengan 1.404 terdakwa. Namun, akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang berhasil dilakukan recovery hanya senilai 2,2 persen atau setara 1,4 triliun rupiah. Sehingga menurut Penulis, upaya optimalisasi pengembalian kerugian Negara memerlukan terobosan dalam mekanisme penyidikan yang dapat mengurai kompleksitas TPPU. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative dengan Pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan parallel investigation sangat penting guna efektifitas penanganan tindak pidana pencucian uang guna optimalisasi pengembalian kerugian Negara sebagaimana yang dilakukan dinegara-negara lain seperti malyasia, singapura, korea selatan dan Thailand. Kedua, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021, maka pendekatan parallel investigation harus dikedepankan agar penanganan kasus TPPU efektif dan dapat mengoptimalisasikan pengembalian kerugian Negara. Kerjasama penyidikan antar instansi dan penanganan tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan terkait tindak pidana asal.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN PERTANIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 196/PID.B/LH/2021/PN,MPW Nafsiatun, Nafsiatun; Dewi, Sharach Septiarni; Sipahutar, David Dino; Manurung, Alber; Segara, Muhammad Bayu; Herpena, Susana
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3360

Abstract

Pembakaran lahan atau ladang tidak dibenarkan secara hukum, selain dapat merusak lingkungan juga dapat menyebabkan pencemaran yang menggu kesehatan. bagi yang melanggarnya akan dikenakan tindak pidana sesuai dengan undang-undangan yang berlaku. Untuk itu masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Dalam putusan perkara nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN.Mpw. Pelaku yang melakukan pembakaran lahan majelis hakim setelah memeriksa dan mengadili menyatakan terbukti dengan sah melakukan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan pembakaran lahan pertanian. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan normatif. Bahwa dari studi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa dalam memutuskan kasus tersebut, keadilan dan kepastian hukum telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan oleh fakta bahwa selama persidangan, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli serta pengakuan dari terdakwa. Dengan demikian majelis hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana karena telah melanggar peraturan yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pasal 108 bersama dengan Pasal 69 ayat 1 huruf h dan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 terkait perkebunan. Serta tidak memperhatikan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 10 Tahun 2010. Sehingga menetapkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman penajra selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian, Peneliti berpendapat bahwa majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang adil dan memeberikan kepastian hukum.

Page 33 of 58 | Total Record : 575

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024 Vol 6 No 3 (2024): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 6 No 2 (2024): EDISI BULAN MEI Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI Vol 5 No 3 (2023): EDISI BULAN SEPTEMBER Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN JULI Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022 Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022 Vol 3 No 2 (2021): EDISI BULAN JULI 2021 Vol 3 No 1 (2021): EDISI BULAN JANUARI 2021 Vol 2 No 2 (2020): EDISI BULAN JULI 2020 Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020 Vol 1 No 2 (2019): EDISI BULAN JULI 2019 Vol 1 No 1 (2019): EDISI BULAN JANUARI 2019 More Issue